Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.127
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Fundamental Justice JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Langgong: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Kalen Sanata Irma Suriyani
Universitas Mulawarman
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi BUMN Dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang BUMN Ulil Amri; Sudiarsana, I Kadek; Sanata, Kalen; Gegana, Reza Pramasta
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1755

Abstract

Pemisahan kekayaan negara dan BUMN telah membuka peluang untuk memidana BUMN sebagai entitas korporasi sebagaimana dalam KUHP Nasional dan UU BUMN Baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana BUMN dalam KUHP Nasional dan menganalisis bentuk harmonisasi konsep pertanggungjawaban pidana BUMN dalam KUHP Nasional dan UU No. 1 Tahun 2025. Tipe penelitian menggunakan tipe penelitian normatif menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis menggunakan analisis preskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) BUMN dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 45 KUHP Nasional yang mengategorikan BUMN sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini juga selaras dengan teori pertanggungjawaban pidana korporasi diantaranya teori vicarious liability, teori directing mind, teori identifikasi dan teori pelaku fungsional, dan 2) UU No. 1 Tahun 2025 memisahkan BUMN dari negara (kekayaan negara) yang bertujuan untuk membuat demarkasi yang jelas antara tanggung jawab publik dan tanggung jawab korporasi. Pemisahan ini berarti kekayaan negara yang digunakan untuk penyertaan modal pada BUMN tidak lagi menjadi bagian dari APBN dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat, bukan lagi berdasarkan sistem APBN. Pemisahan entitas tersebut mempertegas posisi BUMN sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
Perlindungan Konsumen Terhadap Pengolahan Air Minum Isi Ulang Galon Yang Belum Memenuhi Standar Higiene Sanitasi Di Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda Rhemilda Nazwa; Deny Slamet Pribadi; Kalen Sanata
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4803

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum terhadap pengolahan air minum isi ulang di Kelurahan Sempaja Selatan, Samarinda, serta bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam perspektif hukum perdata. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya depot air minum isi ulang yang belum memenuhi standar higiene sanitasi, tidak melakukan pemeriksaan laboratorium secara berkala, serta belum memiliki sertifikat laik higiene sanitasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas air minum yang diterima konsumen, seperti air berwarna kekuningan, berbau, dan memiliki rasa yang tidak wajar, sehingga berpotensi merugikan konsumen baik secara kesehatan maupun keperdataan. Penelitian ini menggunakan metode socio-legal research dengan pendekatan kualitatif, melalui studi literatur hukum, jurnal ilmiah, dan observasi lapangan pada depot air minum isi ulang di Kelurahan Sempaja Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum terhadap pengolahan air minum isi ulang belum berjalan efektif meskipun telah terdapat dasar hukum yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen juga belum optimal karena tanggung jawab perdata pelaku usaha, termasuk pemberian ganti rugi dan pemulihan hak konsumen, belum ditegakkan secara konsisten. Dengan demikian, perlindungan hukum yang ada masih bersifat formal dan belum memberikan perlindungan substantif bagi konsumen air minum isi ulang.
Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pinjaman Online (Peer to Peer Lending) terhadap Mahasiswa di Indonesia Edo Romario Pratama; Irma Suriyani; Kalen Sanata
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): Maret : Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v4i1.2957

Abstract

The development of financial technology has led to the emergence of online lending services based on Peer-to-Peer Lending (P2P Lending), which offer easy access to unsecured financing. However, this convenience poses significant risks when targeted at university students, who generally lack stable income and have weak financial literacy. The absence of manual verification and the suboptimal application of the prudential principle may result in a disproportionate debt burden for students. This study aims to analyze the extent to which the prudential principle is implemented by P2P Lending providers in granting loans to students, as well as to examine the legal construction of online lending agreements from a consumer protection perspective. This research employs a normative juridical method using statutory, doctrinal, and conceptual approaches. Data were obtained through literature review of relevant laws and regulations, legal literature, and supporting documents. The application of the prudential principle by P2P Lending providers remains limited and tends to focus more on user expansion than on debtor risk analysis. Online loan agreements are unilaterally drafted through standard contracts that place students in a weak legal position, without adequate protective mechanisms. Students, as vulnerable debtors, have not yet received optimal legal protection due to weak implementation of the prudential principle and exploitative contractual arrangements. Regulatory reform and strengthened oversight are necessary to ensure contractual fairness.
Co-Authors Adinda Putri Lestari, Adinda Putri Aji Hensy Paradilla Putri Alfarizi, Widya Putri Maharani Anjani, Anita Ria Ariandi Firdaus Syahputra Asufie, Khairunnisa Noor Deny Slamet Pribadi Edo Romario Pratama Erna Susanti Fachry Abda El Rahman Fajrin, Fera Wulandari Fithrian Luthfan, Gusti Fadhil Irma Suriyani Larasati, Kandi Kirana Ma’dika, Melbvin Datu Megantoro, Jihan Salsabila Muh. Sakur Nur Aripkah Paran, Fransiskus Poppilea Erwinta Reza Pramasta Gegana Rhemilda Nazwa Rini Apriyani RR. Ella Evrita Hestiandari Setiawan , Ardelia Almas Putri Sofwan Rizko Ramadoni Sudiarsana, I Kadek Tombi, Johan Tri Noval Hendrian Wulandari, Aulia Nazwa Yahya, Nur Azizah Yudhira, Rean