Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Penyediaan Platform Digital dan Pendidikan Politik Pemilih Pemula Demi Suksesi Pemilu 2024 Ahmady, Iqbal; Rassanjani, Saddam; Putri, Annisah
CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2024): Agustus
Publisher : Ilin Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/caradde.v7i1.2472

Abstract

This activity was carried out to fulfill the political education and community service responsibility before the political year. It was found that similar activities had never been carried out in the specified partners; this was because the institutions authorized to carry out political education activities among novice voters prioritized favorite schools so that vocational schools were rarely visited. This activity aims to raise awareness of the importance of political participation for novice voters to make their contribution meaningful to the country's sustainability. The method used to achieve this target is through providing political education material involving presenters who are experts in their fields. Apart from that, websites and social media are also used. Based on the results of the activities, the provision of digital media platforms is very influential in accommodating the aspirations and ideas of the younger generation. Providing socio-political content can also contribute to increasing feelings of patriotism and defending the country. So, the desire to participate in elections also increases.
Analisis Kesiapan Pemerintah Aceh Utara dalam Pemindahan Ibukota dari Kota Lhokseumawe ke Lhoksukon Masyitah, Liatul; Putri, Annisah
Journal of Political Sphere Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Program Studi Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jps.v5i1.39607

Abstract

This research evaluates the readiness of the North Aceh Government to face the relocation of the capital from Lhokseumawe to Lhoksukon, focusing on infrastructure, institutions, human resources, and community support. The approach used is the theory of good governance, emphasizing effective and efficient public service in the context of territorial expansion. This study adopts a descriptive analysis method, collecting primary data through interviews with government officials and secondary data through literature and official documents related to the capital relocation. The research results indicate that the North Aceh government has taken initial steps to prepare for the capital relocation. Basic infrastructure such as buildings, roads, water, and electricity is already present in Lhoksukon, although further development is needed to achieve full success. The government has allocated budgets and adopted accountable planning to achieve good governance in this relocation process. Inhibiting factors include budget limitations, the need to establish new government institutions with supporting facilities, and ongoing conflicts among the community that continue to affect the current situation. Abstrak Penelitian ini mengevaluasi kesiapan Pemerintah Aceh Utara dalam menghadapi pemindahan ibukota dari Kota Lhokseumawe ke Lhoksukon, dengan berfokus pada infrastruktur, kelembagaan, sumber daya manusia, dan dukungan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah teori good governance, yang menekankan pelayanan publik yang efektif dan efisien dalam konteks pemekaran wilayah. Penelitian ini mengadopsi metode analisis deskriptif dengan pengumpulan data primer melalui wawancara pejabat pemerintah dan data sekunder melalui studi literatur dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pemindahan ibukota. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Pemerintah Aceh Utara telah memulai langkah-langkah awal untuk mempersiapkan pemindahan ibukota. Infrastruktur dasar seperti bangunan gedung, jalan, air, dan listrik telah ada di Lhoksukon, meskipun masih memerlukan peningkatan dalam pembangunan untuk mencapai kesuksesan penuh. Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran dan mengadopsi perencanaan yang akuntabel untuk mencapai good governance dalam pemindahan ini. Faktor-faktor penghambat mencakup keterbatasan anggaran, kebutuhan untuk membentuk lembaga-lembaga pemerintahan baru dengan kelengkapan sarana penunjang, serta konflik yang berlanjut antara masyarakat yang masih mempengaruhi situasi saat ini.
Upaya Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas Guna Mewujudkan Pemilu yang Inklusif Asra, Nurul; Sari, Novita; Putri, Annisah
Journal of Political Sphere Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Program Studi Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jps.v4i2.36819

Abstract

Salah satu indikator keberhasilan pemilu adalah tingkat partisipasi yang tinggi. Dalam pelaksanaan pemilu tentunya mutlak dibutuhkan partisipasi politik dari semua kalangan masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Mengacu pada pemilu di Kota Banda Aceh sebelumnya, partisipasi pemilih disabilitas baik secara nasional maupun di Kota Banda Aceh masih terbilang rendah. Indikasi dari permasalahan ini disebabkan karena masih ada TPS yang belum aksesibel serta penyampaian informasi dan edukasi yang belum merata. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian khusus dari KIP Kota Banda Aceh untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu mendatang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya KIP Kota Banda Aceh dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas, serta hambatan dalam meningkatkan partisipasi tersebut. Penelitian ini menggunakan teori Strategi Chandler. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan KIP Kota Banda Aceh dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas yaitu (1). Mendata dan memastikan penyandang disabilitas terdaftar dalam DPT. (2). Memberikan pendidikan politik melalui sosialisasi dan edukasi. (3). Membentuk relawan demokrasi. (4). Membuat Rumah Pintar Pemilu. (5). Meningkatkan kerjasama organisasi dan yayasan peyandang disabilitas Kota Banda Aceh (6). Memastikan ketersediaan aksesibilitas sarana dan prasarana pendukung bagi pemilih disabilitas guna memberikan hak pilihnya. Upaya yang dilakukan sudah sejalan dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan Undang-undang dan PKPU. Namun dalam meningkatkan partisipasi disabilitas masih menghadapi hambatan dari sisi apatisme penyandang disabilitas yang tidak mau menggunakan hak pilih, adanya sifat acuh, kurangnya percaya diri baik dari aspek lingkungan maupun psikologis. Kata Kunci : Partisipasi, Upaya KIP, Penyandang Disabilitas
Women’s Empowerment In Village Budget From A Gender Perspective: A Case Study in Gampong Jambo Papeun, South Aceh Putri, Annisah; Ardiansyah, Ardiansyah; Nurdin, Ibnu Phonna; Ahmady, Iqbal; Maghfirah, Rizfa; Jannah, Wardatul
Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2025): November 2025 - Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Indonesian Scientific Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59395/altifani.v5i6.947

Abstract

This community service program explores women’s empowerment in village budgeting from a gender perspective in Gampong Jambo Papeun, South Aceh. Women’s participation in budget planning remains limited due to cultural norms, lack of awareness, and restricted access to decision-making forums. Employing a participatory approach, the program incorporated surveys, interviews, interactive workshops, and deliberation simulations to enhance women’s budget literacy and advocacy skills. These activities encouraged women to identify and articulate needs often overlooked in village planning, such as health, skills training, and economic empowerment. Mentoring and simplified educational materials helped maintain their engagement. The findings suggest that gender-responsive budgeting (GRB) can enhance inclusivity while striking a balance between physical infrastructure and social development priorities. Although the initiative successfully raised awareness and participation, challenges such as low attendance and its focus on a single village limit its broader applicability. Nevertheless, this case offers a practical model for promoting women’s involvement in rural budgeting processes, contributing to more equitable and sustainable local development.