Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.16
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REVIEW Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Wawasan Yuridika Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Nagari Law Review Jurnal Yudisial Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum Journal of English Education and Teaching (JEET) JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Suara Hukum Jurnal Hukum Saraswati Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Jurnal Riset Ilmu Hukum Aktualita : Jurnal Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Bandung Conference Series: Law Studies Jurnal Nusantara Berbakti Jurnal Dialektika Hukum Sinergi International Journal of Law Jurnal Hukum Mimbar Justitia ENDLESS : International Journal of Future Studies ABDINE :Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Penelitian Hukum De Jure Pamulang Law Review
Ade Mahmud
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences

Published : 63 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 63 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Child Grooming melalui Manipulasi Artificial Intelligence Deepfake Puspita Diva Nabiilah; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies 1303 - 1310
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.26354

Abstract

Abstract. This article discusses the legal liability of perpetrators of child grooming who use Artificial Intelligence (AI) deepfake technology, based on the first research problem in the thesis and the case construction of SMAN 11 Semarang. The study uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Legal materials were obtained through literature study from legislation, criminal-law books, journal articles, and case materials, and were analyzed qualitatively. The discussion focuses on the relationship between the perpetrator’s conduct and culpability through the concepts of actus reus and mens rea. The results show that liability may arise from a series of actions consisting of collecting a child’s visual data, building manipulative digital communication, producing synthetic sexual content, and using that content for electronic sexual extortion. The perpetrator’s intent is reflected in the deliberate use of AI-generated content to pressure the child. The conduct can be assessed through the Electronic Information and Transactions Law, the Sexual Violence Crime Law, the Child Protection Law, and the Pornography Law. AI is positioned as a tool, while criminal responsibility remains attached to the human actor who intentionally controls and uses it. Abstrak. Artikel ini membahas pertanggungjawaban hukum pelaku child grooming yang menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) deepfakeberdasarkan identifikasi masalah pertama dalam skripsi dan konstruksi kasus SMAN 11 Semarang. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dari peraturan perundang-undangan, buku hukum pidana, artikel jurnal, dan bahan kasus, kemudian dianalisis secara kualitatif. Pembahasan difokuskan pada hubungan antara perbuatan pelaku dan kesalahannya melalui konsep actus reus dan mens rea. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dapat dibangun dari rangkaian pengumpulan data visual anak, pendekatan manipulatif di ruang digital, pembuatan konten seksual sintetis, dan penggunaan konten tersebut untuk pemerasan seksual elektronik. Kesengajaan terlihat dari tindakan pelaku yang secara sadar menggunakan hasil rekayasa AI untuk menekan korban. Perbuatan tersebut dapat dianalisis melalui UU ITE, UU TPKS, UU Perlindungan Anak, dan UU Pornografi. AI ditempatkan sebagai sarana, sedangkan pertanggungjawaban tetap diarahkan kepada manusia yang mengendalikan dan menggunakannya secara sengaja.
Dinamika Disparitas Pidana Uang Pengganti dengan Pidana Subsider dan Implikasinya Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Ade Mahmud
Pamulang Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Agustus 2023
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v6i1.33375

Abstract

Dinamika pidana uang pengganti dengan pidana subsidernya seringkali ditemukan manakala membandingkan putusan yang satu dengan putusan yang lain, nampak ketidakseragaman dan ketidaksebandingan antara besarnya uang pengganti dengan lamanya pidana subsider. Kondisi ini mencerminkan rasa ketidakadilan bagi negara, pelaku dan masyarakat. tulisan ini ditujukan untuk mengetahui dampak disparitas pidana uang pengganti dengan pidana subsidernya terhadap upaya pengembalian kerugian negara dalam kasus korupsi dan menemukan sistem pemidanaan yang ideal untuk mengatasi disparitas pidana uang pengganti dengan pidana subside. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang memanfaatkan data sekunder lalu dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan (1) Disparitas pidana uang pengganti dengan pidana subside berdampak secara langsung terhadap pengembalian kerugian negara dalam kasus korupsi berupa  realisasi uang pengganti tidak berjalan maksimal karena tidak dibayar lunas, menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaksebandingan antara jumlah uang pengganti dengan pidana subside, tidak menimbulkan efek jera bagi terpidana korupsi. (2) Sistem pemidanaan yang ideal untuk menaggulangi dinamika uang pengganti dengan pidana subside yaitu membuat pedoman pemidanaan berupa mengklasifikasi range/kelas uang pengganti dengan pidana subsider yang harus dijalani, idenya semakin besar uang pengganti yang wajib dibayar, semakin berat pidana penjara penggantinya.
Kriteria Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dan Kebijakan Kriminalisasinya Ade Mahmud; Chepi Ali Firman Zakaria; Dey Ravena; Dhanila Citra; Widya Ismi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.8540

Abstract

This research aims to analyze the criteria for trading in influence as a criminal act of corruption and develop a criminal policy for trading in influence as part of a criminal act of corruption. The act of trading in influence is corrupt behavior that deviates from morality because it is used to obtain rewards by exploiting or abusing influence, either due to public office or influence arising from political relationships, kinship, closeness, or other relationships. This research method uses a normative and conceptual approach with secondary data sources in the form of articles and books that review theories and doctrines surrounding trading in influence, complemented by secondary data collected through literature and field study techniques and then classified and analyzed qualitatively. The research results show that trading in influence has criteria for corruption, namely that there is a subject who has influence who uses his influence on state officials to abuse his authority with the intention of benefiting the influencer or other people. The criminalization of trading in influence is carried out by revising the law on eradicating corruption. So the estimated novelty value of this research can be used as policy material for drafting a revision of the law on eradication, which will regulate influence trading as part of criminal acts of corruption. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan menganalisis kriteria trading in influence sebagai tindak pidana korupsi dan menyusun kebijakan kriminalisasi tindakan trading in influence sebagai bagian dari tindak pidana korupsi. Perbuatan trading in influence merupakan perilaku koruptif yang menyimpangi moralitas karena digunakan untuk mendapatkan imbalan dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan pengaruh baik karena jabatan publik atau pengaruh yang timbul dari hubungan politik, kekerabatan, kedekatan atau hubungan lainnya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan konseptual dengan sumber data sekunder berupa artikel, buku yang mengulas teori dan doktrin seputar trading in influence dilengkapi dengan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan dan lapangan lalu diklasifikasi dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan trading in influence memiliki kriteria sebagai tindak pidana korupsi yaitu adanya subjek pemilik pengaruh yang menggunakan pengaruhnya pada penyelenggara negara untuk menyalahgunakan kewenangannya dengan maksud menguntungkan pemberi pengaruh atau orang lain, kriminalisasi trading in influence dilakukan dengan merevisi UU pemberantasan korupsi. Dengan demikian nilai kebaruan penelitian ini diperkirakan dapat menjadi bahan kebijakan menyusun revisi UU PTPK yang akan mengatur trading in influence sebagai bagian dari tindak pidana korupsi.
Co-Authors Adinda Anisa Putri Noor Oetari Ajeng Ayu Tri Puspita Kesi Aji Mulyana Amalul Arifin Slamet Annisa Nur Aurelia Arifton, Arifton Arini Puspitasari Astri Yulianti Boby Indrawan Budi Sudrajat Chefi Ali Firman Chepi Ali Firman Z Darrusalam, Muhammad Devan Hafizh Budiman Dey Ravena Dhanila Citra Dian Alan Setiawan Dzaky Muhammad Zhafran Edi Setiadi Fahlepi Roma Doni Fariz Farrih Izadi Farrel Maulidan Aziz Gufron Gufron Haifa Naza Venita Hasta Herlan Asymar Hatami Hatami Helmi Lingga Derajat Herlan Asymar, Hasta Hilmi Farhanudin Husni Syawali Inez Febriani M Gulfie Agung Majid M. Rizky Aditya AF Mila Risa Yulianti Mochammad Dwivo Rahayu Muhamad Ibnu Karim Muhammad Ariq Al Ghani Aflah Muhammad Darrusalam Muhammad Rizki Fajar Effendy Nandang Sambas Neneng Nurhasanah Nufus Hidayah Owen Prayoga Parhan Muntafa Pratama, Raka Indra Puspita Diva Nabiilah Putri Wulandari Putri Wulandari Reby Haya Aqqila Ressy Rizki Utari Rhenovan Jody Refasan Hermawan Rhifa Hasna Nisrina Rizki Amrulloh Roma Doni, Fahlepi Serin Mustari Siti Hediati Kusumaastuti Suharti, Dwi Sloria Tatu Zakiyatun Nufus Taufik Rochman Anwar Hasan Wahyu Dwi Wibowo Weganisa Widya Ismi Wijaya, Diki Zaini, Tiara Azzahra