Claim Missing Document
Check
Articles

The Implications of Extending the Term of the Village Head on the Sustainability of Governance in Village Development in Purwakarta Regency from the Maslahah Mursalah Perspective Syahna Rahmawati Dewi; Lutfi Fahrul Rizal; Muhammad Amin
al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vol. 8 No. 3 (2025)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/afkarjournal.v8i3.2576

Abstract

The extension of the village head's term of office from 6 years to 8 years based on Law Number 3 of 2024 raises various implications for the sustainability of village government, especially in the implementation of development. This study aims to analyze the impact of this policy on village development in Purwakarta Regency using the Maslahah Mursalah perspective. The research was conducted through a qualitative method with a juridical-empirical approach, using interview, observation, and documentation techniques. The research location focused on two villages with different statuses, namely Ciwareng Village (independent) and Malangnengah Village (developing). The results of the study show that a longer term of office can be beneficial if supported by visionary, participatory leadership, and a strong monitoring system, such as in Ciwareng Village. Conversely, without accountable leadership and good community participation, as in Malangnengah Village, this policy has the potential to cause harm in the form of development stagnation and weak village governance. Thus, the policy of extending the term of office of the village head will only be beneficial if accompanied by a sustainable evaluation and accountability mechanism.
Implementation of Good Governance to Improve Public Services at the Ciamis Regency Population Service from a Public Service Perspective Arie Nurazizah; Fauzan Ali Rasyid; Lutfi Fahrul Rizal
al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vol. 8 No. 3 (2025)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/afkarjournal.v8i3.2636

Abstract

This study examines the implementation of Good Governance principles in improving public services at the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) of Ciamis Regency from the perspective of Siyasah Dusturiyah. The purpose of this research is to analyze how principles such as transparency, accountability, participation, professionalism, and efficiency are applied in civil administrative services and how Islamic values in governance strengthen these efforts. A qualitative descriptive approach was used with juridical-empirical and normative methods, supported by primary data through field observation and interviews. The findings show that while Disdukcapil Ciamis has initiated service innovations such as the SILANCAR system and the “Jempol Si Manis” outreach program, challenges remain due to limited human resources, infrastructure, and shortages of e-ID card blanks. In the Siyasah Dusturiyah framework, public service is considered a trust (amanah) that must be carried out fairly, transparently, and responsibly. Therefore, institutional capacity building, digital technology adoption, and internalizing Islamic values are strategic steps to achieve good and competitive governance.
Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Gempa Cianjur Tahun 2022 oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Perspektif Siyasah Dusturiyah Tubagus, Haikal; Rizal, Lutfi Fahrul; Saptaji, Aji
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni–Juli 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i2.1082

Abstract

Penelitian ini membahas pelaksanaan penanggulangan bencana gempa bumi Cianjur tahun 2022 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur dalam perspektif siyasah dusturiyah. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis kesesuaian kebijakan pemerintah daerah dalam menangani bencana dengan prinsip-prinsip tata kelola negara menurut Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Cianjur telah menjalankan penanggulangan bencana secara terstruktur melalui tahapan mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Meskipun dalam pelaksanaannya, masih terdapat kekurangan dalam aspek distribusi bantuan, partisipasi masyarakat, dan keadilan sosial. Maka perspektif siyasah dusturiyah memandang penanggulangan bencana menjadi salah satu cerminan tanggung jawab negara dalam menjaga kemaslahatan umat, khususnya perlindungan jiwa dan harta sehingga masyarakat akan terbantu dengan adanya upaya yang dilakukan BPBD sesuai dengan tujuan maqashid syariah.
Upholding Democracy Between Indonesia and South Korea In The Presidential Impeachment Mechanism From The Perspective Siyasah Dusturiyah Ma'luf, Muhammad Alif; Pelita, Bobang Noorisnan; Rizal, Lutfi Fahrul
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 19 No. 2 (2025): KRTHA BHAYANGKARA: AUGUST 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v19i2.4247

Abstract

Marriage This study aims to analyze and compare the mechanisms of presidential impeachment in Indonesia and South Korea in the perspective of democratic theory and siyasah dusturiyah. Although both countries embrace democracy and presidentialism, there are significant differences in the legal procedures and institutional configurations involved in impeaching the head of state. A juridical-normative approach is used with descriptive-analytical and comparative methods, accompanied by theoretical reviews from Robert A. Dahl, Larry Diamond, and Fareed Zakaria, as well as a review of political Islamic values from figures such as al-Mawardi, Ibn Taymiyyah, and al-Ghazali. The findings show that the impeachment mechanism in South Korea is more juridical and final, while Indonesia is more political and layered. From the perspective of siyasah dusturiyah, this mechanism can be seen as a modern manifestation of the principles of al-'azl, maslahah, and sadd al-dzari'ah. This study concludes that the effectiveness of impeachment in upholding democracy and justice is strongly influenced by institutional integrity and orientation towards public good, not merely formal procedures.  
Tinjauan Siyasah Dauliyah Terhadap Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Abdul Rohim, Zahra Alifia; Rizal, Lutfi Fahrul; Saptaji, Aji
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2280

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan mendalam terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja migran Indonesia melalui perspektif Siyasah Dauliyah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum yang relevan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, serta literatur dan jurnal terkait. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dirancang untuk melindungi hak dan kesejahteraan PMI dan keluarganya dari segi sosial, hukum, dan ekonomi. Implementasi undang-undang ini mencerminkan aspek keberlakuan hukum faktual, yuridikal, dan moral, namun efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan, seperti perekrutan ilegal, ketidaksesuaian manfaat jaminan sosial, dan pelanggaran hak-hak pekerja. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kerjasama intensif antara negara asal dan negara tujuan melalui diplomasi bilateral dan multilateral, serta penggunaan diplomasi perlindungan dan preventif untuk mengatasi kendala seperti perbedaan sistem hukum, kurangnya pemahaman hak, ketidakpastian status hukum, dan hambatan sosial serta budaya. Ditekankan bahwa diplomasi kebijakan dapat mendorong harmonisasi regulasi dan peningkatan standar perlindungan PMI di forum internasional. Dengan menggunakan pendekatan Maqasid Syariah yang mencakup perlindungan jiwa, harta benda, agama, akal, dan keturunan, penelitian ini menegaskan perlunya kerjasama internasional yang efektif, peningkatan kesadaran hak, dan penegakan hukum yang lebih kuat untuk memastikan pemenuhan hak-hak PMI secara komprehensif dan adil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya komprehensif dan berkelanjutan dari pemerintah Indonesia, lembaga internasional, LSM, dan masyarakat luas sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan yang efektif dan adil bagi PMI, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang peduli terhadap hak-hak pekerja migran.
Kritik Hukum Terhadap Peran Positive Legislature Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Fadillah Walduda’ini, Al; Fautanu, Idzam; Fahrul Rizal, Lutfi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2312

Abstract

Mahkamah Konstitusi memiliki peran sebagai Negative legislature yang artinya memiliki kewenangan sebagai pembatal Undang-Undang bila dalam pengujianya terbukti melanggar Konstitusi, namun dewasa ini banyak ditemui putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat norma baru atau berperan sebagai Positive Legislature. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengkritisi peran Positive Legislature oleh Mahkamah Konstitusi yang notabenenya sebagai Lembaga Yudikatif. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian dengan mengkaji sumber-sumber kepustakaan baik sumber data primer,sekunder dan juga tersier. Dalam penelitian ini ditemui bahwa peran Positive Legislature oleh Mahkamah Konstitusi yang merupakan Lembaga yudikatif tidak sesuai dengan prinsip negara hukum yang menganut system pemisahaan kekuasaan juga tidak sesuai dengan doktrin Judicial restraint yang membatasi pengadilan untuk tidak membuat norma baru dalam putusanya. Disamping itu juga hingga saat ini tidak adanya pengaturan yang secara implisif mengatur syarat dan Batasan perumusan norma baru oleh Mahkamah Konstitusi, pada akhirnya penelitian ini mendorong agar segera dibuatnya pengaturan mengenai syarat dan Batasan Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan Norma Baru.  
Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Strategi Pengembangan Destinasi Wisata Lawang Seketeng Oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sukasari Kaler Kec. Argapura Kab Majalengka Badruzaman Hidayat, Isa; Asro, M; Fahrul Rizal, Lutfi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2564

Abstract

Penelitian ini membahas terkait bagaimana tinjauan siyasah maliyah terhadap strategi pengembangan destinasi wisata lawang seketeng oleh badan usaha milik desa (BUMDES) sukasari kaler kec. Argapura kab. Majalengka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana starategi ipengembanganiBUMDES terhadap objek wisata lawangiseketeng, untuk mengetahui faktor yang menghambat BUMDES dalam melakukanpengambangan objek wisata lawang seketeng, serta untuk imengetahui ibagaimana itinjauan siyasah maliyah terhadap peran BUMDES dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan jenis kualitatif deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini ialah terdapat berbagai upaya mengembangkan dan mengelola objek wisata lawang seketeng seperti membuat paket wisata, pengelolaan insfrastuktur wisata, dan pemasaran promosi. Selain itu, anggaran yang dihasilkan dari BUMDES yang belum terfokus pada pengembangan objek wisata, dan rendahnya sumber daya manusia. Dalam hal ini, strategi pengembangan destinansi wisata lawan seketeng oleh bumdes sukasari kaler sudah sesuai dengan konsep siyasah maliyah yakni teori kewajiban negara yang bertujuan untuk penyelenggaraan ipemerintahan iyang iefektif, pemeliharaan hak rakyat, dan pengelolaan keuangan publik.
Sinergitas Kelembagaan KPU dalam Pengawalan Hak Politik Masyarakat pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah Chinta Nuraini Agustin; Lutfi Fahrul Rizal; Taufiq Alamsyah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2839

Abstract

Peneletian ini membahas tentang analisis siyasah dusturiyah terhadap sinergitas kelembagaan KPU dalam pengawalan hak politik masyarakat pada pemilu 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme serta hambatan dalam pengawalan hak politik masyarakat oleh KPU pada pemilu 2024 berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (Pemilu). Selain itu, tinjauan Siyasah Dusturiyah ini membahas  tentang hambatan dalam pengawalan hak masyarakat oleh KPU pada pemilu 2024 di Kabupaten Bandung. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa kelembagaan KPU masih melakukan pelanggaran dalam penetapannya dalam pengawasan Hak Politik Masyarakat. Kebijakan pemerintah harus didasarkan pada prinsip-prinsip siyasah dusturiyah seperti keadilan, partisipasi, dan demokrasi.
Analisis Asas Kepastian Hukum Kebijakan Pelayanan Administrasi Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah Nurfaqih, Faizal; Lutfi Fahrul Rizal; Taufiq Alamsyah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3330

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip kepastian hukum dalam kebijakan layanan administrasi akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dari perspektif siyasah dusturiyah. Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan kesejahteraan umum, yang merupakan inti dari siyasah dusturiyah dalam mengelola kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan fokus yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi layanan, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang mempengaruhi kualitas layanan kepada masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan layanan digital, penambahan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur, serta evaluasi rutin sebagai langkah untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Perspektif Siyasah Dusturiyah Tentang Implementasi Kebijakan Dan Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Dalam Pengelolaan Sampah Bintang Andhika; Beni Ahmad Saebani; Lutfi Fahrul Rizal
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i1.6416

Abstract

Masalah sampah di Kabupaten Bekasi sulit terselesaikan karena terdapat kendala yang yang menghambat pelaksanaanya. Kabupaten Bekasi memiliki timbulan sampah terbanyak di Jawa Barat dengan bobot 821,37 ribu ton atau sekitar 16,78% dari total sampah provinsi tersebut. Produksi sampah di Kabupaten Bekasi kini telah mencapai 2.600 ton perhari. Pemerintah daerah hanya mampu mengangkut seberat 600 ton sementara sisanya masih berceceran. Dalam mengatasi masalah sampah tersebut pemerintah Kabupaten Bekasi menerapkan beberapa kebijakan salah satunya adalah Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi Kabupaten Bekasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah yang sejenisnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanggulangan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi yang dianalisis dengan perspektif siyasah dusturiyah yang menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah bergantung kepada kesejahteraan masyarakatnya. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif analisis dengan jenis data kualitatif, sedangkan pendekatannya menggunakan yuridis empirik. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi serta dianalisis dengan metode analisis isi. Hasil penelitian disimpulkan bahwa penanggulangan sampah di Kabupaten Bekasi belum dapat dicapai sesuai dengan peraturan daerah dan kebijakan strategi yang dilaksanakan mengingat berbagai hambatan dari sarana dan fasilitasnya belum memadai. Hanya saja dalam perspektif siyasah dusturiyah pemerintah telah berusaha membuat kebijakan yang bertujuan untuk membersihkan lingkungan agar masyarakat dapat terhindar dari gejala penyakit dan lingkungan yang kotor yang akan menimbulkan dampak buruk kepada kehidupan masyarakat secara umum. Kebijakan pemerintah daerah telah menimbulkan kemaslahatan dan menghindarkan kemadaratan. Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut adalah lemahnya partisipasi masyarakat dan kesadaran hukumnya, sehingga lingkungan yang bersih sulit dicapai.