Claim Missing Document
Check
Articles

DAMPAK PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK DI KAWASAN TAMAN NASIONAL TAKABONERATE KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Oktavia, Aryva Sulfianti; Hasan, Yulia A.; Oner, Basri
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5431

Abstract

Penelitian ini untuk mengetahui dampak dari penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Kawasan Taman Nasional Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif melalui pendekatan normatif-empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder dengan cara melalui wawancara. Hasil penelitian bahwa, dampak yang diterima oleh lingkungan dan masyarakat di Kawasan Taman Nasional Takabonerate yang disebabkan oleh penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak selalu menjadi tolak ukur dalam mengambil keputusan untuk melakukan penangkapan ikan secara Illegal. Walaupun menurut pandangan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan tindak pidana Illegal Fishing memiliki dampak positif seperti penghasilan yang didapatkan lebih besar dari penangkapan ikan biasa namun tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat juga dampak negatif yang bisa didapatkan oleh masyarakat bahkan lingkungan. Salah satu dampak negatif yang sangat fatal yaitu dapat menyebabkan nelayan sebagai pelaku tindak pidana pengeboman ikan kehilangan nyawa mereka. This research is to determine the impact of fishing using explosives in the Takabonerate National Park Area, Selayar Islands Regency. This research uses a qualitative research type using a normative-empirical approach using primary data and secondary data through interviews. The research results show that the impact received by the environment and society in the Takabonerate National Park area caused by fishing using explosives is always a benchmark in making decisions to carry out illegal fishing. Although according to the views of people who work as fishermen, the criminal act of Illegal Fishing has a positive impact, such as the income earned being greater than ordinary fishing, it cannot be denied that there are also negative impacts that can be had by the community and even the environment. One of the negative impacts that is very fatal is that it can cause fishermen as perpetrators of the crime of fish bombing to lose their lives.
KEAMANAN DATA PRIBADI NASABAH DALAM PINJAMAN ONLINE Yusuf, Rosmita Cahyani P.; Hasan, Yulia A.; Kamsilaniah, Kamsilaniah
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5436

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian pinjaman online dalam melindungi data pribadi nasabah pinjaman pribadi dan upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah untuk melindungi data pribadinya. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan Kota Makassar dan keterangan dari korban pinjaman pribadi. Penelitian menggunakan bahan data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Korban Pinjaman Pribadi dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, perjanjian pada kasus pinjaman ada dua pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pinjaman pribadi yaitu: wanprestasi dengan tidak mematuhi isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak dan perbuatan melawan hukum dengan mengancam akan menyalahgunakan data pribadi nasabahnya. Kedua, upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah pada kasus pinjaman pribadi ada ada yaitu: membuat laporan kepada Satuan Tugas Pemberantas Aktivitas Keuangan Ilegal yang merupakan lembaga hasil Kerjasama beberapa instansi seperti Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan gugatan secara perdata melalui pengadilan This research aims to analyze online loan agreements in protecting the personal data of personal loan customers and the legal efforts that customers can take to protect their personal data. The research method used is qualitative research with a normative juridical approach. This research was conducted at the Makassar City Financial Services Authority and received information from personal loan victims. This research uses primary data obtained directly through interviews with the Financial Services Authority and Personal Loan Victims as well as secondary data obtained through literature study. The results of the research show that: First, in the agreement in lending and borrowing cases there are two violations committed by private lenders, namely: breach of contract by not complying with the contents of the agreement agreed upon by both parties and unlawful acts by making threats. to misuse customer personal data. Second, there are two legal remedies that customers can take in mortgage cases, namely: making a report to the Task Force for Eradicating Illegal Financial Activities, which is an institution resulting from collaboration between several agencies such as the Financial Service. Authority and file civil lawsuits through the courts.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TENAGA MEDIS DALAM PERKARA MALAPRAKTIK MEDIS Fihman, Nabila; Hasan, Yulia; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5622

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana malapraktik dalam studi kasus Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Paramount dan proses pertanggungjawaban tindak pidana pada kesehatan yang melakukan malapraktik melalui pendekatan restorative justice. Metode penelitian digunakan pendekatan normatif empiris dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kasus malapraktik pada tahun 2021 terdapat 2 kasus malapraktik yang dilaporkan di Polda Sulsel, tetapi penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan karena pihak korban menerima pertanggungjawaban secara materil, pada tahun 2022 tidak ada laporan mengenai kasus malapraktik, kemudian pada tahun 2023 terdapat 2 kasus malapraktik yang dilaporkan dan kasus tersebut merupakan tindak pidana malapraktik tetapi di selesaikan dengan damai, dan 2024 terdapat 1 kasus malapraktik yang sedang dalam proses penyelidikan oleh pihak penyidik Polda Sulsel. Pasal 192 UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian sumber daya kesehatannya. Data dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menunjukkan fluktuasi kasus malapraktik medis dari tahun 2021 hingga 2024. Penyelesaian kasus dari 2021 hingga 2024 lebih mengarah pada pendekatan keadilan restoratif, yang menekankan penyelesaian di luar pengadilan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Tenaga Medis dan dokter yang terlibat masih dapat dikenai sanksi dari organisasi profesi seperti IDI atau POGI. Sanksi ini dapat berupa pemberhentian praktik sementara atau pencabutan izin praktik. This research project aims to examine the elements of criminal malpractice in the case study of Paramount Mother and Child Hospital (RSIA) and the process of criminal responsibility among health professionals who engage in malpractice through a restorative justice lens. The research method employed is the normative empirical approach. The data were collected through interviews and document analysis. The results of the study indicate that in 2021, two malpractice cases were reported to the South Sulawesi Police. However, the cases were settled outside of the court system because the victims received material compensation. In 2022, no reports of malpractice were filed. In 2023, two malpractice cases were reported. In one instance, the case was resolved peacefully, while in the other, the case was a criminal act of malpractice. In 2024, one malpractice case was in the process of being investigated by the South Sulawesi Police. The legal responsibility of hospitals in the context of medical malpractice is defined by Law No. 17 of 2023 concerning Health, particularly Article 192, which stipulates that hospitals are liable for losses resulting from the negligence of their healthcare personnel. The data provided by the South Sulawesi Regional Police indicates a fluctuating trend in the number of medical malpractice cases from 2021 to 2024. The resolution of cases from 2021 to 2024 was predominantly in accordance with a restorative justice approach, which prioritizes out-of-court settlements by considering the interests of all parties involved. Medical personnel and doctors involved may still be subject to disciplinary measures from professional organizations such as IDI or POGI. These sanctions may take the form of a temporary suspension of practice or revocation of a practice license..
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA PADA KASUS TENAGA KERJA MIGRAN ASAL NUSA TENGGARA TIMUR Fajarina, Mauidza; Hasan, Yulia A.; Oner, Basri
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5650

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia di Malaysia dan faktor penghambat dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan lokasi penelitian di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur.Teknik penelitian melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia di Malaysia telah mengimplementasikan Konvensi Migran 1990 dan melaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia serta menyelesaikan masalah yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia. Faktor yang menghambat dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia adalah kurangnya pengetahuan dan informasi tentang prosedur perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta munculnya calo yang menyebabkan pengiriman Pekerja Migran Indonesia secara ilegal. This study aims to analyze the legal protection of Indonesian Migrant Workers in Malaysia and the inhibiting factors in protecting migrant workers from East Nusa Tenggara. The research method used is Normative Empirical, with the research location in Kupang City East Nusa Tenggara. The research techniques include interviews, observations, and literature studies. The results indicate that the legal protection of Indonesian Migrant Workers  in Malaysia is implemented by enforcing the provisions outlined in the 1990 Migrant Workers Convention and executing the Memorandum of Understanding (MoU) regarding Indonesian Migrant Workers protection in Malaysia, as well as resolving issues faced by Indonesian Migrant Workers. The factors hindering Indonesian Migrant Workers protection include a lack of knowledge and information about Indonesian Migrant Workers protection procedures, as well as the presence of brokers who facilitate the illegal deployment of Indonesian Migrant Workers.