Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.443
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Unes Law Review Jurnal Yustitia Media Iuris Indonesia Berdaya Jurnal Independent Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal hukum IUS PUBLICUM COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Hukum Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Law and Economics Binamulia Hukum
Soekorini, Noenik
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI INSES SECARA SENGAJA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Ismalia, Rudy; Soekorini, Noenik; Sidarta, Dudik Djaja
COURT REVIEW Vol 5 No 04 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i04.1985

Abstract

Salah satu kejahatan seksual yang harus menjadi perhatian hukum pidana ini adalah tindak pidana inses. Jika tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan tindak kekerasan seksual seperti inses sulit untuk dilaporkan atau disentuh oleh hukum karena mengingat bahwa pelaku tindak pidana merupakan salah satu dari orang tua si anak. Tujuan penelitian adalah menganalisis kedudukan hukum perkawinan sedarah atau incest dalam persepktif hukum Indonesia dan menganalisis proses tindak pidana hukum bagi pelaku perkawinan sedarah. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan pendekatan peraturan perundangan dan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan Bahan hukum primer, Sekunder dan Tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum primer diawali dengan pemahaman atas norma hukum perundangan. Analisa bahan hukum dengan menggunakan penafsiran hukum dan teori hukum yang relevan, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian membuktikan Perkawinan sedarah (Incest) di Indonesia tidak memiliki kedudukan hukum yang sah dikarenakan bertentangan dengan KUHPerdata dan Undang-Undang No.l Tahun 1974 yang melarang Larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat di dalam kekeluargaan sedarah karena masuk dalam perbuatan zina. Sedangkan Proses tindak pidana hukum pelaku perkawinan sedarah (Incest) diberikan sanksi sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 47 memberikan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 dikarenakan Incest masuk sebagai perilaku zina dan kekerasan seksual dalam keluarga.
PENGATURAN HUKUM PENANGANAN ILLEGAL FISHING DI WILAYAH YURIDIKSI INDONESIA Herdiman, Herdiman; Sidarta, Dudi Djaja; Cornelis, Vieta Imelda; Soekorini, Noenik; Mannulusi, Andik
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 1 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i1.535

Abstract

This research analyzes the national legal policy in dealing with illegal fishing in Indonesian jurisdiction, particularly through the sinking of perpetrator vessels in accordance with the perspective of national and conventional law. Illegal fishing is an offense that not only harms the country's economy but also has a significant impact on the marine ecosystem. This research uses a descriptive-qualitative method with a normative legal approach to evaluate the effectiveness of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries' (MMAF) ship sinking policy. The results show that this policy, although controversial, has a strong legal basis, both in the Fisheries Law and the 1982 Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). In addition, this policy is proven to reduce the number of illegal fishing cases in a certain period. This research also highlights the importance of preventive efforts and international diplomacy in reducing cross-border violations, so that this policy can run more effectively and sustainably. Strict law enforcement but still respecting the principle of justice is the main key to protecting Indonesia's marine resources. Keywords : Illegal Fishing, Ocean Sovereignty, Legal Policy, UNCLOS, Ship Sinking
RATIO DECIDENDI TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II KEPADA PENGGUGAT ATAS TINDAKAN WANPRESTASI (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1682K/PDT/2020) Zamroh, Alifatul Renawati; Handayati, Nur; Subekti; Soekorini, Noenik; Astutik, Sri
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i2.134

Abstract

This study analyzes the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia in the civil case No. 1682 K/Pdt/2020 involving Muhammad Hikman Ballagi as the Applicant and PT. Astra Sedaya Finance as the Defendant. The case focused on a dispute surrounding vehicle financing that caused material and intangible losses to the plaintiff. The study uses a normative jurisprudence method with a case approach to investigate various court decisions, ranging from the Kendari State Court, the South Eastern Sulawesi High Court, to the Supreme Court. The results of the investigation show that the Supreme Court rejected the petition of the plaintiff's cassation and sentenced him to pay the costs of the case at all levels of the court. The study provides insight into the legal considerations used by the courts in settling the financing of vehicles and its impact on the parties to the dispute. The dispute relates to a financing agreement with a trust guarantee between the plaintiff and the defendant. The case involves a judge's consideration of acts of non-performance, the seizure of a car without a detailed basis, and the obligation to pay monthly contributions. The judge also considers the legal protection of the parties as well as the principle of justice in determining the decision.
Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Di Perusahaan Studi Kasus Putusan PN No. 2206/Pid.B/ 2023/PN Sby Sutopo, Sutopo; Soekorini, Noenik; Cornelis, Vieta Imelda; Hartoyo, Hartoyo
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 4 (2024): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v3i4.1127

Abstract

Penggelapan dalam jabatan adalah tindak pidana yang sering terjadi di perusahaan, yang tidak hanya merugikan perusahaan secara finansial tetapi juga menimbulkan kerugian sosial yang lebih luas. Masalah ini penting untuk diteliti karena penggelapan dalam jabatan dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi bisnis dan berdampak negatif pada suasana investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman serta penerapan ketentuan pidana terhadap kasus penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan PT Pajajaran Internusa Tekstil, berdasarkan Putusan PN No. 2206/Pid.B/2023/PN Sby. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, serta analisis dokumen putusan, wawancara dengan praktisi hukum, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan, bukti-bukti yang ada, dan faktor-faktor yang memberatkan serta meringankan dalam menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan terhadap terdakwa. Putusan ini dianggap cukup adil dan proporsional, tetapi perlu lebih memperhatikan aspek pemulihan kerugian korban dan upaya rehabilitasi/reintegrasi bagi terpidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana, terutama terkait dengan pertanggungjawaban pidana dalam kasus penggelapan di perusahaan, serta mendorong reformasi kebijakan dalam penanganan kasus serupa di masa mendatang.
THE ROLE OF THE INTELLIGENCE UNIT OF THE INTAN JAYA POLICE IN HANDLING ARMED GROUPS IN THE INTAN JAYA DISTRICT AREA Sigit Prasetyo, Tatag; Soekorini, Noenik; Ayuningtyas, Fitri; Hamdani, Fathul
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 1 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i1.554

Abstract

A Police Security Intelligence (Intelkam) acts as the "eyes and ears" in early detection and anticipation of threats to security and public order (Kamtibmas). One of the main challenges faced is the armed criminal group (KKB) in Intan Jaya Regency, Central Papua, which often terrorizes civilians and armed contact with security forces. KKB aims to separate Papua from the Unitary State of the Republic of Indonesia. This research aims to analyze the role and strategy of the Polres Intelkam unit in handling KKB in Intan Jaya. The method used is empirical legal research, which examines facts based on interviews and observations of police actions in dealing with this separatist group. The results showed that Intan Jaya Police implemented a mobilization strategy by working with community, religious and traditional leaders to build social resilience against the influence of separatism. In addition, Intelkam carries out the functions of investigation, security, and mobilization in its operations, both open and closed. In conclusion, the Intan Jaya Police Intelkam strategy plays an important role in creating conducive conditions and stemming the influence of KKB in the community through security and community approaches.
AKIBAT HUKUM PENOLAKAN AUTOPSI OLELH KELLUARGA DALAM KASUS KEMATIAN TIDAK WAJAR (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR: 629/PID.B/2021/PN.SEI RAMPAH) Wijaya, Radar; Soekorini, Noenik; Nasoetion, Dedi Wardana; Taufik, Moh.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.750

Abstract

Forensic autopsies play a crucial role in criminal proceedings because they can reveal the cause of death scientifically and objectively. However, the practice in Indonesia still faces a dilemma when the victim's family refuses to allow an autopsy to be performed. This situation poses a serious problem, given that without an autopsy, the causal relationship between the perpetrator's actions and the victim's death is difficult to prove legally. This study stems from the urgency to understand the position of autopsy in criminal law and to examine the legal consequences that arise when families refuse to allow it to be performed. The main questions to be answered are how the refusal of an autopsy affects the quality of criminal evidence and what the legal consequences are for court decisions. The research method used is normative juridical with a case approach, through a study of legislation, doctrine, and court decisions, particularly the Sei Rampah District Court Decision Number 629/Pid.B/2021/PN.Sei Rampah. Primary legal materials were obtained from the Criminal Code, Criminal Procedure Code, and Health Law, while secondary legal materials were obtained from academic literature and previous research. The analysis was conducted qualitatively, focusing on the relationship between legal norms, judicial practice, and the implications of refusing an autopsy. The results of the study show that the refusal of an autopsy by the victim's family has a direct impact on the weakness of criminal evidence. Judges cannot scientifically determine the cause of death, so defendants are often only sentenced on lesser subsidiary charges. These findings confirm a legal loophole in the Criminal Procedure Code, which only regulates notification to families without regulating the mechanism in the event of refusal. The conclusion of this study confirms that existing regulations are insufficient to address the dilemma between the rights of the victim's family and the public interest in upholding justice. Therefore, more explicit updates to criminal procedure law are needed, as well as legal communication strategies that can increase public understanding of the urgency of autopsies. Further research is recommended to examine the ethical and social dimensions in greater depth so that the solutions offered are more comprehensive.
Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana bagi Pengguna Jasa Prostitusi Anak Berdasarkan Teori Keadilan Dayana, Puspita Sandra; Cornelis, Vieta Imelda; Soekorini, Noenik; Astutik, Sri
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 4 No. 9 (2025): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, September 2025
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v4i9.4611

Abstract

The development of information technology has facilitated the rise of online child prostitution cases in Indonesia; however, the application of criminal sanctions against perpetrators has yet to fully reflect the principle of justice. This study aims to analyze the application of criminal sanctions for users of child prostitution services based on the theory of justice, through a case study of Decision Number 1172/Pid.Sus/2024/PN Sby. The research employs a normative legal approach with normative juridical techniques. The research population includes all legal materials related to criminal sanctions for child prostitution, with the sample consisting of court decisions, statutory regulations, and legal literature selected through purposive sampling. The research instruments include a document analysis guide, with data analyzed using normative descriptive-analytical qualitative techniques. The findings show that the judge imposed a prison sentence of 4 years and a fine of IDR 120,000,000 under the Human Trafficking Law, rather than the Child Protection Law as demanded by the prosecutor. The judge's considerations emphasized mitigating factors more than the protection of the child victim. The study concludes that the application of criminal sanctions has not been optimal in providing a deterrent effect and delivering justice to victims, thus highlighting the need for policy reform with stricter sanctions and sentencing guidelines that prioritize the best interests of the child.
Resolving Business Disputes between Micro Small Medium Enterprises with Consumers Through Mediation Walujo, Christian Rico; Soekorini, Noenik; Astutik, Sri; Cornelis, Vieta Imelda
Law and Economics Vol. 19 No. 3 (2025): October: Law and Economics
Publisher : Institute for Law and Economics Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/laweco.v19i3.223

Abstract

The aim of this research is to analyze the legal relationship between traders and Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) consumers who are in dispute and explore how to resolve MSME business disputes through mediation. This normative juridical research uses a statutory regulatory approach and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary law, namely the Civil Code (KUHPer), the Civil Procedure Code (KUHAPer), and Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Secondary Law  consists of literature research related to the problem and Tertiary Law consists. The results of this research are that the legal relationship between the parties in an MSME business dispute can be in the form of a sale and purchase agreement, work contract, or compensation agreement between traders, consumers and the causes of MSME business disputes are negligence of contract agreements, negligence of business actors, product quality standards, late delivery, market competition, environmental issues, labor conflicts, changes in government regulations, internal company conflicts, cultural and language differences between regions and also economic turmoil. For MSMEs, mediation is always the main choice for business actors in resolving business disputes because it is simple, fast, low cost and satisfies all parties
The Responbility Of Online Gaming Sites By Influencer On The Instagram Platform In Terms Of The Ite Law Ebu, Cyrilus Paulinus; Handayati, Nur; Soekorini, Noenik
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9959

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban Influencer situs judi online di platform Instagram ditinjau dari UU ITE. Istilah selebgram atau selebritis media instagram adalah seseorang yang terkenal pada aplikasi media sosial instagram melalui karya-karya yang dihasilkan pada bidang fashion, teknologi, ilmu pengetahuan,kuliner dan lainnya, kemunculan istilah selebgram ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan selebritis yang muncul di layar kaca televisi. Viralnya sosok selebgram pada Instagram di jadikan peluang bagi pelaku usaha untuk mengendorse, mempromosikan situs judi melalui akun Instagram milik selebgram tersebut. Rumusan masalah yang dibahas yaitu bagaimana penegakan hukum tentang promosi situs judi online? dan bagaimana sanksi pidana terhadap selebgram yang mempromosikan situs judi online? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif menggunakan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjadi dasar hukum untuk mengetahui pengaturan hukum dan sanksi hukum terhadap selebgram yang mempromosikan situs judi online. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penjatuhan sanksi hukum terhadap selebgram dilakukan berdasarkan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik karena telah melakukan promosi situs judi online.
Tindak Pidana Cyber Crime dan Penegakan Hukumnya Pansariadi, Rafi Septia Budianto; Soekorini, Noenik
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i2.605

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji perkembangan globalisasi yang berkaitan dengan perkembangan tindak pidana siber. Penelitian ini berupaya menjawab dua isu hukum secara khusus, kami akan membahas hukum positif yang mengatur kejahatan dunia maya di Indonesia, serta kebijakan hukum ke depan yang akan diterapkan untuk memerangi dan menegakkan kejahatan dunia maya. Penelitian ini merupakan salah satu contoh penelitian hukum normatif karena memberikan bobot yang sama antara metode konseptual dan perundang-undangan. Temuan studi ini menguatkan adanya pembatasan kejahatan dunia maya di bawah hukum pidana positif Indonesia. Beberapa undang-undang lain, seperti UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan KUHP sendiri mencerminkan pengaturan ini. Beberapa bentuk kejahatan dunia maya dapat dituntut berdasarkan hukum Indonesia, sementara yang lainnya tidak. Hal ini disebabkan fakta bahwa kejahatan dunia maya masih merupakan fenomena yang relatif muda. Sehubungan dengan itu, rancangan konsep KUHP yang baru telah dilaksanakan untuk melihat kebijakan hukum ke depan dalam memberantas dan menegakkan hukum yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya. Selain itu, revisi UU ITE diperlukan untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap cyber crime di Indonesia.
Co-Authors Al Khasyi', Muchammad Akmal Anam, Hoiril Aranggraeni, Renda Arkha Rosyaria Badrus Ayuningtiyas, Fitri Ayuningtyas, Fitri Cornelis, Vieta Imelda Dayana, Puspita Sandra Dirgantoro, Balok Ebu, Cyrilus Paulinus Ernu Widodo, Ernu Farid Irfan Siddik Hadawiyah, Robiatul Hamdani, Fathul Handayati, Nur Hartoyo Hartoyo Hartoyo, H Herdiman, Herdiman Hermawan, Syahrul Dwi Ibrahim, Muhammad Habil Alif Idrina, Mustika Ismalia, Rudy Izzah Khalif Raihan Abidin Khumairok, Mar 'atul Koerniawan, Joenus Kurniawan, Yohan Dwi Machbuby, Achmad Eric Mannulusi, Andik MOH. TAUFIK Mustofa, Achmad Al Arifil Nasoetion, Dedi Wardana Nasution, Dedi Wardana Njoo, Walujo Ohoiwutun, Machita Mariane Pansariadi, Rafi Septia Budianto Porsiana, Rofika Putra, Milenio Januar Putri, Sisy Julya Satriawan, Pri Agung Sholichah, Sayidati Siahaan, Luis Enrico Pratama Sidarta, Dudi Djaja Sidarta, Dudik Djaja Sidarta, Dudik Djaya Sigit Prasetyo, Tatag Siti Marwiyah Slamet SRI ASTUTIK Subekti Subroto, Edwin Sulasdjono Sutopo Sutopo Sutrisno, Achmad Tarigan, Lidia Alvionita Taufik, Moh Ummah, Kholifatul Wahyudi, Mohammad Arif Walujo, Christian Rico Wijaya, Radar Yudha Zakky, Firnanda Auliya Zamroh, Alifatul Renawati