Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.855
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Unes Law Review Jurnal Yustitia Media Iuris Jurnal Independent Jurnal hukum IUS PUBLICUM COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jurnal Hukum Indonesia Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan
Soekorini, Noenik
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
Pre-Emptive Law Enforcement Efforts of Community Policing in the Prevention of Terrorism Crimes Based on Justice Values Munasir, Aco Ardi Andi; Soekorini, Noenik; Astutik, Sri; Cornelis, Vieta Imelda
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 4 No. 1 (2025): JANUARY
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v4i1.1517

Abstract

This research aims to: 1) Analyze the pre-emptive law enforcement efforts of Community Policing in the prevention of terrorism crimes based on the value of justice; 2) Analyze obstacles in efforts to enforce the pre-emptive law of Community Policing in the prevention of terrorism crimes based on the value of justice. The research method used is sociological juridical. The results of the study show that pre-emptive law enforcement efforts in the prevention of terrorism crimes have not been based on the value of justice, especially from the economic aspect, because the regulation of the pre-emptive policy model of community policing (Polmas) which is regulated in the Regulation of the Chief of the National Police of the Republic of Indonesia Number 3 of 2015 concerning Community Policing (Polmas), has not regulated operational costs that should be allocated in order to carry out Polmas duties. Obstacles in the current pre-emptive law enforcement efforts to prevent terrorism crimes based on the value of justice are related to obstacles from legal substance, which include: unregulated operational costs, infrastructure, career path coaching, and reporting systems for Bhabinkamtibmas members.
The Urgency of Banks in Implementing the Precautionary Principle as Consumer Protection in the Standard Clauses of Credit Agreements Farid Irfan Siddik; Astutik, Sri; Widodo, Ernu; Soekorini, Noenik; Abidin, Izzah Khalif Raihan
Media Iuris Vol. 7 No. 3 (2024): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v7i3.56432

Abstract

The importance of the bank in applying the precautionary principle contributes to ensuring a sound banking system and protecting the country’s economy. In lending, the precautionary principle was manifested in a standard agreement between the bank as the creditor and the customer as the debtor. Credit agreements can lead to disputes, where the debtor sues the bank for violating the principle of consumer protection because it applies standard clauses in the credit agreement. The research method used is legal research with a statute approach and a conceptual approach). The results state that the application of the precautionary principle in making standard agreements manifests itself in the prohibition of financial service business actors including exoneration clauses to the detriment of financial service consumers as stipulated in Article 18 paragraph (1) of the Consumer Protection Act and OJK Regulation No. 6/POJK.07/Tahun 2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG IDENTITASNYA DIPUBLIKASIKAN DI MEDIA SOSIAL TIKTOK Tarigan, Lidia Alvionita; Soekorini, Noenik; Taufik, Moh.
COURT REVIEW Vol 5 No 04 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i04.1970

Abstract

Di Indonesia orang dewasa bukan satu-satunya yang dapat melakukan pelanggaran tindak pidana, melainkan anak dibawah umur juga dapat berhadapan dengan hukum. Tidak jarang identitas anak yang berhadapan dengan hukum seringkali terpublikasi di media sosial salah satunya Tik Tok. Secara hukum, tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan memberi dampak buruk terhadap anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melihat perlunya penelitian mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang identitasnya dipublikasikan di media sosial tik tok serta faktor yang menghalangi perlindungan tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap identitas anak masih sering di abaikan oleh masyarakat dan pers karena kurangnya tingkat kesadaran mengenai perlindungan hak-hak anak. Sehingga anak mengalami dampak sosial dan psikologis. Faktor-faktor yang menghalangi perlindungan terhadap identitas anak mulai dari lemahnya regulasi yang belum ada secara spesifik dalam mengakomodasi perkembangan teknologi dan media sosial, adanya keterbatasan sumber daya penegak hukum dan peran tik tok yang seringkali lambat dalam merespons pelaporan konten yang melanggar.
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI INSES SECARA SENGAJA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Ismalia, Rudy; Soekorini, Noenik; Sidarta, Dudik Djaja
COURT REVIEW Vol 5 No 04 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i04.1985

Abstract

Salah satu kejahatan seksual yang harus menjadi perhatian hukum pidana ini adalah tindak pidana inses. Jika tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan tindak kekerasan seksual seperti inses sulit untuk dilaporkan atau disentuh oleh hukum karena mengingat bahwa pelaku tindak pidana merupakan salah satu dari orang tua si anak. Tujuan penelitian adalah menganalisis kedudukan hukum perkawinan sedarah atau incest dalam persepktif hukum Indonesia dan menganalisis proses tindak pidana hukum bagi pelaku perkawinan sedarah. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan pendekatan peraturan perundangan dan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan Bahan hukum primer, Sekunder dan Tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum primer diawali dengan pemahaman atas norma hukum perundangan. Analisa bahan hukum dengan menggunakan penafsiran hukum dan teori hukum yang relevan, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian membuktikan Perkawinan sedarah (Incest) di Indonesia tidak memiliki kedudukan hukum yang sah dikarenakan bertentangan dengan KUHPerdata dan Undang-Undang No.l Tahun 1974 yang melarang Larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat di dalam kekeluargaan sedarah karena masuk dalam perbuatan zina. Sedangkan Proses tindak pidana hukum pelaku perkawinan sedarah (Incest) diberikan sanksi sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 47 memberikan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 dikarenakan Incest masuk sebagai perilaku zina dan kekerasan seksual dalam keluarga.
PENGATURAN HUKUM PENANGANAN ILLEGAL FISHING DI WILAYAH YURIDIKSI INDONESIA Herdiman, Herdiman; Sidarta, Dudi Djaja; Cornelis, Vieta Imelda; Soekorini, Noenik; Mannulusi, Andik
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 1 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i1.535

Abstract

This research analyzes the national legal policy in dealing with illegal fishing in Indonesian jurisdiction, particularly through the sinking of perpetrator vessels in accordance with the perspective of national and conventional law. Illegal fishing is an offense that not only harms the country's economy but also has a significant impact on the marine ecosystem. This research uses a descriptive-qualitative method with a normative legal approach to evaluate the effectiveness of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries' (MMAF) ship sinking policy. The results show that this policy, although controversial, has a strong legal basis, both in the Fisheries Law and the 1982 Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). In addition, this policy is proven to reduce the number of illegal fishing cases in a certain period. This research also highlights the importance of preventive efforts and international diplomacy in reducing cross-border violations, so that this policy can run more effectively and sustainably. Strict law enforcement but still respecting the principle of justice is the main key to protecting Indonesia's marine resources. Keywords : Illegal Fishing, Ocean Sovereignty, Legal Policy, UNCLOS, Ship Sinking
RATIO DECIDENDI TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II KEPADA PENGGUGAT ATAS TINDAKAN WANPRESTASI (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1682K/PDT/2020) Zamroh, Alifatul Renawati; Handayati, Nur; Subekti; Soekorini, Noenik; Astutik, Sri
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i2.134

Abstract

This study analyzes the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia in the civil case No. 1682 K/Pdt/2020 involving Muhammad Hikman Ballagi as the Applicant and PT. Astra Sedaya Finance as the Defendant. The case focused on a dispute surrounding vehicle financing that caused material and intangible losses to the plaintiff. The study uses a normative jurisprudence method with a case approach to investigate various court decisions, ranging from the Kendari State Court, the South Eastern Sulawesi High Court, to the Supreme Court. The results of the investigation show that the Supreme Court rejected the petition of the plaintiff's cassation and sentenced him to pay the costs of the case at all levels of the court. The study provides insight into the legal considerations used by the courts in settling the financing of vehicles and its impact on the parties to the dispute. The dispute relates to a financing agreement with a trust guarantee between the plaintiff and the defendant. The case involves a judge's consideration of acts of non-performance, the seizure of a car without a detailed basis, and the obligation to pay monthly contributions. The judge also considers the legal protection of the parties as well as the principle of justice in determining the decision.
Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Di Perusahaan Studi Kasus Putusan PN No. 2206/Pid.B/ 2023/PN Sby Sutopo, Sutopo; Soekorini, Noenik; Cornelis, Vieta Imelda; Hartoyo, Hartoyo
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 4 (2024): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v3i4.1127

Abstract

Penggelapan dalam jabatan adalah tindak pidana yang sering terjadi di perusahaan, yang tidak hanya merugikan perusahaan secara finansial tetapi juga menimbulkan kerugian sosial yang lebih luas. Masalah ini penting untuk diteliti karena penggelapan dalam jabatan dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi bisnis dan berdampak negatif pada suasana investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman serta penerapan ketentuan pidana terhadap kasus penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan PT Pajajaran Internusa Tekstil, berdasarkan Putusan PN No. 2206/Pid.B/2023/PN Sby. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, serta analisis dokumen putusan, wawancara dengan praktisi hukum, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan, bukti-bukti yang ada, dan faktor-faktor yang memberatkan serta meringankan dalam menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan terhadap terdakwa. Putusan ini dianggap cukup adil dan proporsional, tetapi perlu lebih memperhatikan aspek pemulihan kerugian korban dan upaya rehabilitasi/reintegrasi bagi terpidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana, terutama terkait dengan pertanggungjawaban pidana dalam kasus penggelapan di perusahaan, serta mendorong reformasi kebijakan dalam penanganan kasus serupa di masa mendatang.
THE ROLE OF THE INTELLIGENCE UNIT OF THE INTAN JAYA POLICE IN HANDLING ARMED GROUPS IN THE INTAN JAYA DISTRICT AREA Sigit Prasetyo, Tatag; Soekorini, Noenik; Ayuningtyas, Fitri; Hamdani, Fathul
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 1 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i1.554

Abstract

A Police Security Intelligence (Intelkam) acts as the "eyes and ears" in early detection and anticipation of threats to security and public order (Kamtibmas). One of the main challenges faced is the armed criminal group (KKB) in Intan Jaya Regency, Central Papua, which often terrorizes civilians and armed contact with security forces. KKB aims to separate Papua from the Unitary State of the Republic of Indonesia. This research aims to analyze the role and strategy of the Polres Intelkam unit in handling KKB in Intan Jaya. The method used is empirical legal research, which examines facts based on interviews and observations of police actions in dealing with this separatist group. The results showed that Intan Jaya Police implemented a mobilization strategy by working with community, religious and traditional leaders to build social resilience against the influence of separatism. In addition, Intelkam carries out the functions of investigation, security, and mobilization in its operations, both open and closed. In conclusion, the Intan Jaya Police Intelkam strategy plays an important role in creating conducive conditions and stemming the influence of KKB in the community through security and community approaches.
AKIBAT HUKUM PENOLAKAN AUTOPSI OLELH KELLUARGA DALAM KASUS KEMATIAN TIDAK WAJAR (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR: 629/PID.B/2021/PN.SEI RAMPAH) Wijaya, Radar; Soekorini, Noenik; Nasoetion, Dedi Wardana; Taufik, Moh.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.750

Abstract

Forensic autopsies play a crucial role in criminal proceedings because they can reveal the cause of death scientifically and objectively. However, the practice in Indonesia still faces a dilemma when the victim's family refuses to allow an autopsy to be performed. This situation poses a serious problem, given that without an autopsy, the causal relationship between the perpetrator's actions and the victim's death is difficult to prove legally. This study stems from the urgency to understand the position of autopsy in criminal law and to examine the legal consequences that arise when families refuse to allow it to be performed. The main questions to be answered are how the refusal of an autopsy affects the quality of criminal evidence and what the legal consequences are for court decisions. The research method used is normative juridical with a case approach, through a study of legislation, doctrine, and court decisions, particularly the Sei Rampah District Court Decision Number 629/Pid.B/2021/PN.Sei Rampah. Primary legal materials were obtained from the Criminal Code, Criminal Procedure Code, and Health Law, while secondary legal materials were obtained from academic literature and previous research. The analysis was conducted qualitatively, focusing on the relationship between legal norms, judicial practice, and the implications of refusing an autopsy. The results of the study show that the refusal of an autopsy by the victim's family has a direct impact on the weakness of criminal evidence. Judges cannot scientifically determine the cause of death, so defendants are often only sentenced on lesser subsidiary charges. These findings confirm a legal loophole in the Criminal Procedure Code, which only regulates notification to families without regulating the mechanism in the event of refusal. The conclusion of this study confirms that existing regulations are insufficient to address the dilemma between the rights of the victim's family and the public interest in upholding justice. Therefore, more explicit updates to criminal procedure law are needed, as well as legal communication strategies that can increase public understanding of the urgency of autopsies. Further research is recommended to examine the ethical and social dimensions in greater depth so that the solutions offered are more comprehensive.
Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana bagi Pengguna Jasa Prostitusi Anak Berdasarkan Teori Keadilan Dayana, Puspita Sandra; Cornelis, Vieta Imelda; Soekorini, Noenik; Astutik, Sri
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 4 No. 9 (2025): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, September 2025
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v4i9.4611

Abstract

The development of information technology has facilitated the rise of online child prostitution cases in Indonesia; however, the application of criminal sanctions against perpetrators has yet to fully reflect the principle of justice. This study aims to analyze the application of criminal sanctions for users of child prostitution services based on the theory of justice, through a case study of Decision Number 1172/Pid.Sus/2024/PN Sby. The research employs a normative legal approach with normative juridical techniques. The research population includes all legal materials related to criminal sanctions for child prostitution, with the sample consisting of court decisions, statutory regulations, and legal literature selected through purposive sampling. The research instruments include a document analysis guide, with data analyzed using normative descriptive-analytical qualitative techniques. The findings show that the judge imposed a prison sentence of 4 years and a fine of IDR 120,000,000 under the Human Trafficking Law, rather than the Child Protection Law as demanded by the prosecutor. The judge's considerations emphasized mitigating factors more than the protection of the child victim. The study concludes that the application of criminal sanctions has not been optimal in providing a deterrent effect and delivering justice to victims, thus highlighting the need for policy reform with stricter sanctions and sentencing guidelines that prioritize the best interests of the child.
Co-Authors Abidin, Izzah Khalif Raihan Al Khasyi', Muchammad Akmal Anam, Hoiril Aranggraeni, Renda Arkha Rosyaria Badrus Ayuningtyas, Fitri Cornelis, Vieta Imelda Dayana, Puspita Sandra Dirgantoro, Balok Ernu Widodo, Ernu Farid Irfan Siddik Hadawiyah, Robiatul Hamdani, Fathul Handayati, Nur Hartoyo Hartoyo Herdiman, Herdiman Idrina, Mustika Ismalia, Rudy Khumairok, Mar 'atul Koerniawan, Joenus Kurniawan, Yohan Dwi Mannulusi, Andik MOH. TAUFIK Munasir, Aco Ardi Andi Nasoetion, Dedi Wardana Ohoiwutun, Machita Mariane Sholichah, Sayidati Siahaan, Luis Enrico Pratama Sidarta, Dudi Djaja Sidarta, Dudik Djaja Sidarta, Dudik Djaya Sigit Prasetyo, Tatag Slamet SRI ASTUTIK Subekti Subroto, Edwin Sulasdjono Sutopo Sutopo Sutrisno, Achmad Tarigan, Lidia Alvionita Ummah, Kholifatul Wahyudi, Mohammad Arif Wijaya, Radar Yudha Zamroh, Alifatul Renawati