Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.189
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas International Journal of Science and Environment Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan jle
Lisasih, Nin Yasmine
Universitas Esa Unggul
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Kekuatan Pembuktian Pengakuan Pada Chat Whatsapp dalam Sengketa Perdata Jasa Pemasaran Digital (Studi Kasus Putusan Nomor 57/PDT.G/2024/PN JKT.SEL): Penelitian Dimas Arif Wiguna; Nin Yasmine Lisasih
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.5432

Abstract

Pemanfaatan WhatsApp dalam hubungan kerja/kontrak semakin sering menimbulkan persoalan pembuktian ketika terjadi sengketa perdata, terutama saat percakapan memuat pernyataan yang dianggap sebagai pengakuan. Penelitian ini mengkaji kedudukan dan kekuatan pembuktian chat WhatsApp yang memuat unsur pengakuan dalam sengketa perdata jasa pemasaran digital, dengan studi kasus Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel. Penelitian dilakukan secara normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (KUHPerdata, HIR, dan UU ITE) serta pendekatan kasus dengan menelaah pertimbangan hakim. Hasil kajian menunjukkan bahwa chat WhatsApp lebih tepat dipandang sebagai informasi/dokumen elektronik yang berisi pernyataan bernilai pengakuan, bukan “pengakuan lisan di luar sidang” sebagaimana dimaknai Pasal 1927 KUHPerdata. Karena itu, kekuatan buktinya tidak otomatis mengikat, melainkan dinilai secara bebas dan harus dikaitkan dengan alat bukti lain untuk membentuk keyakinan hakim. Temuan ini menegaskan pentingnya standar yang jelas mengenai autentikasi dan integritas chat agar kepastian hukum dalam sengketa berbasis komunikasi digital semakin kuat.
Implementasi Excessive Use of Force dalam Pengendalian Demonstrasi: Analisis Kasus Rantis Brimob Lindas Ojol di Jakarta Pusat : Penelitian Aditya Catur Pamungkas; Nin Yasmine Lisasih
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 5 Nomor 1 (Juli 2026 -
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v5i1.7427

Abstract

Penelitian ini mengkaji penggunaan tindakan represif aparat “Kepolisian Negara Republik Indonesia” dalam pengendalian aksi demonstrasi berdasarkan “Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009” dan teori negara hukum (Rechtsstaat). Latar belakang penelitian berangkat dari meningkatnya praktik excessive use of force dalam pengendalian massa yang berpotensi melanggar hak asasi manusia dan prinsip due process of law, sebagaimana tercermin dalam kasus meninggalnya Affan Kurniawan akibat pengerahan kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi di Jakarta Pusat. Rumusan masalah penelitian meliputi pengaturan penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian menurut “Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009” serta praktik tindakan represif aparat ditinjau berdasarkan teori negara hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan dan dokumentasi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian wajib berlandaskan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, preventif, dan reasonable sebagaimana diatur dalam “Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009.” Namun, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya penggunaan kekuatan berlebihan yang mencerminkan penyimpangan dari prinsip negara hukum menuju praktik negara kekuasaan (Machtsstaat). Selain pertanggungjawaban etik dan disiplin internal, aparat yang melakukan excessive use of force juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui peradilan umum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pengawasan, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang transparan diperlukan guna menjamin penggunaan kekuatan oleh aparat tetap berada dalam koridor negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Personal Data Security Violations in East Jakarta Regional Elections: Legal Analysis Through Personal Data Protection Legislation Khairul Alwan Albaldan; Nin Yasmine Lisasih
Journal of Law and Economics Vol. 4 No. 2 (2025): NOVEMBER
Publisher : Yayasan Kawanad

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56347/jle.v4i2.330

Abstract

This research examines the personal data breach case during the East Jakarta regional elections and analyzes the legal responsibilities of the General Elections Commission (KPU) from the perspective of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law). Employing a juridical-normative method, statutory-regulatory approach, and conceptual framework, this study investigates the hacking incident involving the Permanent Voters List (DPT) database by a hacker using the pseudonym "Jimbo," who allegedly accessed data of more than 200 million voters. The case violates the principle of legal protection for citizens' privacy rights, as stipulated in the 1945 Constitution and the PDP Law. Within the framework of Satjipto Rahardjo's legal protection theory, personal data protection transcends mere legal norms and must be implemented substantially to ensure justice and public security. This research concludes that KPU's negligence in ensuring cybersecurity constitutes a legal violation and demands accountability alongside strengthened digital data protection policies within Indonesia's democratic system.
Legal Review of Liability for Material Losses Resulting from Adverse Events Following Immunization (AEFI) in Non-Mandatory Immunizations Roy Ivan Fidelis Hasugian; Nin Yasmine Lisasih
International Journal of Science and Environment (IJSE) Vol. 6 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : CV. Inara in Colaboration with www.stie-sampit.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijse.v6i1.383

Abstract

This research is motivated by the vulnerability of patients to material losses resulting from Adverse Events Following Immunization (AEFI), in circumstances where no automatic compensation scheme is available. This research aims to analyze hospital liability and legal protection for victims of AEFI. Employing a normative–empirical legal research method (socio-legal research) with statutory, conceptual, and case approaches, this research conducts observations at five healthcare facilities in the Bekasi region and analyzes relevant regulatory frameworks. The first part of the discussion demonstrates that, based on the principle of commutative justice and the doctrine of vicarious liability (Article 1367 of the Indonesian Civil Code), hospitals bear full responsibility for the negligence of their medical personnel; however, empirically, such liability is often reduced to mere administrative procedures. The second part of the discussion identifies defects in preventive legal protection, where healthcare facilities include exoneration clauses (disclaimers of liability) in informed consent forms that violate Article 18 of the Consumer Protection Law, as well as weaknesses in repressive legal protection, which is limited to patient referrals without the assumption of treatment costs. In conclusion, hospitals are obligated to provide restitution in integral, including full coverage of medical treatment costs for victims resulting from procedural errors. The author recommends that hospitals eliminate illegal standard clauses and establish healthcare cost guarantee schemes as a manifestation of product liability and professional responsibility.
Co-Authors Aditya Catur Pamungkas Agus Suprayogi Ahmad, Ahluddin Saiful Albaldan, Khairul Alwan Alfiana, Rita Anatomi Muliawan Annisa Fitria Antara, Nyoman Putra Azis, Rizka Amelia Binastya Anggara Sekti Damayanti, Siti Alfina Daryono, Guntur Dewi Rosmalasari Dimas Arif Wiguna Feriza, Gousta Fitria Olivia Freddy Harris, Freddy Hartadi, I Gede Henry Arianto Horadin Saragih Juanda Juanda Khairul Alwan Albaldan Lelono, Gatot Lidia Simanjuntak Nixon Erzed Puspita, Ari Isnaeni Rahmahani, Adhining Prabawati Rifqi Ananta Riyadi Sadono, Bayu Ridzki Rizqy, Radithya Cahya Roy Ivan Fidelis Hasugian Sihotang, Dian Rosalina Sri Redjeki Slamet Syahputra, Ahmad Reza Wahyudi, Endik Wasahua, Idris Wasis Susetio Wibowo, Randy Yoso