Garuda - Garba Rujukan Digital

Retensi Data Pemilih Sebagai Upaya Perlindungan Hak Pilih Pemula Rizal, Lutfi Fahrul
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol 1, No 1 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/sjtp.v1i1.26446

Accurate voter registration in general elections in Indonesia is a major concern prior to every election. First-time voters, especially young voters, have great potential in exercising their right to vote and influencing the legitimacy and quality of the elections. However, there are several challenges in facilitating the participation of first-time voters, including a lack of understanding of the registration process, difficulties in obtaining identification documents, residential mobility, limited access to Permanent Voter List (DPT) information, and low political awareness. To overcome these obstacles, solutions need to be implemented to maintain the integrity of first-time voters' data to prevent recurring issues in the future.Daftar pemilih yang akurat dalam pemilihan umum di Indonesia menjadi perhatian utama sebelum setiap pemilu. Pemilih pemula, terutama pemilih muda, memiliki potensi besar dalam menggunakan hak pilih mereka dan mempengaruhi keabsahan dan kualitas pemilu. Namun, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam memfasilitasi partisipasi pemilih pemula, termasuk kurangnya pemahaman tentang proses pendaftaran, kesulitan mendapatkan dokumen identitas, perpindahan tempat tinggal, akses terbatas ke informasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan kurangnya kesadaran politik. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan langkah-langkah penyelesaian yang mempertahankan integritas data pemilih pemula agar masalah ini tidak terus muncul di masa depan.

Pembinaan Pengemis di Kota Bandung Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2019 Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah Amelia, Putri; Shaleh, Chaerul; Rizal, Lutfi Fahrul
Socio Politica : Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi Vol 15, No 1 (2025): Jurnal Socio-Politica
Publisher : FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/socio-politica.v15i1.44009

Poverty has been a persistent problem in Indonesia since before its establishment as a nation, making it a complex and longstanding issue. Numerous studies have explored the causes of poverty and proposed solutions; however, the implementation of these solutions remains suboptimal. Urban poverty, exacerbated by the impact of development, is particularly evident in metropolitan cities, including Bandung. This contradicts the fundamental goal of development, which is to enhance community welfare. Bandung faces significant challenges with the presence of beggars and vagrants, despite the enactment of Regional Regulation Number 9 of 2019 concerning Public Order. The regulation's sanctions have proven ineffective, and current empowerment programs often prioritize material assistance over fostering community independence, leading to dependency. This study aims to identify the root causes of poverty in Bandung, evaluate existing government programs, and propose more effective strategies for empowering beggars and vagrants. Using a qualitative descriptive method, data were collected through interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that key factors contributing to poverty include low education levels, inadequate skills, and lack of motivation. Government efforts in training and social rehabilitation are essential for reintegrating individuals into society and promoting self-reliance. The study concludes that addressing poverty and the challenges faced by beggars and vagrants in Bandung requires a comprehensive and integrated approach involving government policies and active community participation. This research contributes to the discourse on urban poverty alleviation by highlighting the importance of sustainable empowerment programs that focus on building independence rather than dependency

Mechanism for Distributing Uninhabitable Home Assistance in Cileunyi Kulon Village Siyasah Dusturiyah Perspective Nadiya Sri Rahayu; Chaerul Shaleh; Lutfi Fahrul Rizal
al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/afkarjournal.v8i1.2073

Poverty is often a serious discussion in overcoming it. The government has not found a glimmer of hope in overcoming poverty, even though the government continues to look for various ways so that poverty can be conquered. The purpose of this study is none other than to analyze how the mechanism of distribution of the uninhabitable house assistance program discusses the priority scale, benefits and review of siyasah dusturiyah in fulfilling the rights of the community in Cileunyi Kulon Village. One of the countermeasures carried out in Cileunyi Kulon Village is by running several assistance programs related to uninhabitable houses. With this program, it is hoped that it can be of benefit in the realm of society, and realize the government's desire to reduce poverty. Cileunyi Kulon Village has realized the uninhabitable house assistance program as one of the government's achievement targets in making the community prosperous, with the aim of maintaining human life in accordance with maqashid sharia, namely promoting maslahat, and leaving mudharat. The principle of siyasah dusturiyah which includes trust and justice makes how a leader exercises his power in accordance with Islamic law that refers to the Qur'an and Hadith. Therefore, the review of siyasah dusturiyah is used as an analysis knife in this research in Cileunyi Kulon Village because this research is considered in line with what is based on the principles of jurisdiction.

TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI DESA SADAR HUKUM DI DESA KIARAPEDES KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA Zulqornain, Kenken Muhammad; Muhammad Asro; Rizal, Lutfi Fahrul
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 6 No. 2 (2024): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol6.iss2.art2

Kesadaran Hukum sering menjadi persoalan yang serius di sebuah negara, karena Hukum dan kesadaran merupakan hal yang saling berkaitan. Program desa sadar hukum menjadi sebuah Upaya untuk memberikan pemahaman dan kesadaran Masyarakat terhadap hukum. Seperti di Desa Kiarapedes yang telah menerapkan program Desa sadar hukum dari beberapa tahun ke belakang. Dengan itu program Desa sadar hukum diharapkan untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan hukum di lingkungan Masyarakat. Tujuan Penelitian untuk menganalisis implementasi Desa sadar hukum di Desa Kiarapedes Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun peneliti melakukan wawancara untuk mencari data yang kemudian disusun secara deskriptif sehingga menemukan sebuah pemecahan masalah yang sedang diteliti. Implementasi Porgram desa sadar hukum di desa kiarapedes telah menghasilkan program yang bernama majelis budaya. Program tersebut bertujuan untuk membantu Masyarakat yang sedang terkena persoalan hukum seperti sengketa perdata, pidana, perbedaan pendapat dan peroslan hukum lainnya. Program desa sadar hukum bila ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah memiliki relevansi yang kuat. Bahwa dalam islam untuk membangun sebuah peradaban tentunya harus memiliki sebuah aturan dan norma hukum. Hal ini bertujuan untuk menjaga dari tindakan kesewenang-wenangan terhadap hak-hak individu Masyarakat. Maka dengan itu program desa sadar hukum bila ditinjau dari siyasah dusturiyah memiliki pengertian yang sama, yakni sama-sama sepakat bahwa untuk membangun sebuah peradaban harus memiliki aturan dan norma hukum, kemudian aturan dan norma hukum tersebut tentu lah harus di implementasikan dengan memiliki rasa kesadaran terhadap aturan dan norma yang berlaku. Kebaharuan dalam penelitian ini adalah pisau analisis yang digunakan untuk menganalisis implementasi desa sadar hukum di Desa Kiarapedes Kiarapedes Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dengan menggunakan tinjauan siyasah dusturiyah.

ANALISIS PELANGGARAN HAM OLEH GURU DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Addysa, Zalfa Violina; Rizal, Lutfi Fahrul; Alamsyah, Taufiq
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 6 No. 2 (2024): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol6.iss2.art4

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh guru terhadap anak didik dari perspektif Siyasah Dusturiyah, yang merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur tata negara dan pemerintahan. Dalam Islam, perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk anak didik, merupakan kewajiban yang harus dijunjung tinggi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan yang melibatkan analisis terhadap peraturan-peraturan hukum, kasus-kasus pelanggaran HAM, dan landasan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah menetapkan kerangka hukum yang jelas, implementasinya masih sering lemah dan tidak konsisten. Pendekatan Siyasah Dusturiyah menawarkan perspektif yang dapat melengkapi hukum positif dalam melindungi hak asasi manusia dalam dunia pendidikan, dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama dan moral ke dalam sistem hukum. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan upaya penegakan hukum serta pendidikan dan pelatihan bagi guru mengenai etika profesi dan HAM, guna menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan adil.

Pembinaan Pengemis di Kota Bandung Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2019 Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah Amelia, Putri; Shaleh, Chaerul; Rizal, Lutfi Fahrul
Socio Politica : Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi Vol. 15 No. 1 (2025): Jurnal Socio-Politica
Publisher : FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/socio-politica.v15i1.44009

Poverty has been a persistent problem in Indonesia since before its establishment as a nation, making it a complex and longstanding issue. Numerous studies have explored the causes of poverty and proposed solutions; however, the implementation of these solutions remains suboptimal. Urban poverty, exacerbated by the impact of development, is particularly evident in metropolitan cities, including Bandung. This contradicts the fundamental goal of development, which is to enhance community welfare. Bandung faces significant challenges with the presence of beggars and vagrants, despite the enactment of Regional Regulation Number 9 of 2019 concerning Public Order. The regulation's sanctions have proven ineffective, and current empowerment programs often prioritize material assistance over fostering community independence, leading to dependency. This study aims to identify the root causes of poverty in Bandung, evaluate existing government programs, and propose more effective strategies for empowering beggars and vagrants. Using a qualitative descriptive method, data were collected through interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that key factors contributing to poverty include low education levels, inadequate skills, and lack of motivation. Government efforts in training and social rehabilitation are essential for reintegrating individuals into society and promoting self-reliance. The study concludes that addressing poverty and the challenges faced by beggars and vagrants in Bandung requires a comprehensive and integrated approach involving government policies and active community participation. This research contributes to the discourse on urban poverty alleviation by highlighting the importance of sustainable empowerment programs that focus on building independence rather than dependency

Review of Siyasah Dauliyah on the Immigration Document Control System for Indonesian School Students in Kota Kinabalu by the Consulate General of the Republic of Indonesia Kota Kinabalu Sabah Malaysia Atqiyatun Nisa, Syifa; Asro, M.; Fahrul Rizal, Lutfi
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 5 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (July-August 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i5.595

This research aims to conduct an in-depth review of legal supervision of immigration documents of Indonesian School students in Kota Kinabalu by the Consulate General of the Republic of Indonesia in Kota Kinabalu Sabah Malaysia through the perspective of Siyasah Dauliyah. This study uses an empirical legal method by looking at the legal reality that exists in society which includes legal identification of legal effectiveness. The data collected were analyzed descriptively. The results of the study indicate that supervision of immigration documents of Indonesian citizens residing in foreign countries has been regulated in Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. This law regulates the implementation and function of immigration both domestically and as representatives abroad. This study also identified several obstacles in the supervision of immigration documents of Indonesian citizens residing in Malaysia. These obstacles include understanding the rights and obligations of living in other countries, lack of awareness of the importance of travel documents or residence permits in other countries, and criminal provisions for not having complete immigration documents. That supervision of immigration documents of Indonesian citizens needs to be improved through comprehensive efforts. There needs to be a better awareness of the importance of immigration documents when outside Indonesia, whether travel documents or residence permit documents in other countries, an understanding of the rights and obligations of migrant citizens, and the criminal acts of not having complete immigration documents.

Analysis of Dusturiyah Policy on the Implementation of Permanent Daytime Running Light/Lamp Regulations by Bogor Police Fachri Muhammad Aji; Lutfi Fahrul Rizal; Taufiq Alamsyah
al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/afkarjournal.v8i2.2236

This research analyzes the implementation of the rule requiring motorcyclists to turn on their headlights during the day from the perspective of siyasah dusturiyah. The purpose of this research is to find out the stages of implementation of turning on the headlights of motorcycles during the day from year to year and the impact of the implementation of this regulation in Bogor Regency. The research method used in this research is a case study method with an empirical legal approach. The data analysis technique in this research uses a mixed method, in which the data in this research is taken qualitatively and quantitatively and then described descriptively to draw conclusions. The results showed that when this regulation was first socialized, many people in Bogor Regency rejected and ignored the existence of this regulation, but over time the community has been much more orderly and accepting, although some people are still indifferent. The socialization carried out by Satlantas Polres Bogor is also almost declared successful because most people know this rule even though there are a small number of people who think that this rule has not been socialized properly. The impact of this rule is also positive, which is a decrease in the number of accidents after the implementation of this rule. The siyasah dusturiyah analysis of this rule shows that this rule is in line with the objectives of maqashid sharia where the focus of this rule is to preserve lives and property. This is in line with the principle of siyasah dusturiyah which prioritizes the benefit of the people.

Review of Siyasah Tanfidziyah on the Voting Rights of Non-Domiciled Students in the 2024 Simultaneous Elections in the City of Bandung Treissa Puspitasari; Lutfi Fahrul Rizal; Taufiq Alamsyah
al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/afkarjournal.v8i2.2369

This study discusses the implementation of voting rights for non-domiciled university students in the 2024 Simultaneous Elections in Bandung City. The research aims to examine the mechanisms and obstacles in the protection of political rights for non-domiciled students by the General Elections Commission (KPU) during the 2024 elections, based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. In addition, the siyasah tanfidziyah perspective in this study highlights the government’s responsibility to ensure accessible political rights for student groups with high mobility. This research was conducted using a qualitative method with a juridical-empirical approach. The findings indicate that although technical regulations such as the mechanism for moving voting locations are available, administrative, socialization, and technical barriers still hinder the optimal participation of non-domiciled students. Government policies should reflect the principles of siyasah tanfidziyah, such as justice, trustworthiness, and responsibility, in guaranteeing the voting rights of all citizens.

Analisis Perubahan Struktur dan Pengisian Jabatan Kementerian dalam Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran Menurut Konsep Ahlul Halli Wal Aqdi Putri, Zuwinda Herika; Rizal, Lutfi Fahrul; Saptaji, Aji
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.5064

Artikel ini menganalisis perubahan struktur dan pengisian jabatan kementerian dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran berdasarkan perspektif konsep Islam Ahlul Halli wal Aqdi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum dan politik di balik ekspansi jumlah kementerian dari 34 menjadi 48, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi dokumen untuk menilai apakah prinsip kompetensi, integritas, dan legitimasi publik tercermin dalam proses pemilihan pejabat strategis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ekspansi struktur kementerian menimbulkan tantangan koordinasi antar kementerian dan membutuhkan sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa penerapan prinsip Ahlul Halli wal Aqdi dalam pembentukan Kabinet Merah Putih belum sepenuhnya terpenuhi, karena sebagian pengisian jabatan masih kurang transparan dan minim partisipasi publik. Penelitian ini berkontribusi terhadap wacana integrasi nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan modern serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mewujudkan kabinet pemerintahan yang lebih legitim dan akuntabel.

Title

Found 46 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 46 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 46 Documents
Search