Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.893
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum DIVERSI : Jurnal Hukum Kosmik Hukum Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Hukum Acara Perdata Indonesian Journal of Law and Economics Review UNISKA LAW REVIEW Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Journal of Law, Poliitic and Humanities Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) HUKMY : Jurnal Hukum Jurnal Magister Hukum Perspektif Jurnal Nusantara Mengabdi International Asia Of Law and Money Laundering (IAML) Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Journal of Law and Legal Reform Indonesian Journal of Criminal Law Studies Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL) Khazanah Hukum
Zainal Arifin
Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
ANALISIS KEWENANGAN POLRI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN PENANGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI KABUPATEN NGANJUK) Zainal Arifin; Hary Masrukin
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2018): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v7i2.462

Abstract

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13 dan pasal 14 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap. masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, turut serta dalam pembinaan hukum nasional dan memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian, melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rumusan masalah pada Tesis ini adalah (1) Apa Yang Menjadi Dasar Hukum POLRI Dalam Melakukan Penyidikan Penangkapan Tindak Pidana Korupsi? (2) Bagaimana Proses POLRI Dalam Melakukan Penyidikan Penangkapan Tindak Pidana Korupsi? (3) Apa Kendala POLRI Dalam Melakukan Penyidikan Penangkapan Tindak Pidana Korupsi Jenis penelitian ini adalah Metode pendekatan yang dilakukan menggunakan metode pendekatan Yuridis empiris. Metode ini mempunyai tujuan untuk menilai dan melihat pelaksanaan kinerja seseorang dan penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan, penelitian ini bersifat kualitatif untuk melihat secara langsung gambaran yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian ini adalah Dasar hukum POLRI dalam Melakukan Penyelidikan Penangkapan Tindak Pidana Korupsi yaitu sudah sesuai dengan aturan Perundang-undangan, memakai Standar Operasional Prosedur, Surat Perintah Penangkapan, Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan, surat perintah tugas penyelidik dan Penyidik. Jadi Setiap POLRI / Petugas Dalam menjalankan kewajiban dan wewenang nya selalu berpedoman dengan aturan atau perundang-undangan yang berlaku. Apabila ada petugas penyelidik ataupun Penyidik pada waktu menjalankan tugasnya tidak sesuai aturan atau SOP POLRI maka perlu mendapatakan teguran dari atasan atau Provos bahkan kritik dari masyarakat.
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN TANAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 70/Pdt.G/2016/PN. Blt) Zainal Arifin; Muhammad Ihsan Muhlashon
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v8i1.499

Abstract

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Putusan Pengadilan Negeri Blitar nomor 70/Pdt.G/2016/PN. Blt, apabila ditinjau dari aspek Hukum Tanah Nasional, perlindungan hukum bagi para pihak yang memegang tanda bukti kepemilikan hak atas tanah (sertipikat) dan untuk mengetahui keabsahan pemecahan Sertipikat Hak Milik No. 769 yang masih menjadi obyek perjanjian hutang piutang dengan kreditur Koperasi Satria Jaya menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan pertanggungjawaban institusi pemerintahan yang menerbitkan akta-akta sebagai syarat peralihan hak kepemilikan tanah (sertipikat) yang ternyata bermasalah. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu perundang-undangan/peraturan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa : 1) Putusan Pengadilan Negeri Blitar nomor 70/Pdt.G/2016/PN. Blt apabila ditinjau dari aspek Hukum Tanah Nasional hanya menitik beratkan pada proses hukum peralihan hak kepemilikan tanah sebelum munculnya sertifikat dalam hal jual belinya, maka jual beli obyek yang lain adalah batal demi hukum sesuai Pasal 26 (2) UU Pokok Agraria, karena pengadilan negeri hanya berkompetensi mengadili Perbuatan Hukumnya ( Wan prestasi dan PMH) sedangkan pembatalannya adalah wilayah PTUN kemudian di ekskusi oleh institusi yang berwenang (BPN), 2) Perlindungan hukum bagi para pihak yang memegang tanda bukti kepemilikan hak atas tanah (sertipikat) setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri Blitar, masih harus meneruskan proses hukum yang panjang, karena : a) jika terbukti cacat hukum dalam prosesnya maka kepemilikan tanah tersebut dapat dibatalkan, dan upaya hukum bisa dilakukan menuntut pidana atau perdata kepada penjual/pemilik yang tidak beri’tikad baik; b) Pengadilan Negeri hanya dapat mengadili sesuai dengan kompetensi peradilan dan hukum acara dalam pemeriksaan di persidangan yang tidak bisa di abaikan. 3) Pertanggungjawaban institusi pemerintahan yang menerbitkan akta-akta dalam proses peralihan hak atas tanah yang ternyata bermasalah seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata, dan tuntutan ganti rugi. Selain itu Sistem Publikasi yang digunakan dalam pendaftaran tanah menurut UUPA no 5 Tahun 1960 dan PP Nomor 24 Tahun 1997 adalah sistem negatif yang bertendensi positif, sebelum ada gugatan karena merasa dirugikan maka proses peralihan akan tetap dilanjutkan (asas “nemo plus yuris”), Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sertipikat adalah sebagai alat bukti yang kuat dan sah terhadap kepemilikan tanah namun belum absolut/mutlak sehingga harus ada perlindungan hukum terhadap pemegangnya.
IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH DALAM PERPRES NOMOR 4 TAHUN 2015 (Studi di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk) HASWANGGA RISKIAN CAHYA PURBA; ZAINAL ARIFIN
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v7i1.920

Abstract

Pilihan tema ini, dilatar belakangi oleh banyaknya perbuatan hukum Pemerintah Daerah dengan swasta mengenai pengadaan barang atau jasa namun payung hukumnya masih berpihak kepada Pemerintah Daerah selaku pengguna barang atau jasa. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis mengangkat rumusan masalah (1) Bagaimana pelaksanaan pengadaan barang atau jasa di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berenana daerah Kabupaten Nganjuk ? (2) Kendala apa yang dihadapi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berenana daerah Kabupaten Nganjuk terkait pelaksanaan pengadaan barang atau jasa ? (3) Bagaimana upaya penyelesaian Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berenana daerah Kabupaten Nganjuk mengenai kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan pengadaan barang atau jasa ? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, Sumber data primer diperoleh penulis dari hasil wawacara, dan data sekunder diperoleh penulis dari studi kepustakaan, dan di analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dengan metode diatas diketahui bahwa terjadi wanprestasi yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk, untuk menyelsaikan permasalahan tersebut dengan cara kekeluargaan, yaitu pihak Pemerintah Daerah membayar sejumlah uang ganti rugi kepada swasta seperti yang sudah disepakati di awal. Dari hasil penelitian tersebut, dapat diambil saran yaitu seharusnya pihak-pihak yang terikat dalam proses pengadaan dengan pelelangan umum ini, mampu mematuhi dan memahami aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan bersama tanpa perlu melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak substansi isi kontrak dan kepastian hukum diantara para pihak.
THE INFLUENCE OF MASS MEDIA REPORTING ON THE RESCUE AND FORMULATION OF ENVIRONMENTAL LAWS IN KEDIRI Zainal Arifin; Emi Puasa Handayani
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2022): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v6i1.5088

Abstract

News coverage by the mass media is very influential on the way of thinking and behaving society in saving the environment from damage. Examples are pollution, abuse of natural resources and environmental protection. Media coverage also influences policy makers in formulating environmental law policies. Aspects of communication and policy aspects have interrelationships that affect each other. In the empirical level the relationship is reflected in the public perception when responding to environmental problems. The mass media as a social institution has contributed to the worldview and thinking of the community and policy makers. This study focuses on the interrelation or relationship between press coverage with rescue and environmental law formulation policy. The purpose of research to determine the influence of mass media coverage on rescue and environmental management policy. This type of research is qualitative research with mass media content analysis method combined with in-depth interview technique to source and stake holder applied in this research. Data processing is done by manual coding technique, coding sheet and interview guide. The analysis is done by qualitative and quantitative descriptive approach presented in the form of frequency table and bar diagram. Interview results are used to sharpen the analysis. The result, that the continuous and continuous mass media coverage and deep, was able to stop environmental destruction, especially illegal sand mining in the Brantas River Basin of Kediri. Second, the government in taking environmental law policy is influenced by mass media coverage. The conclusion of this research is that the mass media influence the cessation of illegal sand mining activity in Brantas River Basin of Kediri. Both media coverage influenced policy makers to formulate legal policy in Kediri.
URGENSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MELALUI GUGATAN ADMINISTRASI Ali Huristak Hartawan Hasibuan; Zainal Arifin; Delya Lucyana
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v11i2.2873

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pentingnya mengembalikan partisipasi masyarakat berupa gugatan administrasi terhadap keputusan tata usaha negara ke dalam hukum lingkungan agar keputusan tata usaha negara tidak bersifat otoriter dan dapat dikontrol. Sehingga dapat terjadi kesimbangan antara fungsi pejabat tata usaha negara, kewajiban pelaku usaha dan hak warga negara. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa ; 1. Peran serta masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap izin lingkungan/persetujuan lingkungan yang dianggap merugikan masyarakat karena adanya kelalaian maupun yang disebabkan karena terjadinya tindak pidana korupsi sangat diperlukan. 2. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah sebagai bagian dari hak asasi manusia, oleh karena itu gugatan dari masyarakat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan izin lingkungan maupun persetujuan lingkungan yang merupakan keputusan administrasi negara tidak boleh dihilangkan, karena hal tersebut sama saja dengan melanggar hak asasi manusia dan melanggar konsitusi negara yaitu UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945.
SOSIALISASI DAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM TANAH DI KELUARAHAN DERMO KOTA KEDIRI Zainal Arifin; Emi Puasa Handayani; Huzaimah Al-Anshori; Iskandar Zulkarnain; Reymon Baja Nababan5
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 6: Nopember 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jabdi.v2i6.3721

Abstract

Abstrak Pengabdian ini berjudul “Sosialisasi dan Peningkatan Pemahaman Hukum Tanah di Kelurahan Dermo Kota Kediri”. Pengabdian ini dilaksanakan oleh Universitas Islam Kadiri, Fakultas Hukum guna untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi salah satunya yaitu Pengabdian Masyarakat untuk menambah pengetahuan warga. Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi, Universitas Islam Kadiri khususnya Fakultas Hukum dengan Kelurahan Dermo Kota Kediri, Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri. Permasalahan yang dihadapi oleh warga Kelurahan Dermo salah satunya kurangnya pemahaman mengenai Hukum Tanah sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban mereka sebagai pemilik tanah. Adapun hasil dari sosialisasi mengenai Hukum Tanah menghasilkan adalah sebagai berikut: Dari hasil sesi tanya-jawab, pemaparan materi dan kuesioner yang disebarkan baik sebelum sosialisasi maupun setelah sosialisasi adalah sebagian besar masyarakat di Kelurahan Dermo sudah mengetahui dan memahami mengenai Hukum Tanah, serta terjadinya kerjasama antara pihak Badan Pertanahan Nasional, Kelurahan Dermo serta Karang Taruna Kelurahan Dermo untuk mengkoordinasi mengenai permasalahan sertifikat tanah yang dihadapi warga. Kata Kunci: Pemahaman, Hukum Tanah, Sertifikat Tanah.
STANDAR PELAYANAN KENYAMANAN ANGKUTAN UMUM: ANALISIS PASAL 141 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Afifah Endah Rahayu; Zainal Arifin; Wachid Hasyim
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2023): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v7i1.5749

Abstract

Land transportation operating in Indonesia must meet the technical and road-worthy requirements according to Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Means of transportation/vehicles, before operating must meet the standards of whether the vehicle is suitable for use when driving on the road and provide a sense of security and comfort. In fact, there are still several cases of vehicles operating on the road that have not fully provided passengers with a sense of security and comfort while traveling, because they do not comply with regulations. The purpose of this study is to analyze the Application of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation in the Tulungagung Regency Area, Case Studies at Gayatri Terminal Type A. This type of research uses field research (Field Research) using an applied legal approach (normative empirical). . Sources of research data are primary and secondary data. Methods of data collection using documents, literature studies, information from informants. Analysis of research data using qualitative normative analysis. The Tulungagung Regency Transportation Service has implemented the existing provisions properly. As for the obstacles in its implementation, it was found that convenience support facilities could not be realized, namely the absence of seat numbers or seat numbers on some public transportation.
Consideration of The Judge of The State Court of Surabaya in The Crime Of Racism Evi Yufita; Zainal Arifin; Mahfud Fahrazi
UNISKA LAW REVIEW Vol 3 No 2 (2022): Uniska Law Review
Publisher : Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/ulr.v3i2.2848

Abstract

This study discusses the judge's considerations and progressive law in court decisions against defendants for racism crimes. Judges in their considerations and decisions have not fulfilled the aspects of justice and expediency. The purpose of this study is to analyze the judgments of the Surabaya District Court judges in imposing a sentence on the perpetrators of the crime of racism in the decision number 3147/Pid.Sus/2019/PNSby and to analyze the decision number 3147/Pid.Sus/2019/PNSby in terms of progressive legal theory. The method used in this research is normative juridical. The results of this study are the judge's consideration of the case decision number 3147/Pid.Sus2019/PNSby disagrees with the judge's considerations regarding the criminal conviction given to Syamsul Arifin as a defendant in a criminal act of racism. Based on the facts, Syamsul Arifin was proven guilty and one of the evidences was the circulation of a video stating that the defendant deliberately used the word "monkey" aimed at Papuan students at the Jl. Kalasan No. 10 cities of Surabaya. The impact of the circulation of the video was a wave of demonstrations or demonstrations that occurred in various cities such as Jayapura, Sorong and Manokwari, resulting in the mass burning of the Manokwari City DPRD building. The riots that occurred had bad consequences because they threatened national security. The judge's decision in this case will be of no benefit to the community, especially the Papuan people, because the sentences given to the defendants are light and short. The application of sanctions can be categorized as less effective and this judge's decision does not meet the progressive legal theory because it has not fully met the values of certainty, justice and expediency. The judge should have considered the consequences of the defendant's actions that created national tension, resulting in many riots in various parts of the Indonesian state.
An Examination of the Application of Law No. 2 of 2012 Regarding Land Procurement for Projects in the Public Interest, Focusing on the Resolution of Land Disputes for the Construction of Kediri Airport Arifin, Zainal; Puasa Handayani, Emi; Ghani Bayhaqi, Naufal
International Asia Of Law and Money Laundering (IAML) Vol. 3 No. 2 (2024): International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)
Publisher : International Asia Of Law and Money Laundering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59712/iaml.v3i2.89

Abstract

This research endeavors to address two primary research questions regarding the disputes arising in the land acquisition process for the development of an airport in Kediri. Firstly, it investigates the nature of disputes occurring during the land acquisition process for airport construction in Kediri. Secondly, it examines the resolution of land acquisition disputes for the airport development in Kediri and assesses its conformity with Law Number 2 of 2012. Employing an empirical method with a qualitative approach, this study provides insights into the aforementioned research inquirie. The findings reveal persistent challenges in land acquisition for the airport development in Kediri. The resolution of land disputes in Kediri's Airport development project does not fully adhere to the provisions of Law Number 2 of 2012 concerning land acquisition for public interest development. The mechanism of consensus-building meetings (musyawarah mufakat) proves ineffective due to power imbalances between the airport authorities and the local community. Mediation processes fail to yield agreements due to the unpreparedness of involved parties and the lack of mediator professionalism. Moreover, consignment (konsinyasi) often falls short of being an effective solution as the local community lacks adequate knowledge and comprehensive information regarding the consignment process.
Deradikalisasi Pluralisme Pemahaman terhadap Ideologi Pancasila Melalui Media Sosial Arifin, Zainal; Handayani, Emi Puasa; Virdaus, Saivol
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (99.277 KB) | DOI: 10.17977/um019v7i1p161-170

Abstract

This study aimed to analyze the challenges and threats to the Pancasila ideology and analyze deradicalization efforts to eliminate pluralism in understanding the Pancasila ideology through social media. This study used a qualitative method with a philosophical, historical, and conceptual approach. The study results showed that the Pancasila ideology faced several challenges and threats, including the influence of significant world ideologies, including socialism, liberalism, and communism, and the existence of radicalism, which was growing now. Educators could help deradicalization through social media by aligning students' understanding that Pancasila was extracted from existing, materialized, and inherent culture or habits in the Indonesian nation. In addition, exceptional training and guidance for a citizen journalist need to be carried out to deradicalize.
Co-Authors Afifah Endah Rahayu Ali Huristak Hartawan Hasibuan Ary Mahadnyani, Tjokorda Mirah Bagus Wibowo David Novan Setyawan David Pradhan Delya Lucyana Emi Puasa Handayani Emi Puasa Handayani4 Ertika Fitri Listanti Evi Yufita Fahrazi, Mahfud Fernando, Zico Junius Ghani Bayhaqi, Naufal Hary Masrukin HASWANGGA RISKIAN CAHYA PURBA Hasyim, Mochammad Wachid Huzaimah Al Anshori Huzaimah Al-Ansori I Made Wirya Darma Iskandar Zulkarnain Ismail Marzuki Krismiyarsi Krismiyarsi Lisnawati Maria Febriana Moch. Wahid Hasyim Mochammad Alfin Ramdhan Mochammad Wachid Hasyim Mochammad Wachid Hasyim Mohamad Candra Oktavian N Muhammad Ayman al-Akiti Muhammad Daffa Dhiya Ulhaq Muhammad Ihsan Muhlashon Naufal Ghani Bayhaqi Naufal Ghani Bayhaqi Nur Dwi Ulvana, Adella Reymon Baja Nababan5 Rinni Puspitasar Rinni Puspitasari Saivol Firdaus Saivol Virdaus Saivol Virdaus Sholahuddin Al-Fatih Souad Ezzerouali Trinas Dewi Hariyana Virdaus, Saivol Virdaus, Saivol Wachid Hasyim