Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.909
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia Jurnal Pengabdian Masyarakat Peternakan Journal of Indonesian Legal Studies Unes Law Review Jurnal Cahaya Mandalika International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Sosial dan Sains Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Artemis Law Journal Petitum Law Journal Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Pemuliaan Keadilan Jurihum Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Sinurat, Aksi
Faculty Of Law, Nusa Cendana University
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
Analisis Pengaturan Hak Imunitas Advokat dalam Menjalankan Profesinya Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Bida, Deni Novein Saputra; Sinurat, Aksi; Masu, Reny Rebeka
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.5269

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaturan hak imunitas advokat dalam menjalankan profesinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta menilai batasan dan implementasinya dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Advokat merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan pidana karena berperan memberikan jasa hukum dan memastikan terpenuhinya hak tersangka/terdakwa untuk memperoleh pembelaan yang adil. Pasal 16 UU Advokat menegaskan bahwa advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Namun demikian, norma ini kerap menimbulkan perdebatan karena tidak memberikan definisi operasional yang tegas mengenai “itikad baik”, sehingga memunculkan ruang interpretasi yang luas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap peraturan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak imunitas advokat bersifat perlindungan bersyarat, bukan kekebalan absolut. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 memperluas makna perlindungan imunitas hingga tindakan di luar persidangan sepanjang dilakukan dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Meski demikian, dalam praktik masih terjadi kecenderungan kriminalisasi advokat maupun penyalahgunaan imunitas yang bertentangan dengan kode etik profesi. Oleh karena itu, diperlukan penegasan batasan imunitas, penguatan mekanisme pengawasan etik, serta pembaruan regulasi agar hak imunitas tetap melindungi independensi advokat sekaligus menjamin kepastian hukum dan keadilan.
Potensi Kriminalitas dan Strategi Penanggulangannya di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Yohana Yosiana Djara Dima; Aksi Sinurat; Karolus Kopong Medan
JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE Vol. 7 No. 1 (2026): Januari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jass.v7i1.2209

Abstract

This study is motivated by the increasing dynamics of criminal activity within the jurisdiction of the East Nusa Tenggara Regional Police (Polda NTT), characterized by regional variations and complex causal factors. Conventional crimes such as assault, theft, and mob violence dominate the crime landscape and significantly affect social stability. The purpose of this research is to analyze the patterns, causes, and crime control strategies implemented by Polda NTT in maintaining public security and order. The study employs an empirical legal approach using a mixed-methods design, combining quantitative analysis of crime statistics with qualitative interviews involving police officers. Data were obtained from the Directorate of General Criminal Investigation (Ditreskrimum) of Polda NTT and cover all police jurisdictions, including one city police department and twenty-one district police offices. Findings reveal that crime rates in NTT are strongly influenced by social, economic, cultural, and geographical factors. The most prevalent crimes include assault, ordinary theft, traffic accidents, and mob violence. Major contributing factors consist of a local culture of violence, alcohol consumption, economic hardship, and low legal literacy. Polda NTT’s strategies involve preventive measures (routine patrols and public legal education), repressive actions (law enforcement and offender guidance), and humanistic approaches such as the Jumat Curhat program, which facilitates direct dialogue with the community.
Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Yang Berimplikasi Pada Tindak Pidana Korupsi Franky Simamora; Aksi Sinurat; Orpa G. Manuain
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 5 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i5.622

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dalam menganalisa suatu putusan pengadilan  Sulawesi Tenggara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI) yang menjatuhkan vonis tindak pidana korupsi pada permasalahan kekurangan volume pekerjaan konstruksi.  Pekerjaan konstruksi merupakan suatu jenis pekerjaan dalam jasa konstruksi yang telah diatur dalam undang-undang jasa konstruksi. Pada undang-undang tersebut ditekankan bahwa penyelesaian permasalahan dalam jasa konstruksi dapat diselesaikan secara keperdataan dalam kontrak telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan jasa konstruksi tersebut. Apabila dikemudian hari terdapat penrmasalahan pelaksanaan yang berpendapat bahwa telah terjadi kerugian negara maka sebenarnya kerugian negara yang terjadi dapat diperbaiki dengan penggantian agar tidak menjadi kerugian keuangan negara sehingga selama unsur-unsur  dalam tindak pidana korupsi seperti perbuatan curang, suap-menyuap, gratifikasi dan lain-lain maka tidak dapat dibuktikan secara nyata maka permasalahan dalam pekerjaan jasa konstruksi tersebut tidak dapat ditarik kedalam tindak pidana korupsi  atau dapat dikatakan bahwa hukuman pidana pada jasa konstruksi harus benar-benar menerapkan asas hukum pidana merupakan  pilihan terakhir (ultimum premedium).
EKSISTENSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus SP-Gil/459/VIII/2022/Ditreskrimum) Djaclyn Herlince Kitu Rihi; Aksi Sinurat; Rudepel Petrus Leo
JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora
Publisher : CV. Shofanah Media Berkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Notaris, merupakan salah satu profesi di bidang hukum yang sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat publik yang diberi wewenang untuk membuat akta autentik. Oleh karena itu, dalam hal seorang notaris diduga melalukan suatu pelanggaran hukum pidana atau perbuatan melawan hukum, peran Majelis Kehormatan Notaris sangat dibutuhkan untuk turut memberikan perlindungan hukum bagi notaris. Tugas dan fungsi dari Majelis Kehormatan Notaris sendiri, adalah memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dalam proses peradilan. Hal ini juga memegang peranan penting karena bertujuan untuk menjaga wibawa notaris, agar tidak terjadi proses hukum yang salah atau tidak tepat bahkan sewenang-wenang dengan mengkriminalisasi perbuatan notaris sebagai tindak pidana, yang belum tentu merupakan kesalahan dalam hukum pidana. Namun, dalam pelaksanaannya, fungsi ini masih memiliki beberapa kendala. Hal ini dapat dilihat dalam Studi Kasus SP Gil/459/VIII/2022/Ditreskrimum, dimana seorang notaris dijerat hukuman pidana, meskipun sebenarnya tidak tergolong ke dalam ranah pidana, tetapi dalam ranah administrasi. Permasalah pokok dalam tesis ini adalah: (1) Bagimanakah eksistensi majelis kehormatan notaris dalam perlindungan hukum bagi notaris yang diduga melakukan tindak pidana? (2) Apakah yang menjadi alasan pihak kepolisian tetap melaksanakan proses penyidikan terhadap notaris yang telah dinyatakan tidak melanggar kode etik? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dan pengolahan bahan hukum. Sumber bahan hukum adalah data primer, sekunder, tersier. Teknik analisis bahan hukum melalui kegiatan menelaah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan: (1) Eksistensi majelis kehormatan notaris memiliki peran yang penting dalam perlindungan hukum bagi notaris yang diduga melakukan tindak pidana. Keputusan majelis kehormatan notaris harus dihormati dan dipatuhi oleh pihak-piha yang berwenang. (2) Notaris telah dinyatakan tidak melanggar kode etik profesi, pihak kepolisian tetap berwenang untuk melanjutkan proses penyidikan jika terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PORNOGRAFI MELALUI VIDEO CALL SEX (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Kupang Kota) Ferdinan L. Bagaihing; Aksi Sinurat; Rudepel Petrus Leo
JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora
Publisher : CV. Shofanah Media Berkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan dipelajari dalam suatu pergaulan melalui interaksi dan komunikasi untuk mendukung perbuatan jahat termasuk dalam kejahatan pornografi video call sex di wilayah hukum Polres Kota Kupang Kota. Permasalahannya adalah: Apakah yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan pornografi video call sex? Bagaimanakah bentuk penyimpangan pornografi video call sex? Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pornografi video call sex di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Kupang Kota? Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis penyebab pelaku melakukan pornografi melalui video call sex, bentuk penyimpangan pornografi video call sex dan upaya penanggulangan kejahatan pornografi video call sex yang berguna secara teoritis dan praktis dengan metode penelitian hukum empiris di wilayah Hukum Polres Kota Kupang Kota. Berdasarkan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, prinsip dari pada teori kriminologi Sutherland, bahwa faktor penyebab kriminal pornografi merupakan kejahatan yang dipelajari dalam lingkungan sosial baik secara internal dan eksternal. Secara internal pelaku melalui niat dan kesempatan untuk melakukan pornografi video call sex, sedangkan dari ekternal pelaku melalui pergaulan di melalui media sosial, ekonomi dan dan lingkungan. Kedua, bentuk penyimpangan pornografi video call sex melalui gambar dan gerakan tubuh yang menampilkan ketelanjangan. Ketiga, upaya penanggulangan kejahatan pornografi video call sex di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Kupang Kota melalui upaya preventif dan upaya represif. Bertolak dari hasil temuan tersebut, maka ada beberapa saran yang diajukan untuk melakukan upaya penanggulangan kejahatan video call sex sebagai berikut: Pertama, bagi pelaku yang sudah terpapar pornografi video call sex perlu menggurangi tindakan kejahatan yang berasal dari diri sendiri dengan mengalihkan niat dan kesempatan dari pembelajaran yang negatif menjadi kegiatan yang positif dengan mengembangkan minat dan bakat dalam upaya pencegahan pornografi video call sex; Kedua, bagi masyarakat perlu langkah-langkah upaya pencegahan pornografi video call sex baik dari lingkungan keluarga dan pergaulan agar terhindar dari kejahatan pornografi video call sex, ganti username dan profil media sosial; Ketiga bagi pihak Kepolisian tidak hanya melakukan penegakan hukum namun dapat memberikan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang bahaya video call sex melalui media sosial yang dapat diakses oleh semua masyarakat.
Implementasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Ilegal Loging Di Kawasan Hutan Diklat Sisimeni Sanam Banik, Agusthinus; Pello, Jimmy; Sinurat, Aksi
Artemis Law Journal Vol 3 No 2 (2026): Artemis Law Journal Vol.3, No.2, May 2026
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v3i2.22819

Abstract

jungle are a gift from God Almighty that must be appreciated by the Indonesian people. Sisimeni Sanam Training Forest is a forest area designated as a means and infrastructure for practice in supporting forestry training activities and as a natural laboratory for developing science and technology (Iptek) in the forestry sector. Various problems that occur must be handled properly, one of which is the case of illegal logging that often occurs. Therefore, the author is interested in researching cases of illegal logging that occur in the Sisimeni Sanam Training Forest. The formulation of the problem in this study is: (1). How is the application of law to cases of illegal logging crimes committed in the Sisimeni Sanam Training Forest area? (2). What are the obstacles faced by officers in handling illegal logging in the Sisimeni Sanam Training Forest area? This study uses an empirical legal research method, which was conducted at the Sisimeni Sanam KHDTK. This study uses an interview guide for two informants. Data are presented and analyzed in a qualitative descriptive manner. application of law by officers in providing a deterrent effect to perpetrators is quite effective in preventing similar actions from happening again. (2). Obstacles for officers in dealing with illegal logging, the obstacles faced by officers in dealing with illegal logging are caused by several factors, such as lack of transportation and the vast area of ​​forest in the Sisimeni Sanam Training Forest, which is one of the obstacles for officers.
SEBAB-SEBAB DAN UPAYA HUKUM DISKRIMINATIF DALAM KASUS KORUPSI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2573 K/Pid.Sus/2021 SERTA NOMOR 2451 K/ Pid.Sus/2021 Padur, Maria Oktaviani; Sinurat, Aksi; Leo, Rudepel Petrus
Petitum Law Journal Vol 3 No 2 (2026): Petitum Law Journal Volume 3, Nomor 2, Mei 2026
Publisher : Petitum Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/pelana.v3i2.22750

Abstract

In practice, judicial decisions in corruption cases often reflect discriminatory patterns in sentencing. This study aims to determine and analyze the causal factors or reasons for criminal discrimination in corruption cases Number 2573 K/Pid.Sus/2021 and Number 2451 K/Pid.Sus/2021 at the Supreme Court of the Republic of Indonesia, and to analyze the legal efforts that can be taken by the Public Prosecutor for criminal discrimination in corruption cases Number 2573 K/Pid.Sus/2021 and Number 2451 K/Pid.Sus/2021 at the Supreme Court of the Republic of Indonesia. This study seeks to explore the underlying causes and legal solutions for the presence of discriminatory sentencing in corruption cases. Employing an empirical juridical research approach, data were collected through interviews and literature reviews, then analyzed qualitatively. The findings indicate that the causes of discriminatory sentencing in corruption cases stem from both legal and judicial factors. Thomas More and Jonas Salean were charged together for the same act of transferring and distributing state land without legal basis. However, the difference in the legal fate of Thomas More, who was imprisoned for 8 years, and Jonas Salean was acquitted, raises an indication of criminal discrimination because the difference in treatment is not based on differences that are legally relevant.
Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Cacat Permanen di Kabupaten Sikka : (Studi Kasus Putusan Nomor: 26/Pid.B/2022/PN.Mme) Theresia Edelweis Putri Nurak; Aksi Sinurat; Orpa G. Manuain
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 2 (2024): Mei: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2867

Abstract

In Decision Number: 26/Pid.B/2022/PN.Mme regarding abuse which resulted in permanent disability, the panel of judges only imposed a criminal sentence on the defendant with a prison sentence of 9 months. The problem to be studied is the basis for the consideration of the Panel of Judges and the imposition of the crime. This research aims to find out the basis for the judge's considerations and the imposition of crimes against perpetrators of abuse. The benefits of this research are theoretical and practical benefits. The type of research that will be used in this writing is a normative legal study. The types of research approaches used include the statutory approach, case approach, conceptual approach and comparative approach. The data sources used in this research use two data sources, namely primary legal materials and secondary legal materials. Whether or not the judge's decision is in accordance with the criminal act charged by the Public Prosecutor, the judge must consider aspects, namely juridical, philosophical and sociological aspects. The sentence imposed on perpetrators of torture is a maximum prison sentence of 5 years, in accordance with the contents of Article 351 paragraph (2) of the Criminal Code. The judge did not take into account the juridical, sociological and philosophical aspects as a basis for consideration in making decisions regarding Decision Number: 26/Pid.B/2022 /PN.Mme. The actual criminal sentence against the defendant is a maximum imprisonment of 5 (five) years), as stated in Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code which states "If the action results in serious injury, the guilty person is threatened with a maximum prison sentence of five years".
Tinjauan Viktimologis Tentang Peranan Korban dan Perlindungan Hukum bagi Korban dalam Terjadinya Kekerasan pada Masa Pacaran di Kota Kupang Andreas F. Ratoe Oedjoe; Aksi Sinurat; Deddy R. CH. Manafe
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 2 (2024): Mei: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2914

Abstract

Dating violence is an act of violence against a partner who is not yet married, including physical, psychological and sexual violence. The facts behind the occurrence of cases of violence during the dating period occur due to various causal factors, one of the factors that can cause these acts of violence can be caused by the victims themselves. The impact of violence in courtship is of course that there are parties who suffer both physically and psychologically and are entitled to their rights in the fulfillment and protection of their lives, as well as from psychosocial aspects that greatly affect the psychology and life of individuals and are very influential and reciprocal in the lives of victims, with the fulfillment of victims' rights such as medical treatment, counseling, therapy and rehabilitation, victims can be restored to normal. This study aims to determine the role of victim factors in the occurrence of violence in the dating period, as well as the form of legal protection for victims of dating violence. This research uses empirical legal research methods sourced from data obtained directly in the form of statements and opinions from respondents, namely the perpetrator, the victim, the Office of Women's Empowerment and Child Protection, and the PPA Polresta Kupang Kota. The results showed that the occurrence of violence during the dating period was also caused by the role of the victim, namely the provocation of the victim and the dependence of the victim on the perpetrator, then the results also showed that there was a form of legal protection for victims in the form of providing legal assistance, providing health assistance, spiritual assistance and rehabilitation.
THE MODEL OF CORRUPTION COURT IN THE ARCHIPELAGO PROVINCE WITH LOW COSTS, QUICK, AND SIMPLE PROCESS OF IMPLEMENTATION Sulistyanta, Sulistyanta; Sinurat, Aksi; Effendi, Jauhari; Putri, Fatma Ayu Jati
Yustisia Vol 6, No 1: April 2017
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v6i1.11594

Abstract

The enactment of Law Number 46 of 2009 about Corruption Court, is authorized to examine and decide the crime of corruption cases proposedby KPK or Prosecutor (State and High). Based on Article 35 paragraph (1) jo paragraph (4) of Law Number 46 of 2009, confirmed that corruption courts (TIPIKOR courts) are only located in each provincial capital whose jurisdiction covers the province concerned. By this provision, the Prosecutor Office in each district/city must transfer the corruption cases to the Corruption Court in the provincial capital. There are the problems as the following: first one, Is the process of criminal justice in the archipelago province like East Nusa Tenggara (NTT) able to fulfill the judicial principle of quick, low cost and simple?; second one, Is this condition not an obstacle in the process of criminal law enforcement in NTT?; The result of this research is that the Corruption Court in Kupang, conducted by several Prosecutor Offices, the samples do not meet the judicial principles of quick, low costs and simple. The obstacles besides spending much expenses, there are other factors such as weather, intentionally neglect the obligation as the experts, witnesses due to long time and high expenses.  Law enforcement becomes less maximal due to the existing budget, and it can only be done by a minimal law enforcement process with a fairly expensive cost.
Co-Authors A.C. Tabun Adrianus Djara Dima Adrya Gusmar Kapitan Agustina Putri Patricia Andreas F. Ratoe Oedjoe Ariance Boboy Banik, Agusthinus Bida, Deni Novein Saputra Cardial L.O. Leo-Penu, Cardial L.O. Dance Mauboy, Yandrif Darius Antonius Kian Daud Dima Tallo Debi F. Ng. Fallo Deddy R. Ch. Manafe Detji K. E. R. Nuban Dhesy Arisandielis Kase Djaclyn Herlince Kitu Rihi Fatma Ayu Jati Putri Ferdinan L. Bagaihing Fortuna Umbu Laiya, Andraviani Franky Simamora Geraldus Damansus Boro Sale Getri Kefi Gideon Tasi Heryanto Amalo Hironimus Buyanaya Jauhari Effendi Jauhari Effendi Karolus K. Medan Karolus Kopong Medan Khusnul Khusy Pit’ay Kopong Medan, Karolus Krisna Boboy, Rini L. Pekuwali, Umbu Leo, Rudepel Petrus Mandala, Mersy Junedy Manuain, Orpa Ganefo Manubulu, Cristin Octavia Maria Elviana Lelangwayan Maria Fatima More Maria Odilia Kolo Maria Oktaviani Kartika Tua Markus Yohanis Hage Marselinus Mardi Anto Masu, Reny Rebeka Ndaumanu, Novaldy I Obe, Elfrida Tipe Orpa G. Manuain Orpa G. Manuain Orpa G.Manuain Orpa Ganefo Manuain Padur, Maria Oktaviani Paulus, Gery Mario Paulus, Gery Mario Pello, Jimmy Petrus Leo, Rudepel Petrus, Marfilson Putri, Fatma Ayu Jati Rosalind Angel Fanggi Rudepel Petrus Leo Rudepel Petrus Leo Saryono Yohanes Sulistyanta Sulistyanta Sulistyanta Sulistyanta Susana Amos Pah Theresia Edelweis Putri Nurak Thomas Lapenangga Tri Nugraheni Uran, Maria Novita Nigun Vinni Denivita Tome Vinsensius Rau Wilhelmus, Bhisa Vitus Yayu Mederlin Nenotek Yohana Yosiana Djara Dima