Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.381
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Jurnal Hukum Magnum Opus JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JIKE : Jurnal Ilmu Komunikasi Efek Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Gorontalo Law Review University Of Bengkulu Law Journal LEGAL BRIEF NUCLEUS: Jurnal Sains dan Teknologi Jurnal Idea Hukum Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jurnal Hukum Malahayati IBLAM Law Review Jurnal Hukum Legalita Journal Evidence Of Law JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum J-CEKI PESHUM
Ibrahim Fikma Edrisy
Unknown Affiliation
Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Physics Public Health Social Sciences

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : PESHUM

 1 
Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Adat atas Hak Tanah dalam Perspektif Hukum Nasional Monasari, Septiani; Edrisy, Ibrahim Fikma
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.8252

Abstract

Land rights for indigenous communities are an integral part of human rights guaranteed by national law. However, in practice, the recognition and legal protection of indigenous land rights still face various challenges, including agrarian conflicts, inconsistencies between customary and national laws, and weak policy implementation. This study aims to analyze the legal protection of indigenous land rights within the national legal framework, identify obstacles to its implementation, and propose solutions to strengthen such protection. This research employs a normative-juridical method with a statutory and case study approach. The findings indicate that although various regulations, such as Article 18B(2) of the 1945 Constitution, the Basic Agrarian Law, and Constitutional Court decisions, provide a legal foundation for recognizing indigenous land rights, their implementation remains weak. The main challenges include the dualism of customary and national legal systems, overlapping land concessions, and limited access to justice for indigenous communities. To enhance legal protection for indigenous land rights, agrarian policy reforms that favor indigenous communities, increased participation in land management, and stronger collaboration between the government, civil society, and legal institutions are necessary. With these concrete measures, the legal protection of indigenous land rights can be more effectively upheld within the national legal system.
Strategi Pencegahan Kejahatan Siber di Indonesia: Sinergi antara UU ITE dan Kebijakan Keamanan Digital Muhammad Aabid Tyas Dzaky; Ibrahim Fikma Edrisy
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.8311

Abstract

Kejahatan siber di Indonesia mengalami peningkatan signifikan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi instrumen utama dalam menanggulangi berbagai bentuk kejahatan siber, seperti peretasan, penyebaran hoaks, pencurian data pribadi, dan fraud digital. Namun, implementasi UU ITE masih menghadapi berbagai kendala, termasuk ambiguitas norma hukum, keterbatasan kapasitas penegak hukum, serta lemahnya sistem keamanan digital nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara UU ITE dengan kebijakan keamanan digital guna menciptakan strategi pencegahan kejahatan siber yang lebih efektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan terhadap regulasi terkait, termasuk UU ITE, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta kebijakan keamanan siber yang diterapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE telah memberikan dasar hukum bagi penegakan kejahatan siber, kebijakan keamanan digital yang bersifat preventif belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem perlindungan hukum nasional. Studi kasus kebocoran data serta tindak pidana siber yang terjadi di Indonesia juga mengindikasikan adanya celah dalam koordinasi antarinstansi terkait. Sebagai upaya strategis, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah, antara lain revisi terhadap UU ITE untuk mengakomodasi perkembangan teknologi digital, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber, serta penguatan sistem keamanan digital berbasis artificial intelligence (AI) dan big data analytics. Selain itu, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi aspek krusial dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan berkelanjutan. Dengan adanya regulasi yang lebih adaptif dan kebijakan keamanan digital yang kuat, diharapkan upaya pencegahan kejahatan siber di Indonesia dapat lebih optimal.
Co-Authors Ardi Wijaya Pratama Ayu Anggraini, Serli Baehaqi Cristiana, Edelweisia Depisa, Joni Dewi, Ni Putu Paramita Dinata, Muhammad Ruhly Kesuma Fahrul Rozi Habim, Nurdin Hanifah, Isnaini Ummul Irham, Irhammudin Irhammudin Irhammudin Irhammudin, Irhammudin Jefry Ekasman Nunyai Kamilatun Kandi, Sri Milda, Osa Monasari, Septiani Mubarak, Muhammad Rafi Muhammad Aabid Tyas Dzaky Muhammad Ruhly Kesuma Dinata Pebri Purnama Putri, Angelina Rafi, Muhammad Rafi Mubarak Reigiana, Vinka Rosy Febriani Daud Salis M Abduh Sidiq, Purnomo Sigit Saputra Sugiyatno Sugiyatno Sumartini, Ni Wayan Eka Venerdi, Ahmad Jundy