Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.569
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) Al Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat Deviance: Jurnal Kriminologi Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Kasta: Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan PASCIDEV: Pasundan Social Science Development Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara Pasundan Community Service Development Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Governance and Public Administration Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Journal of Rural Community Development (JRCD) JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan
Arif Rahman Hakim
Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Rido; Arif Rahman Hakim; Aviva Nadia
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara (JIMNU) Vol. 3 No. 1 (2025): JIMNU - MARET
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jimnu.v3i1.529

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah desa dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk peran aktif pemerintah Desa Titian Resak antara lain penyusunan kebijakan dan regulasi desa yang mendukung UMKM, seperti peraturan desa (perdes) tentang perlindungan dan pemberdayaan UMKM, Penyediaan bantuan modal atau dana bergulir dari dana desa bagi pelaku UMKM, pembangunan infrastruktur pendukung. Peran partisipatif menunjukkan bahwa pemerintah desa terlibat sebagai mitra atau fasilitator yang bekerja sama dengan masyarakat, pelaku UMKM, lembaga swadaya, atau pihak luar dalam mengembangkan UMKM. Bentuk peran pasif pemerintah desa yaitu baru merespons ketika ada permintaan atau keluhan dari pelaku usaha, dan belum secara konsisten melakukan pendampingan, pelatihan, atau monitoring yang berkelanjutan. Faktor penghambat utama dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri yaitu (a) Kurangnya Akses Permodalan yang Mudah dan Berkelanjutan; (b) Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan Manajerial; (c) Rendahnya Inovasi dan Teknologi; (d) Kurangnya Pendampingan dan Program Berkelanjutan dari Pemerintah Desa; (e) Kendala Infrastruktur dan Aksesibilitas; (f) Minimnya Jaringan dan Kerja Sama Usaha.
Towards Sustainable Tourism: How the Innovative Policy Drives the Rusa Lake Development in Kampar Regency? Erfan Fajri; Tunjung Sulaksono; Arif Rahman Hakim
KASTA : Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan Vol. 6 No. 2 (2026): June
Publisher : Lembaga Bale Literasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58218/kasta.v6i2.3732

Abstract

This study examines public policy innovation in the development of Rusa Lake Tourism as a sustainable tourism destination in Kampar Regency, Indonesia. It focuses on policy renewal practices, the development and implementation of sustainable innovation, and the role of local government in supporting long-term tourism sustainability. The research adopts a qualitative descriptive design using a phenomenological approach, drawing on in-depth interviews with 11 purposively selected participants and complemented by field observations. Data were analyzed through thematic analysis supported by NVivo 12 Plus to systematically identify patterns related to policy innovation and collaborative governance in tourism development. Conducted over a 69-day period, the findings show that policy renewal is driven by experiential and cultural innovations, including the Danau Rusa Festival and the introduction of water-based attractions. Nevertheless, the implementation of sustainable innovation remains gradual and is constrained by fiscal limitations and institutional capacity. The local government plays a dominant role as both enabler and process manager, while collaborative governance arrangements are not yet fully institutionalized. This study contributes to tourism and public policy literature by highlighting collaborative governance as a critical foundation for sustaining tourism policy innovation and underscores the importance of formalizing multi-actor collaboration to strengthen sustainable development in nature-based tourism destinations in Indonesia.
Kebijakan Green Policing Polda Riau di Kota Pekanbaru: Analisis Penanggulangan Permasalahan Sampah dengan Pendekatan Green Criminology Rio Tutrianto; Vici Sofianna Putera; Arif Hakim; Hanifa Halim
Deviance Jurnal Kriminologi Vol 10, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/djk.4534

Abstract

Praktik pembuangan sampah ilegal, pengangkutan tidak resmi, serta lemahnya distribusi layanan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru menunjukkan adanya dimensi sosial, hukum, dan tata kelola yang berkaitan dengan environmental harm. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika implementasi Green Policing oleh Polda Riau dalam penanggulangan pembuangan sampah ilegal di Kota Pekanbaru serta menjelaskan batas dan peluang pengembangannya melalui perspektif green criminology dan Responsive Regulation. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen kebijakan, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensifikasi patroli lingkungan dan penindakan terhadap praktik pembuangan ilegal berkontribusi pada penurunan titik pembuangan sampah ilegal dari 23 titik menjadi 14 titik, atau turun sebesar 39%. Temuan ini menunjukkan bahwa kepastian pengawasan dan peningkatan visibilitas aparat dapat mendorong kepatuhan awal. Namun, masih tersisanya 14 titik pembuangan ilegal menunjukkan bahwa persoalan tidak dapat dijelaskan hanya melalui lemahnya sanksi atau kurangnya penindakan. Hambatan utama terletak pada belum meratanya layanan pengangkutan, keterbatasan fasilitas pembuangan resmi, lemahnya koordinasi antaraktor, serta keberadaan praktik ekonomi informal dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu, Green Policing perlu dikembangkan melalui prinsip Responsive Regulation, yaitu respons bertahap yang dimulai dari perbaikan fasilitas, edukasi, persuasi, pengawasan, teguran, hingga penindakan terhadap pelanggaran yang berulang, disengaja, atau terorganisasi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa Green Policing tidak cukup diposisikan sebagai instrumen represif, tetapi perlu dibangun sebagai model penegakan hukum lingkungan yang kolaboratif, proporsional, dan berkeadilan ekologis.
Penguatan Sinergitas Antara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan Dengan Pemerintah Kecamatan Pangkalan Kerinci Dalam Pemberantasan NARKOTIKA Hakim, Arif Rahman; Rio Tutrianto; Rendi Tri Afrianda; Nova Risma; Anggi Tri Murni; Roudhoh Firdana
Journal Of Rural Community Development Vol. 3 No. 1 (2026): Volume 3 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/59cj1p58

Abstract

Drug abuse and illicit trafficking are serious problems that require the integrated involvement of various parties. This community service activity aims to strengthen the synergy between the National Narcotics Agency (BNN) of Pelalawan Regency and The Pangkalan Kerinci District Government in efforts to eradicate narcotics. The implementation method includes socialization of the dangers of narcotics, cross-sector coordination, capacity building of sub-district officials, and community involvement in drug abuse prevention and eradication programs. The results of the activity indicate an increase in understanding of government officials and the community regarding their respective roles in the Prevention, Eradication, Abuse and Illicit Trafficking of Narcotics (P4GN). In addition, more effective communication and cooperation were established between the BNN of Pelalawan Regency and the Pangkalan Kerinci District Government. This activity is expected to become a model of sustainable collaboration in creating a community environment free from narcotics..
Penguatan Penggiat Desa Bersinar Di Kabupaten Pelalawan Dalam Mencapai Indonesia Emas: Tanpa Cemas, Terbebas Dari Narkoba Untuk Masa Depan Berkelanjutan Tutrianto, Rio; Arif Rahman Hakim; Naufal Alfa Robi; Sandra Indriani
Journal Of Rural Community Development Vol. 3 No. 1 (2026): Volume 3 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/6sajsa19

Abstract

Permasalahan penyalahgunaan narkoba merupakan tantangan serius dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Kabupaten Pelalawan sebagai wilayah dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas yang tinggi memiliki kerentanan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba, sementara keterbatasan kapasitas kelembagaan, seperti Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), menuntut adanya pendekatan berbasis masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat, memperkuat kapasitas penggiat Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba), serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan narkoba yang berkelanjutan. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif dan experiential learning yang meliputi tahapan sosialisasi, pelatihan interaktif, penerapan kampanye digital, pendampingan komunitas, serta evaluasi program. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat terkait bahaya narkoba, yang ditandai dengan kenaikan skor evaluasi lebih dari 30%, serta terbentuknya penggiat Desa Bersinar yang aktif dalam melakukan edukasi dan kampanye di lingkungan masing-masing. Selain itu, pemanfaatan media digital terbukti efektif dalam memperluas jangkauan pesan edukasi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda. Program ini juga berhasil membangun model pencegahan narkoba berbasis komunitas yang berkelanjutan melalui pendampingan dan penguatan jejaring lokal. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar, tangguh, dan bebas dari narkoba, serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 yang berkelanjutan.
THE ROLE OF VILLAGE GOVERNMENT IN MANAGING VILLAGE MARKETS (CASE STUDY OF KUALA SEMUNDAM MARKET, KUALA SEMUNDAM VILLAGE, BANDAR PETALANGAN DISTRICT, PELALAWAN REGENCY Andre Saputra; Arif Rahman Hakim
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Desember
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i1.3017

Abstract

This study aims to analyze the role of the village government in the management of Kuala Semundam Market. The research method used is a qualitative descriptive approach, with data collection through in-depth interviews, participant observation, and documentation. The data were analyzed inductively using source and technique triangulation. The results indicate that the village government's role as a pioneer, innovator, and stabilizer in market management is not yet optimal, particularly in the poorly organized arrangement of vendors' trading areas and the inadequate market support facilities. The study concludes that village market management needs to be improved by better organizing vendors and developing more adequate market facilities to support community economic activities.   Keywords: Village Government, Market Management, Traditional Market, Village Role
Co-Authors Afrianda, Rendi Tri Agus Saputra, Andri Aini, Dipa Syahratul Andre Saputra Anggi Tri Murni Aviva Nadia Azmi, M. Alga Viqky Dwi Rendi Desnaldy Erfan Fajri Fadillah, M. Arsya Hanifa Halim Imel Kessumawati Josinta, Josinta Kiki Joesyiana Lestari, Marianan Tri M. Zulherawan M. Zulhermawan Mustaqim, M Rifqi Naufal Alfa Robi Nova Risma Pelia Putri, Vindy Sukma Permana, Muh Dwi Agus Putri, Salma Dwi Rendi Tri Afrianda Rianto, Rio Tut Rido Rio Tutrianto RIo Tutrianto Roudhoh Firdana Salim, Nor Salman, Ali Sandra Indriani Setiawan, Rizky Sulaiman, Sabri Bin Syafhendry, Syafhendry TUNJUNG SULAKSONO Tutrianto, Rio Vici Sofianna Putera Zulherawan, M Zulherawan, M.