Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.688
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN LEGAL BRIEF Jurnal hukum IUS PUBLICUM Aktual Justice COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Jurnal Ekonomi Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Journal of Law, Poliitic and Humanities Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Journal of Business, Social and Technology Eduvest - Journal of Universal Studies JUDGE: Jurnal Hukum Equalegum International Law Journal Nusantara Journal of Multidisciplinary Science QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Constitution Journal Ipso Jure SASI Rechtsvinding Syura: Journal of Law Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Journal of Strafvordering Indonesian
Subekti .
Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR YANG MENGETAHUI PERISTIWA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Pidie Agung Prabowo; Sri Astutik; Subekti; Siti Marwiyah
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1607

Abstract

Abstract This study aims to examine the legal protection provided to whistleblowers who know about narcotics abuse crimes in Indonesia, in accordance with the provisions of the Witness and Victim Protection Law. The method used is a normative juridical approach by analyzing related legal materials, including legislation and legal literature. The results of the study indicate that legal protection for whistleblowers is very important to encourage the public's courage in reporting narcotics crimes. This protection includes confidentiality of the reporter's identity, physical security, and legal protection from retaliation. The obstacles faced are still non-compliance by officials in implementing optimal protection procedures. It is recommended that law enforcement be more serious in providing protection and socializing the rights of whistleblowers so that their data remains safe and secure
Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah terhadap Penerbitan Akta Jual Beli Lailatus Syoleha; Widodo Widodo; Subekti Subekti
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.12510

Abstract

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan instrumen hukum yang banyak digunakan dalam transaksi jual beli tanah sebelum seluruh persyaratan untuk pembuatan Akta Jual Beli (AJB) terpenuhi. Dalam praktiknya, wanprestasi yang terjadi setelah PPJB dapat menimbulkan persoalan hukum yang semakin kompleks apabila AJB telah diterbitkan dan hak atas tanah telah beralih kepada pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum wanprestasi dalam PPJB terhadap penerbitan AJB, mengkaji kedudukan hukum para pihak, menganalisis pertimbangan hakim mengenai tuntutan ganti rugi, serta menilai batas tanggung jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 227/Pdt.G/2021/PN.Sda. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif menggunakan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi pembeli tidak secara otomatis mengakibatkan pembatalan AJB maupun Hak Tanggungan yang telah diterbitkan secara sah, sehingga hubungan hukum dengan pihak ketiga tetap memperoleh perlindungan berdasarkan sistem pendaftaran tanah. Penelitian juga menemukan bahwa tuntutan ganti rugi tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim karena tidak dicantumkan dalam petitum gugatan meskipun telah diuraikan dalam posita. Selain itu, tanggung jawab Notaris/PPAT terbatas pada aspek formal pembuatan akta autentik dan tidak mencakup pelaksanaan kewajiban para pihak setelah akta ditandatangani. Temuan ini menegaskan pentingnya ketelitian dalam penyusunan gugatan serta perlunya penguatan klausul PPJB guna memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi para pihak dalam transaksi jual beli tanah.
Pengangkatan Wali bagi Anak Luar Kawin sebagai Ahli Waris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 2/Pdt.P/2023 PN Dobo) Lidya Barends; Fitri Ayuningtyas; Subekti Subekti; Ernu Widodo
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.12512

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengangkatan wali bagi anak luar kawin yang masih di bawah umur untuk menjamin terlindunginya hak-hak keperdataan anak, khususnya dalam pengurusan hak yang timbul akibat meninggalnya ibu kandung, sebagaimana tercermin dalam Penetapan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Dobo. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan pengangkatan wali bagi anak luar kawin sebagai ahli waris serta kesesuaian penetapan tersebut dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa doktrin dan literatur hukum yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim telah didasarkan pada terpenuhinya syarat-syarat perwalian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Penetapan tersebut memberikan kewenangan kepada Pemohon sebagai wali secara terbatas untuk mengurus uang kematian, manfaat BPJS Ketenagakerjaan, dan uang pensiun yang menjadi hak anak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penetapan tersebut pada prinsipnya telah sesuai dengan hukum positif dan mencerminkan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak, meskipun pembuktian mengenai tidak diketahuinya keberadaan ayah biologis masih dapat diperkuat dengan alat bukti tertulis yang lebih memadai guna memberikan kepastian hukum yang lebih optimal.
Discretionary Evidence Loaning as Property Rights Protection for Victims of Motor Vehicle Theft: An Empirical Study on the Modernized Criminal Justice Paradigm Subekti Subekti; Maldine Ikhtiarsyah Putra; Yoyok Ucuk Suyono; Ernu Widodo; Donny Irawan
Syura: Journal of Law Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58223/syura.v4i2.1020

Abstract

Motor vehicle theft remains a dominant conventional crime that challenges local law enforcement stability. Although recovering stolen vehicles represents a success for investigators, it paradoxically triggers secondary victimization when those vehicles are impounded in police custody for extended periods as court evidence. This study aims to analyze the legal protections provided to victims regarding their property rights and identify the technical-legal obstacles faced by investigators in the field amid the transition toward Indonesia's modernized criminal justice framework. Using empirical legal research with fact and statute approaches, data were gathered through in-depth interviews with investigators at the Tanjungpinang City Police Resort (Polresta Tanjungpinang) and affected victims. The results indicate that legal protection is effectively delivered through transparent Case Progress Reports (SP2HP) and a fast-track, cost-free "evidence loaning" (pinjam pakai barang bukti) mechanism executed within three days based on the victim's economic urgency. However, investigators face significant challenges, including risks of evidence modification or loss before trial and physical tampering with engine and chassis serial numbers by criminals. This study concludes that progressive police discretion successfully bridges the gap between rigid statutory certainty and social utility for crime victims under contemporary legal reforms.
Efektivitas Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Kendaraan Bermotor Roda Empat Tanpa Legalitas Administratif Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Perak Saut Binsar Hamonangan Manurung; Subekti; Ernu Widodo
Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Vol. 4 No. 1 (2026): NJMS - Agustus 2026
Publisher : PT. Inovasi Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor roda empat tanpa legalitas administratif masih menghadapi kendala dalam memastikan keabsahan dokumen kendaraan dan menentukan tindakan hukum yang tepat terhadap pelanggaran yang ditemukan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kajian terhadap pelaksanaan penegakan hukum dan efektivitasnya dalam praktik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penegakan hukum terhadap pemilik kendaraan beroda empat yang tidak memiliki dokumen administratif yang sah. Beserta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sebuah penegakan hukum di wilayah Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Studi ini menerapkan teknik penelitian hukum yang bersifat empiris dengan pendekatan hukum-sosiologis. Data penelitian diperoleh lewat wawancara, observasi di lapangan, dan kajian literatur, lalu dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang merujuk pada Teori Penegakan Hukum, Teori Efektivitas Hukum, dan Teori Sistem Hukum. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen kendaraan, proses verifikasi, penerapan sanksi administratif, serta penyelidikan jika terdapat tanda-tanda tindak pidana. Penegakan hukum telah berjalan cukup efektif, tetapi belum optimal karena belum adanya klasifikasi pendataan khusus, keterbatasan teknologi dalam mendeteksi dokumen tidak sah, keterbatasan sarana tertentu, serta belum meratanya kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum perlu diperkuat melalui penyempurnaan pendataan, optimalisasi teknologi, peningkatan kapasitas personel, dan penguatan kesadaran hukum masyarakat
Services and Fulfillment of The Rights of Correctional Inmates (A Case Study at Class IIB Prison Mojokerto) Kinayung Nirwana; Subekti Subekti; Ernu Widodo
Journal of Business, Social and Technology Vol. 7 No. 3 (2026): Journal of Business, Social and Technology
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/bustechno.v7i3.732

Abstract

Background: Prison overcrowding is a major challenge that can undermine the fulfillment of correctional inmates’ rights and the rehabilitative function of correctional institutions. In Indonesia, overcrowding remains a persistent problem, particularly in regional correctional facilities with limited infrastructure and human resources. Objective: This study examines the implementation of correctional inmates’ rights at Class IIB Mojokerto Prison, identifies obstacles to rights fulfillment, and analyzes their implications for rehabilitation and social reintegration. Methods: This study employed an empirical socio-legal method with a qualitative descriptive case study approach. Data were collected through observation, in-depth interviews with 12 purposively selected informants, and documentation. Data were analyzed using the Miles-Huberman interactive model through data condensation, categorization, theme extraction, and conclusion verification. Results: The fulfillment of basic rights, including worship, food, clean water, health services, family communication, and coaching programs, has been normatively implemented. However, severe overcrowding significantly limits the effectiveness and quality of these services. In April 2025, the prison housed 1,029 inmates against an ideal capacity of 344, representing 299% occupancy. The condition particularly affects vulnerable groups, including children, women, and elderly inmates, due to limitations in facilities, health services, personnel, and rehabilitation programs Conclusion: The findings demonstrate a gap between normative rights guarantees and their practical fulfillment, primarily caused by structural resource constraints. Correctional reform should prioritize reducing overcrowding, improving infrastructure, strengthening professional personnel, and developing human rights-based rehabilitation programs to support effective social reintegration.
Co-Authors Ahmad Dhafir Aribaawa, M. Yustino Bachrul Amiq Barail, Deiser Borman, M.Syahrul Dedi Hermawanto Devi Narayan Wijaya Donny Irawan Dudik Djaja Sidarta Dudik Djaja Sidarta Dudik Djaja Sidarta Ernu Widodo Ernu Widodo Ernu Widodo, Ernu Fajar Harry Murcahyo Fitri Ayuningtyas Handayati, Nur Ismail, Nazli bin Kinayung Nirwana Lailatus Syoleha Lidya Barends M. Syahrul Borman Maldine Ikhtiarsyah Putra Michael Golden Kurniawan Moch. Rizal Fanani Mochammad Gristyan Zaputra Mokh Thoif Muhammad Ivan Septian Islamsyah Ikmal Nazli bin Ismail Nur Handayati Nur Handayati Nurfathiana F Nurhandayati Nurhandayati Pidie Agung Prabowo Ramadhiansa, Tubagus Reyhan Rommy Igrisa Saut Binsar Hamonangan Manurung Shilvia Audy Phetricia Sidarta, Dudik Djaja Siti Marwiyah Siti Marwiyah Siti Marwiyah Sitti Marwiyah Soebagio Boerhan Sri Astutik Suyanto Suyanto Suyanto Suyono Yoyok Ucuk Syahrul Borman Taffy Faiq Syahmi Taqwanda Aulia Mahfud Tjoeng Sinta Pertiwi Sandjaja Wahyu Prawesthi Widodo Widodo Yoyo Ucuk Suyono Yoyok Ucuk Suyono Yoyok Ucuk Suyono