Claim Missing Document
Check
Articles

Fulfillment of The Living Rights of Children the Victims of Divorce in the Muslim Community of Lombok, Indonesia Abdullah, Abdullah; Syahri, Akhmad; Hamamah, Fatin; Gafur, Abd.; Sholeh, Ahmad
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 7, No 1 (2024): EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v7i1.22281

Abstract

This research examines the effectiveness of fulfilling the livelihood rights of children, the victims of divorce, the inhibiting factors, and how alternative solutions solve the problem of providing for children in Lombok Island, West Nusa Tenggara, Indonesia. This research is field research. The research data includes primary data and secondary data. The primary data is data obtained from respondents, informants, and resource persons. Data collection techniques in this research used interview techniques, observation, and documentation. The data that had been collected was inventoried and classified and then analyzed using the deductive method to draw conclusions. The results of this study indicate that fulfilling the livelihood rights of children of divorce victims in Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia is not very effective. Research data shows that 45% of children who are the victims of divorce are not given a living right at all, and the remaining 55% are given a living but not by the nominal needs of the children, 24% of children are given a living of 100,000-300,000 thousand per month and 31% of children who are the victims of divorce are given a living of 350,000 -500,000 thousand rupiahs. Factors inhibiting the fulfillment of children's livelihood and education rights are 42% due to negligence, 26% due to marriage, 21% family conflict, and 11% due to economic factors. An alternative solution to overcoming the problem of fulfilling children's livelihood rights is socialization law, tabayyun and deliberation, religious approach, and legal approach.
Optimalisasi Lembaga Adat Desa Meneguhkan Konstitusionalisme Hamamah, Fatin; Sarip, Sarip
Pagaruyuang Law Journal Volume 2 Nomor 2, Januari 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v2i2.1243

Abstract

The village as the basis of national development in upholding new constitutionalism found a bright spot as the birth of the Village Customary Institution (LAD) which had a noble task. Village customary life is determined, mobilized, and controlled by institutions in the village. Village life loses its identity as a village, individuals, communities and villages move in conditions of individualism. Customary law is a term that is given legal knowledge, as guidelines, reality that governs groups, and disciplines people's lives in Indonesia. Indonesian people living in remote areas need order and guidance as rules they make themselves. Thus the existence of customary law to date still has an important role, especially in the formation of future national laws, especially in the field of family law. Customary law will be one of the main sources in the formation of written law, so that written rules are automatically a reflection of community law. And of course with the expectation that when the written law is enacted, there is no gap in practice in the community.
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanganan Anak Yang Bermasalah Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Hamamah, Fatin
FOCUS: Jurnal of Law Vol 1 No 1 (2020): Focus: October Edition
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Augustus 1945 Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.932 KB) | DOI: 10.47685/focus.v1i1.83

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana upaya dalam menangani anak yang bermasalah dengan hukum dalam peradilan pidana serta kebijakan hukum yang digunakan Majelis Hakim (PN Cirebon) dalam memutuskan perkara tindak kejahatan yang dilakukan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Pustaka. Adapun sifat penelitian yaitu deskriptif analitik, penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan fenomenasosial, praktek dan „urf (kebiasaan) yang terdapat dalam masyarakat. Dalam hal ini penyusun membatasi pada kasus perkara kejahatan yang dilakukan oleh dalam bentuk perkosaan No. 45/Pid.B/2011/PN.CN dan kemudian dianalisis menurut hukum positif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa upaya penanganan anak yang bermasalah maka pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan diantaranya pertimbangan yuridis (Pasal 81 ayat (1), Pasal 82 UndangUndang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 287 ayat (1) KUHP), keterangan saksi, keterangan terdakwa, unsur- unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana pelaku, tujuan pemidanaan, hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Kebijakan yang diambil oleh hakim kurang sesuai sebab hakim tidak mempertimbangkan proses penyelesaian perkara sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2007, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (2) UndangUndang No. 3 Tahun 1997).
Perlindungan Konsumen Bagi Pembeli Dalam Transaksi Di Platform E-Commerce Hamamah, Fatin; Soekarno, Dimas Pratama
FOCUS: Jurnal of Law Vol 2 No 1 (2021): Focus: March Edition
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Augustus 1945 Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (129.696 KB) | DOI: 10.47685/focus.v1i2.149

Abstract

The ease of access to the Internet has increased the number of e-commerce consumers for reasons including practicality, easy-to-use payment systems, time efficiency, and the many preferential prices of online businesses. This is for many reasons. However, considering the number of online companies, behind all the conveniences and benefits provided, there is another concern that online companies are responsible for e-commerce consumers. In the context of the current Indonesian consumer protection law (namely Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection), the rights and obligations of consumers and business actors have been clearly and firmly regulated. The rights and obligations of consumers are regulated in Articles 4 and 5 of Law Number 8 of 1999, while the rights and obligations of commercial actors are regulated in Articles 6 and 7 of Law Number 8 of 1999.
Pencurian Uang Pada Rekening Bank Dengan Media Internet (Analisis Kasus Pasal 362 Kuhp Jo Undang-Undang Ri Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik) Hamamah, Fatin; Apriyanti, Yanti
FOCUS: Jurnal of Law Vol 2 No 2 (2021): Focus: October Edition
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Augustus 1945 Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.291 KB) | DOI: 10.47685/focus.v2i1.177

Abstract

Globalisasi memberikan banyak dampak salah satunya adalah bekembangnya teknologi seperti internet yang kita rasakan saat ini. Media Internet yang memberikan kemudahan kehidupan kita seperti kegiatan operasional bank yang bisa diakses melalui internet. Namun, penggunaan internet pada bank juga mempunyai dampak negatif salah satunya adalah pencurian melalui media internet dengan berbagai macam kasus. Berdasarkan uraian diatas peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana Hal ini dapat dilihat dari Pasal 362 KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan bagaimana pembuktian tindak pidana pencurian dana di media internet dalam suatu tindak pidana. Pembukaan rekening bank di media internet melalui teknologi informasi. Penulis mengambil pendekatan normatif, yaitu berdasarkan hukum pidana empiris Indonesia, dengan fokus pada pengaturan tentang tindak pidana pencurian dana melalui rekening bank dengan fasilitas internet. Hasil penelitian ini adalah tindak pidana pencurian rekening bank media internet berdasarkan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. dari bank-bank di Indonesia.Hukum terhadap kerupuk. Untuk tindak pidana pencurian dana rekening bank melalui teknologi informasi dengan menggunakan media jaringan digunakan alat bukti elektronik untuk melengkapi alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP alinea pertama.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN CIREBON Hamamah, Fatin
FOCUS: Jurnal of Law Vol 3 No 2 (2022): Focus: October Edition
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Augustus 1945 Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (52.851 KB) | DOI: 10.47685/focus.v3i1.311

Abstract

Undang-Undang Dasar 1945, telah menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum. Demikian pula soal tanah, pemerintah berkewajiban memberikan kepastian hukum terhadap status tanah yang dikuasai masyarakat atau badan usaha. Penyelenggaraan pendaftaran tanah akan menghasilkan suatu produk akhir berupa sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Namun pada kenyataannya, hingga saat pelaksanaan pendaftaran tanah belum dapat sepenuhnya diwujudkan. Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Cirebon dimulai dari persiapan sosialisasi dan penyuluhan dan penetapan sarana kegiatan. Pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi pendaftaran tanah sistematis lengkap, kemudian dilakukan pengumpulan dan pengolahan data yuridis tanah, pemeriksaan tanah, pengumuman. kemudian menerbitkan putusan pemberian hak atas tanah, pembukuan hak atas tanah, kemudian panitia ajudikasi menerbitkan dan menyerahkan sertifikat hak atas tanah kepada pemilik tanah..
Pengaruh Inflasi Suku Bunga dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Harga Saham Perusahaan Di Sektor Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Hamamah, Fatin
Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) Vol. 5 No. 2 (2024): Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)
Publisher : Yayasan Pendidikan Riset dan Pengembangan Intelektual (YRPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/msej.v5i2.4524

Abstract

This research aims to determine inflation tests, interest rates, exchange rates on share prices in companies in the manufacture sector listed on the Indonesia Stock Exchange. The research method used is a quantitative method using the Statistical Package For The Social Sciences (SPSS) to measure the results of Inflation, Interest Rates, Rupiah Exchange Rates on Stock Prices. This research uses a sampling technique, namely a porprosive sampling with 20 companies that have certain criteria. The results of this study show that inflation has no significant effect on stock prices, interest rates have no significant effect on stock prices, and exchange rates have a significant effect on stock prices.  
Mitigating the Digital Age Impact: Collaborative Strategies of State and Religious Institutions for Family Harmony in Indonesia Nurjanah, Siti; Ferliadi, Agus Salim; Jafar, Wahyu Abdul; Firdaus, Wihda Yanuar; Hamamah, Fatin
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 7, No 2 (2024): EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v7i2.25754

Abstract

This research investigates the impact of information technology on family harmony in Indonesia, highlighting the increasing challenges for families characterized by rising divorce rates, domestic violence, and juvenile delinquency, exacerbated by social media, which is a form of information technology development. Through qualitative analysis using field research methods, this study reveals the urgent need for protective measures to safeguard families and children in the digital age. The results show a separate role for religious and state institutions in mitigating the impact of technological development. The research, therefore, emphasizes the importance of a collaborative role between state and religious institutions in mitigating these negative impacts by implementing comprehensive strategies that promote family education, strengthen moral values, and increase parental involvement. The findings advocate for solid policies and proactive institutional engagement to foster a supportive environment for families, ultimately aiming to cultivate a harmonious society amidst the complexities brought about by technological advancements.
Digital Transformation of Cooperative Legal Entities in Indonesia Sukardi, Didi; Hafizd, Jefik Zulfikar; Muamar, Afif; Hamamah, Fatin; Royani, Esti; Sobirov, Babur
Al-Risalah Vol 24 No 2 (2024): December 2024
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v24i2.1563

Abstract

Abstract: This article captures the implementation of cooperative legal entities that are still conventional toward digital transformation, considering significant changes in the world. This study aims to describe how to strengthen the role of cooperatives as a pillar of the Indonesian economy, the legal basis for digital transformation, and the digital transformation of legal entity cooperatives in Indonesia. The findings show that transforming the cooperative business model into a digital basis is necessary. Cooperatives can obtain a vast market share by using tools such as website companies, social media, marketplace, and paid online advertising. The legal basis for business transformation from conventional to electronic-based models already exists. Cooperative legal entities can conduct business activities by utilizing digital technology for various activities such as administration, marketing via internet media, advertising using third parties such as Facebook Ads or Google Ads, selling products through online stores, analyzing business trends in the community, building relationships with more parties through social media, member meetings using video call applications, and many more that can be utilized. With the G20 forum, opportunities to expand business to various countries need to be used optimally by cooperatives in Indonesia. Keywords: Digital, Legal Entities, and Cooperatives.
Criminal Law Challenges For Digital Cooperatives In Cirebon: Upholding Dignified Justices In The Digital Age Sukardi, Didi; Hamamah, Fatin
Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan Vol 18, No 2 (2024): Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan
Publisher : Balai Diklat Keagamaan Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38075/tp.v18i2.549

Abstract

This research aims to identify the criminal law challenges faced by cooperatives in Cirebon in maintaining dignified justice and to provide legal protection recommendations for cooperative members in the digital era. It examines how digital technology impacts the justice principles within cooperatives and highlights the gap between cooperative theory and criminal law practices, which often struggle to address the complexities of violations in digital cooperatives. The study offers novel insights by integrating criminal law analysis with digital cooperative management, focusing on technology misuse threats. Using a qualitative approach, this research employs literature review, normative juridical analysis, and case studies to explore criminal law applications in digital cooperatives. Findings reveal that digital-era cooperatives face significant risks, including data breaches, fraud, and technology misuse by administrators or members. The study underscores the urgency of regulatory updates and stricter criminal law enforcement to safeguard cooperative members' rights and uphold justice. Keywords: digital era; criminal law; dignified justices; cooperatives; technology misuse