Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.968
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AJIS : Academic Journal of Islamic Studies BILANCIA FiTUA : Jurnal Studi Islam SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab JLAS: Journal of Law and Administrative Science Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Al-Muqaronah:Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Idul Adnan
STIS Darussalam Bermi Lombok Barat, Indonesia
Religion Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Menakar Pilkada Tidak Langsung Perspektif Politik Profetik Hamdi, Muh. Rizal; Adnan, Idul; Syarifuddin, Syarifuddin; Hamroni, Hamroni
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v2i2.101

Abstract

Abstrak Pasca bergulirnya reformasi pada tahun 1998 berdampak pada berubahnya sistem pemerintahan Republik Indonesia yang memberikan akses informasi yang terbuka bagi masyarakat untuk mengetahui keadaan politik yang sedang berkembang. Sistem politik Indonesia memiliki corak yang lebih terbuka. UU. No. 22 Tahun 2014. Pasca disahkannya UU No. 22 Tahun 2014 tersebut terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat, praktisi, dan akdemisi. Karena dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) menegaskaskan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih oleh anggota DPRD secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil. Silang pendapat dan saling melontarkan argumen tidak bisa terhindarkan lagi. Sehingga penulis mencoba untuk menganalisis permasalahan pilkada tidak langsung dari sudut pandang politik profetik. Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (library research) dengan melihat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis UU No. 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu dengan cara menguraikan gambaran obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya kemudian dianalisis untuk mengungkapkan makna-makna di balik fakta tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian secara literer yaitu dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Daerah dan buku-buku yang berkaitan dengan Politik Profetik. Dalam penelitian ini ditepaparkan bahwa Perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi tidak langsung oleh rakyat yang tercantum pada bunyi pasal 3 UU No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan bentuk respon terhadap persoalan-persoalan yang terjadi selama pilkada dilakukan secara langsung. Permasalahannya memang terletak ketika pemilihan langsung dirubah lagi menjadi pemilihan secara tidak langsung yang terkesan kembali lagi ke zaman orde lama dan orde baru. Sebagian kalangan berpendapat bahwa itu merupakan sebuah kemunduran demokrasi di Indonesia. Karena keterlibatan masyarakat untuk menentukan pemimpinya merupakan proses kemajuan demokrasi. Pilkada tidak langsung justru akan lebih mencerminkan politik profetik, dimana konflik-konflik antara pendukung tidak terjadi lagi, sehingga nilai-nilai kemanusiaan terpelihara. Masyarakat lebih harmonis dan tentram tanpa harus berkonflik dengan masyarakat lainnya. Biaya politik yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah lebih sedikit, sehingga praktik money politics bisa dihidari dan diminimalisasikan. Karena KPK juga bisa ikut terlibat untuk mengawasi pelaksanaan pilkada melalui DPRD. Semua itu bertujuan untuk menghadirkan dimensi transendental dalam kehidupan masyarakat supaya saling menghargai antar sesama mahluk Tuhan. Kata Kunci: Dinamika, Pilkada, dan Politik Profetik
Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (Tax amnesty) Rizal Hamdi, Muh.; Adnan, Idul; Syarifuddin, Syarifuddin; Hamroni, Hamroni
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v2i2.107

Abstract

Abstrak Tax amnesty merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh. Lahirnya Undang-Undang tentang pengampunan pajak atau yang lebih dikenal dengan undang-undang tax amnesty yang direalisasikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Undang-undang ini menuai kontroversi sejak mulai proses perancangan sampai proses pengesahan menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini dianggap sangak kental dengan muatan politik. Hal ini bisa dilihat dalam proses perancangan sampai proses pengesahan terjadi tarik menarik di parlemen terkait rencana pemerintah untuk memberlakukan pengampunan bagi para penggemplang pajak. Pemerintah ingin memberikan ampunan kepada orang-orang yang tidak patuh pajak serta memnyimpan dananya di luar negeri. Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (library research) dengan melihat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu dengan cara menguraikan gambaran obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya kemudian dianalisis untuk mengungkapkan makna-makna di balik fakta tersebut. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa Undang-Undang No 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak merupakan salah satu hasil politik hukum antara pemerintah dan DPR dalam memformulasikan peraturan perundang-undangan. Draf RUU ini sebelumnya tidak terdapat dalam Prolegnas. RUU ini merupakan inisiatif pemerintah untuk membuat kebijakan dalam rangka merespon persoalan yang sedang dihadapi negara Indonesia khususnya dalam bidang perpajakan. RUU menuai kontroversi dan melalui proses panjang dan alot sebelum disahkan menjadi undang-undang. Pembehasan yang panjang dan alot tersebut disebabkan bukan hanya materi muatan perundang-undangan, tetapi menyangkut persolan kepentingan-kepentingan politik, sosial ekonomi dan sebagainya. Semua itu harus dicari titik temu antara semua kepentingan-kepentingan tersebut. Kata Kunci : Politik Hukum, Undang-Undang, Tax Amnesty
ANALISIS HUKUM DAN KEBIJAKAN DALAM PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA Muliadi, Muliadi; Adnan, Idul
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 4 No. 1 (2024): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v4i1.163

Abstract

This research aims to analyze human trafficking, which is a form of transnational crime that continues to increase in Indonesia, even though various legal and policy efforts have been taken to tackle it. This study aims to analyze the driving factors behind the crime of human trafficking and identify the challenges facing the implementation of countermeasures policies in Indonesia. The two problem formulations that are the focus of this research are: first, what are the factors that encourage the crime of human trafficking in Indonesia? Second, what challenges are faced in implementing policies to combat human trafficking in Indonesia? The results of this research show that the main driving factors include poverty, low levels of education, gender inequality, and weak law enforcement. In addition, the main challenges in implementing policies include less than optimal coordination between institutions, limited resources, and cultural and social barriers. Based on these findings, a holistic and synergistic approach is needed between the government, society and international institutions to increase the effectiveness of combating human trafficking in Indonesia.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 Karuniawan , Fathony; Adnan, Idul; Nuriskandar, Lalu Hendri
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v1i2.71

Abstract

Children who violate the law or commit criminal acts are greatly influenced by several other factors outside the child, such as relationships, education, playmates and so on. Because criminal acts committed by children are generally a process of imitating anything influenced by negative actions from adults or those around them. What factors influence the occurrence of criminal acts of sexual immorality committed by minors, internal factors, namely intelligence factors, age factors, gender factors, while external factors, namely household factors, educational and school factors, children's social factors and social media factors in resolving criminal acts of obscenity. committed by minors and criminal sanctions for perpetrators of sexual abuse against children according to Law Number 35 of 2014 can be implemented by the Panel of Judges by applying Article 82 of Law Number 35 of 2014 and Article 290 paragraph 2 of the Criminal Code, if the defendant is proven to fulfill the objective and critical elements. subjective nature contained in these two articles carries a maximum penalty of 15 years in prison and a minimum of 3 years in prison. According to the view of Islamic law, the implementation of criminal sanctions against perpetrators of sexual abuse against children can be applied ta'zir,
EVOLUSI HUKUM KELUARGA ISLAM SEBELUM DAN SELAMA ERA REVOLUSI INDUSTRI 5.0 Sugitanata, Arif; Adnan, Idul; Hartawan, Hartawan; Muzawir, Muzawir
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v1i1.75

Abstract

The Industrial Revolution 5.0 changed the paradigm of human interaction with technology, which emphasises the synergy between artificial intelligence and unique human capabilities to create more humane and sustainable innovations. In the context of Islamic family law, the Industrial Revolution 5.0 brings new challenges and opportunities that require thoughtful understanding to ensure its relevance and benefits for Muslims. This research compares the evolution of Islamic family law before and during the Industrial Revolution 5.0 era through a literature study-based comparative approach with a qualitative research type. The research shows that, before the revolution, Islamic family law had established a solid moral and social foundation, regulating marriage, divorce, inheritance and family responsibilities with an emphasis on social justice and the protection of individual rights. When the Islamic family law entered the revolutionary era, significant changes were encountered in communication, employment, family economy, and education. Although new technology has brought opportunities to strengthen faith and religious practice, it has also raised issues such as privacy and psychological impact. Islamic family law is required to integrate traditional values with technological innovations, maintain education and understanding of rights and obligations within the family, and maintain a balance between material and spiritual progress. With judicious adaptation, Islamic family law can ensure harmonious and prosperous families in this new era.
PRAKTIK PEMBERIAN MAHAR PERKAWINAN DI DESA BERAIM DAN DESA BELEKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM Hamdi, Muh. Rizal; Adnan, Idul; Hartawan, Hartawan; Satria, Ahmad
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v1i1.83

Abstract

Belakangan ini telah terjadi fenomena pemberian mahar di luar adat dan kebiasaan masyarakat setempat, yaitu pemberian mahar yang tidak sesuai dengan tradisi dan adat kebiasaan masyarakat selama ini sehingga menimbulkan pertanyaan pada masyarakat terutama dalam lingkungan sekitar. Di Desa Beraim, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah terjadi pernikahan antara pasangan pengantin dengan mahar sandal jepit dan segelas air putih. Di Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah terjadi pemberian mahar perkawinan dengan jumlah mahar fantastis yaitu tanah seluas 2,7 hektar, emas 25 gram dan 12 dirham. Pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Apa saja faktor-faktor dan bentuk-bentuk pemberian mahar di Desa Beraim dan Desa Beleka Kabupaten Lombok Tengah dan Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriftif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. Adapun teknik yang dipergukanakan dalam pengumpuln data yang terkait dengan bahasan dalam penelitian ini ada tiga yaitu: wawancara, observasi, dokumentasi. Analisa data yang digunakan adalah analisa dekskriptif kualitatif, analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan tersebut agar dapat dinterpretasikan temuannya kepada orang lain. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Praktik pemberian mahar perkawinan di Desa Beleka dan beraim merupakan hal yang baru terjadi dan bukan tradisi atau adat istiadat dari desa tersebut dalam memberikan mahar seperti mahar sandal jepit dan mahar yang tinggi yaitu mahar 2,7h tanah, 25g emas, dan uang 12 dirham. Pemberian mahar yang dilakukan di Desa Beleka dan Desa beraim mengakibatkan hal-hal negatif antara lain : kecemburuan sosial, dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan (bisnis), adanya sifat gengsi. Kata Kunci: Mahar Perkawinan, Sosiologi Hukum Keluarga
PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTIK BUNGA PINJAMAN DANA KAS KELOMPOK TAHLILAN Hamdi, Muh. Rizal; Adnan, Idul; Elpipit, Elpipit; Suarajana, Suarjana
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v1i2.84

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Montong Dao, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. masyarakat setempat terebut melakukan pinjaman pada kas Kelompok Tahlilan. Dalam praktiknya, masyarakat yang melakukan pinjaman kas kelompok tahlinan tersebut diwajibkan untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut ditambah dengan kewajiban untuk menambah nominalnya dari jumlh pinjaman awalnya. Di sisi lain masyarakat sangat terbantukan dengan adanya praktik pinjaman tersebut dan tidak mempermasalahkan adanya penarikan nilai tambah dari jumlah nominal yang akan dikembalikannya nanti. Fokus kajian dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan praktik bunga pinjaman dana kas kelompok tahlilan di Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah? (2) Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap praktik bunga pinjaman dana kas kelompok tahlilan di Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah? Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang diguakan dalam penelitian ini adalah, observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif ini, teknik analisisis data yang digunakan adalah model analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan Hasil penelitian ini adalah (1) Praktik pinjam-meminjam terhadap kas kelompok Tahlilan yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Montong Dao mengandung bunga 0,01%-1% sebagai bentuk terima kasih. (2) Praktik pinjam meminjam yang dialaksanakan oleh masyarakat di Dusun Montong Dao termasuk dalam konsep Al-Qardh yang berarti pinjaman atau utang-piutang dalam kajian fikih mu’amalah. Dalam transaksinya terdapat unsur riba Al-Qard. Adapaun pandangan tokoh agama hanya sebatas memberikan pendapat pribadi terhadap praktik tersebut dengan menyatakan bahwa praktek tersebut adalah praktek yang dilarang dalam Islam karena ada unsur ribanya. Para tokoh agama cenderung membiarkan praktek pinjam meminjam tersebut dengan alasan bahwa masyrakat sangat membutuhkan pinjaman tersebut untuk keberlangsungan ekonominya. Kata Kunci: Tokoh Agama, Bunga Pinjaman, Kas Tahlilan
ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PENOLAKAN AKAD PERNIKAHAN PASANGAN LGBT DALAM KONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM Sugitanata, Arif; Adnan, Idul; Hamroni, Hamroni; Hardiyatullah, Hardiyatullah
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v2i1.87

Abstract

This research highlights the view of Islamic family law on the rejection of the marriage contract of LGBT couples as a marriage, which is seen through the lens of Maslahah theory. Through a literature study using qualitative research based on the scalpel of Maslahah theory, The research underlines that marriage in Islam is not only an agreement between two individuals but also an institution governed by certain conditions and pillars, including the existence of male and female parties who are permitted according to Sharia, as well as the existence of a guardian, dowry, and fair witnesses. In the context of LGBT couples, the marriage contract does not fulfil these conditions, so it cannot be considered a marriage contract in Islamic family law. In addition, the rejection is analysed through Maslahah theory, which emphasises the importance of maintaining the integrity of the family structure, moral values and spiritual goals in society. The refusal is interpreted as an attempt to preserve the general welfare by maintaining social harmony and adherence to Islamic principles. It shows that the rejection of marriage contracts for LGBT couples is not discriminatory but rather the result of a deep understanding of the concept of marriage in Islam, with the aim of achieving broader welfare and protecting the institution of the family as the basic social and spiritual unit. This research confirms that Islamic law is a dynamic and adaptive system seeking to promote justice and welfare in accordance with religious principles and the needs of society. Thus, the rejection of marriage contracts for LGBT couples in Islamic family law can be understood as part of an effort to maintain the harmony of society without abandoning the underlying religious principles.
PROBLEMATIKA PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANAK PEREMPUAN PADA MASYARAKAT SUKU MBOJO (STUDI DI DESA NIPA KEC, AMBALAWI KAB. BIMA) Elpipit, Elpipit; Adnan, Idul; Hamdi, Muh. Rizal; Suarajana, Suarjana
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v1i1.105

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini untuk menelisik lebih jauh bagaimana praktek pembagian harta warisan anak perempuan pada masyarakat suku Mbojo yang berada di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Pembagian harta warisan pada masyarakat Bima sangat mengedepankan asas hukum Islam yang dianggap sebagai pedoman utama untuk menyelesaikan persoalan warisan. Namun disisi lain juga justru persoalan warisan menjadi salah satu aspek yang menimbulkan perselisihan yang berimbas pada rusaknya hubungan kekeluargaan. Berangkat dari pernyataan tersebut maka hasil yang diperoleh dari  penulisan artikel ini adalah masyarakat Desa Nipa dalam pembagian harta warisan mereka menganut sistem bagi rata dan atas kepatuhan terhadap kedua orang tua semasih hidup sampai meninggal dunia, sistem yang dipakai masyarakat Desa Nipa ini sangat  berpengaruh pada praktik pembagian harta warisan nantinya. Pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Desa Nipa, menggunakan sistem hukum adat istiadat secara turun temurun dan berdasarkan musyawarah/mufaakat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Dalam pewarisan harta warisan jatuh seluruhnya ke tangan pihak anak perempuan sedangkan ahli waris dari pihak Bapak dan ibu tidak mendapatkan harta warisan.  
METODE BAYANI DALAM MENAFRSIRKAN SURAT AL-MAIDAH AYAT 51 TENTANG KEPEMIMPINAN NON MUSLIM Nuriskandar, Lalu Hendri; Adnan, Idul; Hamdi, Muh. Rizal
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v2i1.111

Abstract

Kontroversi pernyataan Ahok yang menyinggung surat Al-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu, menimbulkan reaksi luar biasa dari sebagian umat Islam di Indonesia dengan melakukan beberapa kali aksi demontrasi besar-besaran menuntut Ahok untuk dipenjarakan karena telah menistakan ayat Al-Qur’an dan Menghina ulama. Majelis Ulama Indonesia sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam menentukan fatwa atau pendapat yang diajukan oleh orang Islam mengeluarkan fatwa bahwa Ahok telah menistakan agama Islam dan harus diproses secara hukum. Ketika perintah larangan memilih pemimpin non muslim sebagai pemimpin muslim dalam surat Al-Maidah ayat 51, bisa dikatakan bahwa terdapat “ketidak adilan” Allah dalam menentukan boleh tidaknya muslim dipimpin oleh non muslim. Jika hal ini diterapkan di negara yang konstitusi utamanya merujuk pada Al-Qur’an dan Hadits, maka hal ini tidak menjadi persoalan. Dalam konteks Indonesia, pluraitas agama tidak bisa dipungkiri, semua agama bisa hidup berdampingan di bawah pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari penjelasan nahi, ‘aam, khas dan musytarak yang terdapat pada surat Al-Maidah ayat 51 lebih menunjukkan pelarangan kepada orang-orang mukmin untuk tidak menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia atau membuat persekutuan dengan mereka. Karena ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika para orang Yahudi membangkang kepadanya. Ketika Nabi mengajak mereka yang membangkang untuk bertaubat dan memeluk Islam, justru mereka menantang untuk berperang. Maka penjelasan tentang surat Al-Maidah ayat 51 yang selama ini dipahami oleh sebagian umat Islam tentang larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kurang tepat. Pada dasarnya ayat ini sebagai himbauan untuk tidak menjadikan Yahudi dan Nasrani yang mengolok-olok agama Islam dijadikan sebagai sekutu. Kata Kunci: Metode Bayani, Penafsiran, Kemimpinan
Co-Authors Alia Fitriana Asdin, Apriana Azis Azis Baharudin Baharudin Basriadi Basriadi, Basriadi Darmawan Trisno Elpipit Elpipit Elpipit, Elpipit Fadli, Muh Fathony Karuniawan Halisaswita, Dian Siswadi Hamroni, Hamroni Hardiyatullah, Hardiyatullah hartawan, hartawan Hendriyadi, Rato Eko Irhamdi, Irhamdi M.Chalid, M.Chalid Muh. Rizal Hamdi Muliadi Munjahid Muzawir Muzawir Muzawir, Muzawir Nurfitriani, Eva Nuriskandar, Lalu Hendri Qohar, Abd. Sahadasih Sahadasih Saimi, Saimi Satria, Ahmad Sepyah, Sepyah Suarajana, Suarjana Sugitanata, Arif Suherman, Suherman Suryapati, Suryapati Syarifuddin Syarifuddin Ulfa, Rahmatun Zulharman Zulharman Zulkarnain Zulkarnain