Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.268
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum AL-Daulah Jurnal Diskursus Islam Jurnal Adabiyah Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Khazanah Pengabdian Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Pappasang Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu Ihyaussunnah : Journal of Ulumul Hadith and Living Sunnah Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Jurnal Pendidikan Kreatif Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak Jurnal Cendekia Ilmiah Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Lentera: Journal of Islamic Studies
Subehan Khalik
Universitas Isa Negeri Alauddin Makassar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 62 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 62 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
MENGUAK EKSISTENSI AKAL DAN WAHYU DALAM HUKUM ISLAM Umar, Subehan Khalik
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 6 No 2 (2017): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v6i2.4889

Abstract

Alquran telah mengisyaratkan bahwa eksistensinya sebagai sebagai sumber ajaran dan hukum dalam Islam sangat dominan. Gambaran itu tidak hanya dapat dicermati pada pernyataan Alquran tentang dirinya sendiri dalam berbagai ayat disamping penetapan para ahli hukum Islam yang menempatkan Alquran sebagai sumber utama. Terlepas dari uraian Alquran tentang eksistensinya dalam hukum, dalam pandangan para teolog Islam, akal manusia dipandang cakap untuk mengetahui Tuhan dan berterimakasih kepada-Nya, mengetahui baik dan buruk dan termasuk mengetahui hukumnya, meski wahyu belum sampai kepada hambaEksistensi mazhab rasional dalam hukum Islam telah melahirkan problematika baru dalam diskursus hukum. Perbedaan mencolok terjadi pada seberapa jauh toleransi akal menghadapi eksistensi wahyu dalam mengelaborasi hukum Islam. Timbul pula masalah lain yaitu seberapa kuat wahyu meniadakan fungsi akal (rasio) dalam penerapan hukum.
STUDI KRITIS TERHADAP RESPON MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL DALAM BERMUAMALAH Umar, Subehan Khalik
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 7 No 1 (2018): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v7i1.5463

Abstract

Muamalah lewat media online merupakan salah cara bersosialisasi umat Islam Indonesia. Media sosial menjadi perantara antar manusia menjalin komunikasi. Muamalah dengan memanfaatkan dunia online memberi manfaat yang sangat besar dalam mengembangkan potensi umat, seperti dalam dunia pendidikan, perdagangan dan sektor jasa. Namun, disisi lain memberi gambaran yang suram terhadap pemanfaatan dunia online dalam sektor perdagangan dan jasa. Ada banyak kasus penyalahgunaan media online untuk kebutuhan pelacuran, pornografi, serta penipuan, sehingga mengharuskan Lembaga MUI turun tangan mengantisipasi masalah ini dengan bahasa agama. Majelis Ulama Indonesia telah memberikan respon terhadap penggunaan dunia online untuk kebutuhan media sosial pada fatwa no 24 tahun 2017. Isi fatwa ini kontras mengarah kepada penggunaan media sosial secara bijak agar lepas dari hoax, bulying, fitnah, gibah dan namimah. Pada aspek lain, MUI melupakan penggunaan dunia online untuk kebutuhan perdagangan dalam ecommerce. Aspek lain yang tidak kalah pentingnya adalah respon MUI terhadap kebutuhan umat dalam berinteraksi di dunia online, perlu kiranya MUI menyiapkan desk online yang segera memberi respon atas persoalan umat yang berkembang agar fatwa MUI semakin mengakar di tengah umat serta terhindar dari radikalisme beragama. 
SOSIO-KULTURAL DALAM ASBĀB WURŪD AL-ḤADĪṠ AL-NABAWĪ Khalik, Subehan
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 7 No 2 (2018): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v7i2.7244

Abstract

Perjalanan sejarah sosial dan kebudayaan umat Islam hingga kini telah melewati jalan panjang sejak masa nabi Muhammad saw. Perjalanan ini diisi dengan berbagai rupa fenomena sosial yang kemudian menjelma menjadi landasan hukum untuk membelakukan kebolehan dan atau melakukan pelarangan. Konteks sosial umat telah melebarkan sayap hukum memasuki ruang-ruang budaya dan struktur sosial masyarakat. Kondisi sosial umat bagi Rasul adalah peristiwa yang dapat menjadi sebab timbulnya hukum dan bisa pula menyebabkan terjadinya peninjauan kembali atas apa yang telah diputuskan pada masa sebelumnya. Ini berarti bahwa ditemukan hubungan yang kuat antara kondisi sosial umat Islam dengan perubahan atas perilaku hukum yang dilontarkan oleh nabi pada Hadis-hadisnya.
LIVING TOGETHER WITH LGBT PEOPLE IN INDONESIA Umar, Subehan Khalik
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 8 No 2 (2019): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v8i2.11218

Abstract

Indonesia as the country with the most Muslim population in the world faced the challenge of placing LGBT actors in the state-citizen structure. The teachings of Islam expressly reject the LGBT Act, while the State is obliged to present in advocating the rights of LGBT actors for the reasons for enforcing human rights. In the meantime, LGBT actors still have no proper treatment and are vulnerable to discrimination, so the LGBT community seems to have no right to return to repentance. Islam as a religion that has the value of humanity, on the one hand, opened a wide path for the perpetrator to return to the way of God and the other side affirmed that LGBT behavior is the thing forbidden. This research is a juridical-normative study with a theological-normative approach (Syar'i), consisting of research on principles, systematics, and the synchronization of laws using Islamic law to approach objects. The research aims to formulate a new approach to LGBT actors to avoid discrimination and rediscover the path of repentance. The study found that structured efforts to approach LGBT actors will open up opportunities for them to repent and to those who wish to remain standing on their status, can be protected by regulatory Indonesian law has ratified UDHR and partial UDHR (Cairo Declaration)..
Maqasid Shari’ah Analysis of Shari’ah Bank Services in Makassar City Rahmawati Rahmawati; Rahman Syamsuddin; Subehan Khalik
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): Maret : Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v5i1.6021

Abstract

This research aims to analyse the application of Maqasid Shari'ah principles in the services of Bank Syariah Indonesia (BSI) in Makassar City and its impact on customer satisfaction. This research uses a qualitative approach with normative juridical, normative theological (shar'i), and sociological methods. Data were collected through interviews, observation, and documentation with BSI and customers, as well as secondary data from related literature. The research findings show that BSI is committed to implementing maqasid shari'ah through services that prioritise the benefit, social justice and welfare of the people, such as the shari'ah education financing programme and worship services. Despite challenges related to the public's understanding of shariah banking, the majority of customers are satisfied with services that comply with shariah principles, despite complaints about mobile applications and ATM access. The implication of this study is the need for further development in customer education and improvement of service facilities to further optimise the implementation of maqasid shari'ah, as well as providing insights for shari'ah financial institutions in improving services that are more equitable and in accordance with Islamic principles.
Hak Konstitusional Fakir Miskin terhadap Pemerintah di Kota Makassar Fatimah, Fatimah; Khalik, Subehan
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banyaknya anak-anak yang masih berusia produktif yang harusnya berada di bangku sekolahan, justru hidup di jalanan untuk mencari makan, mengamen, mengemis, bahkan mencopet. Untuk itu, penulis tertarik menganalisa tentang hak konstitusional fakir miskin terhadap pemerintah di kota Makassar. Bagaimana bentuk hak konstitutional fakir miskin dan anak terlantar, bagaimana keterlibatan pemerintah Kota Makassar di kalangan fakir miskin, dan bagaimana konsep ketatanegaraan Islam terhadap penanganan fakir miskin dan anak terlantar. Jenis penelitian ini merupakan penelitian field research yang menggabungkan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian ini menunjukkan terdapat bentuk-bentuk hak konstitutional terhadap fakir miskin dan anak terlantar. Keterlibatan pemerintah berupa: menyiapkan tempat tinggal yang layak, pembagian beras sejahtera, pelayanan kesehatan, penyediaan beasiswa dan pembinaan sesuai dengan minat dan bakat. Dalam konsep ketatanegaraan islam, penanganan fakir miskin dan anak terlantar melalui pembagian harta baitul mal. Oleh karena itu, pembinaan yang dilakukan kepada fakir miskin dapat mewujudkan kesejahteraan sosial. Keterlibatan pemerintah dalam membantu dan mengurangi fakir miskin diharapkan pemerintah harus lebih rutin melakukan pendataan tentang fakir miskin agar bantuan yang dilakukan pemerintah tetap sasaran.
STUDI KRITIS PERDA RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH (TELAAH SIYASAH SYAR’IAH) Ahmadi, Muh; Umar, Subehan Khalik
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

            This thesis discusses a critical study of Regional Regulation on Regional Spatial Planning related to the arrangement of estate control in the Mamuju Regency amid the study of Siyasah Syar'iyyah, namely: 1. What is the concept of regional regulation on Regional Spatial Planning in Central Mamuju Regency? 2. How is the implementation of the Regional Regulation on Regional Spatial Planning Regarding Plantation Area Arrangement? 3. What about Siyasah Shar'iyyah Logging on Regional Spatial Planning Regulations in Central Mamuju Regency? This type of research is classified as qualitative. There are two research data sources, primary data and secondary data. which consists of local government related to the plantation area. Furthermore, the data collection methods used are documentation, observation, and interviews, then the techniques in processing data, have several stages, namely: Clarification of data (picking data), data reduction (reducing data), editing (editing data that is wrong). Based on the research results of the Regional Regulation on Regional Spatial Layout Plan in Central Mamuju Regency on Plantation Spatial Planning, it cannot be implemented rigidly. This is possible a). A very rapid population increase that affects the supply of various needs. b). Progress and growth of the national economy and global economy which caused a lot of foreign direct investment to enter various regions of Indonesia, c). The need for physical facilities and infrastructure, both those needed by the government and the private sector, as well as the community members themselves, is something that must be understood carefully, proportionally, and in harmony with spatial planning.
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DALAM MENANGANI SENGKETA PEMBEBASAN LAHAN REL KERETA API Asdar, Asdar; Khalik, Subehan
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran pemerintah Kabupten Pangkajene dan Kepulauan dalam menangani sengketa pembebasan lahan rel Kerata Api Trans Sulawesi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (feed kualitatif reserch), dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui pustaka, observasi, dan wawancara dengan narasumber yang terkait, untuk selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: peran Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, baik sebagai tim bentukan gubernur maupun dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, wajib mengupayakan penyelesaian sengketa pembebasan lahan rel Ketera Api Trans Sulawesi tanpa merugikan masyarakat pemilik lahan. Penggunaan beberapa metode penyelesaian permasalahan seperti konsiliasi, musyawarah, mediasi, dan konsinyasi harus diefektifkan, sehingga penyelasaian pembebasan lahan tidak berlarut-larut dan pontensi konflik ditengah-tengah masyarakat dapat diminimalisir.Kata Kunci: Lahan: Rel Kerera Api; Sengketa
PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA BONTOALA KABUPATEN GOWA Harun, Hayono; Khalik, Subehan
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah pesta demokrasi yang diselenggarakan untuk memilih pemimpin dilevel pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran tokoh masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupten Gowa. Metode penelitian digunakan adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan sosiologi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan tokoh masyarakat dalam kontekstasi pemilihan Kepala Desa Bontoala adalah berperan sebagai panitia. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melibatkan para tokoh masyarakat sebagai panitia karena keberadaannya yang dianggap memiliki pengaruh ditengah-tengah masyarakat, sehingga kesuksesan pemilihan kepala desa juga sangat ditentukan sejauh mana keterlibatan para tokoh masyarakat. Selain itu, terdapat juga tokoh masyarakat yang memilih menjadi tim sukses calon kepala desa. Pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak bertentangan dengan syariat, dan secara substansi telah sejalan dengan konsep asy-syura, meskipun pelaksanaannya menggunakan sistem pemilihan langsung, karena sesungguhnya mekanisme tersebut hanyalah pilihan metode dalam memilih pemimpin.Kata Kunci: Pilkades; Keterlibatan; Siyasah Syar’iyyah; Tokoh Masyarakat
PROSES PENYUSUNAN DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA TELLULIMPOE KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI Kasrum, Kasrum; Khalik, Subehan
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the role of the village government in the preparation and realization of the use of the Village Revenue and Expenditure Budget in Tellulimpoe Village, Tellulimpoe District, Sinjai Regency. This research is a qualitative field research. The preparation of the Village Revenue and Expenditure Budget is carried out through juridical instruments in the form of village regulations, so that the mechanism and flow of its preparation have been clearly regulated through permendagri Number 20 of 2018. However, in substance, the preparation of the Village Revenue and Expenditure Budget in Tellulimpoe Village, Sinjai Regency has not fully implemented several basic principles, including the principles of need, transparency and participation. This problem also occurred at the realization stage, some programs with large enough budgets were delayed, making it quite detrimental because they could not be utilized optimally by the villagers.
Co-Authors A, Amilianasari Abdul Wahid Haddade Abili, Muhammad Ahmadi, Muh Alim, Nur Andi Ati Andi Miswar Ansari, Mujaddid Arafah, Reza Kurniawan Asdar Asdar Asrianti Asrianti Ayu Ramadhani Bahar, Nur Qalbi Fitratunnisa Bilu, Nurahdillah Morra Bustanul Arifin Darsul S Puyu Farham Rahmat fatimah Fatimah fatmal, abdbashir Febrianti, Febi Hafid, Muh. Hasbi Halimah Basri Hamka Hasan, Hamka Haq, Ahmad Ziaul Haqq, Shirny Fathanal Haqq, Zidny Irfanal Harun, Hayono Hasdin Hanis Hasni Hikmatul Adhiyah Syam Hj Rofie, Mohamad Khadafi Ikram, Syamsul Indra Yuliasti Indra Yuliasti, Indra Yuliasti Kasrum, Kasrum Kurniati Kurniati La Ode Ismail Ahmad, La Ode Ismail Latuconsina, Mahyuddin Maidin, Muhammad Sabir Marilang Mega Fatimah Rosana Muchtar, Alda Muh. Fiqih Indrawan Muhammad Ashari Muhammad Furkan Muhammad Rasywan Syarif Muhammad Sabir Muhammad Saleh Muhammad Yahya Muhammad Yahya Mujaddid Mustaqim Pabbajah Musyarrafa, Nur Ihdatul N, Nurmadia Nisa Nuur, Khaerun Novraini, Andi Ghea Nur Afny Awwalany Nur Amalia Nur Wulan Rohimah Nur, Agussalim Nuraeni Nurhidayah A. Hambali Qorina, Ulfa R, Risdahyanti Rahman Syamsuddin Rahmawati Rahmawati Risman, Gufrah Sakka, Abdul Rahman Sakka, Abdurrahman Saleh, Budiman Savana Zalsabilah Sippah Chotban Tasbih Tasbih Usman, Ummi Farhah Usman, Ummu Farhah Zaenal Abidin Zakirah