Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.215
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Bina Mulia Hukum Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis Jurnal Notariil Pagaruyuang Law Journal Progressive Law Review International Journal of Business, Law, and Education Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS) Jurnal Abdimas Dosma (JAD) Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Lex Publica Abdi Implementasi Pancasila: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Pro Justitia (JPJ) POSITA
Lenny Nadriana
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Sosialisasi PERDA Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat St. Laksanto Utomo; Liza Marina; Setyo Utomo; Yenny AS; Salfius Seko; Lenny Nadriana
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 2 No 4 (2022): JPMI - Agustus 2022
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpmi.677

Abstract

Sosialisasi pentingnya pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat adat tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) agar dapat dipahami dan dapat menghindari konflik konflik atas ketidak tahuan masyarakat adat akan hak haknya yang telah dilindungi oleh pemerintah daerah setempat. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat pada masyarakat adat Dayak Tobak dengan metode sosialisasi dan diskusi. Pokok materi yang diberikan adalah tentang hak hak masyarakat adat dalam mengelola kearifan lokalnya terkait dengan Perda setempat. Hasil dari kegiatan ini adalah para peserta lebih memahami dan mengetahui hal hak mereka agar dijadikan pegangan dalam berbagai aktifitas yang menyangkut aturan aturan adatnya.  
Optimalisasi Fungsi Lembaga Adat dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Adat Osing Banyuwangi Lenny Nadriana; St. Laksanto Utomo; Purnawan D Negara; Dominikus Rato
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 2 No 6 (2022): JPMI - Desember 2022
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpmi.785

Abstract

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi lembaga adat dalam pemerintahan desa, desa adat di banyuwangi, Hal ini diharapkan untuk dapat mendorong disusunnya peraturan daerah pengakuan masyarakat adat di Banyuwangi yang pada awalnya bermula dari keinginan masyarakat adat osing yang berkehendak membuat Peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak hak masyarakat adat osing. Kegiatan ini dilaksanakan di desa Kemiren masyarakat adat osing berupa penyuluhan optimalisasi lembaga adat. Hasil dari kegiatan ini dapat menjadi dasar dalam Penguatan penataan desa adat, Percepatan pembangunan desa adat secara terpadu, Pemberdayaan lembaga adat, Pengelolaan sumberdaya pembangunan desa berbasis adat. Selanjutnya aksi yang diharapkan adalah tersusunnya peraturan tentang Perlindungan Hak Hak Masyarakat Desa Adat. Penetapan desa wisata oleh pemerintah daerah yang secara nyata dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri, yang selanjutnya bermuara pada rencana penyusunan Peraturan Daerah tentang Peraturan daerah tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Banyuwangi yang didalamnya berisikan hak hak masyarakat adat dalam pengelolaan dengan kearifan lokalnya, Sehingga peran serta masyarakat adat Osing Banyuwangi dapat terakomodir dan terlindungi dalam berbagai hal peran dalam pembangunan khususnya pengembangan pariwisata daerah.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HILANGNYA HAK ISTRI DAN ANAK AKIBAT PERNIKAHAN SIRI Lenny Nadriana; Elti Yunani
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 2, No 01 (2023): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v2i01.2065

Abstract

Pada dasarnya makhluk di bumi diciptakan untuk menjadi pemimpin seluruh alam semesta. Untuk mempertahankan eksistensinya sebagai makhluk ciptaan yang cerdas, diperlukan regenerasi sebagai bentuk mempertahankan keturunannya agar selalu eksis, sehingga manusia membutuhkan lawan jenis untuk mendapatkan anak guna melanjutkan kehidupan dari generasi ke generasi. Undang-Undang perkawinan menetapkan bahwa perkawinan harus ditorehkan sebagai suatu asas dan diakui oleh agama serta negara.tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) implementasi perlindungan hukum terhadap hilangnya hak istri dan anak akibat pernikahan siri; dan 2) faktor penghambat yang melatarbelakangi terhadap hilangnya hak istri dan anak akibat pernikahan siri.Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, peneliti melakukan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis penelitian hukum ini bersifat deskriptif kualitatif, maka jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil pembahasan, perlindungan hukum dapat diterapkan dengan melakukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama, melakukan pernikahan ulang, dan secara musyawarah kekeluargaan. melakukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama, melakukan pernikahan ulang, dan secara musyawarah kekeluargaan. Sedangkan faktor penghambat yang melatarbelakangi hilangnya hak istri dan anak adalah problem keluarga, problem ekonomi dan studi, problem sosial dan psikologis, problem hukum, serta problem agama.
PEMBUKTIAN KASUS MALPRAKTEK DI INDONESIA Lenny Nadriana
Lex Publica Vol. 2 No. 1 (2015)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.101 KB)

Abstract

Keputusan yang meneliti pelanggaran etika atau dokter tindakan disipliner tidak mempengaruhi jalannya pemeriksaan kasus pidana dan perdata karena penyelesaian jalur pidana dengan kewenangan IMDC merupakan entitas yang terpisah dalam konteks kelembagaan atau output yang dihasilkan. Seorang hakim dalam memeriksa dokter/dokter gigi memiliki otoritas independen untuk mencari, menemukan dan menentukan dokter kesalahan sehingga dapat memberikan putusan yang adil bagi para pencari keadilan. Membuktikan hubungan hukum antara Lembaga Audit Code, Institut Peneliti Disiplin Profe- sional merupakan bukti hukum dalam pemeriksaan di pengadilan sebagai karakter yang terpisah. Setiap lembaga pemeriksa yang memenuhi syarat sesuai dengan kewenangan sendiri untuk menentukan bukti dan menentukan kesalahan dokter. Pengadilan yang bertugas memeriksa kelalaian medis memiliki oto- ritas independen untuk menentukan kesalahan dokter tanpa menunggu keputusan dari lembaga penyele- saian seperti profesi atau audit disiplin pemeriksaan lembaga kode etik. Ini merupakan efek hukum pasal 66 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang mengatur kualifikasi yang kesalahan yang terpisah. Antara peradilan, lembaga audit profesi dan lembaga audit disiplin perilaku tidak dalam hubungan berurutan dan satu entitas untuk menentukan kesalahan dokter. Jika suatu saat hakim memeriksa kasus kelalaian medis, hakim memiliki kebebasan untuk menentukan kesalahan medis tanpa mempertimbang- kan keputusan organisasi profesi, profesi dan disiplin hasil Audit lembaga kode etik.
PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT ADAT WAEREBO DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL St. Laksanto Utomo; Lenny Nadriana; Gatot R Hastoro
Abdi Implementasi Pancasila:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 3 No 1 (2023): Mei
Publisher : Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/abdi.v3i1.4887

Abstract

Seperti telah diketahui bersama bahwa Desa adat Wae Rebo merupakan desa yang berada di provinsi manggarai NTT yang masih mempertahankan kearifan lokalnya dari segi cara hidup dan tatanan tatanan kehidupannya, Desa Adat Wae Rebo pernah mendapat penghargaan UNESCO Asia Pasific Award Heritage Conservation, yang merupakan penghargaan tertinggi dalam bidang konservasi warisan budaya pada tahun 2012, Seiring dengan perkembangan informasi, waerebo menjadi salah satu destinasi wisata dunia, untuk itu masyarakat waerebo perlu upaya peningkatan kapasitas dalam pengelolaan pariwisata yang berbasis kearifan lokalnya. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman atas hak layat dan pengelolaannya terkait dengan semakin banyaknya kegiatan pariwisata di desa waerebo, yang rentan akan terjadi konflik atas lahan. Metode yang digunakan adalah penyuluhan terhadap tokoh adat serta masyarakat adat waerebo Hasil dari kegiatan ini menjadikan Masyarakat adat Waerebo menyadari akan pentingnya pemahaman arti dan manfaat Hak Ulayat bagi kelangsungan hidup selanjutnya, menyadari pentingnya pelayanan yang baik terhadap wisatawan, serta pentingnya pendaftarkan ciptaan mereka agar tidak diakui oleh pihak lain
Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Asuransi Antara PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Dan Konsumen Atas Kerusakan Barang Yang Dikirim Melalui Jasa Pengiriman Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Di Kota Bandar Lampung Lenny Nadriana; Lina Maulidiana; Ali Sopian
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v4i1.1059

Abstract

AbstrakPada dasarnya diciptakannya manusia adalah untuk menjadi pemimpin seluruh alam semesta. Perkembangan zaman yang semakin pesat terutama saat beraktivitas belanja membuat kegiatan mulai berubah dari awal Pembeli dan penjual harus bertemu tatap muka, mengubah tatap muka menjadi secara online. Dengan adanya perusahaan jasa pengiriman barang tentunya akan sangat memudahkan pekerjaan manusia, berkat faktor efisiensi yang ditawarkan oleh penyedia jasa pengiriman barang, seperti efisiensi waktu dan biaya. Penelitian ini membahas dua rumusan masalah yaitu yang pertama bagaimanakah penyelesaian sengketa wanprestasi asuransi antara PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dan konsumen atas kerusakan barang yang dikirim melalui jasa pengiriman Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) di Kota Bandar Lampung dan kedua bagaimanakah prosedur dan penerapan hukum perjanjian terhadap sengketa wanprestasi asuransi antara PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dan konsumen atas kerusakan barang yang dikirim melalui jasa pengiriman Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) di Kota Bandar Lampung. Dengan mengunakan metode penelitian pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Bahwa dalam peyelesaian sengketa wanpestasi maka dapat diseselsaikan melalui jalur litigasi dan Non-Litigasidan untuk prosedur terhadap sengketa anatar PT JNE dan konsumen.Kata Kunci: Asuransi, Wanprestasi, Kerusakan Barang
IMPLEMENTASI SANKSI TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP Ria Delta; Lenny Nadriana; Handayani Handayani; Achmad Alfi Faryando; Raden Gunawan
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 2, No 02 (2023): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v2i02.2380

Abstract

Kegiatan Industri di berbagai daerah di Indonesia pada kenyataannya masih dihadapkan dengan persoalan pengelolaan limbah industri yang berpotensi mengakibatkan pencemaran lingkungan dan akan mengganggu keseimbangan lingkungan hidup. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Mengetahui penerapan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan lingkungan hidup; dan 2) Mengetahui kendala hukum yang timbul dalam praktik penerapan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis penelitian hukum ini bersifat deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, didapat bahwa penerapan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan hukum administrasi dan hukum pidana. Selain itu, kendala-Kendala Hukum yang Timbul dalam Praktik Penerapan Sanksi terhadap Perusahaan yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup adalah a) Sumber daya manusia penegak hukum masih terbatas; b) Tindak lingkungan hidup belum menjadi prioritas; c) koordinasi antar Instansi dalam penanganan tindak pidana lingkungan; d) profesionalisme penegak hukum; e) Kendala sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; dan f) Ketergantungan penerapan hukum pidana lingkungan terhadap hukum administratif.
Responsibility of the heirs of personal guarantee holders in bankruptcy from Islamic inheritance law and state law: A case of Indonesia Idham Idham; Lenny Nadriana; Febriansyah Febriansyah
Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis Vol 6 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Pengembangan Manajemen dan Publikasi Imperium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36407/jmsab.v6i2.963

Abstract

The responsibility of heirs of personal guarantee holders in companies facing bankruptcy is a complex and significant issue in the legal world. In the business sphere, especially in the current era of globalization and intense competition, business transactions and agreements often involve different guarantees provided by the parties involved. Personal guarantees, which require an individual to secure a company's obligations or debts, are one form of security that is commonly used. When a company given a personal guarantee faces financial difficulties or goes bankrupt, the issue of how the heirs should handle the assets left by the heir with a personal guarantee becomes very relevant. Additionally, the responsibility of heirs in this context, as viewed by Islamic law, and how it relates to applicable civil law principles, is an important aspect that needs careful examination. This article aims to comprehensively explain the concept of heir responsibility from the heirs of personal guarantee holders in two legal frameworks, namely Islamic law and civil law. We will explore the legal aspects governing the responsibilities of heirs in both legal systems, highlight the differences and similarities between the two, and provide a clear understanding of the topic.
Implementasi Hukum Personal Guarantee dalam Praktik Kepailitan Nadriana, Lenny; Ikhwansyah, Isis
Pagaruyuang Law Journal Volume 1 Nomor 2, Januari 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v1i2.562

Abstract

Various judgments of bankruptcy petition declare a Guarantor that Guarantor may be made bankrupt, so that the guarantor as referred to in Article 1 paragraph 1 of the Bankruptcy Law must give up all his property to be public enclosures to pay off the creditors' payment. Legal Position of Corporate Guarantor or Personal Guarantee which is used as a bankrupt debtor is the same as the main debitor because at the time of execution of the deed of guarantee guarantee is willing to voluntarily give up all his privileges without waiting for the main debtor of default and hartan sold. Regarding the making of the Security Guarantee Coverage the position of the guarantor that may be made bankrupt is a weak position in an agreement, so the role of the notary must be able to provide legal counseling prior to the signing of the guarantee deins held by the Guarantor Personal Guarantor or Corporate Guarantor.
Pelaksanaan Perjanjian Gadai Pada PT. Pegadaian UPC. Tanjung Seneng Bandar Lampung Male, Martina; Nadriana, Lenny; Fukuyama, Diena; Renaldy, Rendy
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v8i1.2446

Abstract

Pawn agreements at this time are agreements that are often carried out by the majority of people in order to fulfill a growing number of needs, the same is true for the services of PT. UPC Pawnshop. Tanjung Seneng Bandar Lampung, which provides solutions to people who are in need of funds by only providing a guarantee of valuable objects that have a value that matches the loan. In practice, several things become the subject of the problems discussed in this study, namely whether the form of a pawning agreement at PT. UPC Pawnshop. Tanjung Seneng and how is the settlement of non-performing loans at PT. Pegadaian UPC Tanjung Seneng.Efforts made in discussing and solving the problems in this study were carried out using two kinds of approaches, namely juridical/normative and empirical approaches. The normative approach is carried out by studying and reviewing the provisions in the form of laws and regulations that apply in a formal juridical manner relating to the implementation of mortgage agreements and efforts to settle problem loans at PT. Pegadaian UPC Tanjung Seneng. While the empirical approach is carried out by looking at the facts that apply to legal regulations related to the implementation of pawn agreements. The data sources used in this research are primary data and secondary data. The research phase includes library research, namely research intended to obtain secondary data and field research, namely a way to obtain primary data to support secondary data. Data collection techniques include document studies and interviews. Data collection tools in library research are in the form of notes on the results of an inventory of legal materials and data collection tools in field research are in the form of a list of questions, then recorded via a tape recorder and flash disk. Data analysis using juridical-qualitative method.The form of a pawn agreement at PT. UPC Pawnshop. TanjungHappy applies the standard form of agreement, the pawnshop has prepared all the requirements by default in the form, and contained in the Credit Proof (SBK) and Pawning Proof (SBG) with the intention that the borrower must agree to all the terms contained in the form. The form of a standard agreement does not conflict with statutory regulations, because the Civil Code and other statutory provisions also do not prohibit a person from making an agreement in the particular form he wants. Settlement of problem loans at PT. UPC Pawnshop. TanjungHappy is through persuasive efforts.
Co-Authors Achmad Alfi Faryando Ali Sopian Arum, Ratna Aryani, Gustina Dewi, Sonny Dominikus Rato Dwi Putri Melati Elti Yunani Eman Suparman Febriansyah Febriansyah Feryando, Achmad Alfi Fukuyama, Diena Gatot R Hastoro Handayani Handayani Idham Idham Idham Idham Idham Idham Idham Isis Ikhwansyah Lina Maulidiana Liza Marina M. Fikri Akbar Martina Male Pamarto, Pamarto Purnawan D Negara Raden Gunawan Rendy Renaldy Ria Delta Rika Santina Robert Ariesta Salfius Seko Setyo Utomo Silva, Diego Dicky Sonny Dewi Sri Zanariyah St. Laksanto Utomo Sudewi Sudewi Sudewi Sudewi Sudewi Yenny AS