Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

5.96

P-Index

This Author published in this journals

All Journal AJIS : Academic Journal of Islamic Studies BILANCIA FiTUA : Jurnal Studi Islam SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab JLAS: Journal of Law and Administrative Science Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Al-Muqaronah:Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Idul Adnan

STIS Darussalam Bermi Lombok Barat, Indonesia

Author-ID : 6760361

Religion Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Influensi Serumah Antara Menantu Dengan Mertua Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Praya Barat Daya Adnan, Idul
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 6 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v6i2.908

Penelitian ini berupaya mendeskripsikan faktor faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan kemudian antara menantu dengan mertua hidup serumah dan dampaknya terhadap keharmonisan di dalam rumahtangga. Penelitian dilakukan secara deskriptif analitik melalui pendekatan normatif sosilogis pendekatan ini ialah suatu pendekatan yang melihat norma-norma yang ada pada ajaran agama kemudian dibandingkan dengan praktik kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan normatif sosiologis, maka peneliti dapat mengetahui norma-norma dan permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat Lombok umumnya dan masyarakat kecamatan Praya Barat Daya khususnya yang berkaitan dengan pengaruh hidup serumah menantu dengan mertua terhadap keharmonisan keluarga. Di samping itu, peneliti dapat mengetahui lebih jelas tentang faktor yang melatarbelakangi hidup serumah antara menantu dengan mertua.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN LOVE SCAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA Adnan, Idul
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 5 No. 1 (2025): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v5i1.246

Love scam merupakan bentuk kejahatan siber yang berkembang pesat seiring kemajuan teknologi informasi. Kejahatan ini dilakukan dengan cara membangun relasi asmara palsu secara daring untuk memperoleh keuntungan finansial dari korban. Tulisan ini mengkaji karakteristik love scam sebagai tindak pidana siber, perlindungan hukum terhadap korban, serta ketentuan pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku berdasarkan KUHP lama, KUHP baru, dan UU ITE. Hasil kajian menunjukkan bahwa love scam memenuhi unsur tindak pidana penipuan konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP lama dan Pasal 517 KUHP baru. Sementara itu, jika dilakukan melalui media elektronik, pelaku dapat dijerat melalui Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun dan/atau denda Rp1 miliar. Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap korban masih menghadapi tantangan struktural dan kultural, seperti minimnya pelaporan, stigma sosial, serta keterbatasan dalam mekanisme pemulihan kerugian. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan hukum yang holistik dan integratif guna menanggulangi kejahatan ini secara efektif.

AKAD SALAM DALAM JUAL BELI ONLINE (STUDI KASUS E-COMMERCE TOKOPEDIA) Halisaswita, Dian Siswadi; Adnan, Idul
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v4i1.250

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad salam dalam praktik jual beli online pada platform e-commerce Tokopedia, khususnya dalam sistem pre-order. Akad salam merupakan salah satu bentuk akad dalam fiqh muamalah yang memperbolehkan pembayaran dilakukan di awal sementara barang diserahkan kemudian pada waktu yang disepakati. Dalam praktik e-commerce, model transaksi ini memiliki kemiripan dengan sistem pre-order, namun penerapannya dalam konteks digital menimbulkan tantangan hukum tersendiri, seperti kejelasan spesifikasi barang, kepastian waktu pengiriman, dan perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi terhadap sistem Tokopedia, serta wawancara dengan penjual dan pembeli yang terlibat dalam transaksi pre-order. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem pre-order Tokopedia secara umum menyerupai akad salam, masih terdapat kekurangan dalam hal pemenuhan rukun dan syarat akad salam secara sempurna, seperti kepastian waktu penyerahan dan spesifikasi barang yang belum sepenuhnya jelas. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad salam dalam jual beli online dapat diterima secara syariah selama memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan. Tokopedia sebagai penyedia layanan e-commerce perlu meningkatkan transparansi dan kepastian hukum dalam sistem pre-order agar selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP FENOMENA PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA Adnan, Idul
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v4i1.291

Penelitian ini membahas persoalan pernikahan beda agama di Indonesia dengan meninjau dari dua perspektif utama, yaitu hukum Islam dan hak asasi manusia (HAM). Fenomena pernikahan beda agama menjadi isu kompleks karena melibatkan pertemuan antara norma keagamaan, hukum positif, dan hak individu. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan beda agama pada dasarnya tidak dibenarkan, terutama bagi perempuan muslim yang menikah dengan laki-laki non-Muslim, karena dianggap bertentangan dengan prinsip akidah dan syariat Islam. Sementara itu, dari perspektif HAM, setiap individu memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya tanpa diskriminasi, termasuk berdasarkan agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis deskriptif kualitatif melalui telaah terhadap sumber hukum Islam (Al-Qur’an, hadis, dan pendapat ulama), serta instrumen hukum nasional dan internasional terkait HAM, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketegangan antara prinsip kebebasan individu yang dijamin oleh HAM dan ketentuan hukum agama yang bersifat normatif. Negara Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, menegaskan bahwa pernikahan harus dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama, sehingga secara hukum positif pernikahan beda agama tidak dapat disahkan di Indonesia. Namun, dari sudut pandang HAM, pelarangan tersebut sering dipandang sebagai bentuk pembatasan hak sipil yang perlu dikaji ulang dalam konteks pluralisme dan kebebasan beragama. Kesimpulannya, pernikahan beda agama di Indonesia merupakan persoalan yang menuntut keseimbangan antara penghormatan terhadap hukum agama dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Diperlukan dialog lintas disiplin hukum dan agama untuk menemukan solusi yang adil, proporsional, dan tetap menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat majemuk

REFORMULASI PASAL 284 TENTANG ZINA (OVERSPEL) KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA Adnan, Idul
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Tuhan , dan dikelaim sebagai negara yang religious. Oleh karena itu, tidak boleh ada aturan ketentuan pidana bertentangan dengan nilai-nilai agama dan hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Penelitian ini membahas ketentuan pidana dalam delik kesusilaan (overspel) yang tercantum dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan analisa kualitatif,. Hasil penelitian bahwa ketentuan pidana dalam delik kesusilaan yang berlaku saat ini belum berlandaskan nilai keadilan religius. Kebijakan formulasi ketentuan pidana yang berkeadilan religius dalam delik perzinahan dilakukan dengan mempeluas makna zina yang ada dalam ketentuan pidana dengan merujuk pada kitab suci (Al-Quran).

KEBIJAKAN YANG BISA DITERAPKAN DALAM MEMINIMALISASI KEJAHATAN BEGAL MELALUI KRIMNOLOGI TERAPAN DI LOMBOK TENGAH NTB Adnan, Idul; Basriadi, Basriadi
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaturan hukum tentang begal (2) proses penanganan kasus begal di lombok (3) faktor yang berpengaruh dalam penanganan kasus begal di Lombok. Hasil penelittian ini menunjukkan bahwa : (1) pengaturan hukum tentang begal dapat diketahui bila sesorang secara melawan hak yang diikuti atau disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud mempersiapkan dan mempermudah pencuriannya. KUHP mengatur ini sebagai tindakan yang termasuk sebagai tindak pidana pencurian dan diatur dalam Pasal 362, 363, dan 365 Bab XXII KUHP. Pasal 362 KUHP. (2) Proses penanganan kasus begal di lombok, Bentuk penanganan terhadap pelaku kejahatan khususnya kasus begal sangat banyak pada umumnya. Sama-sama menekankan pada pembinaan kerohanian kepada setiap narapidana yang diharapkan agar kedepannya memiliki kesadaran untuk berubag agar kita bebas dari hukuman dan bisa kembali diterima dalam masyarakat. (3) faktor yang berpengaruh dalam penanganan kasus begal ialah faktor ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan, kenakalan remaja, lingkungan dan keluarga.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENJUALAN DAN PENGGUNAAN HAK CIPTA TANPA IZIN LISENSI DALAM BENTUK VCD DAN DVD Adnan, Idul
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Hak Cipta adalah istilah hukum yang digunakan untuk menggambarkan hak yang dimiliki pencipta atas karya sastra dan seni. Hak Cipta adalah bagian dari kekayaan intelektual yang mengandung moral hak dan hak ekonomi. Seorang penulis memiliki hak moral dan hak ekonomi untuk diakui sebagai pencipta dan melakukan beberapa kegiatan ekonomi untuk mendapatkan keuntungan komersial atas karya yang diciptakannya. Saat ini, hak cipta tidak lagi dijamin karena beberapa orang melakukan pembajakan dan juga menjualnya di pusat perdagangan. Untuk mencari solusi dari masalah itu, ini esai yang dibuat berjudul Tanggung Jawab Manajemen Trade Center pada Penjualan Harga Hak Cipta. Berdasarkan peraturan Pemerintah yang melarang penjualan bajakan di pusat perdagangan, maka esai ini dibuat. Untuk pengetahuan lebih lanjut, penelitian dilakukan untuk menemukan penerapan aturan pada pusat perdagangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris di beberapa pusat perdagangan di Yogyakarta. Dari Dari penelitian, kami menemukan bahwa tidak semua pusat perdagangan menerapkan aturan kepada penyewa. Jadi, kami dapat menemukan kesimpulan dari masalah bahwa untuk membantu manajemen untuk mencegah hukuman yang disebabkan buruk penyewa, mereka dapat membuat kesepakatan di antara mereka yang menyatakan penyewa tidak diizinkan untuk menjual apa pun semacam pembajakan hak cipta

STUDI ANALISIS PEMBERONTAKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Saimi, Saimi; Irhamdi, Irhamdi; Adnan, Idul
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Tindak pidana yang diatur dalam hukum Positif yang sudah dihimpun disebutkan hukum pidana yang sudah dimodifikasi misalnya KUHP. salah satu tindak pidana yang sudah diatur di dalam KUHP adalah tindak pidana pemberontakan, penelitian ini penulis menjelaskan secara komprhensip tentang tindak pidana pemberontakan dengan menganalisa beberapa dokumen dasar pijakan hukum dari hukum positif serta hukum Islam terhadap tindak pidana pemberontakan. Kajian ini membahas Pemberontak serta solusi penyelesaian pemberontakan dengan menganalisa dari hukum positif dan hukum Islam. Dan akhirnya dapat penulis simpulkan bahwa klasifikasi pemberontakan dapat dikategorikan ada 4 dilihat dari sudut pandang maksud dan tujuan pemebrontakan itu sendiri, selanjutnya hukum positif dan hukum Islam memandang bahwa pemberontakan terhadap pemerintah yang sah adalah sebagai suatu tindak kriminal dan juga memberikan solusi dalam penyelesaian pemberontakan.

PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM DETEKSI DAN PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG: PELUANG DAN TANTANGAN Adnan, Idul; Hamdi, Muh. Rizal; Nuriskandar, Lalu Hendri
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v4i1.151

Human trafficking remains a grave violation of human rights, and its complex nature necessitates innovative approaches for effective detection and prevention. This study explores the role of technology in combating human trafficking, highlighting both the opportunities and challenges associated with its implementation. Advanced technologies such as machine learning algorithms, big data analytics, and blockchain are utilized to monitor suspicious activities, identify trafficking patterns, and ensure transparency in supply chains. Moreover, digital platforms and mobile applications provide crucial support for victims by enabling anonymous reporting and access to emergency assistance. Despite these advancements, significant challenges persist, including data privacy and security concerns. This research emphasizes the need for robust policies and collaborative efforts between public and private sectors to develop secure and effective technological solutions in the fight against human trafficking.

IMPLIKASI PENGHAPUSAN PARLIAMENTARY THRESHOLD PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2029 Hamdi, Muh. Rizal; Adnan, Idul; Nuriskandar, Lalu Hendri
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v4i2.193

This research aims to examine the implications of the Constitutional Court decision Number 116/PUU-XXI/2023, one of which contains the elimination of the 4% parliamentary threshold regulated in Law Number 7 of 2017 concerning Elections as one of the legal bases for implementation. election in 2029. The Constitutional Court (MK) considers that the parliamentary threshold provisions are not in line with the principles of popular sovereignty, electoral fairness, and violate the legal certainty guaranteed by the constitution. This research is library research which examines the Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XXI/2023. This research is descriptive analytical in nature, namely by describing the description of the object under study based on facts that appear as they are and then analyzing them to reveal the meanings behind these facts. The approach used in this research is a normative approach. In this research, it is explained that the existence of the Parliamentary Threshold is not effective enough as a mechanism to simplify the existence of political parties in the electoral system in Indonesia. It even tends to harm the constitutional rights of citizens who represent their constituents. The existence of the Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XXI/2023 provides a breath of fresh air to create justice in the implementation of the 2029 elections in Indonesia

Co-Authors Abd. Qohar Alia Fitriana Asdin, Apriana Azis Azis Baharudin Baharudin Basriadi Basriadi, Basriadi Darmawan Trisno Elpipit Elpipit Elpipit Elpipit Fadli, Muh Fathony Karuniawan Halisaswita, Dian Siswadi Hamroni, Hamroni Hardiyatullah, Hardiyatullah hartawan, hartawan Hendriyadi, Rato Eko Irhamdi, Irhamdi M.Chalid, M.Chalid Muh. Rizal Hamdi Muh. Rizal Hamdi Muliadi Munjahid Muzawir Muzawir Muzawir, Muzawir Nurfitriani, Eva Nuriskandar, Lalu Hendri Qohar, Abd. Sahadasih Sahadasih Saimi, Saimi Satria, Ahmad Sepyah, Sepyah Suarajana, Suarjana Sugitanata, Arif Suherman, Suherman Suryapati, Suryapati Syarifuddin Syarifuddin Ulfa, Rahmatun Zulharman Zulharman Zulkarnain Zulkarnain

Title

Found 45 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 45 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 45 Documents
Search