Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.405
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah al-Afkar, Journal For Islamic Studies Unes Law Review ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan KRTHA BHAYANGKARA Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama Jurnal Hukum Lex Generalis PAMALI: Pattimura Magister Law Review Al-Mutsla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Ilmu Multidisplin al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Socio Politica : Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi SIYASI: Jurnal Trias Politica PESHUM
Lutfi Fahrul Rizal, Lutfi Fahrul
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Retensi Data Pemilih Sebagai Upaya Perlindungan Hak Pilih Pemula Rizal, Lutfi Fahrul
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol. 1 No. 1 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/sjtp.v1i1.26446

Abstract

Accurate voter registration in general elections in Indonesia is a major concern prior to every election. First-time voters, especially young voters, have great potential in exercising their right to vote and influencing the legitimacy and quality of the elections. However, there are several challenges in facilitating the participation of first-time voters, including a lack of understanding of the registration process, difficulties in obtaining identification documents, residential mobility, limited access to Permanent Voter List (DPT) information, and low political awareness. To overcome these obstacles, solutions need to be implemented to maintain the integrity of first-time voters' data to prevent recurring issues in the future.Daftar pemilih yang akurat dalam pemilihan umum di Indonesia menjadi perhatian utama sebelum setiap pemilu. Pemilih pemula, terutama pemilih muda, memiliki potensi besar dalam menggunakan hak pilih mereka dan mempengaruhi keabsahan dan kualitas pemilu. Namun, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam memfasilitasi partisipasi pemilih pemula, termasuk kurangnya pemahaman tentang proses pendaftaran, kesulitan mendapatkan dokumen identitas, perpindahan tempat tinggal, akses terbatas ke informasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan kurangnya kesadaran politik. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan langkah-langkah penyelesaian yang mempertahankan integritas data pemilih pemula agar masalah ini tidak terus muncul di masa depan. 
Perspektif Siyasah Dusturiyah Tentang Implementasi Kebijakan Dan Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Dalam Pengelolaan Sampah Bintang Andhika; Beni Ahmad Saebani; Lutfi Fahrul Rizal
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i1.6416

Abstract

Masalah sampah di Kabupaten Bekasi sulit terselesaikan karena terdapat kendala yang yang menghambat pelaksanaanya. Kabupaten Bekasi memiliki timbulan sampah terbanyak di Jawa Barat dengan bobot 821,37 ribu ton atau sekitar 16,78% dari total sampah provinsi tersebut. Produksi sampah di Kabupaten Bekasi kini telah mencapai 2.600 ton perhari. Pemerintah daerah hanya mampu mengangkut seberat 600 ton sementara sisanya masih berceceran. Dalam mengatasi masalah sampah tersebut pemerintah Kabupaten Bekasi menerapkan beberapa kebijakan salah satunya adalah Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi Kabupaten Bekasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah yang sejenisnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanggulangan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi yang dianalisis dengan perspektif siyasah dusturiyah yang menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah bergantung kepada kesejahteraan masyarakatnya. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif analisis dengan jenis data kualitatif, sedangkan pendekatannya menggunakan yuridis empirik. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi serta dianalisis dengan metode analisis isi. Hasil penelitian disimpulkan bahwa penanggulangan sampah di Kabupaten Bekasi belum dapat dicapai sesuai dengan peraturan daerah dan kebijakan strategi yang dilaksanakan mengingat berbagai hambatan dari sarana dan fasilitasnya belum memadai. Hanya saja dalam perspektif siyasah dusturiyah pemerintah telah berusaha membuat kebijakan yang bertujuan untuk membersihkan lingkungan agar masyarakat dapat terhindar dari gejala penyakit dan lingkungan yang kotor yang akan menimbulkan dampak buruk kepada kehidupan masyarakat secara umum. Kebijakan pemerintah daerah telah menimbulkan kemaslahatan dan menghindarkan kemadaratan. Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut adalah lemahnya partisipasi masyarakat dan kesadaran hukumnya, sehingga lingkungan yang bersih sulit dicapai.
Pelaksanaan Kebijakan Dan Strategi Daerah (Jakstrada) Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Menurut Siyasah Dusturiyah Bintang Andhika; Beni Ahmad Saebani; Lutfi Fahrul Rizal
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i1.6488

Abstract

Masalah sampah di Kabupaten Bekasi sulit terselesaikan karena ada banyak sekali kendala yang muncul dalam melaksanakannya. Kabupaten Bekasi memiliki timbulan sampah terbanyak di Jawa Barat dengan bobot 821,37 ribu ton atau sekitar 16,78% dari total sampah provinsi tersebut. Produksi sampah di Kabupaten Bekasi kini telah mencapai 2.600 ton perhari. Pemerintah daerah hanya mampu mengangkut seberat 600 ton saja sementara sisanya masih berceceran. Dalam mengatasi masalah sampah tersebut pemerintah Kabupaten Bekasi menerapkan beberapa kebijakan salah satunya adalah Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi (JAKSTRADA) Kabupaten Bekasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan pelaksanaan jakstrada oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan, teori pengelolaan dan teori siyasah dusturiyah. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa. pelaksanaannya masih kurang efektif, berdasarkan target yang disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi yang masih dari pencapaian. Faktor-faktor yang membuat pelaksanaan ini belum optimal antara lain kurangnya partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana yang belum memadai serta adanya sampah kiriman. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi sebagai pelaksananya sudah melakukan dengan baik untuk mencapai suatu kebijakan tertentu.
The Value of Community Participation in the Creation of Local Legal Products in Indonesia Solehudin, Ending; Fautanu, Idzam; Rizal, Lutfi Fahrul
Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama Vol. 7 No. 1 (2024): Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama
Publisher : Program Studi Studi Agama-Agama Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/hanifiya.v7i1.34483

Abstract

This research aims to explore the influence of community participation on the creation of local legal products in Indonesia, focusing on regions with special autonomy status like Banda Aceh, Aceh Besar Regency, Yogyakarta City, and Surakarta City, and comparing them with regions with ordinary autonomy status like Bandung Regency and Bandung City. Using a combined normative and empirical legal research approach, including public consultations and field surveys, the study delves into the origin of regional legal products, highlighting community participation, people's sovereignty, the rule of law, and public policy. It examines various factors affecting community involvement, such as social, political, cultural, and educational factors. The research findings underscore the importance of community participation in shaping the quality and compliance of local legal products. However, conventional patterns in facilitating community involvement often result in suboptimal participation, except for unique cases like Aceh, which demonstrates innovative approaches and impactful outcomes. The study concludes that enhancing community participation is crucial for improving the quality and effectiveness of local legal products, ensuring better compliance and implementation at the grassroots level.
Optimalisasi Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Kota Bandung Terhadap Retribusi Parkir Perspektif Siyasah Maliyah Faris Faturohman; Lutfi Fahrul Rizal; Taufiq Alamsyah
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2057

Abstract

This research discusses the analysis of siyasah maliyah towards optimizing the income of the Regional Public Service Agency from parking fees. The aim of this research is to determine the mechanism for collecting parking fees based on Bandung City Regional Regulation Number. 3 of 2020 and Bandung City Regulation Number 634 of 2017, as well as to find out the Siyasah Maliyah review of the management of parking fees based on Bandung City Regional Regulation Number. 3 of 2020 and Bandung City Regulation Number 634 of 2017. The method used in this research is a qualitative research method with an empirical juridical approach. Based on the results of this research, collection of parking fees in Bandung City is carried out using two methods, namely manual and using a parking machine. Even though the income from manual collection is higher than using electronic machines, there are still many leakages in field collection. Even though parking rates have been regulated in regional regulations, there are still violations in their determination by parking managers. The implementation of government policies must be in accordance with the principles of Islamic law, especially in safeguarding assets (hifdz mal), and follow the principles of Maliyah siyasah such as justice and maslahah.
Tindak Lanjut Program Kartu Prakerja Skema Normal di Kabupaten Indramayu Prespektif Siyasah Dusturiyah Fahgita Fildza Azahra; Lutfi Fahrul Rizal; Aji Saptaji
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2147

Abstract

The kartu prakerja is one of the policies established by the government based on developing work competencies which is intended for workers/laborers affected by kartu prakerja termination, and/or workers/laborers who need to develop competency skills. The initial implementation of the kartu prakerja Card policy was semi-social assistance during the pandemic in 2020. However, as time went by the economic situation of the workforce in Indonesia returned to stability. So this policy continues to followed, by the program by implementing implementation using a normal scheme, in which there is a role for local governments, in this case the kartu prakerja Service, in providing offline services and training. This research aims to find out how the follow up to the kartu prakerja policy is implemented in Indramayu Regency. By using qualitative descriptive data obtained through oral interviews from sources and the conditions observed. This research was conducted in Indramayu Regency which is one of the districts/cities in West Java Province which was selected to be one of the first 10 Provinces to implement the normal scheme in implementing the kartu prakerja program.
Efektivitas Pengaturan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Di Kabupaten Karawang Dalam Meminimalisir Angka Pengangguran Perspektif Siyasah Dusturiyah Hidayat, Yusinta; Fahrul Rizal, Lutfi; Saptaji, Aji
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2192

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan pengaturan penyerapan tenaga kerja lokal melalui program dan kegiatan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja, dengan menyerap 60% tenaga kerja lokal di Kabupaten Karawang dalam meminimalisir angka pengangguran dilihat dari perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis empiris dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dan analisis terkait peraturan ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan tentang penyerapan tenaga kerja mengenai program skala prioritas 60% menyerap tenaga kerja lokal kini belum dapat dikatakan efektif dikarenakan angka pengangguran lokal di Kabupaten Karawang masih bersifat flutuaktif, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya rendahnya sumber daya manusia, kurangnya pengawasan dan penegakan regulasi dan masih maraknya praktik percaloan. Adapun dalam perspektif siyasah dusturiyah terdapat teori kewajiban negara yang dikembangkan oleh Abu Yusuf, yang mana negara berkewajiban untuk memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran untuk mereka. Peraturan penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu bentuk dari adanya kewajiban negara dalam membuat suatu kebijakan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, agar suatu kebijakan dapat dijalankan dengan efektif, maka seorang pemimpin dalam menetapkan atau melaksanakan suatu kebijakan harus mengutamakan kemaslahatan umatnya.
Implikasi Konflik Penggelembungan Suara Sirekap Terhadap Demokrasi yang Jurdil dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah Nur Azzahra, Annisa; Janwari, Yadi; Fahrul Rizal, Lutfi
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2193

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan implikasi terjadinya penggelembungan suara sirekap pemilu 2024 terhadap demokrasi yang jurdil perspektif siyasah dusturiyah. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif dengan jenis deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui library research atau studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggelembungan suara Sirekap pemilu tahun 2024 terjadi karena ketidaksinkronan dan kesalahan dalam mengkonversi data hasil suara pemilu formulir model C-Hasil dengan hasil suara yang terbaca dan ditampilkan dalam Sirekap disebabkan oleh bentuk tulisan setiap panitia pemilu di TPS tidak semua terbaca secara jelas dan mudah oleh sistem sirekap, kualitas gambar beresolusi rendah dan sudut pengambilan gambar yang tidak tepat, terdapat noise pada gambar seperti bercak dan lipatan kertas, serta kesalahan manusia saat pengunggahan sehingga dapat mengancam integritas dan keabsahan pemilu, pelanggaran terhadap asas kejujuran dan keadilan, kehilangan kepercayaan publik, kerugian bagi keadilan politik, kehilangan asas transparansi, dan pengaruh terhadap kebijakan publik. Adapun dalam perspektif siyasah dusturiyah, hal ini belum mewujudkan prinsip fiqh siyasah dusturiyah, karena ada hak warga negara yang dirugikan, karena fiqh siyasah senantiasa memastikan hubungan pemerintah dengan hubungan warga negaranya, salah satunya menjaga hak-hak konstitusional.
Implementasi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/Kep.154-Bapenda/2025 Tentang Pembebasan Tunggakan Atas Pokok Dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah Moch Andika Satria Piningit; Yana Sutiana; Lutfi Fahrul Rizal
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 5 No. 2 (2025): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.v5i2.4563

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/Kep.154-Bapenda/2025 yang mengatur tentang pembebasan tunggakan atas pokok dan denda pajak kendaraan bermotor di Kota Bandung, serta meninjaunya dalam perspektif Siyasah Dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam). Kebijakan ini hadir sebagai respon atas rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan menumpuknya tunggakan pajak kendaraan di wilayah Jawa Barat, khususnya Kota Bandung. Dalam pelaksanaannya, wajib pajak diberikan insentif berupa pembebasan seluruh tunggakan dan denda hingga tahun 2024, dengan syarat membayar pajak tahun berjalan (2025) dalam periode yang ditentukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, wawancara, dan observasi langsung di beberapa titik pelayanan Samsat, baik offline maupun digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif, kebijakan ini telah diterapkan melalui berbagai kanal layanan publik seperti Samsat Induk, Drive Thru, Samsat Keliling, serta aplikasi digital (Sambara dan SIGNAL). Namun, sosialisasi masih belum merata dan cenderung minim di kalangan masyarakat kelas bawah. Dari perspektif Siyasah Dusturiyah, kebijakan ini mencerminkan prinsip maslahah (kemaslahatan umum) dan taqnin (regulasi) dalam pemerintahan Islam, di mana penguasa diberi wewenang untuk menetapkan kebijakan fiskal demi keadilan sosial dan kemudahan rakyat. Di sisi lain, pelaksanaan yang belum optimal menunjukkan perlunya peningkatan pada aspek komunikasi publik, evaluasi kebijakan, serta konsistensi penegakan hukum pasca berakhirnya masa pemutihan.Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya BAPENDA dan instansi terkait, lebih aktif melakukan sosialisasi terpadu, penguatan sistem digital, dan pengawasan terhadap pelaksanaan lapangan, agar kebijakan ini benar-benar menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan mendorong stabilitas fiskal daerah secara berkelanjutan.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 78/PUU-XXI/2023 TENTANG PENGHAPUSAN LARANGAN PENYEBARAN BERITA HOAKS PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Rio Surya Darmawan; Mustofa; Lutfi Fahrul Rizal
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 2 (2024): Tema Hukum Islam
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Freedom of expression and opinion is one of the rights guaranteed by the Constitution, but this freedom is increasingly threatened by articles in the ITE Law and the Criminal Code that regulate the prohibition of spreading hoaxes. These articles are considered to be open to multiple interpretations and lack clear boundaries. The Constitutional Court Decision Number 78/PUU-XXI/2023 has become a breath of fresh air for the democratic climate in Indonesia by annulling these articles. This research aims to analyze the Constitutional Court Decision 78/PUU-XXI/2023 from the perspective of siyasah dusturiyah. This research method uses a normative juridical approach, with literature sources from books, journals, as well as laws or rulings. In the Constitutional Court Decision 78/PUU-XXI/2023, which was tested by Fathia and Haris, it was based on the legal uncertainty regarding the spread of hoax news that they had previously experienced. From that court ruling, it has fostered a better democratic climate and is in line with the paradigm of siyasah dusturiyah. Providing substantial certainty and capable of meeting the needs and desires of the community.
Co-Authors Abdul Rohim, Zahra Alifia Addysa, Zalfa Violina Agustin, Elva Astri Aji Saptaji Al Aziz, Alfandy Faris Alamsyah, Taufiq Alfin Maqbul Fauzi Amelia, Putri Arie Nurazizah Asro, M Asro, M. Atqiyatun Nisa, Syifa Badruzaman Hidayat, Isa Bintang Andhika Bobang Noorisnan Pelita Chaerul Shaleh Chaerul Shaleh, Chaerul Chinta Nuraini Agustin Ending Solehudin Fachri Muhammad Aji Fadillah Walduda’ini, Al Fahgita Fildza Azahra Faris Faturohman Fauzan Ali Rasyid Hidayat, Yusinta Idzam Fautanu Insanul Haq, Yurid Al Izzatul Ma'luf, Muhammad Alif Moch Andika Satria Piningit Mochamad Suwanda Hadiansyah Muhammad Amin Muhammad Amin Muhammad Asro Muhammad Fauzan Mustofa Nadiya Sri Rahayu Nur Azzahra, Annisa Nurfaqih, Faizal Pelita, Bobang Noorisnan Putri, Zulfa Listiani Putri, Zuwinda Herika Rio Surya Darmawan Saebani, Beni Ahmad Saptaji, Aji Syahna Rahmawati Dewi Taufiq Alamsyah Treissa Puspitasari Tubagus, Haikal Yadi Janwari Yana Sutiana Zulqornain, Kenken Muhammad