Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

LIVING TOGETHER WITH LGBT PEOPLE IN INDONESIA Umar, Subehan Khalik
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 8 No 2 (2019): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v8i2.11218

Abstract

Indonesia as the country with the most Muslim population in the world faced the challenge of placing LGBT actors in the state-citizen structure. The teachings of Islam expressly reject the LGBT Act, while the State is obliged to present in advocating the rights of LGBT actors for the reasons for enforcing human rights. In the meantime, LGBT actors still have no proper treatment and are vulnerable to discrimination, so the LGBT community seems to have no right to return to repentance. Islam as a religion that has the value of humanity, on the one hand, opened a wide path for the perpetrator to return to the way of God and the other side affirmed that LGBT behavior is the thing forbidden. This research is a juridical-normative study with a theological-normative approach (Syar'i), consisting of research on principles, systematics, and the synchronization of laws using Islamic law to approach objects. The research aims to formulate a new approach to LGBT actors to avoid discrimination and rediscover the path of repentance. The study found that structured efforts to approach LGBT actors will open up opportunities for them to repent and to those who wish to remain standing on their status, can be protected by regulatory Indonesian law has ratified UDHR and partial UDHR (Cairo Declaration)..
Maqasid Shari’ah Analysis of Shari’ah Bank Services in Makassar City Rahmawati Rahmawati; Rahman Syamsuddin; Subehan Khalik
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): Maret : Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v5i1.6021

Abstract

This research aims to analyse the application of Maqasid Shari'ah principles in the services of Bank Syariah Indonesia (BSI) in Makassar City and its impact on customer satisfaction. This research uses a qualitative approach with normative juridical, normative theological (shar'i), and sociological methods. Data were collected through interviews, observation, and documentation with BSI and customers, as well as secondary data from related literature. The research findings show that BSI is committed to implementing maqasid shari'ah through services that prioritise the benefit, social justice and welfare of the people, such as the shari'ah education financing programme and worship services. Despite challenges related to the public's understanding of shariah banking, the majority of customers are satisfied with services that comply with shariah principles, despite complaints about mobile applications and ATM access. The implication of this study is the need for further development in customer education and improvement of service facilities to further optimise the implementation of maqasid shari'ah, as well as providing insights for shari'ah financial institutions in improving services that are more equitable and in accordance with Islamic principles.
Hak Konstitusional Fakir Miskin terhadap Pemerintah di Kota Makassar Fatimah, Fatimah; Khalik, Subehan
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banyaknya anak-anak yang masih berusia produktif yang harusnya berada di bangku sekolahan, justru hidup di jalanan untuk mencari makan, mengamen, mengemis, bahkan mencopet. Untuk itu, penulis tertarik menganalisa tentang hak konstitusional fakir miskin terhadap pemerintah di kota Makassar. Bagaimana bentuk hak konstitutional fakir miskin dan anak terlantar, bagaimana keterlibatan pemerintah Kota Makassar di kalangan fakir miskin, dan bagaimana konsep ketatanegaraan Islam terhadap penanganan fakir miskin dan anak terlantar. Jenis penelitian ini merupakan penelitian field research yang menggabungkan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian ini menunjukkan terdapat bentuk-bentuk hak konstitutional terhadap fakir miskin dan anak terlantar. Keterlibatan pemerintah berupa: menyiapkan tempat tinggal yang layak, pembagian beras sejahtera, pelayanan kesehatan, penyediaan beasiswa dan pembinaan sesuai dengan minat dan bakat. Dalam konsep ketatanegaraan islam, penanganan fakir miskin dan anak terlantar melalui pembagian harta baitul mal. Oleh karena itu, pembinaan yang dilakukan kepada fakir miskin dapat mewujudkan kesejahteraan sosial. Keterlibatan pemerintah dalam membantu dan mengurangi fakir miskin diharapkan pemerintah harus lebih rutin melakukan pendataan tentang fakir miskin agar bantuan yang dilakukan pemerintah tetap sasaran.
STUDI KRITIS PERDA RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH (TELAAH SIYASAH SYAR’IAH) Ahmadi, Muh; Umar, Subehan Khalik
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

            This thesis discusses a critical study of Regional Regulation on Regional Spatial Planning related to the arrangement of estate control in the Mamuju Regency amid the study of Siyasah Syar'iyyah, namely: 1. What is the concept of regional regulation on Regional Spatial Planning in Central Mamuju Regency? 2. How is the implementation of the Regional Regulation on Regional Spatial Planning Regarding Plantation Area Arrangement? 3. What about Siyasah Shar'iyyah Logging on Regional Spatial Planning Regulations in Central Mamuju Regency? This type of research is classified as qualitative. There are two research data sources, primary data and secondary data. which consists of local government related to the plantation area. Furthermore, the data collection methods used are documentation, observation, and interviews, then the techniques in processing data, have several stages, namely: Clarification of data (picking data), data reduction (reducing data), editing (editing data that is wrong). Based on the research results of the Regional Regulation on Regional Spatial Layout Plan in Central Mamuju Regency on Plantation Spatial Planning, it cannot be implemented rigidly. This is possible a). A very rapid population increase that affects the supply of various needs. b). Progress and growth of the national economy and global economy which caused a lot of foreign direct investment to enter various regions of Indonesia, c). The need for physical facilities and infrastructure, both those needed by the government and the private sector, as well as the community members themselves, is something that must be understood carefully, proportionally, and in harmony with spatial planning.
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DALAM MENANGANI SENGKETA PEMBEBASAN LAHAN REL KERETA API Asdar, Asdar; Khalik, Subehan
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran pemerintah Kabupten Pangkajene dan Kepulauan dalam menangani sengketa pembebasan lahan rel Kerata Api Trans Sulawesi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (feed kualitatif reserch), dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui pustaka, observasi, dan wawancara dengan narasumber yang terkait, untuk selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: peran Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, baik sebagai tim bentukan gubernur maupun dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, wajib mengupayakan penyelesaian sengketa pembebasan lahan rel Ketera Api Trans Sulawesi tanpa merugikan masyarakat pemilik lahan. Penggunaan beberapa metode penyelesaian permasalahan seperti konsiliasi, musyawarah, mediasi, dan konsinyasi harus diefektifkan, sehingga penyelasaian pembebasan lahan tidak berlarut-larut dan pontensi konflik ditengah-tengah masyarakat dapat diminimalisir.Kata Kunci: Lahan: Rel Kerera Api; Sengketa
PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA BONTOALA KABUPATEN GOWA Harun, Hayono; Khalik, Subehan
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah pesta demokrasi yang diselenggarakan untuk memilih pemimpin dilevel pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran tokoh masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupten Gowa. Metode penelitian digunakan adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan sosiologi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan tokoh masyarakat dalam kontekstasi pemilihan Kepala Desa Bontoala adalah berperan sebagai panitia. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melibatkan para tokoh masyarakat sebagai panitia karena keberadaannya yang dianggap memiliki pengaruh ditengah-tengah masyarakat, sehingga kesuksesan pemilihan kepala desa juga sangat ditentukan sejauh mana keterlibatan para tokoh masyarakat. Selain itu, terdapat juga tokoh masyarakat yang memilih menjadi tim sukses calon kepala desa. Pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak bertentangan dengan syariat, dan secara substansi telah sejalan dengan konsep asy-syura, meskipun pelaksanaannya menggunakan sistem pemilihan langsung, karena sesungguhnya mekanisme tersebut hanyalah pilihan metode dalam memilih pemimpin.Kata Kunci: Pilkades; Keterlibatan; Siyasah Syar’iyyah; Tokoh Masyarakat
PROSES PENYUSUNAN DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA TELLULIMPOE KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI Kasrum, Kasrum; Khalik, Subehan
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the role of the village government in the preparation and realization of the use of the Village Revenue and Expenditure Budget in Tellulimpoe Village, Tellulimpoe District, Sinjai Regency. This research is a qualitative field research. The preparation of the Village Revenue and Expenditure Budget is carried out through juridical instruments in the form of village regulations, so that the mechanism and flow of its preparation have been clearly regulated through permendagri Number 20 of 2018. However, in substance, the preparation of the Village Revenue and Expenditure Budget in Tellulimpoe Village, Sinjai Regency has not fully implemented several basic principles, including the principles of need, transparency and participation. This problem also occurred at the realization stage, some programs with large enough budgets were delayed, making it quite detrimental because they could not be utilized optimally by the villagers.
SISTEM KEKUASAAN KOMUNITAS TO LOTANG PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH (Studi Desa Otting Kabupaten Sidenreng Rappang) Novraini, Andi Ghea; Khalik, Subehan
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komunitas To Lotang sangat erat dengan kepercayaan animisme yang masih dianut, dilestarikan dan mengikat kepada pengikutnya. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem kekuasaan yang mengatur Komunitas To Lotang dan bagaimana sistem kekuasaan tersebut dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif dan syar’i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas To Lotang di Desa Otting masih sangat menutup diri dan memiliki sistem kekuasaan sendiri yang dipimpin oleh Uwa’ sebagai pemimpin yang memiliki tendrenya masing-masing. Tendre sendiri merupakan pemimpin yang memiliki pengikut atau sesuai alirannya sendiri. Sebagai contoh, dalam satu desa, bisa memiliki 6 tendre yang berbeda-beda sesuai dengan Uwa’ yang mereka ikuti alirannya. Sitem kekuasaan Uwa’ dalam komunitas Tolotang bersifat dinasti melalui garis keturunan yang dipersiapkan sebelum seorang Uwa’ meninggal dunia. Jika dibandingkan dengan sistem kekuasaan dalam Islam, khususnya pada masa Rasulullah saw dan khulafaur rasidin di mana mekanisme pemilihan pemimpin tidak didasarkan pada garis keturunan, tetapi dipilih secara demokratis.Kata Kunci: Komunitas To Lotang; Sistem Kekuasaan; Siyasah Syar’iyyah; Uwa’
TANGGUNGJAWAB KPU TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH PADA PILKADA KABUPATEN BONE TAHUN 2018 DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA Muchtar, Alda; Khalik, Subehan
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan mekanisme pergantian kepemimpinan di daerah yang dilakukan secara demokratis, yang penyelenggaraannya dilakukan secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Bone, dengan pokok permasalahan yaitu bagaimana tanggungjawab KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih serta faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (field research), dengan pendekatan yuridis normatif dan teologi syar’i. Berdasarkan hasil penelitian  diperoleh kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Bone termasuk salah satu KPU di Sulawesi Selatan yang berhasil mendorong partisipasi pemilih pada Pilkada serentak tahun 2018, di mana tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Bone mencapi 78.22 persen. Angka tersebut terbilang cukup tinggi, sebab Pilkada Kabupaten Bone hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Bahkan KPU Kabupaten Bone menjadi salah satu kabupaten dengan tingkat partisipasi tertinggi untuk tingkat desa pada ajang penganugrahan Pilkada Awards Sulawesi Selatan Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara faktor yang mendukung penyelenggaraan Pilkada Tahun 2018, termasuk peningkatan partipasi pemilih diantaranya, pola komunikasi, ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia.Kata Kunci: KPU; Partisipasi Pemilih; Pilkada 2018
Tanam Benang Pada Wajah Perspektif Maqasid Al-Syari’ah (Studi Kasus Gloskin Aesthetic Clinic Makassar) Qorina, Ulfa; Abdul Wahid Haddade; Subehan Khalik; Kurniati, Kurniati; Fatimah, Fatimah
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.11240

Abstract

Fenomena tanam benang pada wajah sebagai prosedur estetika non-bedah semakin populer di kalangan masyarakat urban, termasuk di Makassar. Penelitian ini bertujuan menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip maqasid al-syariah, yang menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Studi ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan teologis normatif, fenomenologi, dan studi kasus di Gloskin Aesthetic Clinic Makassar. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan triangulasi sumber, metode, dan waktu. Temuan menunjukkan bahwa mayoritas pasien menjalani tanam benang untuk mengatasi tanda penuaan, memperbaiki kontur wajah, dan meningkatkan rasa percaya diri. Dari perspektif maqasid al-syariah, prosedur ini dapat dibolehkan apabila bertujuan medis atau psikologis yang sah, tidak permanen, tidak menimbulkan mudarat, dilakukan oleh tenaga medis kompeten, serta tidak dimaksudkan untuk tabarruj atau mengubah ciptaan Allah. Namun, jika motivasinya semata-mata mengikuti tren kecantikan yang berlebihan atau demi penampilan yang bertentangan dengan nilai Islam, hukumnya menjadi terlarang. Studi ini menegaskan pentingnya parameter maqasid al-syariah sebagai panduan etis dalam prosedur estetika modern. Implikasi penelitian ini mencakup perlunya edukasi hukum dan moral bagi konsumen Muslim serta regulasi industri estetika yang sensitif terhadap nilai syariat.