Articles
<![CDATA[Liability Without Fault Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Handayani, Emi Puasa]]>;
<![CDATA[Ariï¬n, Zainal]]>;
<![CDATA[Virdaus, Saivol]]>
<![CDATA[ ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 4, No 2 (2018): Juli – Desember 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Hukum Perdata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (588.403 KB)
|
DOI: 10.36913/jhaper.v4i2.74
<![CDATA[Pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault) atau yang lebih dikenal dengan istilah strict liability, telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Banyak cara mempersoalkan kasus-kasus lingkungan, salah satunya mengajukan gugatan pertanggungjawaban kepada perusahaan yang menyebabkan polusi atau kerusakan lingkungan. Dalam ranah hukum lingkungan, gugatan ini dikenal dengan tanggung jawab mutlak perusahaan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Artikel ini akan menjawab dua persoalan atau pertanyaan riset, pertama apa makna Pertanggungjawaban tanpa kesalahan?, dan bagaimana mekanisme Pertanggungjawaban tanpa kesalahan dalam sengketa lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif. Disimpulkan bahwa Liability without fault, penyelesaian sengketa lingkungan hidup unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Mekanisme pertanggungjawaban tanpa kesalahan dalam sengketa lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, dalam petitum tidak perlu mencantumkan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar hukum. Hakim tidak perlu mencari bukti dan dalil pelanggaran hukum.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Dan Faktor Penghambat Pengurusan Hak Cipta Batik Tulis Di Kota Kediri ]]>
<![CDATA[Arifin, Zainal]]>;
<![CDATA[Hasyim, Mochammad Wachid]]>
<![CDATA[ YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 2 (2019): JURNAL YUSTISIA MERDEKA ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Madiun ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The works of Handmade batik in the City of Kediri are original works of the archipelago. Traditional handmade batik in the City of Kediri who are members of five groups of artisans who have been working, no one has a certificate of intellectual property rights in the form of a copyright certificate from the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia. The research questions are: 1. How is the legal protection of handmade batik implemented in Kota Kediri? 2. What are the efforts of the City Government of Kediri in helping batik artisans to obtain batik art copyright certificates in Kediri City? 3. What are the inhibiting factors for batik copyright registration in Kediri City ?. This study uses juridical empirical methods by interviewing informants and field observations. The results are found to be several inhibiting factors why craftsmen do not have written batik copyright certificates, namely internal factors and external factors.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIATOR NON SERTIFIKAT DI KOTA KEDIRI ]]>
<![CDATA[Emi Puasa Handayani]]>;
<![CDATA[Zainal Arifin]]>
<![CDATA[ ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 8, No 1 (2022): Januari - Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Hukum Perdata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36913/jhaper.v8i1.170
<![CDATA[Sengketa tidak berarti adanya perbedaan, namun karena ada dua pihak yang ingin sesuatu barang yang seharusnya dimiliki satu person, namun kedua belah pihak ingin menguasai, sehingga keduanya saling berusaha untuk memiliki. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris untuk meneliti persoalan penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di Kota Kediri, yang diselesaikan oleh mediator non sertifi kat. Ada dua pertanyaan penelitian pertama apa makna penyelesaian sengketa tanah melalui mediator non sertifi kat. Kedua bagaimana penerapan mediasi sengketa melalui mediator non sertifi kat. Hasilnya bahwa sengketa hak atas tanah yang diselesaikan melalui mediator bersertifi kat di Pengadilan Negeri Kota Kediri, berlangsung secara formalitas. Mediator bersertifi kat terikat dengan aturan-aturan formal, sehingga tidak maksimal dan kurang aktif. Kehadiran mediator non sertifi kat, sangat membantu kedua pihak yang bersengketa dan mengupayakan secara maksimal. Kedua belah pihak yang bersengketa segan pada mediator non sertifi kat yang memiliki ketokohan sehingga petuah mediator dapat diterima. Penerapan mediasi sengketa tanah melalui mediator non sertifi kat bisa dilalui melalui tahapan yang ditempuh secara alami.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Yang Tidak Menemui Kesepakatan (Studi Kasus di PJT I Malang) ]]>
<![CDATA[Zainal Arifin]]>;
<![CDATA[Emi Puasa Handayani]]>;
<![CDATA[Saivol Firdaus]]>
<![CDATA[ ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 6, No 1 (2020): Januari - Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Hukum Perdata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36913/jhaper.v6i1.106
<![CDATA[The Collective working Agreement (PKB) is regulated in Article 1601 of the Civil Code (Civil Code), which is an agreement between two parties, an employee or laborer and a company, both bound together. Workers commit themselves to employers for a certain time. A bond to do work by receiving wages. Another understanding of collective working agreements is regulated in Law Number 13 of 2003 concerning labor. Working agreements are agreements between employers and employees, or laborers who have conditions of employment, rights and obligations of both parties. There are two research questions, fi rst what is the meaning of the settlement of collective bargaining agreements that do not meet the agreement and, how do we formulate a joint working agreement negotiation solution without finding a deal. The method used to answer research questions is a type of normative and empirical legal research. Theories used are certainty theory, hierarchical theory of law and distributive justice theory. The results achieved. First, the meaning of the deadlock negotiation agreement to formulate a co-operation agreement. Two, settlement of collective working agreement negotiations that did not meet the agreement, can be completed with three mechanisms. The fi rst is done through bipartite negotiations, through conciliation and mediation mechanisms.fi nally the dispute mechanism can be carried out in industrial relations courts.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIATOR NON SERTIFIKAT DI KOTA KEDIRI ]]>
<![CDATA[Emi Puasa Handayani]]>;
<![CDATA[Zainal Arifin]]>
<![CDATA[ ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 8, No 1 (2022): Januari - Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Hukum Perdata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36913/jhaper.v8i1.170
<![CDATA[Sengketa tidak berarti adanya perbedaan, namun karena ada dua pihak yang ingin sesuatu barang yang seharusnya dimiliki satu person, namun kedua belah pihak ingin menguasai, sehingga keduanya saling berusaha untuk memiliki. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris untuk meneliti persoalan penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di Kota Kediri, yang diselesaikan oleh mediator non sertifi kat. Ada dua pertanyaan penelitian pertama apa makna penyelesaian sengketa tanah melalui mediator non sertifi kat. Kedua bagaimana penerapan mediasi sengketa melalui mediator non sertifi kat. Hasilnya bahwa sengketa hak atas tanah yang diselesaikan melalui mediator bersertifi kat di Pengadilan Negeri Kota Kediri, berlangsung secara formalitas. Mediator bersertifi kat terikat dengan aturan-aturan formal, sehingga tidak maksimal dan kurang aktif. Kehadiran mediator non sertifi kat, sangat membantu kedua pihak yang bersengketa dan mengupayakan secara maksimal. Kedua belah pihak yang bersengketa segan pada mediator non sertifi kat yang memiliki ketokohan sehingga petuah mediator dapat diterima. Penerapan mediasi sengketa tanah melalui mediator non sertifi kat bisa dilalui melalui tahapan yang ditempuh secara alami.]]>
<![CDATA[LONCENG KEMATIAN PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA TINJAUAN FILOSOFIS ]]>
<![CDATA[Emi Puasa Handayani]]>;
<![CDATA[Zainal Arifin]]>
<![CDATA[ Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 1 (2020): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v8i1.2491
<![CDATA[Makalah berjudul Lonceng Kematian Pendidikan Hukum Di Indonesia Tinjauan Filosofis, mengangkat dua persolan yaitu pertama apa hakekat pendidikan hukum? Kedua bagaimana formulasi kedepan pendidikan hukum di Indonesia?. Kedua problem itu akan dijawab menggunakan pendekatan filosofis, teoritis dan yuridis. Teori yang digunakan untuk menganalisis kedua persoalan itu adalah teori abstraksi dari Aristoteles dan teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Hasilnya pertama hakekat pendidikan hukum adalah adalah mendewasakan anak didik untuk mandiri, obyektif independen, memilki karakter budi pekerti luhur, berkecerdasan intelektual, emosional, sosial dan spiritual yang tinggi. Kedua, pendidikan hukum kedepan dirancang untuk mampu menciptakan anak didik yang cerdas sesuai dengan tujuan pendidikan yang termuat dalam kosntitusi, dengan menekankan pada etika religius, serta memasukan kurikulum terintegrsi yang menekankan pada berfikir yang komprehensif praktis dan teoritis.Kata Kunci: Lonceng kematian, pendidikan hukum]]>
<![CDATA[Formulasi Kebijakan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Wartawan Saat Bertugas dalam Undangundang Pers di Masa Mendatang ]]>
<![CDATA[Zainal Arifin]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2016): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (190.531 KB)
|
DOI: 10.32503/diversi.v2i1.143
<![CDATA[Kebijakan Formulasi merupakan langkah politik yang lazim di lakukan dalam hukum. Tindak pidana kekerasan terhadap wartawan saat menjalankan tugasprofesi jurnalistik dalam Undang-Undang Pers di masa mendatang, perlu untuk dirumuskan kembali. Sebab kebutuhan untuk merubah hukum selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konsep, pendekatan perbandingan, pendekatan sejarah, dan pendekatan filsafat. Kesimpulannya adalah bahwa pengaturan hukum terhadap wartawan dari tindak pidana kekerasan dalam menjalankan tugas profesi harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Formulasi kebijakan tindak pidana kekerasan pada wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik sangat penting untuk dilakukan karena hingga saat ini belum ada rumusan yang tepat dan benar tentang tindak pidana kekerasan pada wartawan.]]>
<![CDATA[Perilaku Pemilih (Voters Behavior) Pemilu Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Kediri ]]>
<![CDATA[Zainal Arifin]]>;
<![CDATA[Trinas Dewi Hariyana]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2015): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (170.316 KB)
|
DOI: 10.32503/diversi.v1i2.133
<![CDATA[Pasal 59 Undang-Undang Tahun 2008 mengatur tentang calon pimpinan daerah dari calon perseorangan. Pasal ini sebenarnya mengadopsi perkembangan sosiologis dan desakan dari masyarakat Indonesia yang menginginkan demokrasi. Yakni dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Keinginan itu sudah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni meneliti semua aturan yang terkait dengan Pemilu. Dalam penelitian ini bisa disimpulkan bahwa verivikasi Paslon Walikota Partai Politik dan Perseorangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Undang-Undangmu Kota Kediri sudah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Dan Faktor Penghambat Pengurusan Hak Cipta Batik Tulis Di Kota Kediri ]]>
<![CDATA[Zainal Arifin]]>;
<![CDATA[Mochammad Wachid Hasyim]]>
<![CDATA[ YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 5 No. 2 (2019): JURNAL YUSTISIA MERDEKA ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Madiun ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33319/yume.v5i2.28
<![CDATA[The works of Handmade batik in the City of Kediri are original works of the archipelago. Traditional handmade batik in the City of Kediri who are members of five groups of artisans who have been working, no one has a certificate of intellectual property rights in the form of a copyright certificate from the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia. The research questions are: 1. How is the legal protection of handmade batik implemented in Kota Kediri? 2. What are the efforts of the City Government of Kediri in helping batik artisans to obtain batik art copyright certificates in Kediri City? 3. What are the inhibiting factors for batik copyright registration in Kediri City ?. This study uses juridical empirical methods by interviewing informants and field observations. The results are found to be several inhibiting factors why craftsmen do not have written batik copyright certificates, namely internal factors and external factors.]]>
<![CDATA[Quo Vadis Legal Protection of Traditional Batik Copyrights in Indonesia Local Government ]]>
<![CDATA[Zainal Arifin]]>;
<![CDATA[Mochammad Wachid Hasyim]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Economics Review Vol 2 No 1 (2018): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (120.705 KB)
|
DOI: 10.21070/ijler.v2i1.1728
<![CDATA[This research is motivated by the existence of philosophical, juridical and theoretical problems. Philosophically batik must be protected, because it is a unique work created by creative individuals. Juridical problems are unclear rules about traditional batik. The theoretical problem is between das sein and das solen, it should theoretically be that all traditional batik motifs from the creativity of residents in Kediri City must be registered as the copyright of each craftsman. But in reality, the craftsmen have not registered their work with the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to obtain a copyright license. So that the craftsmen have yet to get the legal protection of the batik copyright they created. The issues raised are (1) How to carry out the legal protection of traditional batik art copyrights in the City of Kediri and (2) the factors that hinder traditional batik craftsmen in Kediri City do not take care of their copyright. This study uses empirical research methods with a sociological juridical approach. From the research, it was found that the legal protection of batik batik copyright in Kediri was done by registering the copyright and the traditional batik brand rights. While the factor that hinders the batik craftsmen from registering their copyright is the lack of awareness of traditional batik craftsmen about copyright, the process of obtaining a copyright that is considered not easy and requires a high cost.]]>
