Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.077
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Innovation Research and Knowledge PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Journal of International Multidisciplinary Research JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK International Journal of Law and Society Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Jurnal Cendekia Ilmiah Journal of Community Engagement in Health PUSKAPSI Law Review
Noenik Soekorini
Unknown Affiliation
Religion Humanities Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Problematika Pemajakan Penghasilan YouTuber dalam Perspektif Kepastian Hukum di Indonesia Fardati Nailulfari; Noenik Soekorini; Sri Astutik; Siti Marwiyah
PUSKAPSI Law Review Vol. 6 No. 1 (2026): PUSKAPSI Law Review
Publisher : PUSKAPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v6i1.60015

Abstract

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah pola penerimaan penghasilan, termasuk melalui platform YouTube yang menghasilkan pendapatan bagi kreator konten dari Google AdSense, sponsor, dan afiliasi. Namun, pengaturan Pajak Penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 belum secara spesifik mengakomodasi karakteristik penghasilan digital tersebut, sehingga menimbulkan ketidakjelasan klasifikasi pajak, baik sebagai objek pajak progresif maupun berpotensi final. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pengenaan Pajak Penghasilan terhadap YouTuber di Indonesia serta mengidentifikasi kesenjangan regulasi dalam sistem perpajakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif penghasilan YouTuber termasuk objek Pajak Penghasilan, ketiadaan pedoman teknis yang spesifik menyebabkan disharmoni norma dan ketidakpastian hukum dalam praktik pemajakan. Kondisi ini diperburuk oleh karakter penghasilan digital yang fluktuatif, berbasis algoritma platform, serta melibatkan transaksi lintas negara, sehingga menyulitkan penerapan mekanisme self-assessment secara konsisten. Novelty penelitian ini terletak pada penegasan bahwa permasalahan utama bukan pada ketiadaan dasar hukum, melainkan pada absennya instrumen teknis yang menghubungkan norma umum UU PPh dengan realitas ekonomi digital. Penelitian ini juga menekankan perlunya integrasi kebijakan perpajakan digital berbasis data serta harmonisasi dengan standar internasional. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Peraturan Direktur Jenderal Pajak khusus digital creator, integrasi data platform digital dengan Direktorat Jenderal Pajak, serta penyesuaian kebijakan nasional dengan prinsip BEPS Pilar 1 untuk memperkuat kepastian hukum dan efektivitas pemungutan pajak di era ekonomi digital.
Co-Authors Ahmad Syahrial Fajaryanto Ainur Rochmah Arif Fidiansyah Arkha Rosyaria Badrus Bachrul Amiq Billy Muskitta Bastian Erlando Chintia Permatasari Cynthia Tri Prihatini Dudik Djaja Sidharta Endang Yulianingsih Fardati Nailulfari Firda Afiana Maghfiroh Fitri Ayuningtyas Hartoyo Hartoyo Hartoyo Indah Nuraini Kholifatul Ummah M Syahrul Borman M. Ilham Bayu Pratama M. Syahrul Borman Mardiman Muhammad Muzakky Zain Ali Munir Novelia Rizki Abirilla Nur Handayati Rengga Fatma Jaya Senja Dwi Prasetyo Siti Marwiyah Sri Astutik Syahrul Borman Vieta Imelda Cornelis Wahyu Prawesthi Wahyu Prawesti Yuanita Mayangsari Yulis Fransepontri