Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW

ANALISA KAIDAH FIQH DAR UL MAFAASID MUQADDAM ‘ALA JALBIL MASHALEH TERHADAP PENGGUNAAN JALAN UMUM UNTUK WALIMATUL ‘URS : (Analisa PERKAPOLRI Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas) Khaan, Ma’sum Yusuf; Arif, Achmad; Awang, Hirmann; Hidayat, Iman Nur; Wicaksana, Febrian Arif; Cahyani, Meitria
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 7 No 2 (2024): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v7i2.12958

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui hukum penggunaan jalan umum di Indonesia untuk walimatul ‘urs Sesuai dengan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 2. Untuk mengetahui aplikasi kaidah fiqh dar ul mafaasid muqaddam ‘ala jalbil mashaleh pada hukum penggunaan jalan umum untuk walimatul ‘urs Sesuai dengan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dikenal juga sebagai penelitian hukum teoritis. Metode ini mencakup analisis bahan hukum yang ada, baik berupa undang-undang dan peraturan, fikih hukum, atau literatur lainnya yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini berfokus pada eksplorasi dan pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam konteks peraturan penggunaan jalan umum untuk walimatul ‘urs. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan jalan umum untuk pesta pernikahan di Indonesia diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Sementara itu, kaidah fikih "dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jalbil mashalih" dalam konteks peraturan tersebut menegaskan bahwa kerugian yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu, penggunaan jalan umum untuk pesta pernikahan hanya diperbolehkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
Analisis Penerapan Wewenang Komisi Yudisial Dalam Hal Penyadapan Ditnjau Dari Konsep Al-Ḍararu Yuzālu Biqodri Al-Imkān Brilliana, Fauziah Wiranti; Wicaksana , Febrian Arif
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 5 No 2 (2022): Comparative of Syari'ah Law
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v5i2.7684

Abstract

Maraknya praktik judicial corruption yang diawali dengan pelanggaran kodeetik Hakim, menuntut lembaga Komisi Yudisial untuk bertindak lebih tegas dalam mengawasi perilaku Hakim. Guna meminimalisir aksi “Hakim nakal” tersebut, KY memiliki pasal mengenai kewenangan penyadapan. Namun statusnya yangmerupakan lembaga non-penyidik dan hanya berfungsi mengawasi kode etikhakim, membuat beberapa pihak tidak menyetujui keberadaan pasal penyadapanitu. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis bermaksud untuk mengkajipenerapan wewenang penyadapan oleh KY dalam proses pengawasan danpenegakan kode etik Hakim dengan ditinjau melalui salah satu konsep kaidahfiqhiyyah yaitu, kaidah al-dararu yuzālu biqodri al-imkān. Metode penelitian dalamtulisan ini bersifat penelitian pustaka (library research). Pendekatan penelitianmenggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Teknik pengumpulan data didapat melalui analisis buku-buku, jurnal, maupunliteratur lainnya. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah menggunakananalisis kualitatif deskriptif, dimana hasil penelitian dituangkan secara deskriptif bukan dengan hitungan angka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalamtinjauan konsep al-dararu yuzālu biqodri al-imkān, menerapkan wewenangpenyadapan oleh KY sangat dibutuhkan dalam proses pengawasan dan penegakankode etik hakim guna mencegah kejahatan Hakim yang berpotensi menimbulkankerugian lebih besar bagi masyarakat.
NECROPHILIA IN PERSPECTIVES OF INDONESIAN POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW : NECROPHILIA imron, Virgin Muthia; Wicaksana , Febrian Arif; Santoso, Arif Dian
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 6 No 2 (2023): Ilmu Syariah Dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v6i2.10487

Abstract

Abstract Necrophilia is one of the sexual crimes committed against corpses. In Indonesia, no law regulates the prohibition of Necrophilia. Meanwhile, Islam has specific and detailed laws governing Necrophilia, and most Indonesian people are Muslim so that it can be used as an illustration in the formation of positive law in Indonesia. Strengthen the judge's view of necrophilia perpetrators by implementing rechtvinding through various methods. From this background, in this study, there are two problem formulations. First, how is the necrophilia law in positive Indonesian law? Second, how is the law of Necrophilia in Indonesia from the perspective of Islamic law? This research aims to enforce the law, to reduce necrophilia crimes, and to create the deterrent effect. The research method used is normative juridical. The author uses literature research, statutory approaches, and comparisons between Islamic and positive Indonesian law. Followed by the documentation of study data collection techniques and qualitative data analysis techniques, followed by a deductive mindset. So that a theoretical basis can be formed, that, Necrophilia is reviewed in positive Indonesian law and Islamic law, and analysis of Necrophilia in positive Indonesian law and Islamic law. This study concluded that regarding positive Indonesian law, there are no rules that specifically regulate Necrophilia, as for some regulations that can be imposed in the form of criminal law in accordance with previous crimes such as murder, immorality, and others that can be imposed by judges. As for according to Islamic law, it can be imposed ta'zir or had.