Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

Pembinaan Sumber Daya Manusia di Polres Pelalawan dalam Membangun Citra POLRI Pada Masyarakat Perdamaian, Dede Timbul; Handayani, Riska Sri; Ong, Susy
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saat menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, POLRI tidak hanya berkutat pada aspek operasional dan penindakan kejahatan semata, tetapi juga harus memperhatikan citra dan hubungan dengan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pembinaan SDM Di Polres Pelalawan Polda Riau Dalam membangun citra POLRI pada Masyarakat serta kendala yang dihadapi. Jenis penelitisn ini dalah kualitatif deskriktif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan menggunakan triangulasi sumber dan Teknik. Data dianalisis secara deskriktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Polres Pelalawan Polda Riau mencakup beberapa strategi utama untuk membangun citra positif POLRI. seperti, Polres Pelalawan mengadakan pelatihan dan pengembangan kompetensi secara rutin. Kedua, penilaian kinerja berkala dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan anggota, memberikan umpan balik konstruktif, dan merancang program pengembangan individu yang sesuai, dengan sistem penilaian yang transparan dan objektif. Ketiga, Polres Pelalawan menekankan pentingnya merespons keluhan masyarakat dengan cepat dan tepat, meningkatkan kepercayaan publik terhadap POLRI. Selain itu, keterlibatan dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan memperkuat hubungan dengan masyarakat, menunjukkan kepedulian dan keterlibatan POLRI dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, pemanfaatan teknologi informasi, termasuk media sosial, memungkinkan Polres Pelalawan untuk menyebarkan informasi secara cepat dan efektif, membangun hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat, serta meningkatkan citra POLRI secara keseluruhan. Sedangkan tantangan yang dihadapi adalah Keterbatasan Sumber Daya yang terdiri dari sumber daya manusia, anggaran dan infrastruktur. Kedua Tantangan Teknologi dan Informasi.
Optimalisasi Fungsi Brimob Melalui Capacity Building Bagi Anggota Brimob yang Menjalani Penugasan dalam Operasi Kewilayahan Polri Agitia, Gefri; Basir, Basir; Handayani, Riska Sri
Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah) Vol 7 No 2 (2024): Artikel Periode Research Juli 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Washliyah Sibolga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36778/jesya.v7i2.1699

Abstract

Optimalisasi fungsi Brimob (Brigade Mobil) melalui Capacity Building bagi anggota yang menjalani penugasan dalam operasi kewilayahan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pokok Brimob. Capacity Building ini bertujuan untuk memperkuat pengetahuan, keterampilan, dan sikap anggota Brimob dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi di lapangan, khususnya dalam operasi kewilayahan POLRI. Tugas Polri dalam mengupayakan keamanan dan ketertiban bertambah berat manakala anggota Polri harus menangani target operasi yang wilayah atau daerahnya mengalami gejolak atau konflik. Masih ada sejumlah tempat yang rawan perang di Indonesia, termasuk Papua, Ambon, dan Poso, serta daerah-daerah lain yang memiliki risiko tinggi terhadap kerusuhan dan konflik. Anggota Brimob sering diperbantukan dan dikirim ke daerah konflik mengingat Brimob adalah unsur pelaksana utama Polri yang memiliki kemampuan untuk menanggulangi gangguan Kantibmas berkadar tinggi, sebagian besar kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata dan/atau bahan peledak. Fungsi dan peran Brimob yang menjalani penugasan dalam Bantuan Kendali Operasi (BKO) di wilayah operasi telah dijalankan secara optimal. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif dalam upaya untuk mengidentifikasi solusi untuk isu-isu hukum saat ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, agar penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah konflik berhasil, fungsi operasional dalam manajemen sumber daya manusia (MSDM) dan fungsi manajerial dalam aspek perencanaan harus diperkuat ketika melakukan penugasan business as usual (BKO) ke daerah konflik. Manfaat Capacity Building bagi anggota Brimob dalam operasi kewilayahan POLRI ini penting, termasuk di dalamnya pelatihan fisik, mental, dan taktik.
Citra Presisi POLRI Provinsi Kepulauan Riau Khususnya di Wilayah 3T sebagai Upaya Mewujudkan POLRI sebagai Institusi Unggul Lamza, Muhammad Euro Belmiro; Nita, Surya; Handayani, Riska Sri
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i7.15804

Abstract

Batam, sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, serta memiliki pertumbuhan penduduk yang sangat pesat di Indonesia, menghadapi potensi peningkatan kasus keamanan dan kejahatan. Menurut Nolan (2004), terdapat hubungan antara jumlah penduduk dan volume kejahatan. Sebagai bagian dari wilayah Kepolisian Daerah Kepulauan Riau yang termasuk dalam kategori 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), penting bagi Batam untuk mengimplementasikan predictive policing. Tujuan dari penelitian ini adalah agar kepolisian daerah dapat memprediksi tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui analisis berbasis pengetahuan, data, dan metode yang tepat, sehingga pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin. Metode yang digunakan melibatkan analisis data historis kejahatan, penggunaan algoritma prediktif, dan teknologi informasi untuk mengidentifikasi pola dan tren kejahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan predictive policing dapat secara signifikan mengurangi insiden kejahatan dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Langkah preventif dan solusi yang konsisten dan presisi akan memungkinkan Polri untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat hubungan dengan masyarakat, dan menciptakan citra positif sebagai institusi yang berkomitmen pada keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.
Analysis of the Utilization of the Case Management System Model at the Intelligence Directorate of the Densus 88 Anti-Terror Unit, Indonesian National Police Ramadhany, Gilang Perdana; Handayani, Riska Sri; Badry, Ahmad Ibrahim
International Journal of Social Science and Community Service Vol. 4 No. 1 (2026): January
Publisher : CV. Proaksara Global Transeduka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70865/ijsscs.v4i1.116

Abstract

Integrated data management has become critical for intelligence analysis, particularly in terrorism-related crime handling. The Intelligence Directorate of Detachment 88 AT Polri faces significant challenges managing case data from multiple units and information sources. This study analyzes the utilization of a Case Management System (CMS) model in supporting intelligence analysis activities at Detachment 88. A qualitative approach was employed through in-depth interviews with key informants (Director of Intelligence, Head of Sub-Directorate of Analysis, and intelligence analysts) and document analysis of internal reports and national policies conducted during 2020-2023. Findings indicate that integrated CMS implementation positively impacts analysis speed, information accuracy, and cross-unit coordination. However, limitations persist including partial data integration due to format differences, reliance on manual verification processes, slow processing of large-volume data from social media and CCTV, and network infrastructure constraints in operational areas. System interoperability plays a crucial role in supporting timely and precise intelligence decision-making. The study identifies three critical pillars for CMS effectiveness: multi-source data integration, adaptation to evolving terrorism methods utilizing digital technology, and robust data security mechanisms including encryption and role-based access controls. CMS must evolve from a data repository to an AI-enabled analytical platform with automated data fusion, modular architecture, and layered security protocols to effectively counter dynamic terrorism threats while maintaining strict confidentiality standards.
Child Sexual Crimes in Bali: A Criminological Review of Prevention and Policy Roger Paulus Silalahi; Riska Sri Handayani; Vita Mayastinasari
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 5 No. 1 (2026): JANUARY
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v5i1.2095

Abstract

As one of Indonesia’s leading international tourism destinations, Bali faces increased interaction between visitors and vulnerable local communities, creating situational opportunities for exploitation. This research examines the persistence and dynamics of child sexual violence in Bali, with a particular focus on Child Sex Tourism (CST). Likewise, this study analyzes structural and situational factors contributing to child sexual crimes and evaluates institutional responses. Using a qualitative descriptive and documentary research design, the study integrates data from the Bali Regional Commission for Women and Child Protection (KPPAD), the Bali Office for Women and Child Empowerment (Dinas P3A), and the national SIMFONI PPA database for 2022–2024. The analysis follows the Miles and Huberman model of data reduction, display, and conclusion drawing. Findings show sexual violence accounts for about 40–45% of reported child violence cases, indicating a structural rather than incidental problem. Most victims are adolescent girls from low-income families working in tourism-related sectors, while offenders are typically adult males within the victims’ social environment. Although institutional mechanisms such as SAPA 129 and Village Protection Units exist, implementation remains fragmented, marked by low reporting rates and weak inter-agency coordination. By integrating Criminal Policy Theory and Routine Activity Theory, the study concludes that prevention requires both legal reform and community-based guardianship, including education, digital literacy, and tourism-sector monitoring. However, a gap persists between regulatory frameworks and enforcement, especially in informal tourism and online spaces, making current protection strategies largely reactive rather than preventive.
Understanding Police Discretion in Zimbabwe: Institutional Drivers and Consequences for Community Relations in Harare Metropolitan Province Joshua Foma; Riska Sri Handayani; Husnul Fitri
Journal of Social Research Vol. 4 No. 12 (2025): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v4i12.2885

Abstract

Police discretion is central to community policing, influencing how law enforcement officers interpret and apply the law in everyday interactions. In Harare Metropolitan Province, police discretion is particularly visible in informal market areas and at urban roadblocks, where enforcement practices often appear inconsistent. Although statutory frameworks guide police authority, a gap remains between legal expectations and the practical application of discretion, contributing to community mistrust and weakened police legitimacy. This research examines: (1) the nature of discretionary policing in Harare, (2) the institutional and socio-political factors influencing discretionary decision-making, and (3) the effects of discretionary practices on police–community relations. Understanding these dynamics is important for strengthening democratic policing and promoting public trust. A qualitative research design was adopted, utilizing secondary data from academic literature, legal documents, policy reports, and recent empirical studies relevant to policing in Zimbabwe. Findings show that police discretion is shaped by resource limitations, weak oversight mechanisms, and socio-political influences. In areas such as Mbare Musika, Machipisa, and major commuter routes within Harare Metropolitan Province, police discretionary decisions frequently lack consistency and transparency, leading to perceptions of selective law enforcement and diminished community cooperation. Discretionary policing practices have significant implications for public trust and the effectiveness of community policing. Strengthening accountability systems, improving law enforcement officers' training, and enhancing collaborative police–community engagement are recommended to restore legitimacy and support safer community environments.
Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanggulangan Jaringan Narkotika Internasional: Studi Kasus Penyelundupan Ganja Asal Tailan Febrian Gus Salim; Riska Sri Handayani; Zulkarnein Koto
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 5 No. 5 (2026): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v5i5.7786

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pola penyelundupan ganja yang berasal dari Tailan ke Indonesia, meliputi pola peredaran, modus operandi, serta karakteristik jaringan yang terlibat dalam kasus yang ditangani oleh Badan Narkotika Nasional; Untuk mengevaluasi strategi yang telah diterapkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penanggulangan penyelundupan ganja yang berasal dari Tailan ke Indonesia; serta Untuk menyusun strategi apa yang perlu dikembangkan oleh BNN agar penanggulangan peredaran ganja asal Tailan dapat dilakukan secara lebih efektif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian adalah studi kasus Pola penyelundupan ganja asal Tailan ke Indonesia menunjukkan kejahatan transnasional yang terorganisasi. Jaringan memanfaatkan jalur kargo udara, dokumen impor yang tampak sah, badan hukum sebagai penerima, serta pembagian peran antaraktor. Modus penyamaran dalam bed cover dan adanya indikasi pengiriman lanjutan menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi tujuan, tetapi juga berpotensi sebagai negara transit. Strategi BNN dinilai efektif pada level operasional, terbukti dari keberhasilan deteksi awal, controlled delivery, kolaborasi dengan Bea Cukai, pengembangan perkara, dan pembuktian laboratorium. Namun, strategi ini masih memiliki keterbatasan dalam integrasi intelijen, jangkauan terhadap aktor luar negeri, serta kecepatan membaca modus baru. Ke depan, strategi BNN perlu diarahkan pada model terpadu berbasis intelijen, deteksi dini, profiling risiko, integrasi data, pengawasan badan hukum, penindakan berbasis jaringan, dan kerja sama internasional, sehingga penanggulangan tidak berhenti pada pelaku domestik tetapi mampu memutus jaringan transnasional secara menyeluruh
Sekuritisasi Migrasi: Tinjauan Gabungan Systematic Literature Review (SLR) dan Analisis Bibliometrik Wean Fernanda; Riska Sri Handayani; Margaretha Hanita
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v11i5.64344

Abstract

Sekuritisasi migrasi telah menjadi isu penting dalam kajian migrasi global karena migrasi semakin dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan negara, stabilitas sosial, dan kontrol perbatasan. Fenomena ini mendorong berkembangnya berbagai kebijakan restriktif yang berdampak pada hak asasi manusia dan tata kelola migrasi internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kajian sekuritisasi migrasi, mengidentifikasi distribusi penelitian, serta mengevaluasi implikasi teoritis dan praktis untuk arah penelitian di masa depan. Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan bibliometrik berbasis kerangka PRISMA dan perangkat lunak VOSviewer. Data diperoleh dari basis data Scopus menggunakan kata kunci “Securitization of Migration” pada publikasi tahun 1998–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kajian sekuritisasi migrasi mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2013, meskipun jumlah publikasi masih relatif terbatas. Penelitian didominasi oleh negara-negara Barat seperti Inggris dan Amerika Serikat dengan tema utama meliputi migration, security, immigration policy, refugee, dan human rights. Temuan juga menunjukkan bahwa sekuritisasi migrasi cenderung memperkuat pendekatan keamanan negara dibanding keamanan manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sekuritisasi migrasi tetap menjadi topik penting dalam kajian global dan memerlukan pendekatan yang lebih inklusif, etis, serta berbasis hak asasi manusia dalam tata kelola migrasi di masa depan.
Spatial Approach in Optimizing Human Resources of Immigration PPNS for Organizational Resilience in Immigration Law Enforcement Muhammad Aditya Majdi; Eva Achjani Zulfa; Riska Sri Handayani
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 6 (2025): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i6.50783

Abstract

Immigration law enforcement in Indonesia requires human resources (HR) that are optimally distributed throughout the region to face increasingly complex dynamics and challenges. This article aims to explore the strategy of optimizing human resources in the Immigration Civil Servant Investigator Officer (PPNS) using a spatial approach, in order to increase organizational resilience in immigration law enforcement. A spatial approach was applied to analyze the distribution of PPNS Immigration human resources in various regions by considering geographical factors, population density, as well as the intensity of immigration activities and potential violations of the law. By utilizing spatial analysis, this study identifies areas that need to increase the number or quality of human resources, as well as formulate a more effective human resource distribution strategy. The findings of this study are expected to provide strategic recommendations for the government to strengthen organizational resilience and the effectiveness of immigration law enforcement through more efficient and spatial data-based human resource management.an abstract must accompany each manuscript; This abstract must be completely consistent on its own (eg, without numbers, tables, equations or reference citation), not exceeding 250 words and written as a paragraph. The abstract should include research objectives, methodology, and findings.
STRATEGIES FOR OPTIMIZING THE "EKSUS SMART" APPLICATION FOR THE COMMUNITY TO INCREASE TRANSPARENCY IN THE PERFORMANCE OF INVESTIGATORS IN HANDLING CRIMINAL ACTS Hiroyuki Aditya Siburian; Riska Sri Handayani; Lin Yola
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 3 No. 1 (2024): JANUARY
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v3i1.934

Abstract

The Indonesian National Police (POLRI) confront a myriad of challenges in criminal investigations, contending with dynamic crime scenes and the need for prompt decision-making. Police Chief Listyo Sigit Prabowo leads the charge in operational transformation through the 6th program, the POLRI Transformation Road Map, focusing on elevating law enforcement performance. At the core of this initiative is the "EKSUS SMART" application, developed to streamline investigations. While holding promise for enhancing POLRI investigators' performance, practical obstacles necessitating optimization have emerged. This study aims to evaluate the utilization of "EKSUS SMART" in criminal investigations by POLRI investigators, proposing strategies to boost public participation in reporting crimes. Optimization goals encompass efficiency, effectiveness, and transparency in crime handling, coupled with fostering public trust in law enforcement. Employing qualitative research and drawing on theories like Diffusion of Innovation (DOI) and the Technology Acceptance Model (TAM), the study underscores the intricate nature of criminal case management, requiring high levels of expertise and professionalism. While "EKSUS SMART" contributes positively to efficiency and transparency, resolving technical, legal, and social challenges is crucial for its optimal application in upholding public safety. Specific optimization strategies, including heightened public awareness, user-friendly design, and instilling trust in reporting processes, are deemed essential. Improvements in investigator services, training, and communication skills are identified, along with the need for enhanced coordination and collaboration among investigators, government, and the public, achievable through improved information infrastructure and increased public interest in transparency and investigations.