Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search
Journal : Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal

POLITIC OF ISLAMIC DEVELOPMENT IN THE CITY OF HANOI (VIETNAM): STUDY OF HALAL FOOD RESTAURANT Warjio, Warjio; Kusmanto, Heri
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 5, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (152.222 KB)

Abstract

For Muslims, halal food is important. This is not only of the demands of sharia but also related to the issue of identity. Wherever they are, halal food can not be separated from them, except in emergency circumstances. Included in this when they are in a country where people are not Muslims. Hanoi City, is one of the cities in the country of Vietnam that majority of the people are Buddhist. As a city that is building itself and become one of the tourist destination, Hanoi is visited by many tourists, including Muslim tourists. For Muslim travelers, the main problems encountered when in Hanoi is halal food. To meet the demands of these Muslim travelers, a few restaurants in the city of Hanoi providing halal food. Enterprises providing halal food is done by the employer Muslim or not. The results of my research, several restaurants, found several problems associated with this halal food. This paper will explain how the exploratory effort to develop halal food in the city of Hanoi. Who are involved in the effort to develop the halal food? What are the problems faced in the effort to build the halal food? 
Pengaruh Faktor-Faktor Motivasi Dari Finansial, Psikologi, Dan Sosial Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Effendi, Hud; warjio, warjio; Kariono, Kariono
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (994.916 KB)

Abstract

Seorang Kepala Puskesmas adalah orang yang melakukan sesuatu melalui orang lain, dengan membagi dan mengalokasikan tugas-tugas kepada bawahannya. Keberhasilan Kepala Puskesmas ditentukan oleh seberapa jauh Pegawai menjalankan tugas yang telah diberikan dengan baik.Seorang Pegawai mungkin menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya dengan baik, mungkin juga tidak. Namun, bila tugas yang dibebankan kepada Pegawai tidak bisa terlaksana dengan baik, maka Kepala Puskesmas perlu menganalisis apa penyebabnya. Dalam hal ini, kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi adalah, pertama, Pegawai memang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan. Kedua, Pegawai tidak mempunyai motivasi untuk bekerja dengan baik. Kemungkinan yang ketiga, bisa jadi merupakan kombinasi atau gabungan dari kedua faktor tersebutPegawai yang bekerja dengan motivasi tinggi merupakan harapan Puskemas Simpang Kiri. Pegawai yang memiliki motivasi untuk bekerja tidak sama dengan orang yang bekerja dengan motivasi yang tinggi. Pegawai yang bekerja dengan motivasi tinggi ini pada umumnya beranggapan bahwa bekerja hanya karena harus mematuhi kebutuhan yang vital bagi diri dan keluarganya.Studi tentang motivasi kerja (yang menyangkut faktor finansial, faktor psikologis dan faktor sosial) terhadap prestasi kerja Pegawai dilakukan pada Puskesmas Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang.Pada saat penelitian dilakukan (akhir tahun 2016), jumlah Pegawai Puskesmas Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang tersebut tercatat 65 orang. Jumlah Pegawai ini sekaligus pula merupakan populasi data penelitian ini. 
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN PROVINSI SUMATERA UTARA UPT MEDAN SELATAN AS, Azalea Narita; Warjio, Warjio; Suryadi, Agus
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 6, No 2 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.123 KB) | DOI: 10.31289/jap.v6i2.1048

Abstract

Tantangan implementasi otonomi daerah yang cukup kompleks mengharuskan daerah harus mau membenahi dirinya agar target-target yang ditetapkan mampu terpenuhi, termasuk dalam upaya pengolahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) misalnya pajak daerah yang menjadi kontributor terbesar PAD. Hal ini harus dikelola dengan optimal baik dari segi pelayanan terhadap objek pajaknya maupun dalam hal alokasi pemanfaatannya. Dalam segi pelayanan, penerapan strategi pelayanan prima tidak menempatkan masyarakat semata-mata sebagai objek yang dibebani kewajiban, namun harus juga memperoleh kepuasan pelayanan sebagai bagian dari haknya. Melalui berbagai upaya yang berkesinambungan serta terus menerus melakukan perbaikan layanan kepada masyarakat maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian yang berhubungan dengan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan dalam bidang pembayaran pajak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu untuk menggambarkan keadaan sebenarnya Bagaimanakah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Samsat Medan Selatan. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis statistik deskriptif berupa persentase, modus dan median yaitu dengan menjabarkan hasil penelitian sebagaimana adanya. Berdasarkan hasil penelitian Analisis Kualitas Pelayanan Publik melalui Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang telah dilakukan pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, UPT Medan Selatan dengan menggunakan 14 (empat belas) unsur atau indikator yang didasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, UPT Medan Selatan adalah Baik.
Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Publik di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Hendrawan, Ahmad Ibnu; Kusmanto, Heri; Warjio, Warjio
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.905 KB) | DOI: 10.31289/jap.v8i1.1579

Abstract

Penelitian ini melakukan penelitian korelasional untuk mengetahui adanya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan publik di Badan Pengelolaan Pajak dan retribusi Daerah Kota Medan. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan keandalan, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti langsung berpengaruh terhadap Kepuasan Publik pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. Hal ini menjelaskan publik (masyarakat) merasa puas atas kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan yang berhubungan dengan keandalan, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti langsung. Keandalan, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti langsung juga memberikan pengaruh terhadap Kepuasan Publik pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. Hal ini menjelaskan sudah tepatnya penyusunan dan perwujudan variabel pelayanan yang terdiri dari keandalan, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti langsung dalam operasional Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan khususnya dalam membentuk Kepuasan Publik yang meminta pelayanan. Secara korelasi juga dapat dilihat bahwa tingkat korelasi antara variabel variabel kualitas pelayanan seperti keandalan, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti langsung, dalam posisi korelasi sangat lemah dan bahkan dianggap tidak ada sama sekali. Kecuali korelasi antara daya tanggap dan empati yang berada pada posisi sangat kuat.
Kepemimpinan Lurah dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Perangkat Kelurahan Arianto, Boby; Warjio, Warjio; Tarigan, Usman
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 6, No 2 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.953 KB) | DOI: 10.31289/jap.v6i2.1050

Abstract

Penelitian dengan memfokuskan pada Bagaimana kepemimpinan lurah dalam meningkatkan motivasi kerja perangkat bagaimana tingkat motivasi kerja perangkat serta bagaimana upaya yang dilakukan lurah dalam hal meningkatkan motivasi kerja perangkat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan dengan metode penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Setelah dikaji berdasarkan keadaan di Kelurahan Lubuk Pakam I-II dapat diketahui bahwa kepemimpinan lurah dalam meningkatkan motivasi kerja perangkat kelurahan dengan cara pemberian motivasi kepada para perangkat, dengan tujuan meningkatkan motivasi kerja, mengetahui tingkat motivasi kerja perangkat kelurahan, upaya yang dilakukan lurah dalam meningkatkan motivasi kerja dengan cara meningkatkan tingkat kesejahteraan perangkat, menciptakan suasana kerja yang harmonis, memberikan penghargaan atas prestasi kerja, bersikap adil, menghormati dan mengikutsertakan perangkat, melengkapi fasilitas kerja, mengembangkan potensi, pemberian hukuman atau sanksi, kepemimpinan lurah dalam meningkatkan motivasi kerja perangkat kelurahan sangat didukung oleh instansi pemerintah yang terkait untuk menerima dan mengaktualisasikannya dalam meningkatkan motivasi kerja perangkat di Kelurahan Lubuk Pakam I-II. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan lurah dalam meningkatkan motivasi kerja perangkat dikategorikan baik dan diharapkan untuk selanjutnya dapat mengatasi semua hambatan yang ada dalam meningkatkan motivasi kerja perangkat di Kelurahan Lubuk Pakam I-II.
Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dalam Pelayanan Ketatausahaan Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Manurung, Alia Gani; Warjio, Warjio; Kariono, Kariono
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 6, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.949 KB) | DOI: 10.31289/jap.v6i1.1060

Abstract

Berbagai kebijakan publik senantiasa mengikuti perkembangan tuntutan masyarakat maupun lingkungan yang ada. Kecenderungan terlambatnya mengaplikasikan aspek teknologi terbarukan serta perangkat sistem yang mengikutinya akan berakibat pelayanan yang tidak maksimal serta bertimbunnya antrian kepentingan publik yang terhambat. Penerapan sistem Informasi kearsipan dalam pelayanan ketatausahaan pada Biro Umum Sekretariat Daerah propinsi Sumatera Utara,  merupakan suatu tindakan pengambilan keputusan publik agar kualitas pelayanan dapat berjalan sesuai dengan kepentingan pengguna baik itu Pimpinan Daerah maupun pihak diluar organisasi yang sangat mengharapkan adanya pelayan yang cepat, sederhana, mudah dan senantiasa dapat mengikuti perkembangan modernisasi. Adapun penerapan sistem ini, meliputi Aspek Input berupa penyediaan perangkat komputer, petugas dan tata cara yang mengaturnya. Dalam hal proses penerapan sistem ini senantiasa dilakukan dengan pengarahan, pemantauan dan evaluasi agar sistem berjalan terarah. Output yang dihasilkan berupa surat keluar dengan barcode dan terdata secara komputerisasi serta data surat masuk dan posisioning surat secara akurat dan cepat dapat terdeteksi. Manfaat yang dirasakan dari penerapan sistem ini berupa kemudahan layanan, pencarian data secara cepat, responsive, akuntabel dan penggunaan ruang yang tidak terlalu luas dalam menyimpan data.
Analisis Bantuan Operasional Sekolah Kepada Yayasan Perguruan Almanar Desa Kelambir Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Salman, Ibnu; Warjio, Warjio; Isnaini, Isnaini
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.972 KB) | DOI: 10.31289/jap.v8i1.1576

Abstract

Focus penelitian ini adalah Sekolah Dasar pada Yayasan Perguruan Al Manar Kecamatan Hamparan Perak, sebagai Sekolah Dasar Swasta yang mendapat bantuan BOS dari pemerintah. Penelitian ini bersifat penelitian sosial empirik dengan Metode analisis deskriptif, pendekatan dilakukan adalah kualitatif. Data yang diperoleh berasal dari informan, wawancara, data lapangan serta data referensi buku dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa Penyaluran  BOS  dilakukan  setiap  3  (tiga)  bulan  (triwulan), yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Pengelolaannya menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang dikelola  oleh  SD/SDLB/SMP/SMPLB  dan  SMA/SMALB/SMK. Laporan merupakan  pertanggung  jawaban  atas pelaksanaan  kegiatan yang  dibiayai  dana  BOS  dan buku  dibuat  setiap  triwulan. Pertanggungjawaban  keuangan BOS harus  sesuai  dengan  petunjuk  teknis  yang  telah ditentukan dengan administrasi yang lengkap, sehingga  dituntut  sumberdaya  sekolah  yang membuat  SPJ BOS. Pengawasan Dana BOS dilakukan oleh pengawas Internal dan Eksternal, pengawasan BOS meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat. Pengawasan  fungsional  internal  oleh  Inspektorat  Jenderal  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta inspektorat daerah provinsi  dan  kabupaten/kota. Pengawasan  oleh  Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan (BPKP)  dengan  melakukan  audit  atas  permintaan  instansi  yang akan diaudit. Pemeriksaan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  sesuai dengan kewenangan. serta Pengawasan masyarakat dalam  rangka  transparansi pelaksanaan program  BOS  oleh  unsur  masyarakat.
Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 176 Tahun 2015 tentang Penetapan Operasional Mobil Layanan Arifin, Arifin; Warjio, Warjio; Kariono, Kariono
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 6, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.248 KB) | DOI: 10.31289/jap.v6i1.1039

Abstract

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang berinisiatif membuat mobil layanan yang diberi nama SIMOLA (Sistem Mobil Layanan) yang bertujuan untuk mempercepat pelayanan administrasi kepegawaian dengan cara mengunjungi langsung PNS yang berada di wilayah kecamatan yang jauh. Pelayanan SIMOLA telah disusun untuk setiap kecamatan dan memperioritaskan kepada 10 (sepuluh) kecamatan yang jauh dari Lubuk Pakam dengan mengunjungi Kantor Kecamatan, UPT Dinas Pendidikan dan UPT Dinas Kesehatan disuatu wilayah kecamatan. PNS dikecamatan dapat langsung berurusan dengan petugas SIMOLA tanpa harus datang ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dan tanpa adanya kutipan (gratis). Penelitian ini bertujuan menganalisis Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 176 Tahun 2015 Tentang Penetapan Operasional Mobil Layanan (SIMOLA) Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang. Sampel penelitian digunakan puposive sampling, yaitu sebanyak 34 orang. Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisa data yaitu metode deskriptif, yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh disusun kemudian diinterpretasikan sehingga memberikan keterangan terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan tabel tunggal.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DALAM PENCAPAIAN TARGET PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (STUDI DESKRIPTIF DI KELURAHAN BUNUT BARAT KECAMATAN KOTA KISARAN BARAT) Afandi, Mohd Ibnu; Warjio, Warjio
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 5, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (864.888 KB) | DOI: 10.31289/jap.v5i2.70

Abstract

AbstrakPajak Bumi dan Bangunan dimana dalam era otonomi obyek dan jenisnya bertambah. Dari kenyataan tersebut potensi Pajak Bumi dan Pembangunan cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat memberikan kontribusinya secara terus menerus dan berkembang sesuai dengan pesatnya pembangunandanpertambahanjumlahpenduduk.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang di dalamnya juga membahas tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2), factor penghambat PBB-P2 dalam pencapaian target dan upaya untuk mencapai target tersebut.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif, dan didukung data-data kualitatif dan kuantitatif serta pengumpulan data dengan cara observasi lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, Dalam kebijakan pemungutan PBB-P2 Bupati Asahan memberikan kewenangan kepada pihak kecamatan dan kelurahan dengan satu tujuan yaitu mencapai target PBB-P2 yang telah ditentukan. Kedua, Sumber daya manusia untuk proses PBB-P2 ini terbatas namun dengan bantuan masing-masing Kepala Lingkungan, hal ini dapat teratasi. Ketiga, Komunikasi dari pihak Dispenda, Kecamatan dan Kelurahan berjalan dengan baik, terlebih pihak kecamatan yang ikut dalam sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Keempat, Kepatuhan pelaksana belum berjalan dengan baik karena, sering terjadi keterlambatan dalam penyampaian SPPT kepada pihak kelurahan, sehingga berdampak kurang baik kepada masyarakat.Selainitu, dalam hal penegasan sanksi masih dikatakan belum berjalan, untuk wajib pajak tertunggak yang sudah terlalu lama belum dibayar sertaterjadi perpindahan dan wajib pajak yang berdomisili di luar daerah namun memiliki objek pajak di Kelurahan Bunut Barat. Saran dalam penelitian ini adalah Penegasan sanksi dengan cara lisan dan tulisan, dan memberikan contoh sanksi kepada wajib pajak yang tidakperduli akanhutangataskewajibannya agar hal ini tidak dicontoh dengan wajib pajak yang lain dan dengan pendataan bangunan-bangunan baru dan melaporkannya kepada Dinas Pendapatan Daerah. Hal ini bertujuan agar bangunan baru atau pun perpindahan pemilik atas tanah dapat diproses dan tercatat di DinasPendapatan Daerah.Kata Kunci : Implementasi, Pajak Daerah, PBB. IMPLEMENTATION REGULATION OF ASAHAN REGION NUMBER 11 IN YEAR 2011 ON LOCAL TAXES IN ACHIEVING THE TARGET OF PROPERTY TAX IN RURAL AND URBAN (A DESCRIPTIVE STUDY BUNUT BARAT VILLAGE KISARAN BARAT SUBDISTRICT CITY)AbstractThe object and type of  Property Tax n this autonomy era is always increasing. Based on that fact, the potential of the Development Land Tax  is big enough to be one of source of local revenue that could contribute and develop continuously among the rapid estab building and population growth. This research aims to determine the implementation of the Regional Regulation No. 11 of 2011 on Local Taxes, which also discusses the Land and Building Tax Rural Urban (L&B TAX-P2), the L&B TAX -P2 inhibiting factor in the achievement of targets and efforts to achieve these targets. This study used a descriptive method with an inductive approach, and backed up data as well as qualitative and quantitative data collection by field observations and interviews with relevant parties in these empirically. This study concluded that: First, in the L&B TAX voting policy-P2 Regent shavings gives authority to the districts and villages with a goal of reaching the L&B TAX target of P2 that has been determined. Second, human resources for the L&B TAX -P2 process is limited, but with the help of the respective Head of the Environment, this can be resolved. Third, Communications from the Revenue, District and Village goes well, especially the districts that participated in the socialization in raising awareness of the taxpayer in paying taxes. Fourth, Compliance executor has not gone well because there is a delay in the delivery of SPPT to the village, so the negative impact to the community. Beside that, in the case of confirmation of the sanctions is not running yet, for taxpayers who are already too long overdue unpaid and also displacement thing and taxpayers who live outside the area but have to tax in the Village of  West Bunut. Suggestions in this study is the affirmation of sanctions by way of words and written, and provide examples of penalties to taxpayers who do not care about the liabilities for obligations that it is not emulated by other taxpayers and with the collection of new buildings and report it to the Department of Revenue . It is intended that the new building or the owner of the land transfer can be processed and recorded in the Department of Revenue.Key Word: Implementation, Local Tax, L&B TAX
Strategi dan Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Sumatera Utara Jamaluddin, Yanhar; Fitriani, Fitriani; Safrida, Safrida; Warjio, Warjio
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 9, No 1 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK (PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL) JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (917.814 KB) | DOI: 10.31289/jap.v9i1.2231

Abstract

This article was prepared on the background where the poor in North Sumatera are powerless and have no ability to place their position and role in government and development, whileefforts to empower the poor have not been optimally carried out by the North Sumatera Provincial government. This article was prepared to discuss ways to make the poor in North Sumatera powerless, and outline strategies and models to empower the poor in North Sumatera. The poor are powerless and the risk poses a factor of poverty, physical weakness, isolation, improvement, and powerlessness, the poor are not managed and tend to be left by the government, and are not liked by the community. The strategy for empowering the poor in North Sumatera can be carried out through the Need for Strengthening program, Strengthening Human Resources, Strengthening Institutions, Strengthening Access to Communication and Information, Strengthening Networks - Partnerships, and Strengthening Participation. While the effective model of Poor Community Empowerment in North Sumatera is an Advantage and Change Model (ACM)
Co-Authors Abdul Kadir Adam Adam Adenan Adenan, Adenan Adikara, Muhammad Agam Amir Purba, Amir Anggreni Atmei Lubis, Anggreni Atmei Ansari Ansari Arianto, Boby Arifin, Arifin AS, Azalea Narita Badaruddin Badaruddin Badawi, Faisal Budi Hartono Elyta Elyta Fahrezi, Muhammad Alif Fauzan, Indra Fitriani Fitriani Halim, Farid Muhammad Harahap, Dumasari Harahap, Elly Warnisyah Haryanti, Dian Hendrawan, Ahmad Ibnu Herawati, Riana Heri Kusmanto, Heri Herlina Herlina Hidayat, Renir Hud Effendi, Hud Irmawati Irmawati Ismayadi, Ismayadi Isnaini Isnaini Isnaini, Isnaini Kariono Kariono, Kariono Kariono, Kariono Kariono, Kariono Katimin, Katimin Kusmanto, Heri Kusmanto, Heri Lubis, Maksum Syahri Luh Putu Ratna Sundari Manurung, Alia Gani Marlon Sihombing Miraza, Mukhaira Mulia Mohd Ibnu Afandi, Mohd Ibnu Muhammad Jailani Munthe, Susilawaty Nasution, Syafriansyah Nina Siti Salmaniah, Nina Siti Novita Anggraini Oding affandi Panjaitan, Deffi Erfian Poedjianto, Arief Rahmi Utami Razak, A Ridhoi Meilona Purba Ridwan, Ridwan Ridwanti Batubara Rosidi, Ismar Rudi Salam Sinaga, Rudi Salam Salman, Ibnu Samosir, Yanne Dian Sri Anggreini Santifa, Maria Sari, Ika Ratna Sari, Ika Ratna Sari, Yasmine Anggia Sirait, Masitoh Sirait, Novianti Diva Nilakrisna Siregar, Burhanuddin Sitorus, Hetty Malina Situmorang, Tony P. SUBHILHAR, SUBHILHAR Surbakti, Sriwati Ngena Kenca Suryadi, Agus Suryati, Irsa’ Susanti Susanti Sutejo, Denny Syahputra, Orang Kaya Hasnanda Syari, Neny Ratika Tanjung, Mahmuddin Nur Tarigan, Tariolan Tarigan, Usman Tilarso, Diki Ulfa, Mau lida Yanhar Jamaluddin, Yanhar Yunita Br Sitepu, Sri