Claim Missing Document
Check
Articles

LIVING TOGETHER WITH LGBT PEOPLE IN INDONESIA Umar, Subehan Khalik
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 8 No 2 (2019): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v8i2.11218

Abstract

Indonesia as the country with the most Muslim population in the world faced the challenge of placing LGBT actors in the state-citizen structure. The teachings of Islam expressly reject the LGBT Act, while the State is obliged to present in advocating the rights of LGBT actors for the reasons for enforcing human rights. In the meantime, LGBT actors still have no proper treatment and are vulnerable to discrimination, so the LGBT community seems to have no right to return to repentance. Islam as a religion that has the value of humanity, on the one hand, opened a wide path for the perpetrator to return to the way of God and the other side affirmed that LGBT behavior is the thing forbidden. This research is a juridical-normative study with a theological-normative approach (Syar'i), consisting of research on principles, systematics, and the synchronization of laws using Islamic law to approach objects. The research aims to formulate a new approach to LGBT actors to avoid discrimination and rediscover the path of repentance. The study found that structured efforts to approach LGBT actors will open up opportunities for them to repent and to those who wish to remain standing on their status, can be protected by regulatory Indonesian law has ratified UDHR and partial UDHR (Cairo Declaration)..
Hak Konstitusional Fakir Miskin terhadap Pemerintah di Kota Makassar Fatimah, Fatimah; Khalik, Subehan
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banyaknya anak-anak yang masih berusia produktif yang harusnya berada di bangku sekolahan, justru hidup di jalanan untuk mencari makan, mengamen, mengemis, bahkan mencopet. Untuk itu, penulis tertarik menganalisa tentang hak konstitusional fakir miskin terhadap pemerintah di kota Makassar. Bagaimana bentuk hak konstitutional fakir miskin dan anak terlantar, bagaimana keterlibatan pemerintah Kota Makassar di kalangan fakir miskin, dan bagaimana konsep ketatanegaraan Islam terhadap penanganan fakir miskin dan anak terlantar. Jenis penelitian ini merupakan penelitian field research yang menggabungkan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian ini menunjukkan terdapat bentuk-bentuk hak konstitutional terhadap fakir miskin dan anak terlantar. Keterlibatan pemerintah berupa: menyiapkan tempat tinggal yang layak, pembagian beras sejahtera, pelayanan kesehatan, penyediaan beasiswa dan pembinaan sesuai dengan minat dan bakat. Dalam konsep ketatanegaraan islam, penanganan fakir miskin dan anak terlantar melalui pembagian harta baitul mal. Oleh karena itu, pembinaan yang dilakukan kepada fakir miskin dapat mewujudkan kesejahteraan sosial. Keterlibatan pemerintah dalam membantu dan mengurangi fakir miskin diharapkan pemerintah harus lebih rutin melakukan pendataan tentang fakir miskin agar bantuan yang dilakukan pemerintah tetap sasaran.
STUDI KRITIS PERDA RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH (TELAAH SIYASAH SYAR’IAH) Ahmadi, Muh; Umar, Subehan Khalik
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

            This thesis discusses a critical study of Regional Regulation on Regional Spatial Planning related to the arrangement of estate control in the Mamuju Regency amid the study of Siyasah Syar'iyyah, namely: 1. What is the concept of regional regulation on Regional Spatial Planning in Central Mamuju Regency? 2. How is the implementation of the Regional Regulation on Regional Spatial Planning Regarding Plantation Area Arrangement? 3. What about Siyasah Shar'iyyah Logging on Regional Spatial Planning Regulations in Central Mamuju Regency? This type of research is classified as qualitative. There are two research data sources, primary data and secondary data. which consists of local government related to the plantation area. Furthermore, the data collection methods used are documentation, observation, and interviews, then the techniques in processing data, have several stages, namely: Clarification of data (picking data), data reduction (reducing data), editing (editing data that is wrong). Based on the research results of the Regional Regulation on Regional Spatial Layout Plan in Central Mamuju Regency on Plantation Spatial Planning, it cannot be implemented rigidly. This is possible a). A very rapid population increase that affects the supply of various needs. b). Progress and growth of the national economy and global economy which caused a lot of foreign direct investment to enter various regions of Indonesia, c). The need for physical facilities and infrastructure, both those needed by the government and the private sector, as well as the community members themselves, is something that must be understood carefully, proportionally, and in harmony with spatial planning.
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DALAM MENANGANI SENGKETA PEMBEBASAN LAHAN REL KERETA API Asdar, Asdar; Khalik, Subehan
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran pemerintah Kabupten Pangkajene dan Kepulauan dalam menangani sengketa pembebasan lahan rel Kerata Api Trans Sulawesi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (feed kualitatif reserch), dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui pustaka, observasi, dan wawancara dengan narasumber yang terkait, untuk selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: peran Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, baik sebagai tim bentukan gubernur maupun dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, wajib mengupayakan penyelesaian sengketa pembebasan lahan rel Ketera Api Trans Sulawesi tanpa merugikan masyarakat pemilik lahan. Penggunaan beberapa metode penyelesaian permasalahan seperti konsiliasi, musyawarah, mediasi, dan konsinyasi harus diefektifkan, sehingga penyelasaian pembebasan lahan tidak berlarut-larut dan pontensi konflik ditengah-tengah masyarakat dapat diminimalisir.Kata Kunci: Lahan: Rel Kerera Api; Sengketa
PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA BONTOALA KABUPATEN GOWA Harun, Hayono; Khalik, Subehan
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah pesta demokrasi yang diselenggarakan untuk memilih pemimpin dilevel pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran tokoh masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupten Gowa. Metode penelitian digunakan adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan sosiologi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan tokoh masyarakat dalam kontekstasi pemilihan Kepala Desa Bontoala adalah berperan sebagai panitia. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melibatkan para tokoh masyarakat sebagai panitia karena keberadaannya yang dianggap memiliki pengaruh ditengah-tengah masyarakat, sehingga kesuksesan pemilihan kepala desa juga sangat ditentukan sejauh mana keterlibatan para tokoh masyarakat. Selain itu, terdapat juga tokoh masyarakat yang memilih menjadi tim sukses calon kepala desa. Pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak bertentangan dengan syariat, dan secara substansi telah sejalan dengan konsep asy-syura, meskipun pelaksanaannya menggunakan sistem pemilihan langsung, karena sesungguhnya mekanisme tersebut hanyalah pilihan metode dalam memilih pemimpin.Kata Kunci: Pilkades; Keterlibatan; Siyasah Syar’iyyah; Tokoh Masyarakat
PROSES PENYUSUNAN DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA TELLULIMPOE KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI Kasrum, Kasrum; Khalik, Subehan
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the role of the village government in the preparation and realization of the use of the Village Revenue and Expenditure Budget in Tellulimpoe Village, Tellulimpoe District, Sinjai Regency. This research is a qualitative field research. The preparation of the Village Revenue and Expenditure Budget is carried out through juridical instruments in the form of village regulations, so that the mechanism and flow of its preparation have been clearly regulated through permendagri Number 20 of 2018. However, in substance, the preparation of the Village Revenue and Expenditure Budget in Tellulimpoe Village, Sinjai Regency has not fully implemented several basic principles, including the principles of need, transparency and participation. This problem also occurred at the realization stage, some programs with large enough budgets were delayed, making it quite detrimental because they could not be utilized optimally by the villagers.
SISTEM KEKUASAAN KOMUNITAS TO LOTANG PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH (Studi Desa Otting Kabupaten Sidenreng Rappang) Novraini, Andi Ghea; Khalik, Subehan
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komunitas To Lotang sangat erat dengan kepercayaan animisme yang masih dianut, dilestarikan dan mengikat kepada pengikutnya. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem kekuasaan yang mengatur Komunitas To Lotang dan bagaimana sistem kekuasaan tersebut dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif dan syar’i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas To Lotang di Desa Otting masih sangat menutup diri dan memiliki sistem kekuasaan sendiri yang dipimpin oleh Uwa’ sebagai pemimpin yang memiliki tendrenya masing-masing. Tendre sendiri merupakan pemimpin yang memiliki pengikut atau sesuai alirannya sendiri. Sebagai contoh, dalam satu desa, bisa memiliki 6 tendre yang berbeda-beda sesuai dengan Uwa’ yang mereka ikuti alirannya. Sitem kekuasaan Uwa’ dalam komunitas Tolotang bersifat dinasti melalui garis keturunan yang dipersiapkan sebelum seorang Uwa’ meninggal dunia. Jika dibandingkan dengan sistem kekuasaan dalam Islam, khususnya pada masa Rasulullah saw dan khulafaur rasidin di mana mekanisme pemilihan pemimpin tidak didasarkan pada garis keturunan, tetapi dipilih secara demokratis.Kata Kunci: Komunitas To Lotang; Sistem Kekuasaan; Siyasah Syar’iyyah; Uwa’
TANGGUNGJAWAB KPU TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH PADA PILKADA KABUPATEN BONE TAHUN 2018 DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA Muchtar, Alda; Khalik, Subehan
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan mekanisme pergantian kepemimpinan di daerah yang dilakukan secara demokratis, yang penyelenggaraannya dilakukan secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Bone, dengan pokok permasalahan yaitu bagaimana tanggungjawab KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih serta faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (field research), dengan pendekatan yuridis normatif dan teologi syar’i. Berdasarkan hasil penelitian  diperoleh kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Bone termasuk salah satu KPU di Sulawesi Selatan yang berhasil mendorong partisipasi pemilih pada Pilkada serentak tahun 2018, di mana tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Bone mencapi 78.22 persen. Angka tersebut terbilang cukup tinggi, sebab Pilkada Kabupaten Bone hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Bahkan KPU Kabupaten Bone menjadi salah satu kabupaten dengan tingkat partisipasi tertinggi untuk tingkat desa pada ajang penganugrahan Pilkada Awards Sulawesi Selatan Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara faktor yang mendukung penyelenggaraan Pilkada Tahun 2018, termasuk peningkatan partipasi pemilih diantaranya, pola komunikasi, ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia.Kata Kunci: KPU; Partisipasi Pemilih; Pilkada 2018
KAMPANYE KHILAFATUL MUSLIMIN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Arafah, Reza Kurniawan; Khalik, Subhan
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 5 No 3 (2024): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/siyasatuna.v5i3.43288

Abstract

The aim of this research is to analyze the Khilafatul Muslimin campaign from the perspective of Siyasah Dusturiyah. The problem is the emergence of the Khilafatul Muslimin organization's campaign which is contrary to the Pancasila ideology. This type of research is Library Research using a normative juridical approach. The data sources used in this research are secondary data sources, namely data such as books related to the research subject, research reports, papers, dissertations, and statutory regulations. Data processing and analysis techniques are: data display, editing, finding, data analysis and conclusion. Data analysis is by carrying out analysis both in terms of content, legality, whether carried out textually or conceptually based on literature studies and the study of statutory regulations by studying every norm that exists in the view of Islamic Constitutional Law (Siyasah Syar'iyyah) . The results of this research show: The campaign carried out by Khilafatul Muslimin is a form of movement in declaring an Islamic state so that Khilafatul Muslimin is subject to sanctions for disbanding mass organizations. The pattern of spreading the ideology of the caliphate carried out by the Khilafatul Muslimin was spread in various ways, including da'wah. The spread of ideologies that are at odds with Pancasila is also carried out through open campaigns, such as convoys, monthly recitations and the Internet.
Rijal al-Hadis dan al-Jarh wa al-Ta’dil: Kajian Metodologi Penilaian Kualitas Perawi Hadis Indra Yuliasti; Indra Yuliasti, Indra Yuliasti; Muhammad Saleh; Subehan Halik; Muhammad Yahya
Lentera Jurnal Vol 1 No 2 (2025): Studi Islam Kontemporer: Pendekatan Interdisipliner terhadap Penelitian Teks, Huk
Publisher : Danudirja Setyabudi Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64271/5zvhgs58

Abstract

This article aims to understand the science of Rijal al-Hadith and al-Jarh wa al-Ta'dil in an easy-to-understand way, as well as serve as a crucial test tool to assess the quality of the narrator of the hadith in terms of weaknesses (jarh) and excellence (ta'dil). The approach used in this study is a literature study, which involves an in-depth search and analysis of various related literature. The studies found in an effort to understand Rijal al-Hadith and al-Jarh wa al-Ta'dil include several important points that are systematic. First, the discussion begins with the basics of the science of Jarh wa Ta'dil, which includes its terminological and etymological definition, its strong theological-rational foundation in maintaining the authenticity of Islamic teachings, and the history of its development from the early days of Islam to become an established discipline. Furthermore, this article also outlines the levels of Jarh wa Ta'dil itself, which are vital in determining the degree of credibility of a hadith narrator. By comprehensively understanding these fundamental aspects, it is hoped that readers will not only gain theoretical knowledge, but also be able to better appreciate the importance of the role of Rijal al-Hadith and al-Jarh wa al-Ta'dil in contemporary hadith studies. This understanding will increase awareness of how the process of carefully assessing the narrator of the hadith can directly influence and guarantee the validity and authority of a hadith in the broad and complex Islamic scientific tradition. This confirms the strategic position of the two sciences as guardians of the purity of the teachings of the Prophet Muhammad SAW.
Co-Authors A, Amilianasari Abdul Wahid Haddade Abili, Muhammad Ahmadi, Muh Alim, Nur Andi Ati Andi Miswar Ansari, Mujaddid Arafah, Reza Kurniawan Arifuddin Mannan Asdar Asdar Asrianti Asrianti Ayu Ramadhani Bahar, Nur Qalbi Fitratunnisa Bilu, Nurahdillah Morra Bustanul Arifin Darsul S Puyu Dwi Arsita Mursalim Farham Rahmat fatimah Fatimah fatmal, abdbashir Febrianti, Febi Fitriani Fitriani Hafid, Muh. Hasbi Halimah Basri Hamka Hasan, Hamka Haq, Ahmad Ziaul Haqq, Shirny Fathanal Haqq, Zidny Irfanal Harun, Hayono Hasdin Hanis Hasni Hikmatul Adhiyah Syam Hj Rofie, Mohamad Khadafi Ikram, Syamsul Indra Yuliasti Indra Yuliasti, Indra Yuliasti Kasrum, Kasrum Kurniati Kurniati La Ode Ismail Ahmad, La Ode Ismail Latuconsina, Mahyuddin Maidin, Muhammad Sabir Marilang Mega Fatimah Rosana Muchtar, Alda Muh. Fiqih Indrawan Muhammad Ashari Muhammad Furkan Muhammad Rasywan Syarif Muhammad Sabir Muhammad Saleh Muhammad Yahya Muhammad Yahya Mujaddid Mursalim Nohong Mustaqim Pabbajah Musyarrafa, Nur Ihdatul N, Nurmadia Nisa Nuur, Khaerun Novraini, Andi Ghea Nur Afny Awwalany Nur Amalia Nur Iman Saal Nur Wulan Rohimah Nur, Agussalim Nuraeni Nurhidayah A. Hambali Omer Mohamed Taha Alkanan Qorina, Ulfa R, Risdahyanti Rahman Syamsuddin Rahmawati Rahmawati Risman, Gufrah Sabbar Dahham Sabbar Sakka, Abdul Rahman Sakka, Abdurrahman Saleh, Budiman Savana Zalsabilah Sippah Chotban Sitti Nurjannah Tasbih Tasbih Ummu Farhah Usman Usman, Ummi Farhah Yusbayani Yusbayani Zaenal Abidin Zainab Mardhi Kazim Zakirah