Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.092
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas International Journal of Science and Environment Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan jle
Lisasih, Nin Yasmine
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Analisis Hukum Pendaftaran Merek Judol Asing Dewabet di DJKI Ditinjau dari UU ITE & UU Merek: Penelitian Ananta, Rifqi; Nin Yasmine Lisasih
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.5431

Abstract

Kemajuan teknologi informasi mendorong berkembangnya platform perjudian daring lintas negara yang mudah diakses di Indonesia. Permasalahan hukum muncul ketika merek penyelenggara judi online asing tercatat dalam sistem pendaftaran DJKI, salah satunya Dewabet. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan hukum nasional terkait pendaftaran merek judi daring asing serta menilai potensi penerapan ketentuan ITE terhadap penggunaan merek tersebut. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan merek judi daring asing di DJKI merupakan konsekuensi dari penerapan Protokol Madrid dan keterbatasan pemeriksaan substantif pada tahap administratif. Namun, pendaftaran merek tidak dapat dimaknai sebagai legitimasi praktik perjudian, karena penggunaan merek dalam aktivitas judi daring tetap berpotensi dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu, negara tetap berwenang menegakkan hukum, menjaga ketertiban umum, dan melindungi nilai moral masyarakat.
Kekuatan Pembuktian Pengakuan Pada Chat Whatsapp dalam Sengketa Perdata Jasa Pemasaran Digital (Studi Kasus Putusan Nomor 57/PDT.G/2024/PN JKT.SEL): Penelitian Wiguna, Dimas Arif; Nin Yasmine Lisasih
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.5432

Abstract

Pemanfaatan WhatsApp dalam hubungan kerja/kontrak semakin sering menimbulkan persoalan pembuktian ketika terjadi sengketa perdata, terutama saat percakapan memuat pernyataan yang dianggap sebagai pengakuan. Penelitian ini mengkaji kedudukan dan kekuatan pembuktian chat WhatsApp yang memuat unsur pengakuan dalam sengketa perdata jasa pemasaran digital, dengan studi kasus Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel. Penelitian dilakukan secara normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (KUHPerdata, HIR, dan UU ITE) serta pendekatan kasus dengan menelaah pertimbangan hakim. Hasil kajian menunjukkan bahwa chat WhatsApp lebih tepat dipandang sebagai informasi/dokumen elektronik yang berisi pernyataan bernilai pengakuan, bukan “pengakuan lisan di luar sidang” sebagaimana dimaknai Pasal 1927 KUHPerdata. Karena itu, kekuatan buktinya tidak otomatis mengikat, melainkan dinilai secara bebas dan harus dikaitkan dengan alat bukti lain untuk membentuk keyakinan hakim. Temuan ini menegaskan pentingnya standar yang jelas mengenai autentikasi dan integritas chat agar kepastian hukum dalam sengketa berbasis komunikasi digital semakin kuat.
Kepastian Hukum terhadap Praktik Gesek Tunai Kartu Kredit Rosmalasari, Dewi; Lisasih, Nin Yasmine
Journal of Law and Economics Vol. 5 No. 1 (2026): MAY
Publisher : Yayasan Kawanad

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56347/jle.v5i1.395

Abstract

In the practice of credit card cash advances, cardholders withdraw cash at merchants that facilitate such services by pretending to make purchase transactions. This study analyzes whether credit card cash advances constitute unlawful acts and examines legal certainty regarding these practices through applicable regulations. The research employs a normative legal method with a statutory approach, utilizing primary legal materials, including the Civil Code, Financial Services Authority Regulations, and Bank Indonesia Regulations. Findings reveal that credit card cash advances constitute unlawful acts under Article 1365 of the Civil Code, potentially causing losses to multiple parties: customers whose data are misused, banks facing heightened bad loan risks, and threats to the overall stability of the financial system. Legal uncertainty surrounding credit card cash advances creates opportunities for criminals to carry out card forgery, fraud, personal data misuse, and money laundering. Therefore, coordinated efforts are needed to strengthen legal certainty regarding credit card cash advances, both through regulatory refinement and effective law enforcement. 
Co-Authors Agus Suprayogi Ahmad, Ahluddin Saiful Albaldan, Khairul Alwan Alfiana, Rita Ananta, Rifqi Anatomi Muliawan Annisa Fitria Antara, Nyoman Putra Azis, Rizka Amelia Binastya Anggara Sekti Damayanti, Siti Alfina Daryono, Guntur Feriza, Gousta Fitria Olivia Freddy Harris, Freddy Hartadi, I Gede Henry Arianto Horadin Saragih Ivan Fidelis Hasugian, Roy Juanda Juanda Lelono, Gatot Lidia Simanjuntak Nixon Erzed Puspita, Ari Isnaeni Rahmahani, Adhining Prabawati Riyadi Sadono, Bayu Ridzki Rizqy, Radithya Cahya Rosmalasari, Dewi Sihotang, Dian Rosalina Sri Redjeki Slamet Syahputra, Ahmad Reza Wahyudi, Endik Wasahua, Idris Wasis Susetio Wibowo, Randy Yoso Wiguna, Dimas Arif