Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.273
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Humanity Padjadjaran Journal of International Law DIALEKTIKA Indonesian Journal of Legality of Law Clavia: Journal of Law
Yulia A. Hasan
Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
Religion Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 56 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 56 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
DAMPAK PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK DI KAWASAN TAMAN NASIONAL TAKABONERATE KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Oktavia, Aryva Sulfianti; Hasan, Yulia A.; Oner, Basri
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5431

Abstract

Penelitian ini untuk mengetahui dampak dari penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Kawasan Taman Nasional Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif melalui pendekatan normatif-empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder dengan cara melalui wawancara. Hasil penelitian bahwa, dampak yang diterima oleh lingkungan dan masyarakat di Kawasan Taman Nasional Takabonerate yang disebabkan oleh penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak selalu menjadi tolak ukur dalam mengambil keputusan untuk melakukan penangkapan ikan secara Illegal. Walaupun menurut pandangan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan tindak pidana Illegal Fishing memiliki dampak positif seperti penghasilan yang didapatkan lebih besar dari penangkapan ikan biasa namun tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat juga dampak negatif yang bisa didapatkan oleh masyarakat bahkan lingkungan. Salah satu dampak negatif yang sangat fatal yaitu dapat menyebabkan nelayan sebagai pelaku tindak pidana pengeboman ikan kehilangan nyawa mereka. This research is to determine the impact of fishing using explosives in the Takabonerate National Park Area, Selayar Islands Regency. This research uses a qualitative research type using a normative-empirical approach using primary data and secondary data through interviews. The research results show that the impact received by the environment and society in the Takabonerate National Park area caused by fishing using explosives is always a benchmark in making decisions to carry out illegal fishing. Although according to the views of people who work as fishermen, the criminal act of Illegal Fishing has a positive impact, such as the income earned being greater than ordinary fishing, it cannot be denied that there are also negative impacts that can be had by the community and even the environment. One of the negative impacts that is very fatal is that it can cause fishermen as perpetrators of the crime of fish bombing to lose their lives.
KEAMANAN DATA PRIBADI NASABAH DALAM PINJAMAN ONLINE Yusuf, Rosmita Cahyani P.; Hasan, Yulia A.; Kamsilaniah, Kamsilaniah
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5436

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian pinjaman online dalam melindungi data pribadi nasabah pinjaman pribadi dan upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah untuk melindungi data pribadinya. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan Kota Makassar dan keterangan dari korban pinjaman pribadi. Penelitian menggunakan bahan data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Korban Pinjaman Pribadi dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, perjanjian pada kasus pinjaman ada dua pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pinjaman pribadi yaitu: wanprestasi dengan tidak mematuhi isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak dan perbuatan melawan hukum dengan mengancam akan menyalahgunakan data pribadi nasabahnya. Kedua, upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah pada kasus pinjaman pribadi ada ada yaitu: membuat laporan kepada Satuan Tugas Pemberantas Aktivitas Keuangan Ilegal yang merupakan lembaga hasil Kerjasama beberapa instansi seperti Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan gugatan secara perdata melalui pengadilan This research aims to analyze online loan agreements in protecting the personal data of personal loan customers and the legal efforts that customers can take to protect their personal data. The research method used is qualitative research with a normative juridical approach. This research was conducted at the Makassar City Financial Services Authority and received information from personal loan victims. This research uses primary data obtained directly through interviews with the Financial Services Authority and Personal Loan Victims as well as secondary data obtained through literature study. The results of the research show that: First, in the agreement in lending and borrowing cases there are two violations committed by private lenders, namely: breach of contract by not complying with the contents of the agreement agreed upon by both parties and unlawful acts by making threats. to misuse customer personal data. Second, there are two legal remedies that customers can take in mortgage cases, namely: making a report to the Task Force for Eradicating Illegal Financial Activities, which is an institution resulting from collaboration between several agencies such as the Financial Service. Authority and file civil lawsuits through the courts.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TENAGA MEDIS DALAM PERKARA MALAPRAKTIK MEDIS Fihman, Nabila; Hasan, Yulia; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5622

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana malapraktik dalam studi kasus Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Paramount dan proses pertanggungjawaban tindak pidana pada kesehatan yang melakukan malapraktik melalui pendekatan restorative justice. Metode penelitian digunakan pendekatan normatif empiris dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kasus malapraktik pada tahun 2021 terdapat 2 kasus malapraktik yang dilaporkan di Polda Sulsel, tetapi penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan karena pihak korban menerima pertanggungjawaban secara materil, pada tahun 2022 tidak ada laporan mengenai kasus malapraktik, kemudian pada tahun 2023 terdapat 2 kasus malapraktik yang dilaporkan dan kasus tersebut merupakan tindak pidana malapraktik tetapi di selesaikan dengan damai, dan 2024 terdapat 1 kasus malapraktik yang sedang dalam proses penyelidikan oleh pihak penyidik Polda Sulsel. Pasal 192 UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian sumber daya kesehatannya. Data dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menunjukkan fluktuasi kasus malapraktik medis dari tahun 2021 hingga 2024. Penyelesaian kasus dari 2021 hingga 2024 lebih mengarah pada pendekatan keadilan restoratif, yang menekankan penyelesaian di luar pengadilan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Tenaga Medis dan dokter yang terlibat masih dapat dikenai sanksi dari organisasi profesi seperti IDI atau POGI. Sanksi ini dapat berupa pemberhentian praktik sementara atau pencabutan izin praktik. This research project aims to examine the elements of criminal malpractice in the case study of Paramount Mother and Child Hospital (RSIA) and the process of criminal responsibility among health professionals who engage in malpractice through a restorative justice lens. The research method employed is the normative empirical approach. The data were collected through interviews and document analysis. The results of the study indicate that in 2021, two malpractice cases were reported to the South Sulawesi Police. However, the cases were settled outside of the court system because the victims received material compensation. In 2022, no reports of malpractice were filed. In 2023, two malpractice cases were reported. In one instance, the case was resolved peacefully, while in the other, the case was a criminal act of malpractice. In 2024, one malpractice case was in the process of being investigated by the South Sulawesi Police. The legal responsibility of hospitals in the context of medical malpractice is defined by Law No. 17 of 2023 concerning Health, particularly Article 192, which stipulates that hospitals are liable for losses resulting from the negligence of their healthcare personnel. The data provided by the South Sulawesi Regional Police indicates a fluctuating trend in the number of medical malpractice cases from 2021 to 2024. The resolution of cases from 2021 to 2024 was predominantly in accordance with a restorative justice approach, which prioritizes out-of-court settlements by considering the interests of all parties involved. Medical personnel and doctors involved may still be subject to disciplinary measures from professional organizations such as IDI or POGI. These sanctions may take the form of a temporary suspension of practice or revocation of a practice license..
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA PADA KASUS TENAGA KERJA MIGRAN ASAL NUSA TENGGARA TIMUR Fajarina, Mauidza; Hasan, Yulia A.; Oner, Basri
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5650

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia di Malaysia dan faktor penghambat dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan lokasi penelitian di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur.Teknik penelitian melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia di Malaysia telah mengimplementasikan Konvensi Migran 1990 dan melaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia serta menyelesaikan masalah yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia. Faktor yang menghambat dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia adalah kurangnya pengetahuan dan informasi tentang prosedur perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta munculnya calo yang menyebabkan pengiriman Pekerja Migran Indonesia secara ilegal. This study aims to analyze the legal protection of Indonesian Migrant Workers in Malaysia and the inhibiting factors in protecting migrant workers from East Nusa Tenggara. The research method used is Normative Empirical, with the research location in Kupang City East Nusa Tenggara. The research techniques include interviews, observations, and literature studies. The results indicate that the legal protection of Indonesian Migrant Workers  in Malaysia is implemented by enforcing the provisions outlined in the 1990 Migrant Workers Convention and executing the Memorandum of Understanding (MoU) regarding Indonesian Migrant Workers protection in Malaysia, as well as resolving issues faced by Indonesian Migrant Workers. The factors hindering Indonesian Migrant Workers protection include a lack of knowledge and information about Indonesian Migrant Workers protection procedures, as well as the presence of brokers who facilitate the illegal deployment of Indonesian Migrant Workers.
UPAYA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI WILAYAH HUKUM POLDA SULAWESI SELATAN Fahrizal H Jamal; Ruslan Renggong; Yulia A Hasan
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.6608

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penyelesaian perkara tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan serta mengkaji hambatan yang dihadapi penyidik dalam proses pengungkapan kasus perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan transnasional yang berkembang melalui berbagai modus perekrutan dan pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal dengan tujuan eksploitasi ekonomi. Praktik perdagangan orang tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi tetapi juga mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, penderitaan psikologis, dan ketidakpastian perlindungan hukum terhadap korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen perkara, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan terhadap fakta hukum yang ditemukan selama penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penyelesaian perkara tindak pidana perdagangan orang dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan polisi, penyelidikan, gelar perkara, penyidikan, penangkapan, dan penahanan terhadap para tersangka yang terlibat dalam perekrutan pekerja migran Indonesia secara ilegal. Hambatan yang dihadapi penyidik meliputi keterbatasan jumlah personel, keterbatasan fasilitas operasional, keterbatasan anggaran, kesulitan menghadirkan saksi dan korban, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan praktik perdagangan orang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana serta menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. This study aims to analyze efforts to resolve criminal cases of human trafficking against Indonesian migrant workers within the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police and to examine the obstacles faced by investigators in the process of uncovering human trafficking cases. Human trafficking is a transnational crime that develops through various modes of illegal recruitment and deployment of Indonesian migrant workers for economic exploitation. Human trafficking practices not only cause economic losses but also result in violations of human rights, psychological suffering, and uncertainty regarding legal protection for victims. This study employed a normative empirical research method with a qualitative approach. The research data consisted of primary data obtained through interviews with investigators of the Criminal Investigation Directorate of the South Sulawesi Regional Police and secondary data obtained through literature studies, case documents, and statutory regulations related to human trafficking crimes. Data analysis was conducted qualitatively through stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing based on legal facts obtained during the research process. The findings indicate that efforts to resolve human trafficking cases were carried out through stages of police report reception, investigation, case exposure, inquiry, arrest, and detention of suspects involved in the illegal recruitment of Indonesian migrant workers. The obstacles faced by investigators included limited personnel, inadequate operational facilities, budget constraints, difficulties in presenting witnesses and victims, and low public awareness in reporting human trafficking practices. This study is expected to contribute to the development of criminal law studies and serve as evaluation material for law enforcement authorities in improving the effectiveness of handling human trafficking crimes in Indonesia.
TANGGUNG JAWAB KLINIK KECANTIKAN PADA KASUS MALPRAKTIK DI KOTA MAKASSAR Oktaviana Basongan; Yulia A Hasan; Almusawir Almusawir
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.8787

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab hukum atas tindakan malpraktik serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan ganti rugi oleh Klinik Belle Beauty Care Makassar. Menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis-normatif dan metode studi kasus, data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, Praktik Kedokteran, dan Peraturan Menteri Kesehatan. Namun, pelaksanaan ganti rugi masih terhambat oleh kesulitan pembuktian, kurangnya pemahaman pasien terhadap haknya, proses hukum yang panjang dan mahal, serta ketidakpatuhan klinik terhadap standar operasional. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan peningkatan kepatuhan klinik, penguatan pengawasan, dan edukasi hukum kepada masyarakat. Upaya ini penting agar perlindungan hukum bagi pasien dapat berjalan secara optimal dan hak-hak korban malpraktik dapat terpenuhi secara adil. This research was conducted o analyze the implementation of legal responsibility for malpractice actions and identify the inhibiting factors in the compensation process by Belle Beauty Care Clinic Makassar. Using a normative juridical approach and case study method, data were collected through literature review, interviews, and analysis of court decisions. The findings reveal that legal responsibility is clearly regulated under the Health Law, Medical Practice Law, and Minister of Health Regulations. However, the implementation of compensation remains hindered by difficulties in proving malpractice, patients’ lack of understanding of their rights, lengthy and costly legal processes, and the clinic’s non-compliance with operational standards. To address these obstacles, it is necessary to improve clinic compliance, strengthen supervision, and provide legal education to the public. These efforts are essential to ensure optimal legal protection for patients and to guarantee that the rights of malpractice victims are fulfilled fairly.
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA CAR FREE DAY BOULEVARD DI KOTA MAKASSAR A. Nadia Gelidiella Ashari; Yulia A Hasan; Almusawir Almusawir
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8763

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tanggung jawab hukum pengelola Car Free Day dalam menangani klaim penyewa tempat yang diklaim oleh pihak ketiga dan mengidentifikasi hambatan-hambatan hukum yang dihadapi oleh pengelola. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka dan dideskripsikan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun pengelola telah menerapkan sistem yang lebih terstruktur, transparan, dan terorganisasi, pelaksanaan tanggung jawab hukum masih terkendala oleh tidak adanya regulasi tertulis yang tegas dan mengikat, serta lemahnya mekanisme pengawasan. Keadaan tersebut memicu ketidakpastian hukum dalam penyelesaian konflik, terutama pada kasus pengambilalihan lokasi oleh pihak ketiga tanpa prosedur resmi, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi penyewa sah. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan peraturan tertulis yang jelas dan penguatan fungsi pengawasan untuk memberikan kepastian hukum, memperkokoh posisi pengelola, serta mencegah terulangnya permasalahan serupa di masa mendatang. The purpose of this research is to examine the implementation of the legal responsibilities of the Car Free Day organizers in addressing disputes involving tenants whose rented spaces are claimed by third parties, as well as to identify the legal challenges encountered by the organizers. The research method used is juridical-empirical with a qualitative approach. Data collection techniques include interviews and literature studies, and the findings are described. The result show that although the organizers have implemented a more structured, transparent, and organized management system, the fulfillment of their legal responsibilities remains constrained by the absence of clear and binding written regulations, as well as weak oversight mechanisms. This condition creates legal uncertainty in conflict resolution, particularly in cases where locations are taken over by third parties without following official procedures, potentially causing harm to legitimate tenants. Therefore, it is necessary to establish clear written regulations and strengthen supervisory functions to ensure legal certainty, reinforce the organizers’ legal standing, and prevent the recurrence of similar issues in the future.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN KAPAL PENANGKAP IKAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF Adith Sebastian Putra Bernard; Yulia A Hasan; Basri Oner
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8795

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perizinan kapal penangkap ikan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) serta menganalisis upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan yang terjadi di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang didukung data empiris melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perizinan dilakukan secara bertahap melalui sistem Online Single Submission (OSS) dengan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), pemenuhan persyaratan teknis kapal seperti pengukuran tonase, Buku Kapal Perikanan (BKP), Sertifikat Kelayakan Kapal Perikanan (SKKP), pemasangan Vessel Monitoring System (VMS), hingga penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagai izin operasional berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta ketentuan UNCLOS 1982. Dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran administratif berupa ketidaksesuaian dokumen, penyalahgunaan izin, tidak dipasangnya VMS, serta pengoperasian kapal tanpa SIPI yang sah. Terhadap pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan, dan pencabutan izin, serta sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin kepastian hukum, perlindungan kedaulatan negara, dan keberlanjutan sumber daya perikanan di wilayah ZEE. This study aims to analyze the licensing mechanism for fishing vessels in conducting fishing activities in the Exclusive Economic Zone (EEZ) and to analyze law enforcement efforts against licensing violations that occur in Makassar City. This study uses a normative legal research method with a statutory approach supported by empirical data through interviews and literature studies. The results of the study indicate that the licensing mechanism is carried out in stages through the Online Single Submission (OSS) system with the issuance of a Business Identification Number (NIB), a Fishery Business License (SIUP), fulfillment of vessel technical requirements such as tonnage measurement, a Fishing Vessel Book (BKP), a Fishing Vessel Eligibility Certificate (SKKP), installation of a Vessel Monitoring System (VMS), to the issuance of a Fishing Permit (SIPI) as an operational permit based on the provisions of Law Number 31 of 2004 in conjunction with ... Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries and the provisions of UNCLOS 1982. In practice, administrative violations are still found in the form of document discrepancies, misuse of permits, failure to install VMS, and the operation of vessels without a valid SIPI. For these violations, administrative sanctions can be imposed in the form of warnings, freezing and revocation of permits, as well as criminal sanctions in accordance with the provisions of laws and regulations to ensure legal certainty, protection of state sovereignty, and the sustainability of fishery resources in the EEZ.
PEMENUHAN HAK PRO BONO BAGI TAHANAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I MAKASSAR Irhamsyah Irhamsyah; Yulia A. Hasan; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.6100

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak atas bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) bagi tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Makassar, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan mengkaji regulasi yang berlaku serta menggali data lapangan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rutan Kelas I Makassar telah melaksanakan pemenuhan hak pro bono bagi para tahanan, baik dalam bentuk pendampingan litigasi maupun non-litigasi. Seluruh layanan tersebut diberikan tanpa dipungut biaya dan ditujukan khusus bagi tahanan yang tergolong tidak mampu secara ekonomi, dengan tetap mengedepankan kualitas pelayanan hukum. Meskipun demikian, implementasi hak pro bono masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa hambatan utama yang ditemukan antara lain adalah prosedur administrasi yang belum sepenuhnya mendukung kemudahan akses bantuan hukum bagi tahanan, keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas tenaga pendamping hukum, serta kesulitan dalam pengurusan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa sebagai syarat administratif. Selain itu, rendahnya pemahaman para tahanan mengenai hak atas bantuan hukum juga menjadi tantangan tersendiri, yang diperburuk oleh adanya stigma negatif dan ketidakpercayaan terhadap efektivitas layanan pro bono yang disediakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kelembagaan, sosialisasi yang masif, serta sinergi antara pihak rutan, lembaga bantuan hukum, dan pemerintah desa guna mewujudkan akses keadilan yang lebih inklusif bagi seluruh tahanan. This study aims to analyze the implementation of the fulfillment of the right to free legal aid (pro bono) for prisoners at the Makassar Class I State Detention Center (Rutan), and to identify the obstacles faced in its implementation. The research method used is a normative and empirical legal approach, by reviewing applicable regulations and collecting field data through interviews and observations. The results of the study indicate that the Makassar Class I Detention Center has implemented the fulfillment of pro bono rights for prisoners, both in the form of litigation and non-litigation assistance. All of these services are provided free of charge and are specifically intended for prisoners who are economically disadvantaged, while still prioritizing the quality of legal services. However, the implementation of pro bono rights still faces various obstacles. Some of the main obstacles found include administrative procedures that do not fully support easy access to legal aid for prisoners, limited human resources both in terms of quantity and quality of legal assistance personnel, and difficulties in processing a certificate of poverty from the village government as an administrative requirement. In addition, the low level of understanding of prisoners regarding the right to legal aid is also a challenge in itself, which is exacerbated by the negative stigma and distrust of the effectiveness of the pro bono services provided. Therefore, efforts are needed to strengthen institutions, massive socialization, and synergy between prisons, legal aid institutions, and village governments in order to realize more inclusive access to justice for all prisoners.
REHABILITASI DAN PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DI KOTA KENDARI Oktavianus Tombi; Yulia A. Hasan; Waspada Santing
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.6109

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan ketentuan rehabilitasi bagi pecandu narkotika di Kota Kendari serta mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif, yang memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan studi empiris melalui pengamatan dan wawancara langsung kepada pihak-pihak terkait, termasuk Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika di Kota Kendari masih belum optimal. Banyak pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika belum menunjukkan pemulihan total dan tidak memanfaatkan fasilitas rehabilitasi secara maksimal. Selain itu, masih ditemukan kecenderungan pecandu yang kembali menggunakan narkotika setelah menjalani proses rehabilitasi. Beberapa faktor yang menjadi hambatan utama antara lain: (1) substansi hukum terkait tindak pidana narkotika yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat; (2) keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi yang tidak sebanding dengan jumlah pengguna narkotika yang membutuhkan layanan tersebut; dan (3) kultur masyarakat yang masih memandang rehabilitasi sebagai bentuk hukuman, bukan sebagai proses penyembuhan. Meski demikian, BNNP Kendari telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, termasuk membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga pemasyarakatan serta menyusun program-program kolaboratif guna meningkatkan efektivitas layanan rehabilitasi di daerah tersebut. This study aims to determine and understand how the implementation of rehabilitation provisions for drug addicts in Kendari City and identify various factors that inhibit its implementation. This study uses a normative-empirical method with a qualitative approach, which combines normative studies of laws and regulations with empirical studies through direct observation and interviews with related parties, including the Southeast Sulawesi Provincial National Narcotics Agency (BNNP). The results of the study indicate that the implementation of rehabilitation for drug addicts in Kendari City is still not optimal. Many addicts and victims of drug abuse have not shown total recovery and do not utilize rehabilitation facilities optimally. In addition, there is still a tendency for addicts to return to using drugs after undergoing the rehabilitation process. Several factors that are the main obstacles include: (1) the legal substance related to drug crimes that are not fully understood by the community; (2) limited rehabilitation facilities and infrastructure that are not comparable to the number of drug users who need these services; and (3) community culture that still views rehabilitation as a form of punishment, not as a healing process. However, BNNP Kendari has made various efforts to overcome these obstacles, including building synergy with local governments and correctional institutions and developing collaborative programs to improve the effectiveness of rehabilitation services in the area.
Co-Authors A. Nadia Gelidiella Ashari Abd Haris Hamid Abdul Gani Abdul Salam Siku Adith Sebastian Putra Bernard Al Musawir Alfian Saputra Almusawir, Almusawir Ambar, Andi Fidah Rara Batara Andi Abrinawaty Andi Mutiara Muthia Andi Tira, Andi Arfah P, Muhammad Arif Rahman Badaruddin Badaruddin Bangsawan, Andi Rijal Baso Madiong Basoddin, Agusniar Basri Oner Chrisnanto, Rendy Danny Djiwono Fahrizal H Jamal Fajarina, Mauidza Feris Feris Fihman, Nabila Hamid, Abd. Haris Hamzah, Hasyrul Hamzah, Risma Hermawan, Agung Irhamsyah Irhamsyah Juan Putra Manusu Juliati, Juliati Kadriah, Awaluddin Kaimuddin Kaimuddin Kamsilaniah Kamsilaniah kamsilaniah, Kamsilaniah Makkawawu, Zulkifli Mana, Muhammad Adhyaksa S. Marwan Mas MARWAN MAS Masdin Masdin Muhammad Rusli Mulawarman Mulawarman Nurbaya Nurbaya, Nurbaya Nurdin, Nuryuli Nurfazilah, Nurfazilah Nurul Zhal Zhabila Rizqi Puti Octaviana, Putri Oktavia, Aryva Sulfianti Oktaviana Basongan Oktavianus Tombi Parawansa S. Tjanggo Pattenreng, Andi Muhammad Arfah Pattenreng, Muh. Arfah Prasetya, Panji Catur Prasetyo Adrian, Dwipantara Agung Purnamasar, Rina Indah Rizky, Evelina Roy Oka Mahendra Ruhunlela, Marlisa Ruslan Renggong Saidatina, Sitti Hadija Siti Nurbaiti Siti Zubaidah Sulfahmi, Sulfahmi Syahrul Gunawan Tahir, Ferdinansyah Tasman, Syarief Rahman Tomi Pramana Putra Tullah, Muh Hidayat Veronica grisshanta Erga Waspada Santing Watungadha, Cornelis Hendra Widianto, Asep Yunus Yunus Yusuf, Rosmita Cahyani P. Zulkifli Makkawaru