Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.388
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta JURNAL LITIGASI (e-Journal) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Jurnal Media Hukum Diponegoro Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER JUSTITIA JURNAL HUKUM Jurnal Bina Mulia Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Widya Yuridika Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Jurnal Hukum Ekonomi Syariah International Journal of Supply Chain Management Jurnal Sains Sosio Humaniora JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Pagaruyuang Law Journal PALAR (Pakuan Law review) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Jurnal Hukum Acara Perdata Jurnal Hukum Lex Generalis SUPREMASI Jurnal Hukum Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat International Journal of Science and Society (IJSOC) Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Damhil Law Journal Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Hukum dan Pembangunan Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Khazanah Hukum
Etty Mulyati
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 57 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 57 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021 Angelica Janwarin, Katarina Zein; Mulyati, Etty; Suryamah, Aam
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.491 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i2.11379

Abstract

Eksekusi Jaminan Fidusia dengan menggunakan title eksekutorial atau parate eksekusi masih menjadi permasalahan di kalangan masyarakat. Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terdapat perubahan makna terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam praktiknya masih banyak kreditur yang tidak berpedoman pada putusan tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan secara paksa serta perlindungan hukum bagi debitur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan secara paksa tidak memiliki kepastian hukum sehingga dapat dinyatakan batal demi hukum dan salah satu cara dalam melindungi debitur yang mengalami kerugian akibat eksekusi secara paksa adalah dengan mengajukan gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri setempat.
Status Badan Hukum Bumdes Sebagai Perseroan Perorangan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Zulfa, Indani; Murwadji, Tarsisius; Mulyati, Etty
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.024 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i2.11380

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan hukum yang didirikan oleh Desa. Pendirian oleh Desa sejalan dengan adanya Perseroan Perorangan dalam UU Cipta Kerja yang pendiriannya hanya dilakukan oleh satu orang saja, berkaitan dengan hal tersebut maka BUMDes dapat diklasifikasikan sebagai Perseroan Perorangan. Akan tetapi, banyak BUMDes yang belum melakukan pendaftaran sebagai Perseroan Peroranga, sehingga dipertanyakan status badan hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah BUMDes yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa sudah sah status badan hukumnya meskipun belum melakukan pendaftaran sebagai Perseroan Perorangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa BUMDes yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa telah sah sebagai badan hukum sehingga tidak perlu melaksanakan pendaftaran sebagai Perseroan Perorangan.
Kepastian Hukum Bagi Pembeli yang Dirugikan pada Perjanjian Titip Jual di Sosial Media Fakhri, Muhammad Ibnu; Mulyati, Etty; Trisnamansyah, Purnama
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i2.14989

Abstract

Perjanjian titip jual yang dilakukan melalui sosial media dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan mulus, dimana pihak penjual dapat melakukan wanpretasi terhadap pembeli. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan kepastian hukum dalam perjanjian titip jual melalui sosial media dengan dikaitkan dengan hukum perjanjian serta untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi pada perjanjian titip jual di sosial media yang merugikan pembeli dikaitkan dengan asas kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menelaah kaidah hukum positif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga dilakukan dengan studi kepustakaan mengenai peraturan perundang-undangan terkait seperti KUH Perdata, buku-buku, dan literatur terkait lainnya serta melakukan studi lapangan dengan wawancara pihak makelar dan perjanjian titip jual dalam bentuk yang tersedia sebagai objek penelitian. Analisis terhadap studi kepustakaan tersebut dilakukan secara kualitatif untuk mengungkapkan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian berupa deskripsi atau penjelasan terkait penyelesaian masalah dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian titip jual melalui sosial media ini belum dipenuhi dengan baik. Penyelesaian wanprestasi yang merugikan pembeli kemudian diselesaikan secara kekeluargaan yang menimbulkan wanprestasi kepada makelar, dimana makelar secara hukum memiliki hak menuntut penjual atas wanprestasi yang dilakukannya.
Efektivitas Kedudukan Direksi sebagai Personal Guarantee dalam Hal Kepailitan Perseroan Dikaitkan dengan Pembuktian Sederhana : Studi Kasus Putusan No. 20/Pdt.Sus-Pailit/2022.PN.Niaga.Smg Rifasya Naura Salsabila; Etty Mulyati; Nun Harrieti
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober : Amandemen : Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/amandemen.v2i4.1299

Abstract

One of the organs of a Limited Liability Company that often becomes a guarantor of a company’s debt is the Board of Directors. In practice, when a company can no longer carry out its obligations to pay debts, the guarantor is often bankrupted together with the debtor. Article 2 paragraph (1) jo. Article 8 paragraph (4) of the Bankruptcy and PKPU Law states that if the Debtor has two or more Creditors and has debts that are due and collectible, then the request for a bankruptcy statement must be granted if there are facts or circumstances that are proven simply. This research was conducted to examine the legal considerations of judges regarding the application of simple proof in Decision Number 20/Pdt.Sus-Bankruptcy/2022/PN.Niaga.Smg and what the implications are for the Directors of the company who act as a personal guarantee for their company’s debt. The results showed that the legal consideration of the majority of the Panel of Judges examining the case are not entirely in accordance with the Bankruptcy and PKPU Law, as the panel of judges only focused on fulfilling formal requirements without considering the principles of bankruptcy, which will have a broad impact on the parties involved. In addition, the juridical implications arising from the decision are that the Directors of the company as a personal guarantee remains personally responsible for the company’s debt, thus causing bankruptcy for him and the company.
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Properti dengan Sistem Pre-Project Selling Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia: (Studi Kasus PT Hadez Graha Utama) Shaleemar Nandita Lilawanti; Etty Mulyati; Agus Suwandono
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 9 (2024): Hukum Agraria dan Pertanahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The increase in the buying and selling of residential properties has led to intense competition between developers, who are trying to sell quickly with the use of the pre-project selling system. However, this system has a high risk for consumers, as happened in the sealing of Jatiasih Central City housing unit with PT Hadez Graha Utama as a developer who built housing illegally and resulting on harm to 260 consumers. Therefore, legal protection is required for consumers who are harmed both internally and externally. Based on Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law No.1 of 2011 concerning Housing and Residential Areas, consumers can file a Class Action lawsuit to the court demanding PT Hadez Graha Utama to be responsible for default and unlawful acts (PMH).
Strategy for Empowering Village-Owned Enterprises through Parson's Social System Approach Ikhwansyah, Isis; Mulyati, Etty; Wiganarto, Tri Utomo
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5251

Abstract

This research examines Talcott Parsons' Structural Functionalist method to empowering Village-Owned Enterprises. BUMDes' economic and social dynamics are understood using this method. The Parsonian social framework's adaption factors, goal attainment, integration, and delay are studied. This normative, philosophical, and analytical research examines social and legal theories to characterize BUMDes' role in village development. The descriptive analytical research technique reviews BUMDes-related legislation, regulations, and practical practices. Qualitative data analysis yields extensive Parsons' theory application results. The research found that BUMDes promotes inclusive and sustainable village development. BUMDes adapts its economic approach to the village's possibilities, such as agricultural or tourist development. BUMDes may boost village revenue by fostering productive companies, achieving objectives by improving community welfare. The integration component emphasizes village institution-community engagement for social stability. Latency involves BUMDes' attempts to conserve local culture to retain village identity throughout development. However, financing and institutional coordination concerns are typically major barriers. This research found that Parson's strategy may help BUMDes improve Indonesian communities' economic and social growth.
The Development of Corporate Financing Law: Empirical Practices of Business Financing in the "PaDi UMKM" Marketplace Shafa Dinda Putri; Tarsisius Murwadji; Etty Mulyati
Khazanah Hukum Vol. 4 No. 1 (2022): Khazanah Hukum Vol.4 No.1 April (2022)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v4i1.16734

Abstract

Micro Small Medium Enterprises (MSMEs) are the largest segment of national economic actors that can continue to grow. Still, in practice, MSMEs are difficult to develop because several obstacles are faced, especially in the digital world, which is difficult to get financing because of the unfulfilled collateral requirements. In its development, corporate financing also uses information technology media. This research aims to analyze juridical reviews of Corporate Finance Law in digital platforms, business financing practices on MSMEs Digital Market (PaDi) Marketplace in MSMEs development efforts, and invoice financing as collateral development in MSMEs company financing. The research methods used are normative juridical with analytical descriptive research specifications. The results of this study show: (1) corporate financing has been regulated in several laws and regulations and related to its development in digital platforms is implied to be regulated through Financial Services Authority Regulation Number 13/POJK.02/2018; (2) MSMEs Digital Market (PaDi) Marketplace acts as a facilitator of buying and selling as well as providing finance; and (3) the new securities theory of Performance Securities is realized through invoice financing as finance without collateral.
Co-Authors Aam Suryamah Agus Budiman Agus Mulya Karsona Agus Suwandono Agus Suwandono Agus, Yoga Mulya Amini, Risya Ainun Zakiyah Angelica Janwarin, Katarina Zein Ariapramuda, Switcha Differentia Betty Rubiati Cita, Huriyah Raih Deviana Yuanitasari Dewi Parhusip Djuhaendah Hasan Dwi Nugrohandini Dwiputri, Fajrina Aprilianti Elvetta, Shisca Fadzlurrahman Fadzlurrahman Fakhri, Muhammad Ibnu Farros Naufal Ridwan Ghassani, Devy Nadhilah Hakim, Lukmanul Helza Nova Lita Holyness N. Singadimedja Huriah Raih Cita Ijud Tajudin Illona Novira Elthania Irman Widi Kurniawan Isis Ikhwansyah Isis Ikhwansyah Julya, Monique Salcha Kartikasari Kartikasari Kartikasari, Luciana Asih Lastuti Abubakar Lastuti Abubakar Madjid, Taufan Adi Permana Mbilinyi, Francis Daniel Muhammad Miftahul Farah Nugrohandhini, Dwi Nun Harrieti Nun Harrieti, Nun Nurhayati, Elis Purnama Trisnamansyah Rafan Darodjat Ragga Bimantara Rai Mantili Renny Supriyatni Bachro Rifasya Naura Salsabila Rika Ratna Permata Risdy Ardiansyah Robby, Muhammad Abdu Sapta Nur Fallah Savirra Satriadi Shafa Dinda Putri Shaleemar Nandita Lilawanti Sherly Ayuna Putri Supraba Sekarwati Widjayani Sutiawan, Hendrik Agus Syifa Afiani Widaningtyas Tarsisius Murwadji Tri Handayani Vidaro, Radhika Althaf Wiganarto, Tri Utomo Windi Afdal, Windi Yoga Murti, Ignaz Pradhana Zulfa, Indani