Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.943
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAHKAMAH Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara UNES Journal of Swara Justisia Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Hukum Pelita SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum JAKTABANGUN: Jurnal Akuntansi dan Pembangunan ENLEKTURER: Journal of Islamic Studies Jurnal Malikussaleh Mengabdi SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences
Tasyukur Tasyukur
Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Pendampingan Perangkat Adat Gampong Dalam Penyelesaian Sengketa Secara Adat Di Gampong Paya Gaboh Sulaiman, Sulaiman; Muksalmina, Muksalmina; PG, Eko Gani; Mardhatillah, Fitria; Tasyukur, Tasyukur; Azzahra, Ayasha Putri; Rahmadana, Rahmadana
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 4 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Edisi September - Desembe
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i4.4316

Abstract

Pendampingan penyelesaian sengketa secara adat pada gampong Paya Gaboh dilatarbelakangi karena melihat keterbatasan pengetahuan dan kapasitas perangkat adat dalam menyelesaikan sengketa secara efektif. Hal ini dapat menghambat proses penyelesaian sengketa yang adil dan memadai bagi masyarakat setempat. Ada potensi ketidakjelasan dalam hukum adat yang diterapkan dan implementasi dalam proses penyelesaian sengketa secara adat di Gampong Paya Gaboh. Dampaknya menyebabkan ketidakpuasan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dan mengurangi kepercayaan masyarakat pada institusi adat. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan, kapasitas, dan efektivitas perangkat adat dalam menyelesaikan sengketa secara adat di Gampong Paya Gaboh. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah memperbaiki proses penyelesaian sengketa, meningkatkan kepercayaan masyarakat pada institusi adat, dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis di masyarakat setempat. Diperlukannya pembinaan dan pendampingan untuk perangkat adat tentang prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara adat, prosedur yang tepat, dan keterampilan komunikasi yang efektif. Selain itu, menyediakan pendampingan langsung tatacara penanganan sengketa tertentu. Pendampingan dengan perangkat adat untuk mengembangkan pedoman dan prosedur yang jelas serta transparan untuk penyelesaian sengketa ini akan membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan konsistensi dalam proses penyelesaian sengketa. Setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan diharapkan para perangkat adat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani sengketa secara adat dengan lebih efektif untuk peningkatan kepercayaan masyarakat pada institusi adat dan lingkungan sosial yang lebih harmonis di Gampong Paya Gaboh.
DINAMIKA KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Muksalmina, Muksalmina; Tasyukur, Tasyukur; Yustisi, Nabhani
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.379

Abstract

DPD merupakan Dewan Perwakilan Daerah sebanyak 4 orang orang per provinsi yang dipilih langsung oleh rakyat dengan tujuan untuk memperjuangkan daerahnya dikancah nasional berbeda halnya dengan DPR yang memperjuangkan hak rakyat secara umum walaupun dalam system pemilihannya di daerah pemilihan tertentu. Dalam UUD 1945 kewenangan DPD soft becameralism bukan strong bicameralism dengan alasan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan bulan negara federal. Dengan demikian, menjadi dinamika terkait kelembagaan DPD pada dasarnya merupakan Lembaga legislative, tetapi fungsi legislative yang dimiliki oleh DPD dibatasi, kata lain DPD adalah pembantu DPR. Padahal kalua kita tinjau dari sudut kelembagaan negara kedudukan keduanya sama yaitu Lembaga tinggi negara. Dalam prakteknya DPR ingin melemahkan kedudukan DPD dengan cara mengeluarkan UU MD3 dikarenakan kewenangan penuh membuat UU berada ditangan DPR. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian kedudukan DPD dalam system tata negara Indonesia harus diberikan kewenangan yang sama dengan DPR dalam hal legislasi karena DPD mempunyai peran yang lebih strategis dalam mewujudkan kepentingan daerah, dikarenakan disaat hak-hak daerah tidak terwujud akan terjadi wacana pemisahan diri dari negara kesatuan seperti yang pernah terjadi di beberapa provinsi dan tidak terjadi lagi diskriminasi yang dilakukan oleh DPR kepada DPD. Kemudian, peralihan hak membuat UU sebelum amandemen yang dilakukan oleh Presiden beralih ke DPR setelah amandemen, kedepannya dalam hal membuat UU juga harus dilibatkan DPD mulai dari rancangan hingga pengesahan, dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita dasar dalam pembentukan Lembaga DPD, disamping itu Lembaga DPD tidak diganggu oleh kepentingan politik manapun berbeda halnya dengan DPR, sehingga akan menghasilkan UU yang berkualitas.
Bimbingan Teknis dalam Penyusunan APBK untuk Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRK Kabupaten Nagan Raya Mukhlis, Mukhlis; Faisal, Faisal; Muammar, Muammar; Tasyukur, Tasyukur; A.Gani, Fauzi
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, Oktober 2023
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v2i2.16039

Abstract

Optimalisasi tugas dan fungsi DPRK dalam penyusunan APBK di Aceh telah di atur dalam Pasal 22 ayat (1) UUPA dinyatakan DPRA dan DPRK mempunyai fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan. Berikutnya, pada ayat (2) DPRA dan DPRK mempunyai hak untuk membentuk alat kelengkapan DPRA/DPRK sesuai kekhusan Aceh. Maknanya DPRK sebagai representasi rakyat memiliki tiga fungsi, yakni pengawasan bagi aktivitas pemerintah yang didalamnya pengelolaan anggaran oleh pemerintah kabupaten, pembahasan dan persetujuan terhadap Qanun dan bersama-sama dengan pemerintah kabupaten menetapkan APBK setiap tahunnya. Pengelolaan anggaran dianggap salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Hal ini disebabkan karena memberikan kontribusi yang positif bagi pembanguan dalam meningkatkan taraf hidup dalam masyarakat. Bimbingan teknis bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi DPRK sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyusun APBK lebih maksimal.
Online Based Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Management Training In Gampong Panggoi: Pelatihan Pengelolaan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Berbasis Online Di Gampong Panggoi Faisal, Faisal; Raihan Putri; Tasyukur; Fitria Mardhatillah; Tunnur, Layla Tunnur; Diras
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 8 No. 3 (2024): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/dinamisia.v8i3.16762

Abstract

BMT services that are still manual cause customers difficulties in transactions, information services and consultations as a result of ineffective services. The development of BMT has succeeded in becoming a reliable microfinance institution, expected to be a substitute for loan sharking practices that are considered detrimental to MSMEs in prolonged debt. The problem in this service is that BMT services are still manual, causing customers difficulty to transact and the lack of information obtained. The service method carried out is training which aims to provide training to Gampong apparatus and Gampong Panggoi BMT administrators in terms of online-based BMT management to make it easier to transact and get wide information. As a result of this training, Gampong Panggoi has been able to manage BMT Babul Huda Panggoi online. This online management has been able to run information systems and services using technology by not ruling out sharia aspects and safeguarding customer data and applying the precautionary principle.
Inkonsistensi Penetapan Status Darurat Banjir Sumatera Bencana Konstitusional: Uji Indikator Status Darurat Muksalmina; Yustisi, Nabhani; Tasyukur; Joelman Subaidi; Hamdani
JOM Vol 6 No 4 (2025): Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences , December
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/ijhass.v6i4.8829

Abstract

The hydrometeorological floods that struck several regions of Sumatra in late 2025 generated extensive humanitarian impacts, marked by significant loss of life, severe damage to vital infrastructure, and serious disruptions to socio-economic resilience across multiple provinces. Despite the escalation of these impacts, the government did not declare a national disaster emergency status, citing the adequacy of state capacity. This article examines the conformity of this policy decision with the statutory indicators for declaring a disaster emergency as stipulated in Law Number 24 of 2007 and Government Regulation Number 21 of 2008, and analyzes its constitutional implications for the protection of citizens’ fundamental rights. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and critical juridical approaches. The analysis focuses on disaster law norms, principles of administrative law, and the doctrine of constitutional state responsibility, particularly the concept of state omission. The findings demonstrate that disaster emergency indicators are objective, cumulative, and impact-based, and therefore cannot be reduced to administrative discretion or claims of state capacity alone. Empirically, the scale of casualties, damage to vital infrastructure, and cross-provincial reach indicate that the emergency threshold had been met, thereby narrowing policy discretion into a conditional legal obligation. Delaying the declaration of emergency status risks undermining command legitimacy, recovery budgeting, and the protection of the rights to life, health, and public safety. This article concludes that the Sumatra flood crisis risks transforming from a natural disaster into a constitutional disaster due to the absence of a decisive, transparent, and accountable legal determination by the state.
Reformasi Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Good Governance dan Kepastian Hukum di Indonesia Muksalmina Muksalmina; Shira Thani; Nabhani Yustisi; Tasyukur Tasyukur
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2025): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i2.531

Abstract

Reformasi Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan agenda strategis dalam mewujudkan prinsip negara hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Meski secara konstitusional Indonesia adalah negara hukum, praktik administrasi pemerintahan masih kerap menyimpang dari asas legalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Penelitian ini menganalisis urgensi reformasi HAN dengan menyoroti problematika fragmentasi regulasi, penyalahgunaan diskresi, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kepatuhan terhadap putusan PTUN. Dengan pendekatan yuridis normatif, ditemukan bahwa reformasi HAN tidak cukup dilakukan secara normatif, namun perlu restrukturisasi kelembagaan, penguatan budaya hukum, serta optimalisasi pengawasan. Reformasi HAN perlu diarahkan pada harmonisasi regulasi, pembatasan diskresi, penguatan peradilan administrasi, serta penegakan eksekusi putusan PTUN. Upaya ini menjadi kunci menegakkan supremasi hukum dan membangun sistem pemerintahan yang profesional, bersih, dan berkeadilan.
Model Perlindungan Hukum terhadap Hak Tenaga Kerja Wanita dalam Kontrak Kerja Perkebunan Sawit Aceh Utara Eko Gani PG; Muksalmina Muksalmina; Tasyukur Tasyukur; Nabhani Yustisi; Eka Chyntia
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Pelita November 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i2.6327

Abstract

This study aims to analyze the legal protection of women workers in employment contracts within the palm oil plantation sector in North Aceh Regency, with particular emphasis on the gap between normative regulations and their implementation in practice. The research employed a normative-empirical legal approach by combining statutory analysis with field data collected through interviews and observations with women workers, company representatives, and local labor authorities. The analysis was conducted qualitatively to compare the provisions of labor laws regarding maternity leave, menstrual leave, reproductive health rights, and social security with actual conditions experienced by women workers, most of whom are employed under daily or short-term contracts. The findings show that written contracts often fail to guarantee fundamental rights, while weak government oversight and persistent gender discrimination exacerbate the precarious position of women workers. The study concludes that an integrative model of legal protection is needed, which combines clear and fair contractual arrangements, effective state supervision, active participation of labor unions, and continuous gender-based legal education. Such a model is expected to ensure more equitable and humane working conditions for women workers in the palm oil plantation sector
Status Hukum Hak Atas Tanah Musnah Pasca Banjir Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2024 Tasyukur Tasyukur; Nabhani Yustisi; Joelman Subaidi; Muksalmina Muksalmina; Shira Thani
JOM Vol 7 No 2 (2026): Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, June
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/ijhass.v7i2.9546

Abstract

Flood disasters frequently transform or eliminate the physical characteristics of land, generating legal uncertainty regarding the continuity of land rights. This article analyzes the legal status of land rights over land destroyed by floods under Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 3 of 2024, which amends Regulation Number 17 of 2021 concerning Procedures for Determining Destroyed Land. Employing normative juridical research with statutory and conceptual approaches, the study demonstrates that land rights are not automatically extinguished when land is affected by floods, mudflows, or temporary inundation. Rather, rights may be terminated only after the land is legally determined to be destroyed, namely when it has permanently lost its original physical characteristics, can no longer be identified, and is no longer capable of being used or utilized. The findings further reveal that the 2024 regulation strengthens legal certainty by establishing clearer criteria and administrative procedures for determining destroyed land while affirming the state's obligation to update land registration records and facilitate recovery measures, including relocation and social assistance for affected rights holders. This study contributes to the development of disaster-responsive land law by clarifying the legal distinction between temporary disaster impacts and the permanent extinction of land rights.
Reconstruction of Grant Contracts on Disaster Donation Distribution through Humanitarian Institutions in Aceh Fitria Mardhatillah; Sela Azkia; Shira Thani; Nabhani Yustisi; Tasyukur Tasyukur
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 11 No. 1 Juni (2026)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v11i1.7848

Abstract

The flash flood disaster in Aceh has had a great social and economic impact, encouraging people to distribute aid through donations. In the perspective of Islamic law, the donation contains elements of a grant contract as a voluntary gift without reward. However, studies on the application of grant contracts in the distribution of disaster donations are still limited, especially related to the validity of ijab kabul in emergency conditions, the typology of mutlaqah and muqayyadah grants, and its conformity with the fiqh of the Shafi'i school and positive law in Indonesia. This study aims to analyze the concept of grant contracts in Islamic law and its relevance to the practice of distributing flood disaster donations in Aceh, as well as examining the suitability of the aid distribution mechanism with the harmony and conditions of the grant contract. The research uses normative legal methods with a conceptual approach and a legislative approach supported by literature studies on classical and contemporary fiqh literature. The results of the study show that the distribution of donations has basically met the elements of wahib, mauhub lah, mauhub, and sighat. In practice, ijab kabul is often carried out implicitly through digital platforms and can still be considered valid as long as it meets the principle of willingness of the parties. The study also found a number of obstacles in the form of weak supervision of aid distribution, unclear status of distributing institutions, and potential deviations in fund management that can reduce the value of the mandate in grant contracts. The contribution of this research lies in the formulation of the concept of the validity of qabdh in disaster emergency conditions as well as the preparation of the typology of grant contracts for disaster donations as a development of contemporary muamalah fiqh. The research recommends standardizing the grant contract mechanism and strengthening the monitoring system based on the principles of trust, accountability, and transparency to realize the benefits of disaster-affected communities.
Co-Authors A.Gani, Fauzi Azzahra, Ayasha Putri Chatarina Umbul Wahyuni Diras Eka Chyntia Eko Gani PG Faisal Faisal Faisal Faisal Fitri Maghfirah Fitria Mardhatillah Fitria Mardhatillah Gani, Fauzi A. Hamdani Hasbi, Yusrizal Hidayat, Hidayat Jamaluddin Jamaluddin Mardhatillah, Fitria Muammar Muammar, Muammar Muhammad Nur Mukhlis Mukhlis Muksalmina Muksalmina Muksalmina Muksalmina Muksalmina Muksalmina Nabhani Yustisi Nabhani Yustisi Nabhani Yustisi Putriani, Putriani Rahmadana, Rahmadana Raihan Putri Sela Azkia Shira Thani Shira Thani Subaidi, Joelman Sulaiman Sulaiman Tunnur, Layla Tunnur Yuli Santri Isma Yulia Yulia Yusrizal Hasbi Yustisi, Nabhani