Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.589
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal Journal of Law Science Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Yustitia Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Inicio Legis : Jurnal Hukum Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Ekalaya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Consensus : Jurnal Ilmu Hukum
Rama, Bagus Gede Ari
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
PENGELOLAAN HUMAN CAPITAL DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI OPERASIONAL PADA PT. AEROFOOD ACS DENPASAR Adhinata, I Gede Ryan; Rama, Bagus Gede Ari
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 5 (2024): Vol. 5 No. 5 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i5.33203

Abstract

Pengelolaan sumber daya manusia (human capital) menjadi krusial dalam Dalam era digital yang dipengaruhi globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin keras, terutama bagi PT. Aerofood ACS Denpasar sebagai penyedia layanan catering penerbangan. Efisiensi operasional perusahaan sangat bergantung pada strategi pengelolaan human capital yang efektif. Penelitian ini bertujuan memahami dampak pengelolaan human capital terhadap efisiensi operasional di PT. Aerofood ACS Denpasar melalui metode observasi langsung. Observasi berfokus pada aktivitas dan interaksi di tempat kerja yang dikelola oleh divisi HRD dan HCBP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rekrutmen yang komprehensif namun memerlukan peningkatan kecepatan, pelatihan rutin yang mencakup keterampilan teknis dan soft skills, sistem penilaian kinerja berbasis KPI yang membutuhkan umpan balik lebih spesifik, serta inisiatif kesejahteraan karyawan berkontribusi signifikan terhadap efisiensi operasional. Penggunaan teknologi seperti sistem ERP juga telah membantu, meskipun masih ada ruang untuk optimasi lebih lanjut. Kesimpulan menunjukkan bahwa strategi pengelolaan human capital yang efektif dapat meningkatkan efisiensi operasional dan retensi karyawan. Implementasi sistem reward, peningkatan manajemen karir, dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci untuk mencapai efisiensi optimal. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengelolaan human capital yang strategis dalam menghadapi tantangan operasional dan memastikan keberlanjutan bisnis PT. Aerofood ACS Denpasar.
PENGARUH DIGITAL BRANDING DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA DI DESA TARO GIANYAR Rusmana, I Putu Edi; Mahadewi, Kadek Julia; Rama, Bagus Gede Ari; Sukmayanti, Made Sinthia; Amalia, Rafika; Sukadana, Dewa Ayu Putri
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2024): Vol. 5 No. 6 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i6.38086

Abstract

Perlunya sebuah media promosi suatu pariwisata agar industri pariwisata di Bali semakin dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia hingga mancanegara, selain itu media promosi juga mempengaruhi eksistensi industri pariwisata tersebut agar tetap hidup. Industri pariwisata di Bali memerlukan suatu branding yang tidak hanya branding konvensional tetapi juga digital branding yang memerlukan media sosial untuk mempromosikan branding tersebut. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini tersebut adalah branding adalah sebuah upaya atau proses aktif untuk membangun brand dan termasuk salah satu hal yang terpenting dalam memasarkan produk apalagi yang berkaitan dengan destinasi wisata dan termasuk juga salah satu prioritas pariwisata nasional karena mempengaruhi pangsa pasar domestik dan internasional. Adanya sebuah digital branding dimasa kini adalah bagian dari pemasaran suatu objek wisata melalui foto dan video yang diunggah ke media sosial sebagai sarana memperkenalkan dan mempertahankan eksistensi suatu industri pariwisata khususnya di Desa Taro, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Abstrak harus diakhiri dengan komentar tentang pentingnya hasil atau kesimpulan singkat.
SOSIALISASI DESTINASI DANAU BUYAN CAMP BEDUGUL DALAM BINGKAI UNDANG-UNDANG KEPARIWISATAAN Mahadewi, Kadek Julia; Amalia, Rafika; Ratmaja, I Gede Sadia Dwi; Rama, Bagus Gede Ari; Wiryanthi, Ni Putu Ega Maha
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 5 (2025): Vol.6 No. 5 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i5.51761

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi keterkaitan  destinasi  pariwisata  dalam  kepatuhan  akan  Undnag-Undang  Kepariwisataaan,  mmilihat posisi  dari  Danau  buyan  sebagau  destinasi  wista  dalam  hal  ini  penyelenggara  produk  pariwisata  Bali  dalam  penyelenggaran  pengabidan  masyarakt  memastikan  kegiatan  oprasional  selaras  dengan  prinsip  keberlanjutan  seseuai  amanat  pasal  4  Undang-Undang  Kepariwisataan  keberadaan  Danau  Buyan  dalam  keberadaan   sesuasi  standar  wisata. Metode  dalam  penulisan  ini  menggunakan  metode  observasi  dengan  datang  kelokasi  yang  dipilih  untuk  mematangkan topik  yang  diangkat  dan  melihat  kegiatan  sekitar  dan  memberikan  sosialisasi destinasi  wisata Danau  Buyan  di  Undang-  Undang  Kepariwisataan .  Kegiatan sosialisasi  dilakukan pada  Jumat  10 Oktober  2025  di  Wantilan Danau Buliran.  Komponen  yang  dilihat  dalam  pengelolaan  Lokal  dalam  kebutahan  standar  penyelenggaran  usaha,  kedua  wisatawan  dalam  pemanfaatan  wisata  dan  Pemerintah  dan  Lembaga  Adat  dalam penguatan  kawasan  strategis  dalam  perwujudan  destinasi  wisata.  Temuan  ini  menjadikan  sosialisasi  sebagai  media  promosi  akan  pesona  Danau  Buyan  dalam  perwujudannya  pengembangan kepariwisatan  di  Bali  sehingga  pentingnya  terlaksananya  kegiatan  ini,  agar  memberikan  edukasu  ke  masyarakat, mahasiswa  dan  civitas  akademik.  Peran  serta  dalam  mewujukan  amanat  Undang-Undang  Kepariwisataan  dalam  kemajuan  Danau  Buyan  tidak  secara  Nasional  tetapi  Juga  dalam  sekup  Internasional. 
Tinjauan Yuridis Terhadap Kebutuhan Pembaharuan Regulasi Hak Cipta Di Indonesia Dalam Menghadapi Perkembangan Karya Cipta Berbasis Artificial Intelligence (AI) Anggarini, Ni Kadek Listya; Rama, Bagus Gede Ari; Antari, Putu Eva Ditayani; Putra, Komang Satria Wibawa
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of artificial intelligence (AI) technology has created new challenges in Indonesia's copyright law system. Artificial intelligence is now capable of producing works of art, writing, music, and other forms of expression that previously could only be produced by humans. However, Law No. 28 of 2014 on Copyright is still oriented towards the concept of human authorship, whereby only humans are recognized as creators and copyright holders. This situation creates a legal vacuum in determining the legal status of creative works produced in part or in whole by AI. Issues arise regarding the determination of the creator, ownership of economic and moral rights, and legal liability for copyright infringement involving AI systems.  This article uses a normative legal research method with a conceptual and legislative approach to analyze the extent to which Indonesia's copyright law system is able to accommodate developments in AI technology. The results of the study show that the current legal system is not yet able to provide adequate protection for AI-based works due to the lack of clear criteria regarding the level of human involvement required to obtain copyright protection. Therefore, regulatory updates are needed in the form of amendments to Law Number 28 of 2014 or the issuance of implementing regulations that regulate the limits of human roles, transparency in the use of AI training data, and legal protection mechanisms for works involving algorithms. These updates are important to ensure legal certainty, protect the rights of human creators, and encourage technological innovation and the national creative economy in the digital era
Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Laundry Terhadap Kerusakan Pakaian Berdasarkan Nota Laundry Sebagai Bukti Perjanjian Jasa Fridayanthi, Putu Pande Nathasya; Rama, Bagus Gede Ari; Budiana, I Nyoman; Nandari, Ni Putu Sawitri
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v4i2.1578

Abstract

This study aims to analyze the legal responsibility of laundry service providers for damage or loss of consumer clothing, as evidenced by the laundry receipt as proof of the service agreement. The receipt serves as written evidence containing the agreement between the service provider and the consumer. The research uses a normative legal method, with primary legal sources such as the Civil Code (KUHPerdata) and the Consumer Protection Law (UUPK), along with secondary and tertiary sources. The analysis is conducted descriptively by comparing the applicable legal provisions. The findings show that the legal responsibility of laundry service providers arises from the service agreement, as stated in Article 1239 of the Civil Code and the principle of unlawful acts in Article 1365. Providers are obligated to compensate if proven negligent, in accordance with Article 19 of the UUPK. The application of the principles of justice and consumer protection forms the basis for the laundry service agreement, ensuring consumer rights are protected.
Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Layanan Transportasi Digital Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Praditya, I Made Dwi Aya; Rama, Bagus Gede Ari; Rahayu Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah Sri; Kurniawan, I Gede Agus
Jurnal Yustitia Vol 21 No 2 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v21i2.1623

Abstract

The development of digital transportation services such as Gojek is highly dependent on personal data, but various cases of data leaks highlight the weakness of legal protection in Indonesia. This has prompted the need for comparison with Japan, which has stronger regulations through the APPI. This study aims to identify and examine the regulation of personal data of users of digital transportation services in Indonesia and compare it with the law in Japan. This study applies a normative legal research method using a legislative approach and legal concept analysis. The findings show that data protection in Indonesia is regulated in the 1945 Constitution and the PDP Law, which require data controllers such as Gojek to ensure lawful, secure, and accountable data management. However, its implementation still faces institutional challenges. In comparison, Japan, through its independent supervisory agency PPC, shows progress in supervision and a high culture of compliance. While Indonesia's PDP Law is normatively comprehensive, its effectiveness still awaits the establishment of a supervisory agency and complete implementing regulations.
Tanggung Jawab Hukum Platform Digital Worldapp Terhadap Pelanggaran Perlindungan Kerahasiaan Data Biometrik Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia Rizki, I Putu Ayanda; Rama, Bagus Gede Ari; Nandari, Ni Putu Sawitri; Putra, Komang Satria Wibawa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3740

Abstract

Penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum platform digital WorldApp terhadap pelanggaran perlindungan kerahasiaan data biometrik di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Era revolusi digital telah membawa transformasi fundamental dalam pengelolaan data pribadi, khususnya data biometrik yang memiliki karakteristik unik, permanen, dan tidak dapat diubah. Kasus WorldApp yang menawarkan kompensasi finansial untuk pemindaian iris mata warga negara Indonesia telah menimbulkan kontroversi serius terkait perlindungan privasi dan keamanan data biometrik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh WorldApp. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WorldApp melakukan berbagai pelanggaran substantif terhadap UU PDP, meliputi: pelanggaran kewajiban pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik, pelanggaran prinsip persetujuan (consent) yang tidak memenuhi standar informed consent, pelanggaran prinsip pembatasan tujuan dalam pengumpulan data biometrik, pelanggaran kewajiban perlindungan dan keamanan data, serta kegagalan melaksanakan Penilaian Dampak Perlindungan Data Pribadi (Data Protection Impact Assessment). Kualifikasi pelanggaran-pelanggaran ini menciptakan tanggung jawab hukum baik administratif, perdata, maupun pidana bagi platform WorldApp. Penelitian ini memberikan kontribusi pemahaman mengenai implementasi UU PDP dalam menghadapi tantangan teknologi biometrik yang berkembang pesat, serta pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk melindungi data pribadi warga negara di era digital.
KAJIAN PERTANGGUNGJAWABAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KEKELIRUAN DALAM MENETAPKAN MEREK DENGAN PERSAMAAN ESENSIAL Aisyah, Virgina Ayu; Kurniawan, I Gede Agus; Putra, Komang Satria Wibawa; Rama, Bagus Gede Ari
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 2 (2025): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v6i2.31605

Abstract

Penelitian ini membahas kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam mencegah pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya serta bentuk pertanggungjawaban hukum atas kelalaian yang mungkin timbul dalam proses pemeriksaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, DJKI memiliki kewenangan atributif yang bersifat imperatif untuk menolak pendaftaran merek yang berpotensi menimbulkan kebingungan konsumen, merugikan pemilik hak yang sudah ada, atau mendorong praktik persaingan usaha tidak sehat. Dalam kerangka hukum administrasi, kewenangan ini dipandang sebagai instrumen penting untuk menjaga kepastian hukum sekaligus perlindungan hak kekayaan intelektual. Namun, ketika DJKI lalai menjalankan kewenangan tersebut, konsekuensi hukum yang timbul tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat berimplikasi pada tanggung jawab perdata bahkan melalui mekanisme gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban hukum yang menempatkan organ negara sebagai pihak yang dapat dimintakan tanggung jawab apabila tindakan lalai atau keliru menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Di sisi lain, kelalaian tersebut juga berdampak pada dimensi sosial, berupa potensi kerugian ekonomi, turunnya kepercayaan publik, serta berkurangnya legitimasi sistem hukum kekayaan intelektual. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan mekanisme pemeriksaan merek melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi pendukung, serta pembentukan regulasi turunan yang lebih rinci mengenai tanggung jawab administrasi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem pendaftaran merek di Indonesia dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal.Kata Kunci: BUMN, Efisiensi BUMN, Rasionalitas Ekonomi. DJKI, kewenangan hukum, pertanggungjawaban hukum, merek, kekayaan intelektual
Co-Authors Adhinata, I Gede Ryan Aisyah, Virgina Ayu Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anggarini, Ni Kadek Listya Antari, Putu Eva Ditayani Budiana, I Nyoman Fridayanthi, Putu Pande Nathasya I Gede Agus Kurniawan I Gede Sadia Dwi Ratmaja I Putu Edi Rusmana Kadek Julia Mahadewi Made Sinthia Sukmayanti Made Sinthia Sukmayanti Ni Putu Ega Maha Wiryanthi Ni Putu Sawitri Nandari Praditya, I Made Dwi Aya Prasada, Dewa Krisna Putra, Anak Agung Gede Bagus Suwendra Putra, Komang Satria Wibawa Putu Wahyu Widiartana Rafika Amalia Rahayu Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rizki, I Putu Ayanda Sukadana, Dewa Ayu Putri Tri Wulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas