Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.078
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ARISTO Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Abdimas Ekonomi dan Bisnis Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial Jurnal Adijaya Multidisiplin Jurnal Media Ilmu
Imania, Katriza
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Tantangan dan Peluang dalam Era Reformasi Ramawati, Selvi; Ningsih, Rahma Diana Oktavia; Turrahmi, Aulia; Imania, Katriza; Pangestu, Aji
Jurnal Media Ilmu Volume 4 No. 2 Desember 2025
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jmiu.v4i2.7457

Abstract

Era Reformasi menandai perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan Indonesia melalui penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat, memperkuat demokrasi lokal, serta meningkatkan kualitas administrasi publik dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi pada era Reformasi terhadap dinamika politik lokal serta mengidentifikasi tantangan dan peluang penerapan otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah berbagai sumber pustaka berupa artikel ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa desentralisasi mendorong peningkatan peran aktor politik lokal dan memperluas partisipasi ruang politik di tingkat daerah. Namun implementasinya masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain menguatnya oligarki politik lokal, praktik politik uang dan patronase, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas. Di sisi lain, otonomi daerah juga membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik, mengoptimalkan potensi dan identitas lokal, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada penguatan institusi pemerintahan daerah, kepemimpinan yang berintegritas, dan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah.Kata Kunci: Desentralisasi; Otonomi Daerah; Era Reformasi; Dinamika Politik Lokal; Administrasi Publik
EMPOWERING SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES THROUGH AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY FOR BRANDING AND PROMOTING TRADITIONAL PALEMBANG CAKES Putri, Aulia Utami; Imania, Katriza; Rahmawati, Annisa; Sevtiani, Alvina; Saputri, Efrilia Wanda; Fathiyah, Nabila Trisya
Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 3 (2025): Volume 6 Nomor 3 November 2025
Publisher : LPPM Universitas Flores

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37478/mahajana.v6i3.7016

Abstract

Palembang city is known as a culinary destination with a variety of traditional cakes such as Kue Gandus, Ketan Kuning Serundeng, Kojo, Muso, and Srikaya, which are local cultural identities. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) like Dapoer Endungqu play an important role in preserving this culinary tradition, but face challenges in digital marketing and branding. This service activity aims to empower MSMEs through Augmented Reality (AR) technology to enhance the promotion and branding of traditional Palembang cake products. The implementation method uses a participatory approach that includes initial observation and identification of partner needs, product sampling, AR-based digital media design, and partner training and mentoring. The results show an increase in partner capacity in product photography, the use of interactive AR catalogues, and social media management, which strengthens visual appeal, consumer interaction, and promotional reach. The discussion confirms that AR effectively increases customer trust and loyalty without diminishing cultural value. The conclusion confirms that AR integration can strengthen the competitiveness of MSMEs in the digital age. Follow-up includes further development of the AR application, periodic monitoring, and program expansion to other culinary MSMEs for innovation and sustainability.  
TANTANGAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI CHATBOT GOVERNMENT TRANSFORMASI ADMINISTRASI DIGITAL DI INDONESIA Sasfiani, Serly; Putra, Raniasa; Imania, Katriza; Iriani, Atrika
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 8, No 4 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i4.67245

Abstract

Transformed modern governance, particularly through the implementation of government chatbots as a public policy instrument. This study employs a literature review method with Winter’s Policy Implementation Model framework to analyze the opportunities and challenges of adopting government chatbots in Indonesia. The analysis reveals that successful implementation depends heavily on strong inter-organizational collaboration, readiness of lower-level bureaucracy, and digital literacy and access among target communities. Key challenges include limited digital infrastructure, technological access disparities, low human resource competencies, and regulatory and ethical issues concerning privacy and algorithm transparency. A comprehensive implementation strategy involves strengthening national data integration, enhancing human resource capacity, adaptive regulation, multi-stakeholder collaboration, and prioritizing digital security and sovereignty. AI implementation via government chatbots has the potential to revolutionize public governance towards inclusive, efficient, and responsive smart governance. The main challenges include limited digital infrastructure, unequal access to technology, low human resource competency, as well as regulatory and ethical issues related to privacy and algorithm transparency. A comprehensive implementation strategy includes strengthening national data integration, increasing human resource capacity, adaptive regulations, multi-party collaboration, as well as prioritizing digital security and sovereignty. The implementation of AI through government chatbots has the potential to revolutionize public governance towards smart governance that is inclusive, efficient and responsive to community needs. This research concludes that with the right strategy, the implementation of chatbot government can be optimized to support Electronic-Based Government Systems (SPBE) and accelerate the realization of more responsive and efficient public administration in Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi tantangan-tantangan utama serta merumuskan strategi yang efektif dalam mengimplementasikan chatbot pemerintah (GovChatbot) dalam rangka transformasi administrasi digital di Indonesia. Fokus utamanya adalah pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Metode yang digunakan kemungkinan besar melibatkan pendekatan kualitatif, seperti studi literatur, analisis dokumen kebijakan (misalnya, Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE), atau studi kasus di beberapa instansi pemerintah yang telah menerapkan layanan digital. Data dikumpulkan melalui kajian pustaka, wawancara, atau observasi, dan dianalisis untuk memahami dinamika implementasi di lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sinergi hubungan antarorganisasi, kesiapan birokrasi level bawah, serta kesiapan dan literasi digital masyarakat sebagai kelompok sasaran. Tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur digital, ketimpangan akses teknologi, rendahnya kompetensi SDM, serta isu regulasi dan etika terkait privasi dan transparansi algoritma. Strategi implementasi yang komprehensif meliputi penguatan integrasi data nasional, peningkatan kapasitas SDM, regulasi adaptif, kolaborasi multipihak, serta prioritas keamanan dan kedaulatan digital. Implementasi AI melalui chatbot government berpotensi merevolusi tata kelola publik menuju smart governance yang inklusif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan strategi yang tepat, implementasi chatbot government dapat dioptimalkan untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan mempercepat terwujudnya administrasi publik yang lebih responsif dan efisien di Indonesia.
ANALISIS IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN ETLE DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA Novasari, Romi Oktarian; Putra, Raniasa; Imania, Katriza; Iriani, Atrika
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 8, No 4 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i4.67172

Abstract

The implementation of ETLE is a police innovation in enforcing traffic laws that utilizes information technology (CCTV cameras) to record violations automatically. This is done to minimize direct interaction between officers and violators, reduce the practice of illegal levies (extortion), and increase transparency. This research discusses how to implement the ETLE system as part of E-Government from a good governance perspective such as accountability, transparency, effectiveness and efficiency in public services and law enforcement. This research aims to analyze the implementation of the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) system and the challenges faced in realizing the principles of good governance in Indonesia, such as transparency, accountability, effectiveness and efficiency. The implementation of ETLE is part of bureaucratic reform and technology-based traffic law enforcement efforts to reduce direct interactions between officers and violators, which have historically been prone to the practice of illegal levies (extortion). This research uses a descriptive qualitative approach, by collecting data through literature study, observation, and interviews with relevant stakeholders (Polri, Transportation Service, and the community. The research results show that ETLE has great potential in increasing accountability and transparency of law enforcement through clear and systematic digital documentation. This is in line with the principles of good governance. However, in its implementation, there are a number of significant challenges. These challenges include: 1) Infrastructure requirements and large costs, 2) Digital inequality, 3) Identification of violators, 4) Coordination between agencies, 5) Compliance and community culture. This research concludes that although ETLE is a step forward towards good governance in public services, stronger government commitment is needed in improving infrastructure, regulations, outreach and coordination to overcome these challenges effectively. Penerapan ETLE merupakan inovasi kepolisian dalam penegakan hukum lalu lintas yang memanfaatkan teknologi informasi (kamera CCTV) untuk mencatat pelanggaran secara otomatis. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan interaksi langsung petugas dengan pelanggar, mengurangi praktik pungutan liar (pungli), dan meningkatkan transparansi.Penelitian ini membahas bagaimana penerapan sistem ETLE sebagai bagian dari E-Government dalam perspektif Good governance seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelayanan publik dan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi ETLE mampu mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research), mengkaji berdasarkan literatur review, regulasi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis penelitian mengadopsi teori implementasi kebiijakan dari George C. Edwards III yang mengutamakan empat variabel kunci, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil temuan penelitian ini ialah secara konseptual, ETLE dirancang untuk mendukung prinsip-prinsip Good governance dengan menghadirkan proses penegakan hukum lalu lintas yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala, antara lain keterbatasan infrastruktur, rendahnya kesadaran dan penerimaan masyarakat, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta minimnya mekanisme pertanggungjawaban atas kegagalan sistem. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara idealitas kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan menyeluruh terkait komunikasi, penyediaan sumber daya, penguatan disposisi aparat, dan optimalisasi struktur birokrasi agar sistem ETLE dapat benar-benar mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.  
Co-Authors Alfitri Alfitri Ammar, Abdillah Khoirul Annisa Rahmawati Artanti, Cheryl Amelia Azhar Azhar Damayanti , Suryani Efnol Adzan, Galuh Fathiyah, Nabila Trisya Indah Permatasari Indriani, Tarisa Amelia Indriani, Tarissa Amelia Iriani, Atrika Lili Erina M. Husni Thamrin Magdalena Nababan, Natalia Maharani, Nabilla Dwi Mahu, Rusmiati Maulidya, Ade Muhammad Nur Budiyanto Munawir, Irsad Mutiara Nazarani, Monica Ningsih, Rahma Diana Oktavia Nopiyanti, Neka Novasari, Romi Oktarian Pangestu, Aji Pratiwi, Novitry Putri, Aulia Utami Ramawati, Selvi Raniasa Putra Rizky, Agung Dwi Saputri, Efrilia Wanda Sasfiani, Serly Sevtiani, Alvina Sriati Sriati, Sriati Syahrudin, Ade Takaba, Askiah Tarizah, Dhiya Alfiyah Turrahmi, Aulia Yosefin Eurolia, Ratna