Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Pengawasan Kelayakan Mobil Angkutan Barang Afrianda, Rendi Tri; Zulherawan, M; Hakim, Arif Rahman
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 2 (2025): Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i2.2025.605-612

Abstract

Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan mempunyai otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap kelayakan setiap kendaraan wajib uji yang dioperasikan di Kabupaten Pelalawan. Permasalahan angkutan barang atau truk bertonase berat banyak melintas di Jalan Maharaja Indra yang merupakan jalan utama ditengah kota Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan mengakibatkan kerusakan jalan, mengganggu lalu lintas dan menyebabkan potensi terjadinya kecelakaan lalulintas. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam hal ini yang berwenang melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan dalam menertibkan kendaraan angkutan barang dengan melakukan uji kelayakan mobil angkutan barang. Metode penelitian yaitu deskriftif kualitatif yang menggambarkan keadaan sebenarnya tentnag apa yang terdapat pada saat penelitian berdasarkan pengamatan penulis mengumpulkan dara, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian melihat faktor penghambat permasalahan yaitu masih kurangnya melakukan pengujian kelayakan kendaraan sehingga menyebabkan masyarakat mengeluh akan lamanya waktu pengujian kendaraan, serta terdapat petugas melakukan uji kelayakan kendaraan secara manual. Kesimpulan penelitian Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan dalam melakukan pengawasan terhadap uji kelayakan mobil angkutan barang sudah melakukan proses sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan berjalan dengan baik
Optimalisasi Peran Pendamping Desa Lokal Dalam Pelaksanaan Program Bermasa Di Kabupaten Bengkalis Hakim, Arif Rahman; Rianto, Rio Tut
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i2.2024.490-492

Abstract

Pendampingan terhadap desa dan kelurahan bukan hanya mendampingi dan mengawasi penggunaan dana saja tetapi melakukan pendampingan secara utuh terhadap desa dan kelurahan. Pendampingan program pemerintah daerah juga menjadi salah satu tujuan dihadirkannya pendamping desa lokal. Pendamping desa Kabupaten Bengkalis diatur dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pendamping Desa dan Kelurahan Kabupaten Bengkalis. Pendampingan pemerintah desa ini dilaksanakan agar pemerataan dan percepatan pembangunan akan meningkat secara signifikan. Peningkatan fasilitas desa, pembangunan kemandirian desa, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan perlu dilakukan secara masif untuk mendorong efektifitas dan efisiensi pengunaan dana desa dan pelaksanaan program pemerintah daerah.
Forensik Digital dalam Investigasi Tindak Kriminal Melalui Perekaman CCTV di Bidlabfor Polda Riau (Suatu Tinjauan dari Sudut Pandang Kriminologi Forensik) Tutrianto, Rio; Pelia Putri, Vindy Sukma; Hakim, Arif Rahman
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 2 (2025): Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i2.2025.762-767

Abstract

Perkembangan teknologi yang semakin pesat memberikan dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal penyelidikan tindak kriminal. Salah satu teknologi yang kini banyak dimanfaatkan dalam investigasi kriminal adalah Forensik Digital, yang berfokus pada analisis bukti digital yang diperoleh dari berbagai perangkat elektronik, seperti komputer, ponsel, dan perangkat digital lainnya. Seiring dengan berkembangnya teknologi, rekaman CCTV dapat menjadi bukti berharga dalam mengungkap tindak pidana. CCTV yang merekam peristiwa di lokasi kejadian menyediakan bukti visual, sementara forensik digital memastikan integritas dan keakuratan bukti tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam untuk menunjukkan bahwa penggunaan perekaman CCTV dalam investigasi tindak kriminal, memiliki peran yang sangat penting dalam dunia penyelidikan modern. Bidlabfor Polda Riau berperan sebagai pusat analisis bukti digital yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengungkap berbagai kasus kriminal melalui rekaman CCTV. Dalam perspektif kriminologi forensik, teknologi ini tidak hanya berfungsi untuk memperoleh bukti fisik, tetapi juga untuk mengungkap aspek perilaku kriminal yang dapat membantu dalam memahami motif dan karakteristik pelaku. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapan teknologi ini, potensi manfaatnya bagi sistem peradilan pidana sangat besar, terutama dalam memastikan proses hukum berjalan secara adil dan transparan
Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berbasis Blue Carbon Ecosystem Di Desa Muntai Barat Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Hakim, Arif Rahman; Rianto, Rio Tut
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 2 (2025): Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i2.2025.996-1000

Abstract

Collaborative Governance yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Pemerintah Desa Muntai Barat dengan beberapa stakeholder dalam upaya pengelolaan mangrove akibat deforestasi terkait dengan dukungan berkelanjutan serta untuk menyelamatkan hutan mangrove Di Desa Muntai Barat Kecamatan Bantan. Mangrove Desa Muntai Barat masuk ke dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Mangrove dengan luas mencapai 1.292 ha. Rehabilitasi Mangrove berbasis Blue Carbon Ecosystem dipulihkan karena mangrove menyimpan carbon 4-5 kali lebih banyak dari hutan tropis sehingga berkontribusi besar pada penyerapan emisi karbon untuk meredam efek rumah kaca. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gesh (2007) yang terdiri dari lima tahap seperti face to face dialogue, trust building, commitment to process, share understanding dan intermediate outcome. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer melalui observasi dan wawancara serta didukung data sekunder melalui studi pustaka. Pemilihan informan penelitian melalui purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi Pemerintah dilakukan dengan rehabilitasi mangrove secara massif dimulai dengan tingkat pemerintah pusat sampai dengan pemerintah desa sejalan dengan kelompok–kelompok masyarakat yang bersinergi dalam pengelolaan mangrove berbasis blue carbon ecosystem. Pengelolaan tersebut menghasilkan aktor lokal atau kelompok masyarakat yang diharapkan dapat melanjutkan upaya–upaya konservasi akibat deforestasi hutan mangrove Di Desa Muntai Barat Kecamatan Bantan sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan berkelanjutan
Supervision of the Riau Province Plantation Service in Determining the Purchase Price of Fresh Fruit Bunches (FFB) in Siak Regency Hakim, Arif Rahman; Tutrianto, Rio; Permana, Muh Dwi Agus
Pasundan Social Science Development Vol. 6 No. 1 (2025): Pasundan Social Science Development (PASCIDEV)
Publisher : Doctoral Program of Social Science Pasundan University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56457/pascidev.v6i1.267

Abstract

Siak Regency in Riau Province, as one of the regions with the largest potential for oil palm plantations in Indonesia, has the responsibility and authority to regulate the governance of this sector. The pattern of oil palm plantation business management in Riau Province is developed in the form of State Large Plantations (PBN), Private Large Plantations (PBS), and Smallholder Plantations. Fair and transparent pricing of Fresh Fruit Bunches (FFB) of oil palm is essential to ensure the welfare of smallholders, especially in Siak Regency, which has a significant area of ??oil palm plantations. The study uses the theory by George Roberts Terry regarding supervision with indicators for determining standards, measuring implementation, comparing implementation with standards, and correcting deviations. The research method used in this study is a qualitative method with descriptive analysis. The data sources in this study are primary data through observation and interviews and supported by secondary data through literature studies. The selection of research informants through purposive sampling. The results of the study indicate that there are still obstacles in company compliance with the set prices and that supervision is not optimal. This study recommends increased supervision, transparency in pricing, and strict sanctions for companies that violate the rules. With these improvements, it is hoped that regulations will be more in favor of farmers and create a fairer system.