Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Ar-Risalah

MENGKAJI SISTEM PENGUPAHAN BURUH DALAM UU NO. 11 TAHUN 2020 DENGAN SISTEM PENGUPAHAN YANG SESUAI DENGAN SYARIAT ISLAM DARI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH Sari, Muspita; Resky Nursyam, Andi
Jurnal Ar-Risalah Vol 3, No 1 (2023): Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v3i1.5410

Abstract

Jurnal ini berjudul Mengkaji Sistem Pengupahan Buruh dalam UU No. 11 Tahun 2020 dengan Sistem Pengupahan yang Sesuai dengan Syariat Islam dari Perspektif Fiqh Muamalah. membahas mengenai bagaimana sistem pengupahan hukum positif yang dikolaborasikan dengan sistem pengupahan dalam syariat Islam. Dari latar belakang tersebut kemudian timbul hubungan kerjasama antara pengusaha dan pekerja. Bagi pengusaha upah itu adalah biaya produksi yang harus diminimalisir agar harga barangnya tidak terlalu mahal. Bagi pekerja upah adalah jumlah uang yang diterimanya pada waktu tertentu sesuai dengan kapasitas pekerjaannya.  Dalam Al-Qur'an  secara tegas  mewajibkan  seseorang (pengusaha) untuk membayar gaji karyawan yang ia pekerjakan. Sedangkan besaran upah dalam Islam harus ditentukan dengan kesepakatan antara pekerja dan majikan berdasarkan   nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan
Perbandingan Penarikan Hibah dengan Pembatalan Akta Notaris (Kajian Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Sari, Muspita
Jurnal Ar-Risalah Vol 2, No 2 (2022): Volume 2 Nomor 2, 2022
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v2i2.4160

Abstract

Abstrak Penelitian ini adalah studi tentang perbandingan penarikan hibah dengan pembatalan akta notaris (Kajian Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata), pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini yaitu bagaimana status hukum hibah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum islam serta bagaimana perbandingan penarikan hibah dengan pembatalan akta notaris dalam pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Masalah ini diuraikan dengan pendekatan Yuridis normatif dan pendekatan Syar’i dan dibahas dengan metode kualitatif.Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam bahwa hukum hibah adalah boleh dilakukan apabila sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Dalam Hukum Islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat utama suatu hibah adalah pemberi dan penerima hibah harus sehat jasmani dan rohani dan pemberi hibah tidak sedang dalam tekanan untuk menghibahkan sesuatu, dan hibah yang diberikan untuk benda bergerak dilengkapi dengan atau tidak dengan akta notaris. Dalam hal perbandingan penarikan hibah dalam hukum Islam adalah hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua terhadap anaknya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata penarikan hibah boleh dilakukan apabila sesuai dengan pasal 1688 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka dari itu hibah yang ditarik kembali harus lah ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan disertai dengan bukti tertulis (akta otentik) agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. AbstractThis reseach comparison of withdrawal of grant with the annulment of notarial deed (Study of Article 212 Compilation of Islamic Law and code of civil law), the subject matter discussed in this thesis is how the status of grant law according to the code of civil law and Islamic Law as well as how the comparison of withdrawal of grants by annulment of notarial deeds in Article 212 of the Compilation of Islamic Law and code of civil law. According to the code of civil law and Islamic Law the law of grant is permissible in accordance with the terms and conditions established. In Islamic Law as well as the code of civil law the main requirement of a grant is that the giver and the beneficiary must be physically and spiritually healthy and the grantor is not under pressure to grant something, and the grant given to the moving object is accompanied by or not by notarial deed. In the case of a comparison withdrawal of grants in Islamic law is an irrevocable grant unless a parent's grant to his or her child, in the code of civil law of withdrawal of grants may be made in accordance with article 1688 of the Civil Code, the grant withdrawn again there must be agreement between the two parties and accompanied by written evidence (authentic deed) in order not to cause disputes in the future.
RECONSTRUCTION OF THE METHODOLOGY OF LEGAL DISCOVERY IN ISLAMIC LEGAL PHILOSOPHY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE THEORIES OF BAYANI, TA‘LIL, AND ISTISLAHI IN A CONTEMPORARY CONTEXT Sari, Muspita; HL, Rahmatiah; Sultan, Lomba
Jurnal Ar-Risalah Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v5i2.5961

Abstract

This article examines the reconstruction of legal discovery methodology in Islamic legal philosophy through a comparative analysis of three classical approaches: Bayani theory, ta‘lil, and istislahi, in response to legal challenges in the contemporary context. The impetus for this research stems from the increasing complexity of modern legal problems such as human rights, digital technology, and ecological justice, which demand a more dynamic methodology of istinb?? al-?ukm, while still being grounded in the authority of revelation. This research uses a qualitative library research method with an Islamic legal hermeneutics approach and descriptive-comparative analysis, which allows for an in-depth study of classical texts and modern literature. . The results of the study show: (1) Bayani theory, which emphasizes text (nash), maintains the continuity of sharia, but needs reinterpretation to be relevant to modern problems; (2) Ta'lil theory, with a focus on rationalization and identification of 'illat (legal reasons), allows for contextual ijtihad, but is prone to subjectivity without a strict methodology; (3) The istislahi theory, which is based on maslahah and maq??id al-shar?‘ah, has proven to be the most adaptive to contemporary issues, although it requires normative boundaries so as not to deviate from the principles of sharia. This research essentially affirms the urgency of reconstructing an integrative methodology for legal discovery, combining the strengths of Bayani, ta‘lil, and istislahi within a comprehensive epistemological framework. This integrative model gives rise to textual, rational, and beneficial Islamic law, responding to the needs of global society without losing the authenticity of revelation. The results of this analysis contribute to the development of Islamic legal philosophy by offering a relevant, dynamic, and socially just paradigm of legal discovery.