Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.96
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AJIS : Academic Journal of Islamic Studies BILANCIA FiTUA : Jurnal Studi Islam SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab JLAS: Journal of Law and Administrative Science Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Al-Muqaronah:Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Idul Adnan
STIS Darussalam Bermi Lombok Barat, Indonesia
Religion Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
EXAMINING THE PRINCIPLE OF PERMANENT INALIENABILITY: A COMPARATIVE STUDY Zulharman, Zulharman; ADNAN, IDUL
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v4i2.194

Abstract

The evolution of international human rights instruments and national legislation has strengthened the recognition of indigenous communal ownership institutions, including the Permanent Inalienability Principle. Countries like Australia (Native Title) and Canada (Aboriginal Title) have demonstrated robust commitments to upholding communal property regimes. This comparative analysis employs a normative research approach to examine the parameters of existence and relevance of regulations in maintaining the Permanent Inalienability Principle in Indonesia. The findings indicate a strong legal commitment in select countries to safeguard indigenous ownership rights through accommodation, formulation, and enforcement of regulations.
REVITALISASI LITERASI HUKUM WARGA MELALUI FORUM DISKUSI PARTISIPATIF DI DUSUN DUSUN KEREAK, DESA PANDAN INDAH Idul Adnan
JURDAR : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 3 No. 1 (2023): JURDAR:Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : SEKOLAH TINGGI ILM USYARI'AH DARUSSALAM BERMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jpm.v5i1.244

Abstract

Rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi salah satu penyebab utama terjadinya berbagai permasalahan hukum di tingkat desa, termasuk pelanggaran administrasi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga penyalahgunaan wewenang. Kegiatan ini bertujuan untuk merevitalisasi pemahaman hukum warga melalui pendekatan forum diskusi partisipatif yang memungkinkan masyarakat untuk aktif berdialog, bertanya, dan berbagi pengalaman hukum secara terbuka. Metode yang digunakan adalah edukasi hukum berbasis partisipatif dengan teknik diskusi kelompok dan studi kasus lokal. Hasil pelaksanaan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dasar hukum warga, terutama terkait hukum keluarga, hukum pertanahan, dan hak-hak sipil. Program ini juga mendorong terbentuknya kelompok sadar hukum yang diharapkan mampu menjadi penggerak keberlanjutan literasi hukum di lingkungan dusun.
EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN HUKUM DALAM MENCEGAH KORUPSI DI PEMERINTAH DESA BAJUR, KECAMATAN LABUAPI, KABUPATEN LOMBOK BARAT Abd. Qohar; Idul Adnan; Muh. Rizal Hamdi
JURDAR : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 1 No. 2 (2021): JURDAR:Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : SEKOLAH TINGGI ILM USYARI'AH DARUSSALAM BERMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jpm.v1i2.301

Abstract

Korupsi di tingkat desa merupakan tantangan serius yang dapat menghambat pembangunan dan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pendampingan hukum dalam mencegah tindak pidana korupsi di Pemerintah Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan hukum memiliki peran signifikan dalam meningkatkan pemahaman hukum aparat desa, memperkuat sistem pengawasan, serta mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan aparat desa. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dalam pelaksanaan pendampingan hukum agar dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN HUKUM DALAM MENCEGAH KORUPSI DI PEMERINTAH DESA BAJUR, KECAMATAN LABUAPI, KABUPATEN LOMBOK BARAT Idul Adnan; Muh. Rizal Hamdi; Elpipit Elpipit
JURDAR : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 4 No. 2 (2024): JURDAR:Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : SEKOLAH TINGGI ILM USYARI'AH DARUSSALAM BERMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jpm.v4i2.305

Abstract

Korupsi di tingkat desa merupakan tantangan serius yang dapat menghambat pembangunan dan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pendampingan hukum dalam mencegah tindak pidana korupsi di Pemerintah Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan hukum memiliki peran signifikan dalam meningkatkan pemahaman hukum aparat desa, memperkuat sistem pengawasan, serta mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan aparat desa. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dalam pelaksanaan pendampingan hukum agar dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
KEBIJAKAN PREVENTIF MUDIRUL AMM’ TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN LOMBOK BARAT Adnan, Idul
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 5 No. 2 (2025): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v5i2.214

Abstract

This study aims to analyze the factors influencing the occurrence of sexual harassment in Islamic boarding school environments and to examine the preventive policies implemented by the Mudirul ‘Amm in preventing sexual violence. The theoretical framework of this study is grounded in the Theory of Legal Protection, which emphasizes the obligations of the state and educational institutions to safeguard the rights and safety of students, as well as the Theory of Responsibility of Educational Institution Leaders, which positions pesantren leaders as key actors in policy formulation, supervision, and enforcement of internal regulations. This research employs a combination of empirical and normative legal research using a qualitative approach. The normative approach is applied to analyze statutory regulations, institutional policies, and principles of Islamic law related to the protection of students. Meanwhile, the empirical approach is used to examine the implementation of preventive policies in Islamic boarding schools in West Lombok through observation and field data collection. The findings indicate that sexual harassment in pesantren environments is influenced by various interrelated factors, including limited understanding of sexual harassment, inadequate environmental supervision, psychosocial factors and adolescent development, the absence of clear Standard Operating Procedures (SOPs) and reporting mechanisms, internal factors of perpetrators, and insufficient parental support in reporting cases. In response to these conditions, the Mudirul ‘Amm has implemented several preventive policies, including the formulation of anti-harassment regulations and SOPs, strengthening supervisory systems, providing education and guidance for students, enhancing the capacity of teachers and caregivers, and establishing reporting and complaint mechanisms.
Co-Authors Abd. Qohar Alia Fitriana Asdin, Apriana Azis Azis Baharudin Baharudin Basriadi Basriadi, Basriadi Darmawan Trisno Elpipit Elpipit Elpipit Elpipit Fadli, Muh Fathony Karuniawan Halisaswita, Dian Siswadi Hamroni, Hamroni Hardiyatullah, Hardiyatullah hartawan, hartawan Hendriyadi, Rato Eko Irhamdi, Irhamdi M.Chalid, M.Chalid Muh. Rizal Hamdi Muh. Rizal Hamdi Muliadi Munjahid Muzawir Muzawir Muzawir, Muzawir Nurfitriani, Eva Nuriskandar, Lalu Hendri Qohar, Abd. Sahadasih Sahadasih Saimi, Saimi Satria, Ahmad Sepyah, Sepyah Suarajana, Suarjana Sugitanata, Arif Suherman, Suherman Suryapati, Suryapati Syarifuddin Syarifuddin Ulfa, Rahmatun Zulharman Zulharman Zulkarnain Zulkarnain