Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.11
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law) Journal of Community Empowerment and Innovation Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Jurnal Pengabdian Ibnu Sina Jurnal Pengabdian Sosial Jurnal Pengabdian Masyarakat Wadah Publikasi Cendekia J-CEKI Bulletin of Science, Technology and Society NALA : Jurnal Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat
Safira, Mirza Elmy
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW

 1 
MODEL SISTEM PERADILAN DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN DI INDONESIA Safira, Mirza Elmy
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 6 No 1 (2023): Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v6i1.9750

Abstract

Fungsi sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan sangat diperlukan dalam penegakan hukum. Akan tetapi sistem yang ada sekarang belum berfungsi secara optimal. Hal itu dikarenakan banyak hal-hal yang belum sesuai dengan kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat terus berkembang, memaksa hukum untuk berkembang pula, menyesuaikan dengan keinginan masyarakat agar tetap menjaga rasa keadilan dan kepastian hukum yang selama ini diinginkan. Jenis penelitian ini  menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan sesungguhnya sistem peradilan pidana yang ideal seharusnya mencakup tiga nilai pokok hukum: keadilan, kepastian hukum, dan kenyamanan. Baik secara teoritis ataupun praktis, tidak mudah untuk mengimplementasikan ketiga nilai dasar tersebut secara harmonis  Agar hukum dapat berfungsi dengan optimal dan sesuai dengan keinginan masyarakat, maka tentu sistem yang ada sekarang harus diperbaharui dengan sistem yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Sistem peradilan pidana merupakan salah satu sistem yang harus diperbaharui, mengingat fungsi dan kewenangannya yang sentral, yaitu memberikan kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Sistem peradilan pidana adalah instrumen hukum pemberantasan kejahatan, ia harus menunjukkan keserasian dan keterkaitan antar subsistem, membentuk satu kesatuan keterkaitan yang menghadirkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.
KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KEPUTUSAN CHILDFREE PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DALAM PEMIKIRAN ABDUL MAJID AN-NAJAR Safira, Mirza Elmy
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 8 No 1 (2025): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v8i1.11705

Abstract

Perkembangan tentang fenomena childfree cukup melebar luas diseluruh belahan dunia termasuk di negara Indonesia. Meskipun negara Indonesia itu sendiri merupakan negara yang minoritas. Tidak menutup kemungkinan childfree telah menjadi sorotan dari berbagai kalangan-kalangan tertentu. Timbulnya tren childfree ini ditimbulkan karna nilai sosial kebudayaan tentang pentingnya kehadiran seorang anak. Sebelumnya kehadirannya menjadi suatu yang sangat membanggakan dan dianugerahi akan tetapi sekarang menjadi suatu permasalahan. Penelitian ini merupakan penelitian normativ dan studi kepustakaan menganalisa terhadap teori-teori, konsep-konsep, dan juga secara langsung mengkaji berbagai aturan-aturan yang berhubungan dengan penelitian studi kepustakaan dengan malakukan penelitian terkait bahan pustaka atau data sekundernya. Hasil penelitian ini Abdul Majid An-Najar menekankan bahwa hukum Islam harus mempertimbangkan maslahat dan tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama syariat. Childfree tanpa alasan syar’i tidak dianjurkan karena bertentangan dengan maqaṣid menjaga keturunan. Keputusan childfree harus diambil secara adil dan berdasarkan musyawarah antara suami dan istri, tanpa ada paksaan dari salah satu pihak. Key Words: Kerapatan Adat Nagari, Proses Penyelesaian, Tindak Pidana Penghinaan,
Co-Authors Alfian, Muhammad Yourdan Aliyah, Nelud Darajaatul Almaghfiroh, Zidni Akholik Anwar, M. Syaiful Chumairoh, Nailul Ulah Al Cilda Thesisa Ilmawan Dzinnur Daraini, Nur Sa’adatut Didit Darmawan El-Yunusi, Muhammmad Yusron Eli Masnawati Fadilah, Maulidia Ilham Fayola Issalillah Haerul Akmal Halizah, Siti Nur Hariani, Mila Ihsan, Muhammad Thoriqul Issalillah, Fayola Jahroni, Jahroni Machfud , Nailul Ulah Al Chumairoh Machfud, Nailul Ulah Al Chumairoh Mahendra, Diko Alando Masfufah Masfufah, Masfufah Mashitoh, Nurul Masithoh , Nurul Masithoh, Nurul Maulana El-Yunusi, Muhammad Yusron Misbachul Munir Muhaimin, Muhammad Reza Nafis, Chilyatun Nurafini, Fira Priyatama, Sandra Putri, Sakia Amanda Deviana Rahayu Mardikaningsih Retnowati, Eli Rizky, Muchamad Catur Rodiyah, Siti Kholidatur Rohmah, Nadia Wulidar ROUDLOTUL JANNAH Sabrina, Salwa Shofiyah, Roidatus Sinambela, Ella Anastasya Siti Anisa Sudjai, Sudjai Triono, Bambang Uswatun Chasanah Vitrianingsih, Yeni Wijaya, Febry Pujiarto Yuliastutik, Yuliastutik