Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.443
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Unes Law Review Jurnal Yustitia Media Iuris Indonesia Berdaya Jurnal Independent Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal hukum IUS PUBLICUM COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Hukum Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Law and Economics Binamulia Hukum
Soekorini, Noenik
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PEDOFILIA SEBAGAI SEBAB TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Kasus Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tabanan) Putri, Sisy Julya; Soekorini, Noenik; Marwiyah, Siti
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 9 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11183166

Abstract

The Indonesian Law Number 35 of 2014 regulates the rights and protection of children, recognizing their entitlement to legal protection. Various forms of legal protection are established for almost all legal relationships. Specific provisions in this law address the protection of children against sexual violence offenses. Such protections include prohibiting sexual intercourse with a child using violence or threats, as well as enticing or deceiving a child for sexual activities. Additionally, the law forbids human trafficking and exploitation of children for personal gain. To safeguard the interests of the child victims, the law encompasses measures such as rehabilitation, identity protection through media, safety assurance for witnesses, and access to information regarding case developments.Efforts to protect children from sexual violence require continuous endeavors to ensure their well-being, as children play a significant role in the nation's progress. The level of protection for children should be on par with that of adults since everyone is equal before the law. This calls for a collective responsibility of the state, local governments, communities, and parents in providing safeguarding measures against various forms of abuse perpetrated by irresponsible individuals who exploit children for criminal activities.Child protection efforts can be categorized as direct or indirect, as well as juridical or non-juridical. Direct protection includes supervising, nurturing, and establishing legal regulations to protect children directly. Indirect protection entails prevention and raising awareness about children's rights and responsibilities. These protection efforts may be targeted at children directly or at those surrounding them, such as parents or family members.The Law Number 35 of 2014 explicitly covers protection against violent activities, including sexual violence, political involvement, armed disputes, social riots, and other harmful events. It obliges the government, local authorities, society, and parents to provide protection and ensure the fulfillment of children's rights and best interests. The law aligns with the principles of human rights stated in the 1945 Indonesian Constitution, recognizing children as individuals entitled to grow and develop with adequate protection.
Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Khumairok, Mar 'atul; Soekorini, Noenik
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2228

Abstract

Catcalling merupakan bentuk pelecehan seksual di ruang publik yang melibatkan siulan, godaan dengan panggilan yang merendahkan, atau komentar terhadap penampilan fisik wanita yang tidak dikenal, yang cenderung berorientasi seksual dan merangsang secara visual. Permasalahan yang dibahas yaitu pengaturan hukum pidana terkait dengan catcalling sebagai pelecehan secara verbal di Indonesia dan perlindungan hukum bagi korban catcalling menurut Undang-Undang di Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian normatif yang bertujuan untuk mengumpulkan sumber bahan hukum tertulis serta menggunakan pendekatan konsep hukum dan pendekatan perundang-undangan. Penyelesaian perkara tindak pidana catcalling saat ini di Indonesia terdapat beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar hukumnya yaitu UUD 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Walaupun penggunaan pasal tersebut dapat dijadikan dasar hukum perbuatan catcalling tetapi belum mampu menjamin kepastian hukum secara maksimal. Perlindungan hukum bagi korban catcalling diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Perlindungan hukum yang diberikan ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban catcalling mendapatkan keadilan dan merasa aman selama proses hukum berlangsung.
Tanggung Jawab Pidana Pelaku Usaha terhadap Kemasan Produk Yang Rusak Putra, Milenio Januar; Astutik, Sri; Soekorini, Noenik
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): October
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50352

Abstract

Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkannya. Tanggung jawab pelaku usaha ini dinamakan dengan tanggung gugat produk. Tanggung jawab atas produk-produk yang diperdagangkan oleh para pelaku ekonomi, dipasarkan atau dijual di kalangan konsumen adalah tanggung jawab orang-orang yang mendistribusikan produk-produk tersebut, para pelaku ekonomi. Pelaku usaha wajib mempertanggungjawabkan kesalahannya, kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha dapat dilihat dalam undang-undang perlindungan konsumen, dan bentuk pertanggungjawabannya berupa pengaturan pengembalian uang atau ganti rugi. Selain itu pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda. Sanksi ini berlaku jika pelaku usaha melanggar ketentuan terkait kemasan produk yang rusak. Dan sanksi hukum bagi pelaku usaha yang menjual makanan dan minuman kemasan rusak dapat dikenakan sanksi administratif yang diberikan oleh BPOM berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 dan UU Pangan serta sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK, Pasal 63 UUPK, dan Pasal 141 UU Pangan. Pelaku usaha juga dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh konsumen berdasarkan prinsip product liability untuk meminta ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum pelaku usaha yang merugikan konsumen
TANGGUNG GUGAT PENGELOLA JASA PARKIR TERHADAP KEHILANGAN BARANG PRIBADI KONSUMEN Njoo, Walujo; Astutik, Sri; Cornelis, Vieta Imelda; Soekorini, Noenik
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i2.75921

Abstract

Tujuan penelitian adalah menganalisis tanggung jawab pengelola jasa parkir dalam memberikan jaminan keamanan bagi konsumen pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 458/ K/Pdt.Sus-BPSK/2017 dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen dalam kasus kehilangan barang pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 458/2017. Tipe penelitian menggunakan Yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Statue Approach dan Conceptual Approach. Bahan hukum primer penelitian didapatkan dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 458/2017 dan bahan hukum sekunder didapatkan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan literatur pendukung lainnya. Metode pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan teknik analisis bahan hukum secara normatif. Hasil penelitian membuktikan Tanggungjawab Pengelola Jasa Parkir dalam memberikan jaminan keamanan bagi konsumen pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 458/2017 adalah seharusnya melakukan ganti rugi atas kerugian kendaraan atau barang yang dialami oleh konsumen. Pengelola Parkir “NP” diwajibkan untuk melakukan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh korban “MW” yaitu sebesar Rp. 1.083.496. Hal ini sejalan dengan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1694 KUH Perdata dan Pasal 19 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen yang diberikan terhadap konsumen dalam kasus kehilangan barang pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 458/2017 adalah adanya Hak Konsumen meliputi Hak atas Keamanan dan Keselamatan, Hak atas Informasi, Hak untuk didengar dan Hak atas ganti rugi. Disarankan kepada konsumen untuk lebih memperhatikan barang pribadi yang berada di dalam kendaraan, tidak meninggalkan barang berharga karena tidak dititipkan kepada pengelola parkir, yang dititipkan hanya fisik kendaraan sehingga barang pribadi di dalam kendaraan merupakan tanggung jawab pribadi konsumen.
PENCEGAHAN SECARA DINI PENGGUNAAN ZAT NARKOTIKA BAGI KALANGAN GENERASI MUDA DI KOTA MOJOKERTO Satriawan, Pri Agung; Soekorini, Noenik; Taufik, Moh.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.828

Abstract

Objective Drug abuse is a serious threat that can destroy the younger generation as the future leaders of the nation. The city of Mojokerto, as a strategic area, is not immune to the circulation and abuse of drugs among teenagers. This study aims to analyze early prevention efforts against drug use among the younger generation in Mojokerto City, emphasizing the role of families, educational institutions, law enforcement agencies, and the community. The research method used is an empirical juridical approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results of the study show that early prevention can be carried out through three main aspects, namely education, supervision, and synergistic law enforcement. The obstacles encountered include a lack of awareness among the younger generation, weak parental supervision, and limited rehabilitation facilities in the area. Thus, early prevention of drug abuse in Mojokerto City requires ongoing collaboration between families, schools, police, and local government
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN OPERASI KEPOLISIAN DALAM MENANGANI UNJUK RASA DI WILAYAH POLRES MOJOKERTO Zakky, Firnanda Auliya; Soekorini, Noenik; Taufik, Moh.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.835

Abstract

Demonstrations are a form of public expression guaranteed by Law No. 9 of 1998. However, in practice, they often have the potential to cause disturbances to public security and order if not properly controlled. This study aims to analyze the planning and control of police operations in handling demonstrations in the Mojokerto Police District. The research method used is an empirical juridical approach, with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results of the study show that the Mojokerto Police carry out operational planning based on the principles of prevention, proportionality, and humanism. Operational control is carried out through the implementation of Standard Operating Procedures (SOPs), cross-sector coordination, and the application of the principle of negotiation before repressive action. The obstacles found include limited personnel resources, infrastructure, and the unpredictable dynamics of the masses. Therefore, strengthening personnel capacity and more effective coordination with relevant parties are strategic steps to optimize police operation control
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA MELALUI DARK WEB Ibrahim, Muhammad Habil Alif; Soekorini, Noenik; Aranggraeni, Renda
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.850

Abstract

Advances in information technology have created new challenges for law enforcement, one of which is the circulation of narcotics through the dark web, which is anonymous, cross-border, and difficult to trace. This study aims to analyze the reach of national law regarding perpetrators located outside Indonesia but conducting narcotics transactions with users in Indonesia, as well as to examine the application of the chain of custody and the validity of digital evidence for admissibility in court. The research method used is normative juridical, with a statutory and conceptual approach, complemented by field studies through interviews with law enforcement officials. The results indicate that the application of the principle of extraterritoriality, as stipulated in Articles 4 and 5 of the Criminal Code, provides the legal basis for reaching perpetrators abroad, supported by international cooperation through Mutual Legal Assistance, Interpol Red Notices, and joint operations. However, obstacles remain if there is no extradition treaty or the principle of double criminality is not met. In terms of evidentiary aspects, digital evidence can be recognized as valid evidence under the ITE Law if its collection and management follow strict chain of custody procedures, in accordance with the ISO/IEC 27037:2012 standard, including data integrity verification using hash values. This study recommends strengthening international cooperation, increasing the capacity of law enforcement officials in the field of digital forensics, standardizing digital forensics laboratories with international accreditation, and updating regulations in the Criminal Code (KUHP) and Criminal Procedure Code (KUHAP) to be more responsive to technology-based cross-border crimes
DIVERSI DALAM PENYELESAIAN KASUS NARKOBA YANG MELIBATKAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Machbuby, Achmad Eric; Soekorini, Noenik; Aranggraeni, Renda
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.858

Abstract

The high number of narcotics crimes involving minors has created a dilemma between law enforcement and child protection. The problem addressed in this study is how diversion is applied in the settlement of child drug cases and the challenges faced in its implementation. This study uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach. The results show that although the RJ approach has been accommodated in the juvenile justice system in Indonesia through Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, its implementation in drug cases still faces many obstacles. These obstacles include a lack of understanding of RJ principles among law enforcement officials, resistance from the community, and the absence of clear technical guidelines on the application of RJ to narcotics cases. In addition, the repressive nature of narcotics laws poses a normative obstacle to harmonizing the approaches of criminal punishment and restorative justice. This study recommends the synchronization of regulations and the improvement of legal resources so that the implementation of RJ for children involved in drug cases can be carried out optimally
Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Istri (Studi Putusan No. 23/PID.SUS/2025/PN Prn) Porsiana, Rofika; Soekorini, Noenik; Ayuningtiyas, Fitri
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6233

Abstract

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan isu krusial yang tidak hanya mencederai institusi perkawinan, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan martabat perempuan sebagai istri. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Kalimantan Selatan yang mencapai 1.200 kasus pada periode Januari–September 2024, dengan kasus domestik sebagai bentuk kriminalitas yang dominan. Fokus penelitian ini adalah menganalisis kesenjangan antara ancaman pidana maksimal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dengan sanksi yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Prn. Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) bentuk dan unsur tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri menurut UU PKDRT, dan (2) pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) dalam menjatuhkan pidana ditinjau dari prinsip proporsionalitas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus terhadap Putusan PN Paringin, serta pendekatan konseptual terkait teori pemidanaan dan keadilan. Bahan hukum primer meliputi UU PKDRT dan KUHAP, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 5 huruf a jo. Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT berupa kekerasan fisik dengan mendorong korban hingga kepalanya membentur tembok. Penjatuhan pidana 5 bulan penjara dinilai proporsional karena mempertimbangkan Visum Et Repertum yang mengkategorikan luka korban sebagai luka ringan, sehingga tercapai keseimbangan antara berat perbuatan, perlindungan martabat korban, efek jera, dan kepastian hukum
Analisis Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 1172/Pid.Sus/2024/Pn.Sby) Mustofa, Achmad Al Arifil; Soekorini, Noenik; Aranggraeni, Renda
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7034

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiil serta ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap anak dalam Putusan Nomor 1172/Pid.Sus/2024/PN.Sby. Fokus permasalahan dalam penelitian ini terletak pada ketepatan kualifikasi tindak pidana yang diterapkan serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Analisis ini menjadi penting mengingat tindak pidana perdagangan orang, khususnya terhadap anak, merupakan kejahatan serius yang berdampak luas terhadap hak asasi manusia dan masa depan korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin yang relevan. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan norma hukum dalam putusan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai lex specialis secara tepat dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 296 KUHP. Ratio decidendi hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur delik perdagangan orang terhadap anak, pertimbangan perlindungan terhadap korban, serta aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Namun demikian, dari perspektif akademik, pidana yang dijatuhkan dinilai relatif ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan ancaman maksimal undang-undang, sehingga masih terbuka ruang evaluasi dalam aspek pemidanaan guna memperkuat efek jera dan optimalisasi perlindungan anak sebagai korban.
Co-Authors Al Khasyi', Muchammad Akmal Anam, Hoiril Aranggraeni, Renda Arkha Rosyaria Badrus Ayuningtiyas, Fitri Ayuningtyas, Fitri Cornelis, Vieta Imelda Dayana, Puspita Sandra Dirgantoro, Balok Ebu, Cyrilus Paulinus Ernu Widodo, Ernu Farid Irfan Siddik Hadawiyah, Robiatul Hamdani, Fathul Handayati, Nur Hartoyo Hartoyo Hartoyo, H Herdiman, Herdiman Hermawan, Syahrul Dwi Ibrahim, Muhammad Habil Alif Idrina, Mustika Ismalia, Rudy Izzah Khalif Raihan Abidin Khumairok, Mar 'atul Koerniawan, Joenus Kurniawan, Yohan Dwi Machbuby, Achmad Eric Mannulusi, Andik MOH. TAUFIK Mustofa, Achmad Al Arifil Nasoetion, Dedi Wardana Nasution, Dedi Wardana Njoo, Walujo Ohoiwutun, Machita Mariane Pansariadi, Rafi Septia Budianto Porsiana, Rofika Putra, Milenio Januar Putri, Sisy Julya Satriawan, Pri Agung Sholichah, Sayidati Siahaan, Luis Enrico Pratama Sidarta, Dudi Djaja Sidarta, Dudik Djaja Sidarta, Dudik Djaya Sigit Prasetyo, Tatag Siti Marwiyah Slamet SRI ASTUTIK Subekti Subroto, Edwin Sulasdjono Sutopo Sutopo Sutrisno, Achmad Tarigan, Lidia Alvionita Taufik, Moh Ummah, Kholifatul Wahyudi, Mohammad Arif Walujo, Christian Rico Wijaya, Radar Yudha Zakky, Firnanda Auliya Zamroh, Alifatul Renawati