Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DENGAN DALIL SILENT AGREEMENT PADA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 274/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg.) Kusyanto; Lenny Nadriana
LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2025): Lex Omnibus : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara (Desember)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/lexomnibus.v2i2.297

Abstract

Unilateral termination of employment is a condition that is very detrimental to workers. Especially if the compensation for the termination is not in accordance with existing laws and ignores the agreements that have been made, it can cause suffering for the workers affected by the termination. The case of termination of employment against workers with fixed-term contracts (PKWT) in case number 274/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg. is an example illustrating a termination that neglects the legal principles such as the principle of pacta sunt servanda in an employment agreement. The researcher also conducted an analysis of the judge's considerations arguing for the silent agreement by the worker to the unilateral termination carried out by the employer. The research was conducted using a normative legal analysis method with a statuta approach. The researchers compared the judges' considerations with existing laws, books, websites, and legal journals related to the case.
Legal Status of AI-Generated Logos/Brands in Indonesian Intellectual Property Law Saputra, Timothius Richard Yudha; Rahmat, Diding; Nadriana, Lenny; Pratama, Rizky
International Journal of Advanced Multidisciplinary Vol. 5 No. 1 (2026): International Journal of Advanced Multidisciplinary (April - June 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/ijam.v5i1.1979

Abstract

Artificial Intelligence (AI) has significantly transformed creative industries by enabling machines to generate aristic works such as images, designs, and logos used in commercial activities. The increasing use of AI-generated content raise important legal questions concerning authorship, ownership, and legal protection under intellectual property law. This study aims to analyze the legal status of AI-generated logos within the Indonesian intellectual property framework and to identify the most appropiate legal mechanism for protecting such works. This research applies a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approach. The study examines Indonesian copyright law under Law No. 28 Of 2014 Concerning Copyright and Trademark Protection under Law No. 20 Of 2016 Concerning Trademarks and Geographical Indications. The results indicate that Indonesia copyright law remain human-centered, meaning that works generated autonomously by artificial intelligence do not fully meet the legal requierements for copyright law. However, AI-generated logos may still obtain legal protection through trademark registration under the first-to-file principle. This study concludes that trademark law currently provides the most effective legal mechanism for protecting AI-generated logos in Indonesia. The research also highlights the need for future legal reform to address the growing role of artificial intelligence in creative industries.
ASPEK PERTANGGUNG JAWABAN AHLI WARIS DARI PEWARIS PEMEGANG PERSONAL GARANSI PADA PERUSAHAAN YANG PAILIT DI INDONESIA Sonny Dewi; Lenny Nadriana
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 2 No. 2 (2017): November 2017
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.2.2.347.101-117

Abstract

Abstak Artikel ini mengkaji konsekuensi hukum yang dimiliki oleh ahli waris dari pewaris pemegang Personal Guarantee. Konsekwensi tersebut adalah kewajiban melunasi hutang pewaris akibat dari Persoal Guarantee yang dibuatnya. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana tanggung jawab pemegang personal guarantee perseroan yang pailit di Indonesia dan Singapura. Selain itu juga kajian ini membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris dari pewaris pemegang personal guarantee pada perusahaan yang pailit. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif atau doktrinal, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk memperkuat fakta ilmiah. Temuan penelitian adalah bahwa Kondisi di Indonesia terdapat kurangnya perlindungan hukum bagi ahli waris yang diatur di dalam Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW) dan khususnya UU Kepailitan, Di sisi lain aspek keadilan yang diterima oleh ahli waris pada saat pemberesan boedel pailit yang dilakukan oleh kurator, hal ini nampak apabila kurator juga mengeksekusi harta pribadi ahli waris pailit dan tidak dipisahkan dari harta peninggalan pewaris karena menanggung beban tanggung jawab sebagai pelaksanaan Kepailitan dimana ahli waris yang menjadi debitor pailit atas penggantian kedudukan pewaris Personal guarantee. Sesuai Pasal 1826 BW, mewajibkan adanya sitaan umum atas segala harta kekayaan ahli waris. Selanjutnya apabila ternyata harta peninggalan pewaris pemegang Personal Guarantee tersebut tidak mencukupi segala piutang kreditor, yang mengakibatkan harta pribadi ahli waris juga ikut menjadi boedel pailit. Di Singapura, ahli waris berkewajiban membayar hutang pewaris sejumlah harta yang diwariskan saja. Jika harta yang diwariskan tidak mencukupi dalam pembayaran hutang, ahli waris tidak berkewajiban melunasi kekurangan hutang tersebut sepanjang ahli waris tidak mengetahui perjanjian hutang tersebut. Namun jika ahli waris mengetahui perjanjian hutang yang dilakukan pewaris, maka ahli waris berkewajiban melunasi hutang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kajian dalam rangka penulisan disertasi ini berekontruksi terhadap peraturan dan perundang-undangan tentang kepailitan di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan ahli waris dan personal guarantee serta sebagai bahan referensi terhadap kasus kepailitan yang melibatkan personal guarantee dan ahli waris. Sampai saat ini belum ada penelitian serupa yang mengkaji tentang tanggung jawab ahli waris pemengang personal guarantee pada perusahaan yang pailit di Indonesia.