Claim Missing Document
Check
Articles

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS TERKAIT DENGAN HAK KETENAGAKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA) Angelica, Biondha Yusputri; Firdaus, Sunny Ummul
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 7, No 2: Agustus
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v7i2.52707

Abstract

Rumusan masalah yang pertama mengenai analisis implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas terkait Hak Ketenagakerjaan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, penulis akan mengkaji dan meneliti dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, Data dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Wawancara bersama Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Rumusan masalah yang kedua mengenai faktor yang menghambat dilaksanakannya hak ketenagakerjaan bagi penyandang difabel, penulis akan mengkaji berdasarkan analisis berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan wawancara bersama Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, sehingga akan diketahui faktor penghambat apa saja yang mempengaruhi hak ketenagakerjaan bagi penyandang difabel.
ANALISIS BATASAN KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBENTUK PERATURAN PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Abdurrahman, Rizal; Firdaus, Sunny Ummul
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 2, No 3 (2018): September - Desember 2018
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v2i3.45845

Abstract

This legal research analyzes and examines the limits of the Presidential power in the establishment of the Presidential Regulation according to Law Number 12 of 2011 Concerning the Establishment on Laws and Regulations. This research is a normative research viewed from prescriptive characteristic by statute and conceptual approach. The types of data collected include primary and secondary legal materials through library research. The data is analyzed by deductive method. The results indicates that the Presidential Regulation can only be established within the framework of (1) enjoined the establishment of both expressly (mentioned forms and institutions) as well as unambiguous (only mentioned institutions) by the Act; (2) as the implementing regulation on the Government Regulation either delegated directly or according to the needs of further regulation; and (3) as an autonomous regulation in order to organize the power of state government. The form of autonomous presidential regulation can only be established if (a) is really a technical, and (b) solely for the internal purpose of administration in order to enforce the provisions of the laws and regulations. In addition, Presidential Regulations may also be established to the extent of providing public benefit and in accordance with the Good Governance Principles.