Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

Analisis Strategi Pengembangan Ekowisata Alam di Nagari Sungai Buluh Timur, Kabupaten Padang Pariaman Putri, Sinta Westika; Fauziyah, Arinal; Yulianti, Belinda; Fricia, Nadya; Aprizal, Nanda Yulia; Ramadhani, Nurul Suci; Cahyati, Resti Dwi; Putri, Rifa Aulya
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan ekowisata alam di Nagari Sungai Buluh Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Meskipun wilayah ini memiliki potensi alam dan sosial yang besar, pemanfaatannya sebagai destinasi ekowisata berkelanjutan masih belum optimal. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui metode SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memengaruhi pengembangan ekowisata. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kekuatan utama Nagari Sungai Buluh Timur terletak pada potensi alam dan dukungan sosial budaya masyarakat, sedangkan kelemahannya meliputi infrastruktur yang terbatas serta kelembagaan pengelolaan yang belum berjalan maksimal. Strategi yang direkomendasikan mencakup peningkatan aksesibilitas, penguatan kapasitas masyarakat, optimalisasi peran BUMNag, serta promosi digital berbasis kearifan lokal. Melalui strategi yang tepat, pengembangan ekowisata diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempertahankan kelestarian lingkungan.
Peran Wali Nagari Dalam Pengelolaan Administrasi di Kantor Wali Nagari Kayu Tanam Sarah Vianitha; Mutiara Nurul Amalia; Kevin Mandaila Putra; Yohanna Maharani Jelita; Tasya Usna Putri; Resti Aprilia Putri; Siti Zikra Asyifa; Sinta Westika Putri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian mengenai tata kelola pemerintahan nagari telah banyak dilakukan, namun kajian yang secara khusus menelaah peran Wali Nagari dalam pengelolaan administrasi pada konteks lokal tertentu, seperti Nagari Kayu Tanam, masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peran Wali Nagari dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, sekaligus mengidentifikasi upaya strategis yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola administrasi nagari. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, melibatkan Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kepala Urusan, dan staf administrasi yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wali Nagari menjalankan empat fungsi utama dalam pengelolaan administrasi, yaitu pengaturan, koordinasi, pengawasan, dan pembinaan, yang secara keseluruhan berkontribusi pada meningkatnya ketertiban dan akuntabilitas administrasi nagari. Temuan juga mengungkap bahwa upaya strategis berupa evaluasi rutin, penerapan regulasi, penguatan SDM, dan pengawasan berlapis menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola administrasi yang efektif. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap kajian kepemimpinan pemerintahan lokal serta implikasi praktis bagi penguatan administrasi nagari di tingkat daerah.
Pelatihan Literasi Digital bagi Anak Putus Sekolah: Menyiapkan Generasi Siap Teknologi Septiana Vratiwi; Fakhriyah Annisa Afroo; Sinta Westika Putri; Dino Adi Putra
Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat) Vol 5 No 6 (2025): Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat)
Publisher : Pustaka Galeri Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55382/jurnalpustakamitra.v5i6.1414

Abstract

Fenomena putus sekolah menyebabkan anak-anak kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan secara optimal, termasuk dalam penguasaan literasi dasar. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kemampuan mereka dalam memahami dan memanfaatkan informasi, terutama di era digital yang menuntut keterampilan teknologi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan wadah bagi anak-anak putus sekolah dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan di bidang literasi digital. Melalui program ini, peserta diperkenalkan serta dilatih menggunakan berbagai perangkat digital gratis yang bermanfaat luas, seperti Google Tools dan Canva. Kegiatan dilaksanakan dengan metode pelatihan dan praktik langsung, di mana peserta tidak hanya mempelajari dasar penggunaan aplikasi, tetapi juga diarahkan untuk membuat proyek desain sederhana berupa spanduk atau brosur menggunakan Canva. Hasil evaluasi proyek akhir menunjukkan 100%, peserta (16 orang) berhasil membuat desain dan 14 orang (87,5 persen) mampu mengunggah dan membagikan link tanpa pendampingan.
The role of the government in the process of appointment of honorary and contract workers in Pasaman Regency Riska Dwi Cahyani; Sinta Westika Putri
Priviet Social Sciences Journal Vol. 5 No. 10 (2025): October 2025
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v5i10.876

Abstract

 This study aims to analyze the role of the government in the process of appointing honorary and contract workers in Pasaman Regency and the factors that influence the role of the government in the process of appointing honorary and contract workers in Pasaman Regency. The appointment of contract workers to PPPK is the process of changing the status of contract employees to that of Government Employees with Work Agreements, who are appointed based on work agreements for a certain period to carry out government duties. This process is an effort by the government to provide a more certain status and equal rights to contract employees who have not had a clear status as PPPK or ASN. This study used a qualitative method with a descriptive approach and data collection techniques in the form of interviews and documentation. This study uses Rasyid's theory (1997) which states that there are 4 roles of government consisting of (1) Role as Regulator, (2) Role as Dynamicator, (3) Role as Facilitator and (4) Role as Catalyst. The results of the study show that the Pasaman Regency Government has carried out these four roles, but has not been running optimally. As a regulator, the regional government acts only plays a role as an implementer of central policies without the authority to establish new regulations. As a dynamicator, the government is trying to mobilize regional apparatuses and honorary workers to actively participate in PPPK selection, although coordination is not yet optimal. As a facilitator, BKPSDM provides consultation services, administrative assistance, and digital-based information access but is still hampered by human resources. Meanwhile, as a catalyst, the government plays a role in accelerating the administrative process and encouraging the resolution of obstacles between the agencies. Bureaucratic structure, communication, resources, and disposition are factors that affect the implementation of policies.  The primary challenges are inadequate discipline, heavy workload, shortage of digital system expertise, and small workforce.  To make the process of selecting contract and honorary employees more efficient and transparent, this study suggests enhancing agency collaboration, bolstering human resource capabilities, and streamlining bureaucratic structures.
Pengaruh Kemudahan Penggunaan Aplikasi Access by KAI terhadap Kepuasan Pelanggan Kereta Api Pariaman Ekspres Silvia, Silvia; Putri, Sinta Westika
YASIN Vol 5 No 5 (2025): OKTOBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/yasin.v5i5.7107

Abstract

This study is motivated by the suboptimal customer satisfaction in using the Access by KAI application for the Pariaman Express train service, which is presumed to be influenced by ease of use. The research aims to determine the effect of ease of use on customer satisfaction. A quantitative associative research design was employed, involving 98 respondents determined using the Slovin formula. Data were collected through a four-point Likert scale questionnaire, which was tested for validity and reliability using SPSS 26.0. The ease-of-use variable was measured based on five indicators from Quesenbery (2004), while customer satisfaction was measured based on three indicators from Indrasari (2019). Simple linear regression analysis shows that ease of use has a positive and significant effect on customer satisfaction, with the regression model Y = 9.444 + 0.485X. The coefficient of determination (R²) of 0.641 indicates that 64.1% of the variation in customer satisfaction is explained by the ease of use of the application, while the remainder is influenced by other factors. In conclusion, the higher the ease of use of the Access by KAI application, the higher the customer satisfaction with the Pariaman Express train service.
Analisis Peran Stakeholders dalam Penertiban Terminal Bayangan di Kota Padang, Studi Kasus: Terminal Bayangan di Depan UNP Ramadani, Zahara; Putri, Sinta Westika
YASIN Vol 5 No 5 (2025): OKTOBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/yasin.v5i5.7726

Abstract

The enforcement of informal or “shadow” terminal regulation represents a strategic effort to improve transportation order and safety in Padang City, particularly in the area in front of Universitas Negeri Padang (UNP). Although such terminals offer easier access for passengers and bus drivers, they also contribute to traffic congestion and reduced compliance with transportation regulations. This study aims to analyze the roles of stakeholders in the regulation of shadow terminals in front of UNP, identify supporting and inhibiting factors in policy implementation, and evaluate the effectiveness of inter-stakeholder collaboration. A qualitative descriptive method with a case study approach was employed, involving in-depth interviews with the Padang City Transportation Agency, Civil Service Police Unit (Satpol PP), Padang Utara Police Sector, bus company (PO) managers, bus drivers, and service users. The findings reveal that stakeholder roles fall into five categories: policy creator, coordinator, facilitator, implementer, and accelerator. The roles of implementers and coordinators are the most dominant, carried out through field inspections, ticketing, and supervision, while facilitators and accelerators contribute through internal coordination and feedback from service users. Inhibiting factors include low driver compliance, limited accessibility to official terminals, and insufficient infrastructure. Supporting factors include inter-stakeholder synergy, cross-agency coordination, and growing awareness among service users of the importance of transportation order. These findings offer valuable insights into stakeholder dynamics and provide strategic recommendations to enhance the effectiveness of shadow terminal enforcement in Padang City.
Kualitas Pelayanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Padang Sari, Gustia; Putri, Sinta Westika
Al-DYAS Vol 5 No 1 (2026): FEBRUARI
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/aldyas.v5i1.8968

Abstract

Public service quality is a crucial aspect in building public trust and satisfaction, including in the administration of employment social security by BPJS Ketenagakerjaan Padang City, which is required to provide high-quality, effective, and responsive services to participants’ needs. This study aimed to analyze the service quality of BPJS Ketenagakerjaan Padang City based on service quality dimensions and to identify the factors that influence this quality. A qualitative approach was employed, with data collected through interviews, observations, and documentation, and subsequently analyzed using NVivo 15 software through Hierarchy Chart and Project Map visualizations within a descriptive analytical framework. The findings show that the service quality of BPJS Ketenagakerjaan Padang City has met most of Zeithaml’s service quality principles, covering the dimensions of tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. However, service quality has not yet been fully optimal, as constraints are still encountered in the form of system disruptions, delays in claim processing, document discrepancies, participants’ lack of understanding of regulations, and uneven speed of service and empathetic attitudes among officers. The study also finds that Moenir’s five key factors—awareness, regulations, organization, officers’ abilities and skills, and service facilities—make significant contributions both as supporting and inhibiting elements in service delivery. These findings underscore that BPJS Ketenagakerjaan’s service quality plays an important role in enhancing participants’ satisfaction and perceptions, while also indicating that the assurance and empathy dimensions still require strengthening so that services become more adaptive and better able to meet participants’ expectations.
The Effect of ASN Core Values BerAKHLAK on Employee Performance at the Solok Regency Education Office Fadhilla, Wireziyan; Putri, Sinta Westika
Journal of Multidisciplinary Science: MIKAILALSYS Vol 4 No 1 (2026): Journal of Multidisciplinary Science: MIKAILALSYS
Publisher : Darul Yasin Al Sys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/mikailalsys.v4i1.9620

Abstract

Employee performance is a fundamental determinant of organizational effectiveness in achieving institutional goals. At the Solok Regency Education Office, several performance-related problems remain evident, including delays in task completion, limited employee independence, inadequate competencies due to the absence of structured training programs, and discrepancies between performance appraisal data and field realities. This study aims to examine the effect of the ASN BerAKHLAK Core Values on employee performance at the Solok Regency Education Office. The study employed a quantitative method with a causal associative approach. The research population comprised all Civil Servants (Pegawai Negeri Sipil [PNS]) at the Solok Regency Education Office, totaling 35 individuals, all of whom were selected as the sample through a total sampling technique. Data were collected through questionnaires and analyzed using simple linear regression. The findings indicate that the ASN BerAKHLAK Core Values have a positive and significant effect on employee performance, as shown by a significance value of 0.027 (< 0.05) and a regression coefficient of 0.260. The ASN BerAKHLAK Core Values account for 14% of the variance in employee performance (R Square = 0.140), while the remaining 86% is influenced by other factors not examined in this study. The study concludes that strengthening the internalization of ASN BerAKHLAK Core Values through consistent organizational culture programs and leadership reinforcement is essential for improving employee performance in a broader and more sustainable manner. These findings contribute to the understanding of values-based performance improvement in public sector institutions and offer practical implications for strengthening human resource management within government offices.
Peran Pemerintah Nagari dalam Pembangunan Fisik di Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar Fikra Ridhatul Hasanah; Sinta Westika Putri
YASIN Vol 6 No 2 (2026): APRIL
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/yasin.v6i2.9671

Abstract

Physical development at the nagari level is the spearhead of regional development in West Sumatra, but the role of the nagari government in this process has its own distinctiveness because it cannot be separated from the customary system that is strongly rooted in community life. This study aims to examine the role of the Tanjung Barulak Nagari Government in physical development and to identify the factors that influence it. This study employed a descriptive qualitative approach involving 21 informants selected purposively, including nagari officials, jorong heads, representatives of BPRN, KAN, and the community. Data were collected through in-depth interviews and documentation studies, and were then analyzed using the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the Tanjung Barulak Nagari Government had carried out five roles according to Siagian, namely stabilizer, innovator, modernizer, pioneer, and implementer, which were manifested through tiered deliberation, innovation in budget and irrigation management, the implementation of RPJM, budget transparency, and a self-management system based on TPK. The most dominant roles were those of stabilizer and implementer, while the roles of innovator, modernizer, and pioneer still need to be strengthened, especially in the use of technology and in increasing public awareness of maintaining development outcomes. Development implementation was supported by the synergy of tungku tigo sajarangan, the spirit of gotong royong, and the technical support of the regency government, but was hindered by delays in fund disbursement, customary land constraints, low awareness of infrastructure maintenance, and the central government’s budget efficiency policy. These findings affirm that strengthening the role of the nagari government in physical development requires more adaptive strategies through optimizing alternative funding schemes and integrating customary values into nagari development policies. Keywords: Role of the Nagari Government; Physical Development; Local Governance; Infrastructure; Customary-Based Development
Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Indah Afrelia Edison; Sinta Westika Putri
YASIN Vol 6 No 3 (2026): JUNI
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/yasin.v6i3.9870

Abstract

Inclusive education is an effort to provide equal opportunities for all students, including students with special needs, to obtain fair and non-discriminatory educational services. This study aimed to analyze the implementation of inclusive education policies and identify the factors influencing their implementation in Koto Tangah Subdistrict, Padang City. This study used a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through interviews, observation, and documentation with informants consisting of representatives from UPTD LDPI, school principals, teachers, and parents of students. The results showed that, in the curriculum aspect, schools used the Kurikulum Merdeka without written modifications; however, in practice, teachers adjusted learning and assessment according to the abilities of students with special needs. In the aspect of teaching staff, there were still limitations in teachers’ understanding and skills in inclusive education, and the availability of Special Guidance Teachers (GPK) was not yet evenly distributed across all schools. In the aspect of facilities and infrastructure, the available facilities were still general in nature and did not fully support the needs of students with special needs, particularly in terms of accessibility for persons with disabilities. The factors influencing the implementation of inclusive education included communication, resources, implementers’ attitudes, and bureaucratic structure. These findings confirm that the implementation of inclusive education in Koto Tangah Subdistrict has been supported by several policy-related factors but still requires strengthening in the equitable distribution of information, improvement of teacher competence, availability of human resources, and provision of more inclusive facilities and infrastructure. The implications of this study indicate the importance of coordination among stakeholders in strengthening the implementation of inclusive education policies so that educational services for students with special needs can operate more optimally.