Articles
<![CDATA[KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DI DESA TONGKE-TONGKE KABUPATEN SINJAI ]]>
<![CDATA[Raman Raman]]>;
<![CDATA[Ihyani Malik]]>;
<![CDATA[Hamrun Hamrun]]>
<![CDATA[ Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2015): (October 2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (693.146 KB)
|
DOI: 10.26618/ojip.v5i2.123
<![CDATA[This study aims to determine the shape of local government partnership with community groups in the management of mangrove forests in the village Tongke - Tongke of Sinjai Regency. The method used in this research is qualitative descriptive approach. The results showed that the form of partnership that exists is a form of pseudo -partnership or quasi partnership which is an alliance between two or more parties , but do not make it an equal partnership. Planting is done by the government and community groups in the mangrove forest management can be quite good and has the potential to achieve sustainable mangrove forest. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kemitraan pemerintah daerah dengan kelompok masyarakat dalam pengelolaan Hutan Mangrove di Desa Tongke-tongke Kabupaten Sinjai.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kemitraan yang terjalin yaitu bentuk pseudo-partnership atau kemitraan semu yang merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak melakukan kerjasama secara sederajat.Penanaman yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dapat dikatakan cukup baikdan berpotensi untuk mewujudkan hutan mangrove yang berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Transparansi Tata Kelola Keuangan Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Enrekang ]]>
<![CDATA[Siti Nurahmah Juli]]>;
<![CDATA[Muchlas M Tahir]]>;
<![CDATA[Hamrun Hamrun]]>
<![CDATA[ Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 5, No 2 (2016): December 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (256.14 KB)
|
DOI: 10.31314/pjia.5.2.146-155.2016
<![CDATA[This article discucces the transpararency of financial governance in the national agency Tithe (BAZNAS) Regency Enrekang and to determine the factors that affecct the relazation of the transparency of the financial governance at the national tithe (BAZNAS) Regency Enrekang. This research approach is qualitative, data collection is done using interviews wiith how to choose informants for probability sampling. Data collcted from interviews, then analyzed based on the indicator the asssessment of financial transparency and further elaborated the factors that affect the realization of the transparency financial governance in the Agency tithe natioanl (BAZNAS) Regency Enrekang, and explain tfe factors that influence the realization of financialgovernance in the Natioal tithe (BAZNAS) Regency Enrekang. This research apporoach is qualitative data collection is done using interview with how to choose infprmant by probability sampling, data collected from interview mode and then analyzed using indicators of valuatio indicators financial transparancy and furthur elaborated factors that affect the realization of transprancy financial governance in the Agency tithe Natioanl (BAZNAS). This research shows that there is information disclosure and resposibility from the local governance to convey the development of financial governance in the agency tithe National (BAZNAS) which became a container the distribution of zakat in te district of Enrekang Artikel ini mendiskusikan tentang transparansi tata kelola keuangan pada badan amil zakat asional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang. Dan untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi terwujudnya tata kelola keunagan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Enrekang. Pendekatan penelitian ini yaitu kualitatif, pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara dengan cara memilih informan secara probability sampling. Data dikumpulkan dari cara wawancara, kemudian dianalisa menggunakan indikator indakator penilaian transparansi keuangan dan selanjutnya diuraikan faktor faktor yang mempengaruhi terwujudnya transparansi tata kelola keuangan pada badan amil zakat (BAZNAS) Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya keterbukaan informasi dan tanggungjawab dari pemerintah setempat untuk menyampaikan perkembangan tata kelola keuangan di BAZNAS Kabupaten Enrekang baik itu melalui web resmi BAZNAS juga rutin setiap bulan di umumkan di setiap kecamtan yang ada di Kabupaten Enrekang. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya sejumlah program yang di adakan BAZNAS yang menjadi wadah dalam pendistribusian zakat yang ada di Kabupaten Enrekang]]>
<![CDATA[Inovasi Pelayanan Kesehatan Melalui Brigade Siaga Bencana Di Kabupaten Bantaeng ]]>
<![CDATA[Hamrun Hamrun]]>;
<![CDATA[Nurul Khamisah Rahim]]>;
<![CDATA[Ahmad Taufik]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (417.461 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v6i1.2200
<![CDATA[Tujuan penelitian ini dalam rangka untuk untuk mengeksplorasi peranan Bappeda Kabupaten Malang saat masa Musrenbang di tingkat Kecamatan Kepanjen. Seperti yang khalayak ketahui, dalam tugas dan fungsinya, Bappeda dituntut untuk berperan secara aktif, efektif, dan efisien dalam membentuk kerangka pembangunan di daerah yang kuat untuk dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan. Maka dapat dikatakan peran Bappeda sangat strategis dalam hal menentukan arah kebijakan pemerintah daerah dalam bidang perencanaan pembangunan sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karenanya, peranan ini sangat penting karena Musrenbang merupakan forum publik, banyak pemangku kepentingan berkumpul untuk menyusun rencana pembangunan di daerahnya. Pemangku kepentingan adalah pihak langsung atau tidak langsung yang mendapatkan manfaat dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diantaranya yaitu Perangkat Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, perwakilan dari organisasi masyarakat, anggota DPRD, dan pemangku kepentingan lainnya.]]>
<![CDATA[Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Petani Alami Di Desa Kaloling Kabupaten Bantaeng ]]>
<![CDATA[Hasdiki Hasdiki]]>;
<![CDATA[Hamrun Hamrun]]>
<![CDATA[ Kybernology : Journal of Government Studies Vol 1, No 2 (2021): Oktober 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (559.207 KB)
|
DOI: 10.26618/kjgs.v1i2.6522
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk strategi pemerintah desa dalam upaya melakukan pemberdayaan petani alami di desa kaloling, metode penelitian ini adalah metode kualitatif yakni memberikan gambaran secara objektif terkait bagaimana keadaan sebenarnya objek yang diteliti dan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe fenomenologi. Data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan jumlah informan sebanyak 7 orang. Dan dokumentasi. Teknik Analisis data dan digunakan dalam penelitian ini yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Pengabsahan data yang digunakan adalah Triangulasi sumber, Triangulasi tekik dan Triangulasi waktu. Penelitian ini bertujuan mengetahui strategi Formulasi strategi, Implementasi strategi, dan Evaluasi strategi dalam Pemberdayaan Petani Alami di Desa Kaloling Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Petani Alami di Desa Kaloling Kabupaten Bantaeng telah selesai dengan pendekatan kekeluargaan dan keorganisasian guna mencapai tujuan dari penelitian ini yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam bertani tampa menggunakan bahan kimia. Faktor yang memperlambat strategi ini dikarenakan beberapa masyarakat tani masih menginginkan bercocok tanam dengan sesuatu hal yang serba singkat dan cepat tampa memikirkan dampak yang akan mereka dapatkan nantinya. Tetapi masalah tersebut sudah di atasi oleh pihak SPA dan dapat di terima secara berlahan oleh beberapa petani desa kaloling.]]>
<![CDATA[Sijariemas (Sistem Informasi Jejaring Rujukan Expanding Maternal And Newborn Survival) di Kabupaten Bulukumba ]]>
<![CDATA[Lukman Nul Hakim Amran Saputra]]>;
<![CDATA[Hamrun Hamrun]]>
<![CDATA[ Kybernology : Journal of Government Studies Vol 2, No 1 (2022): April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (462.316 KB)
|
DOI: 10.26618/kjgs.v2i1.8431
<![CDATA[This study aims to determine the implementation of innovative maternal and child health services through the SIJARIEMAS program in Bulukumba Regency. The type of research used in this study was qualitative research method. The data sources used were primary and secondary data sources, while the main problem is the higher MMR and IMR in Bulukumba Regency. The Data collection techniques used were interviews, observation and documentation. Data analysis techniques are through data collection, data reduction, data classification, data presentation, and drawing conclusions. The validity of the data was through source triangulation, technical triangulation, and time triangulation. The results of this study showed that the implementation of innovative maternal and child health services through the SIJARIEMAS program in Bulukumba Regency is quite good but still has obstacles in its implementation so that the government needs to optimize this program again.]]>
<![CDATA[Pemasaran Politik Bupati Bima Terpilih Pada Pilkada Kabupaten Bima Tahun 2015 ]]>
<![CDATA[Nurfitriani Nurfitriani]]>;
<![CDATA[Hamrun Hamrun]]>;
<![CDATA[Ahmad Taufik]]>
<![CDATA[ JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol. 5 No. 2 (2017): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jppuma.v5i2.1227
<![CDATA[Pemasaran politik merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam suatu pemilihan karena dapat membantu efektifitas penyusunan produk politik, serta dapat menyampaikan produk politik tersebut secara luas kepada masyarakat. Pemasaran politik akan membawa manfaat baik itu bagi partai politik ataupun kandidat pasangan calon karena dengan adanya pemasaran politik hubungan mereka dengan pemilih akan terbangun dan secara tidak langsung dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang merupakan konsumen politik. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif sehingga dapat menjelaskan obyek penelitian di kantor Bupati Bima dan kantor KPU Kabupaten Bima. Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi langsung dilokasi penelitian dan wawancara secara mendalam, dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis melalui reduksi data yaitu merangkum dan fokus pada hal yang penting kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukan bahwa pemasaran politik yang dilakukan oleh Bupati Bima terpilih belum efektif karena ada beberapa permasalahan yang di anggap sebagai faktor penghambat pada saat melakukan pemasaran politik.]]>
<![CDATA[Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan Rappocini Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Haerana Haerana]]>;
<![CDATA[Trilya Buana Sari]]>;
<![CDATA[Andi Rosdianti Razak]]>;
<![CDATA[Hamrun Hamrun]]>
<![CDATA[ Kybernology : Journal of Government Studies Vol 2, No 2 (2022): Oktober 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26618/kjgs.v2i2.14218
<![CDATA[This study aims to determine the effect of employee performance on the quality of public services at the Rappocini District office. This study uses quantitative research methods as an effort to investigate the problem. The population in this study were all visitors and employees (State Civil Apparatus) at the Rappocini District office, totaling 54 people. Methods of data analysis using descriptive analysis and simple regression analysis. The results of this study indicate that (1) The results of the research conducted indicate that the performance of employees in the Rappocini District, especially the Rappocini District, can be said to be good, (2) The results of the research conducted indicate that the quality of service in the Rappocini District is good, (3) The results simple linear regression test, R2 test, and F test show that employee service performance has a significant influence on the quality of administrative services with a positive regression coefficient direction. Thus the results of testing for the hypothesis are accepted and mean that employee service performance has a positive and significant effect on the quality of administrative services at the Rappocini District office. The results of the analysis of employee performance variables are in the good category with an average score of 211.8 and the variable analysis of the quality of public services is in the good category with an average score of 2.36. Based on the results of the simple linear regression test, it shows that employee performance variables have an effect of 5.29% on the quality of administrative services at the Rappocini Sub-District Office, Makassar City.]]>
<![CDATA[Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kalahunde, Kecamatan Pakue Tengah , Kabupaten Kolaka Utara ]]>
<![CDATA[Taufik, Ahmad]]>;
<![CDATA[Fachrun, Muh.]]>;
<![CDATA[Hamrun, Hamrun]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 1 No. 2 (2020): Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (172.879 KB)
|
DOI: 10.47134/villages.v1i2.9
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Partisipasi masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif, melalui proses reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, dapat dilihat dalam bentuk kehadiran masyarakat dalam setiap rapat-rapat atau musyawarah yang dilaksanakan, baik musyawarah di tingkat dusun maupun musyawarah yang dilaksanakan di tingkat desa serta dengan memberikan usulan-usulannya dalam tahap perencanaan. Dalam tahap pelaksanaan, bentuk partisipasi masyarakat berupa tenaga maupun alat, makanan dan minuman. Hal ini dipengaruhi oleh karena gotong royong masyarakat desa Kalahunde yang masih kental. Sedangkan dalam tahap evaluasi, masyarakat yang berpartisipasi dalam tahap ini, memberikan saran dan kritik yang membangun kepada pengelola anggaran Dana Desa demi kepentingan bersama. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara yaitu faktor internal meliputi faktor usia, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan faktor internal meliputi faktor kepemimpinan dan komunikasi.]]>
<![CDATA[STRATEGI DIREKTORAT BEA CUKAI DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN PADA PERIZINAN LINTAS NEGARA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ningsih, Noor Syafitriani]]>;
<![CDATA[Rahim, Samsir]]>;
<![CDATA[Hamrun, Hamrun]]>
<![CDATA[ Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP) Vol 5, No 3 (2024): Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26618/kimap.v5i3.14113
<![CDATA[This study aims to find out how the policy-making strategy taken by Customs regarding the circulation of illegal goods that continues to occur in Nunukan Regency. The number of informants in this study were 6 (six) people. By using data collection techniques interviews, observations, documentation, company documents, and literature studies. The results of this study indicate that, policy making is carried out by the Customs and Excise, namely following the regulations that have been set by the local government. This is the main reference for the performance of customs in carrying out their duties so that the smuggling of illegal goods does not continue to occur in border areas, especially in Nunukan Regency. The policy-making strategy carried out by Customs regarding cross-border licensing in border areas, especially Nunukan Regency follows the process stages of 1) Identification of Problems, the initial action taken by customs in making policies is to carry out sea patrols at each entry and exit of goods. 2) Situation analysis and problem formulation, situational analysis of traffic problems by collecting information including types and forms of illegal goods distribution activities. 3) Development and Analysis of Alternatives, development of alternatives and analysis by seeking alternative policies based on program evaluations that have been carried out. 4) Decision Making, decision making on illegal goods by customs officers in accordance with local government regulations.]]>
