Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERUPA PEMBAGIAN BUKU KEPADA ANAK - ANAK DI GILI ASAHAN MELALUI PROGRAM KIDS OF ASAHAN Nik Saleh, Nik Salida Suhaila; Salleh, Ahmad Zaki; Wook, Izawati; Mohamad Ali, Norfadhilah; Gunardi, Setiyawan; Mohammad Ahmad, Nisar; Mas'ad Saleh, Muhammad Aunurrochim; Mohammed Hasan, Baidar Mohammed; Saffinee, Siti Syahirah; Tagoranao, Mariam Saidona; Abdullah Thaidi, Hussein 'Azeemi; Mohd Salleh, Mohd Mahyeddin; Syahrial Haq, Hilman; Munir, Usman; Prima Dewi, Anies; Yanto, Edi; Rachman, M. Taufik; Aminwara, Rena; Sahrul, Sahrul; Imawanto, Imawanto; Supryadi, Ady; Fahrurrozi, Fahrurrozi; Amalia, Fitriani; Yuliani, Tin; Mantika, Aesthetica Fiorini; Yamin, Bahri; Hamdi, Hamdi; Mochammad Sahid, Mualimin
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 3, No 1 (2024): JANUARI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa dan negara yang berkualitas dan mampu membentuk dan mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Jadi intinya, pendidikan dapat merubah manusia ke arah yang lebih baik. Kids Of Asahan, merupakan program sosial yang berada di pulau Gili Asahan Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong. Kids Of Asahan memiliki aktivitas sosial berupa memberikan bimbingan belajar gratis kepada anak – anak di Gili Asahan. Kids Of Asahan juga memiliki perpustakaan (TBM) yang dapat dinikmati oleh setiap warga di Gili Asahan tersebut. Melihat kondisi tersebut, FH UMMat melakukan kolaborasi PKM internasional bersama FSU USIM mendonasikan buku dan sosialisasi Gerakan Gemar Membaca. Kegiatan ini juga mendapat bantuan donasi buku dari Mitra FH UMMat antara lain LBH Apik NTB dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB.

PENANAMAN POHON DAN PENGHIJAUAN DAERAH PESISIR PANTAI DI DESA BATU PUTIH KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT Nik Saleh, Nik Salida Suhaila; Salleh, Ahmad Zaki; Wook, Izawati; Mohamad Ali, Norfadhilah; Gunardi, Setiyawan; Ahmad, Nisar Mohammad; Mas'ad Saleh, Muhammad Aunurrochim; Mohammed Hasan, Baidar Mohammed; Saffinee, Siti Syahirah; Tagoranao, Mariam Saidona; Abdullah Thaidi, Hussein 'Azeemi; Mohd Salleh, Mohd Mahyeddin; Mochammad Sahid, Mualimin; Syahrial Haq, Hilman; Munir, Usman; Prima Dewi, Anies; Yanto, Edi; Rachman, M. Taufik; Aminwara, Rena; Sahrul, Sahrul; Imawanto, Imawanto; Supryadi, Ady; Fahrurrozi, Fahrurrozi; Amalia, Fitriani; Yuliani, Tin; Fiorini Mantika, Aesthetica; Yamin, Bahri; Hamdi, Hamdi; Sarudi, Sarudi
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 3, No 1 (2024): JANUARI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Potensi pariwisata yang berlimpah menjadikan Nusa Tenggara Barat menjadi daerah tujuan wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Potensi daerah Lombok yang berlimpah dengan objek wisata alam, maupun laut. Untuk mendukung perkembangan wisata yang ada di Lombok perlu dilakukan pembenahan lingkungan sekitar daerah pariwisata sehingga menciptakan daerah pariwisata yang nyaman bagi wisatawan. FH UMMat bersama FSU USIM melakukan pengabdian kolaborasi Internasional dengan melakukan aksi penanaman bibit pohon di Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong. Pengabdian ini dilaksanakan disekitar objek wisata di Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong dengan melibatkan dosen-dosen FH UMMat dan FSU USIM. Hasil dari kegiatan pengabdian ini, masyarakat diharapkan lahirnya kesadarannya akan pentingnya memelihara dan menjaga lingkungan serta melestarikan lingkungan dengan menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan agar terciptanya lingkungan yang nyaman dan menghasilkan lingkungan yang asri di daerah pariwisata. Dengan demikian akan melahirkan lingkungan yang terjaga dengan oksigen yang baik serta ikut serta dalam menjaga dan melestarikan hutan yang ada.

PENGHIJAUAN DAN PENANAMAN POHON DAERAH PESISIR PANTAI DI DESA KECINAN KECAMATAN PEMENANG KABUPATEN LOMBOK UTARA Charina Sizi, Baiq Rara; Syahrial Haq, Hilman; Munir, Usman; Aminwara, Rena; Sahrul, Sahrul; Hamdi, Hamdi
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 2, No 1 (2023): JANUARI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Nusa Tenggara Barat merupakan daerah wisata yang mana terdapat Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Potensi pariwisata yang berlimpah menjadikan Nusa Tenggara Barat menjadi daerah tujuan wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Potensi daerah Lombok yang berlimpah dengan objek wisata alam, maupun laut.Perkembangan wisata menjadikan daerah wisata yang ada di Lombok berpotensi menjadi gersang karena banyaknya daerah yang dikembangkan menjadi objek wisata, maka dengan demikian perlu adanya reboisasi tau penanaman dan penghijauan di daerah sekitar pesisir yang menjadi objek wisata. Pengadian ini dilakukan melalui kegiatan penanaman pohon disekitar objek wisata di desa Pecinan kecamatan pemenang kabupaten Lombok utara dengan melibatkan masyarakat dan mahasiswa untuk melakukan penanaman. Hasil masyarakat diharapkan lahirnya kesadarannya akan pentingnya memelihara dan menjaga lingkungan serta melestarikan lingkungan dengan menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan terutama menjaga pohon pohon yang ada sebagai penyangga agar terciptanya lingkungan yang nyaman dan menghasilkan oksigen yang baik. Dengan demikian akan melahirkan lingkungan yang terjaga dengan oksigen yang baik serta ikut serta dalam menjaga dan melestarikan hutan yang ada.

A LEGAL REVIEW OF CUSTOMARY MARRIAGE IN THE VILLAGE OF GUMANTAR, WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE LAW OF MARRIAGE Wahyudin, Wahyudin; Syahrial Haq, Hilman; Amalia, Fitriani
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v15i1.23645

This research aims to ascertain the historical and procedural aspects of merarik custom in Gumantar Village, Kayangan District, North Lombok Regency. In order to achieve this, the research will examine the following: "Juridical Review of Customary Marriage in Gumantar Village Viewed from the Marriage Law". Furthermore, the research will investigate the application and legal arrangements pertaining to underage marriage in Gumantar Village. Consequently, the following problems and issues have been identified: (1) What is the nature of Merarik Custom in Gumantar Village, Kayangan District, North Lombok Regency? (2) What are the legal arrangements for underage customary marriage in Gumantar Village, based on Law No. 16 of 2019? The research methodology employed in this study is a combination of normative and empirical research. The approaches utilized include empirical, legal, sociological, and historical methodologies. The findings of this study indicate that customary marriage in Gumantar Village is still largely governed by customary processes. The concept of marriage as defined by custom is of interest not only to the individuals involved in the marriage, but also to the wider community in Gumantar Village. However, there are instances where customary marriages in Gumantar Village deviate from existing regulations due to the prevalence of underage marriages. Nevertheless, this custom should not be abandoned and must still be carried out in a way that traditional leaders and the community are expected to be able to adapt customary law to national law, so that customary law and state law are in harmony

JURIDICAL REVIEW OF THE TRANSFER OF LAND OWNERSHIP RIGHTS THAT ARE TRADED BY PLOT IN SUMBAWA REGENCY Apriani, Elma; Syahrial Haq, Hilman; Rachman, M. Taufik
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v15i1.23098

The research entitled "Juridical Review of Transfer of Land Ownership Rights in Kapling in Sumbawa Regency" aims to find out the process of transferring land ownership rights that are traded in kapling at the Sumbawa district land office, to find out the legal certainty of ownership of land plots that are traded in Sumbawa district. The approach methods in this research are Normative and Empirical, the normative approach is a document study, and Empirical research is one type of legal research that analyzes and examines the operation of law in society. The results of this study conclude that the registration of transfer of rights to land plots is held at the National Land Agency (BPN Sumbawa Regency) while the process of buying and selling land plots itself is held before a Notary / PPAT to obtain an authentic deed. and the process of transferring ownership rights to land plots that are traded, which includes using PPAT services, checking certificates to BPN, submitting proof of payment of SPPT PBB, submitting seller and buyer documents, signing the sale and purchase deed. The process of selling and buying before a Notary / PPAT is clear that there is legal security for the land plot being traded and gets legal protection in the event of a problem / dispute. Meanwhile, if the process of buying and selling land plots is carried out under the hand, then the lack of witnesses in the transaction process takes place because it is not through the presence of a Notary / PPAT.

EMPOWERING WOMEN IN SEMBALUN LAWANG VILLAGE SEMBALUN, EAST LOMBOK TOWARDS ENVIRONMENT, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG), CLIMATE CHANGE AND SUSTAINABILITY DEVELOPMENT GOALS (SDGS) Hussin, Syaryanti; Maemunah, Maemunah; Syahrial Haq, Hilman; Prima Dewi, Anies; Yanto, Edi; Rachman, M. Taufik; Nasri, Nasri; Imawanto, Imawanto; Ramayanto, Ramayanto; Pramana, Didig; Khatimah, Khusnul
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 3, No 2 (2024): JULI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Desa Sembalun Lawang di Sembalun, Lombok Timur, merupakan daerah yang kaya akan warisan budaya dan keindahan alam. Terletak di lereng Gunung Rinjani, desa ini menghadapi berbagai tantangan terkait keberlanjutan lingkungan, perkembangan sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Pengabdian untuk memberdayakan perempuan di desa ini bertujuan untuk mencapai prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG), mitigasi perubahan iklim, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Program ini dirancang untuk memberikan pelatihan, mendukung kolaborasi, dan melakukan pemantauan untuk memastikan dampak yang berkelanjutan dan positif.Masyarakat desa menghadapi berbagai tantangan, termasuk peningkatan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, serta risiko lingkungan seperti deforestasi dan perubahan iklim. Perempuan, sebagai bagian integral dari komunitas, memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan ini. Oleh karena itu, memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Legal Pluralism and Inheritance Rights: Resolving Conflicts Between Local Customs and National Law in Indonesia Hilman Syahrial Haq
Kosmik Hukum Vol 25, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v25i1.23727

This study describes efforts to resolve the conflicts of local and national law on the customary inheritance practice of the Sasak community. This research was conducted in several areas on the island of Lombok, namely Sade Hamlet, Teruwai Village, Penujak Village, and Bayan Village by using data collection methods in the form of library studies, interviews, and observations to then be analyzed qualitatively through a case approach, legislation, and history. The result obtained that the local law conflict and the national law in the practice of the Sasak community customary inheritence motivated by the difference woman's position in the strata customary inheritence based on the jurisprudence remains the supreme court number 179K/SIP/1974 and number 1589K/SIP/1974 with the concept of Sasak community inheritance which has patrillineal characteristic. Permanent jurisprudence requires that the daughter and son of an heir are jointly entitled to the inheritance in the sense that the son's share is the same as the daughter's, while the traditional inheritance of the Sasak community places sons as heirs to their parents' throne (anaq prangge) so that property in the form of houses, gardens, rice fields and livestock will be passed down to the sons, while the daughters only receive property stored in the house, such as jewelry and beads as provisions for her marriage life. This reality might be caused some latent and manifest conflict which can be ended in the court. Therefore, a continuous dialogue is needed by reviving the community mediation such as krame dese or bale sangkep as a means of finding an ideal final format which is acceptable to all parties so that legal convergence occurs between the two legal systems in the traditional inheritance practices of the Sasak community.

Legal Pluralism and Inheritance Rights: Resolving Conflicts Between Local Customs and National Law in Indonesia Syahrial Haq, Hilman
Kosmik Hukum Vol. 25 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v25i1.23727

This study describes efforts to resolve the conflicts of local and national law on the customary inheritance practice of the Sasak community. This research was conducted in several areas on the island of Lombok, namely Sade Hamlet, Teruwai Village, Penujak Village, and Bayan Village by using data collection methods in the form of library studies, interviews, and observations to then be analyzed qualitatively through a case approach, legislation, and history. The result obtained that the local law conflict and the national law in the practice of the Sasak community customary inheritence motivated by the difference woman's position in the strata customary inheritence based on the jurisprudence remains the supreme court number 179K/SIP/1974 and number 1589K/SIP/1974 with the concept of Sasak community inheritance which has patrillineal characteristic. Permanent jurisprudence requires that the daughter and son of an heir are jointly entitled to the inheritance in the sense that the son's share is the same as the daughter's, while the traditional inheritance of the Sasak community places sons as heirs to their parents' throne (anaq prangge) so that property in the form of houses, gardens, rice fields and livestock will be passed down to the sons, while the daughters only receive property stored in the house, such as jewelry and beads as provisions for her marriage life. This reality might be caused some latent and manifest conflict which can be ended in the court. Therefore, a continuous dialogue is needed by reviving the community mediation such as krame dese or bale sangkep as a means of finding an ideal final format which is acceptable to all parties so that legal convergence occurs between the two legal systems in the traditional inheritance practices of the Sasak community.

Legal Reasoning of a Judge’s Dissenting Opinion in the Decision of the Constitutional Court No. 1/PUU-VIII/2010 Against the Judicial Review of Law No. 3 of 1997 on Juvenile Courts Hilman Syahrial Haq; Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan; M Taufik Rachman; Edi Yanto; Anies Prima Dewi; Jan Alizea Sybelle
Jurnal Jurisprudence Vol. 12, No. 2, December 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v12i2.1309

ABSTRACT Purpose of the study: This paper aims to analyze the judicial considerations of the dissenting opinion of Constitutional Court judge member Akil Mochtar on Constitutional Court No. 1/PUU-VIII/2010 Against the Judicial Review of Law No. 3 of 1997 on Juvenile Courts. Methodology: This normative research was based on literary sources. It aimed to discuss the problems that have been formulated to then obtain the expected results. To maximize discussion, this study uses a statute approach and other concepts obtained from literary sources. Results: The dissenting opinion conveyed by judge member Akil Mochtar only discussed the law as a written rule in the application of the law. Meanwhile, the Constitutional Court attempted to find substance in the Constitutional Court's decision. People's need for justice encourages constitutional judges as law enforcers to make various breakthroughs considering that the Constitutional Court's decisions are final and binding and have a general influence on the legal system. Observing the age range of children in Law No. 3 of 1997, which is between 8 and 18 years, legal provisions indirectly consider children in that age range to be able to commit criminal acts so that they can be sentenced like adults. In human development, a person of 8 years is still said to be immature (minderjarig) or still unable to be responsible. They have imperfect knowledge of the causes and consequences of their actions committed. Mistakes and wrongdoing should be considered child delinquency rather than a crime. Applications of this study: This paper can be applied by the Constitutional Court to make betterment to laws that are proposed for review by attempting to find the legal substance. Novelty/ Originality of this study: No previous researchers have studied the dissenting opinion in this decision Keywords: Constitutional Court, Juvenile Court, dissenting opinion, judicial review, legal reasoning. ABSTRAK Tujuan: Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yuridis atas dissenting opinion anggota hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar tentang Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 Terhadap Uji Materi Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak . Metodologi: Penelitian normatif ini didasarkan pada sumber literatur. Hal ini bertujuan untuk membahas masalah yang telah dirumuskan untuk kemudian memperoleh hasil yang diharapkan. Untuk memaksimalkan pembahasan, kajian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konsep lain yang diperoleh dari sumber normative. Hasil: Dissenting opinion yang disampaikan oleh anggota hakim Akil Mochtar hanya membahas undang-undang sebagai aturan tertulis dalam penerapan undang-undang. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi berupaya mencari substansi dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kebutuhan masyarakat akan keadilan mendorong hakim konstitusi sebagai penegak hukum melakukan berbagai terobosan mengingat putusan MK bersifat final dan mengikat serta berpengaruh secara umum terhadap sistem hukum. Mencermati rentang usia anak dalam UU No. 3 Tahun 1997, yaitu antara 8 hingga 18 tahun, ketentuan hukum secara tidak langsung menganggap anak dalam rentang usia tersebut dapat melakukan tindak pidana sehingga dapat dipidana seperti orang dewasa. Dalam perkembangan manusia, seseorang yang berumur 8 tahun masih dikatakan belum dewasa atau masih belum mampu bertanggung jawab. Mereka memiliki pengetahuan yang tidak sempurna tentang sebab dan akibat dari tindakan yang mereka lakukan. Kesalahan harus dianggap sebagai kenakalan anak daripada kejahatan. Kegunaan: Kajian ini dapat digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan terhadap undang-undang yang diajukan untuk diuji dengan mencoba menemukan substansi hukumnya. Kebaruan/ Orisinalitas: Belum ada penelitian sebelumnya yang mempelajari dissenting opinion dalam putusan ini Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Anak, Dissenting Opinion, Peninjauan Kembali, Penalaran Hukum

Eksistensi Lembaga Mediasi Komunitas Dalam Menekan Laju Sengketa Pertanahan Di Indonesia Syahrial Haq, Hilman; Wardiansyah, Kris
JATISWARA Vol. 40 No. 2 (2025): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v40i2.1223

Sengketa pertanahan merupakan fenomena kompleks yang terus berkembang di Indonesia seiring meningkatnya kebutuhan atas tanah untuk kepentingan pembangunan, investasi, dan pemukiman. Sistem penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dinilai kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat akar rumput, khususnya masyarakat adat dan pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan efektivitas Lembaga Mediasi Komunitas (LMK) sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan yang berbasis pada nilai-nilai lokal, serta menelaah kekuatan hukum hasil mediasi tersebut dalam struktur hukum nasional. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa LMK memiliki potensi besar dalam menciptakan keadilan restoratif melalui mekanisme partisipatif dan dialogis. Namun, tantangan terkait legalitas formal dan pengakuan negara terhadap hasil mediasi masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengakuan hukum terhadap hasil mediasi komunitas, termasuk pengintegrasian dengan sistem peradilan formal guna menciptakan penyelesaian sengketa yang efektif, adil, dan berkelanjutan.

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search