Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

Analisis Yuridis Pembinaan Residivis Anak Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Aryani, Gustina; Nadriana, Lenny; Arum, Ratna
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v8i1.2464

Abstract

The development of prisoners in Indonesia is implemented in the correctional system. Various forms of guidance for correctional students at Special Child Development Institutions cannot be separated from a change in the correctional system, which aims to provide provisions for correctional students to face life after completing their sentence. The problems that will be examined in this article include how to foster child recidivism in Special Child Development Institutions and what are the inhibiting factors in the implementation of child recidivism guidance in Special Child Development Institutions. The method used in this research is Normative Juridical and Empirical Juridical Research Methods, using primary data and secondary data. Research Results: The Bandar Lampung Special Children's Development Institute has generally attempted to provide rights to children by implementing and providing guidance in accordance with what is mandated by law. The implementation of coaching for correctional students who are recidivists has so far been the same as other correctional students who are not recidivists, this is because the program and coaching patterns that have existed so far have regulated this. In its implementation, Special Child Development Institutions find it quite difficult to run a coaching program, several inhibiting factors in the implementation of recidivist coaching for correctional students include: low level of education, children's skill abilities, lack of community participation and children's changing thinking patterns. Suggestions that can be given by the author regarding the problems that arise include: for Special Child Development Institutions, it is necessary to differentiate between the training of ordinary correctional students and recidivist correctional students which can have a deterrent effect on children so that they do not commit crimes again, for example by developing their mental health. children and put more emphasis on spiritual development and for officers at Special Education Institutions for Children to be able to encourage correctional students not to commit criminal acts again.
ANALASIS HUKUM TENTANG PERJANJIAN LISENSI ATAS MEREK DALAM PRAKTIK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Feryando, Achmad Alfi; Nadriana, Lenny; Zanariyah, Sri; Santina, Rika; Renaldy, Rendy
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 01 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v3i01.3275

Abstract

Merek merupakan simbol pengenal yang dapat membentuk citra dan persepsi terhadap pengguna atau konsumennya. Ketika suatu merek semakin dikenal, ada kemungkinan orang akan menirunya. Selain berfungsi sebagai identitas, merek juga memiliki peran penting dalam mengantisipasi tindakan tidak jujur sehingga perlunya adanya suatu legalitas yang mengikat bagi para pihak yang menjalankan aktivitas bisnis untuk melakukan pengikatan lisensi merek dalam bentuk perjanjian lisensi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi yang tujuannya ialah berujung agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan (pendekatan statute) dan jenis penelitian deskriptif. Data yang dianalisis merupakan data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (penelitian perpustakaan), dan pengolahan data melibatkan pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi, dan sistematisasi data. Hasil penelitian dan analisis mengidentifikasi bahwa terdapat batasan-batasan perjanjian lisensi agar tidak terjadi adanya persaingan usaha yang tidak sehat, seperti yang diatur dalam Pasal 10 bis Ayat (3) Konvensi Paris. Tindakan hukum terhadap pelanggaran merek terkenal terkait dengan persaingan usaha yang tidak sehat dapat dilakukan melalui penghapusan atau pembatalan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemilik asli. Gugatan terhadap pelanggaran merek dapat melalui penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase, serta melalui proses pengadilan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PADA PT. GANENDRA WIJAYA PROVINSI LAMPUNG Pamarto, Pamarto; Nadriana, Lenny; Maulidiana, Lina; Santina, Rika; Renaldy, Rendy
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 01 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v3i01.3305

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum atas kesehatan dan keselamatan kerja pekerja outsourcing serta faktor-faktor penghambat pelaksanaannya pada PT. Ganendra Wijaya Provinsi Lampung tahun 2023 di RSUD Abdul Moeleok Lampung. Jenis penelitian ini adalah eksploratif dengan pendekatan masalah normatif dan empiris. Sumber data yang digunakan terdiri dari studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi kuesioner dan wawancara, serta analisis secara kualitatif. Berdasarkan analisis, didapat Hasil Penelitian antara lain 1) Perlindungan hukum atas kesehatan dan keselamatan kerja tidak tertuang secara spesifik dalam bentuk tulisan pada Surat Perjanjian; 2) Seluruh pekerja outsourcing telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan; 3) Hak-hak pekerja outsourcing: Alat Pelindung Diri (APD), upah, tunjangan hari raya, jam kerja, cuti dan lain-lain telah di penuhi oleh PT. Ganendra Wijaya; dan 4) Pekerja outsourcing yang memiliki kartu BPJS Kesehatan dengan PBI tidak bersedia dialihkan menjadi BPJS Kesehatan Pekerja Penerima Upah (PPU). Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diajukan antara lain 1) perihal yang penting dan krusial, sebaiknya dituliskan dalam surat perjanjian kerja; dan 2) memberikan edukasi yang baik kepada pekerja outsourcing agar mereka yang memiliki kartu BPJS Kesehatan dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bersedia dialihkan menjadi BPJS Kesehatan Pekerja Penerima Upah (PPU)yang dibayarkan oleh Perusahaan.
Fenomena Pejabat Kepala Daerah: Antara Kepentingan Publik dan Politik Lokal Silva, Diego Dicky; Nadriana, Lenny; Santina, Rika
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2024): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v9i2.3744

Abstract

This journal provides a comprehensive analysis of the appointment of acting regents and mayors, examining the intricate interplay between the imperatives of public interest and the dynamics of local politics. It conducts a thorough review of the legal frameworks governing the appointment process, encompassing relevant statutes, regulations, and judicial precedents. Furthermore, this study delves into the underlying motivations driving such appointments, including political affiliations, administrative considerations, and strategic alliances. Through a combination of qualitative and quantitative methods, including case studies and legal analyses, this research elucidates the multifaceted implications of acting appointments on governance structures, service delivery, and public perception. Moreover, it explores the challenges and opportunities for reforming the appointment process to enhance transparency, accountability, and the overall quality of local governance. By shedding light on these critical issues, this study contributes to a deeper understanding of the complexities inherent in the selection of acting regents and mayors, offering valuable insights for policymakers, legal practitioners, and scholars interested in advancing the principles of good governance at the local level.
THE IMPACT OF TECHNOLOGY AND SOCIAL MEDIA ON THE INCREASE IN DIVORCE CASES Nadriana, lenny; Idham; Maulidiana, Lina
Progressive Law Review Vol. 6 No. 2 (2024): November
Publisher : Faculty of Law-Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/plr.v6i2.218

Abstract

This study examines the impact of social media on divorce rates in Bandar Lampung City. The phenomenon of social media and information technology has influenced the way people communicate, make friends, and establish romantic relationships. The problem in this study is why divorce can be caused by media use. This study aims to identify how social media plays a role in increasing divorce rates.This study uses a qualitative research method with a library study and case study approach. The study's results indicate that the development of social media impacts divorce rates and acts as a risk factor in marriage. It can trigger jealousy and distrust and cause disputes that lead to divorce. Social media has also become a means of online shopping and then online gambling, affecting economic factors that ultimately cause chaos and divorce.
Analisis Kriminologi terhadap Pelaku Tidak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Korban Anak Robert Ariesta; Dwi Putri Melati; Lenny Nadriana
Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya, Aceh, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52029/pjhki.v2i2.222

Abstract

Dalam beberapa waktu terakhir ini, tindak pidana pencabulan tidak hanya menimpa korban dewasa, tetapi juga anak-anak, bahkan sering kali pelakunya juga masih anak-anak. Salah satu contohnya adalah kasus empat anak yang mencabuli seorang anak perempuan berusia 16 tahun secara bersamaan di lokasi yang sama. Berdasarkan kasus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak; dan 2) upaya penanggulangan kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris, dengan wawancara sebagai alat pengumpulan data untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai fokus penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada dua pendekatan penanggulangan, yaitu represif dan preventif. Penanggulangan represif dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku, yang melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Sementara itu, penanggulangan preventif berfokus pada peningkatan kewaspadaan masyarakat dan peran mereka dalam mengawasi keluarga. Pendekatan ini sangat penting karena masyarakat juga berperan dalam mencegah kejahatan, terutama pencabulan terhadap anak.
MARRIAGE OF THE LAMPUNG COMMUNITY (MAK DIJEK SIANG TRADITION FROM THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 16 OF 2019) Idham; Lenny Nadriana; Lina Maulidiana
Progressive Law Review Vol. 7 No. 1 (2025): APRIL 2025
Publisher : Faculty of Law-Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/prolev.v7i1.265

Abstract

This study aims to analyze the marriage customs of the indigenous Lampung community, particularly regarding the traditional prohibition (Mak Dijuk Siang) against divorce during one’s lifetime, from the perspective of the Marriage Law. Mak Dijuk Cerai is part of the Lampung customary traditions that govern marriage and uphold high moral values and norms. This research employs legal and social research methods with an empirical approach. Primary data was obtained through interviews and field findings, which were then analyzed using theories relevant to the issues being studied, such as classical texts, books, journals, articles, legal dictionaries, encyclopedias, and previous related research in order to draw conclusions. The results of this study indicate that the Mak Dijuk Siang custom (prohibition of divorce) in the Lampung ethnic community does not conflict with the Marriage Law No. 1 of 1974, as amended by Law No. 16 of 2019 concerning Marriage. The Mak Dijuk Siang custom can be categorized as part of customary law that remains valid and respected in the Lampung community. Moreover, there is no provision in the Marriage Law that explicitly prohibits or regulates this custom. The Mak Dijuk Siang tradition can thus be regarded as part of Indonesia’s cultural and customary legal heritage that remains relevant and applicable within the Lampung community.
Contract Law in E-Commerce Perspective and Its Implications for Consumers Maulidiana, Lina; Idham, Idham; Nadriana, Lenny
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 6 No. 1 (2025): International Journal of Business, Law, and Education
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v6i1.1076

Abstract

This research investigates contract law in the perspective of e-commerce and its impact on consumers. Facing digital transformation in the business world, particularly in the context of e-commerce, the contractual relationship between businesses and consumers becomes increasingly complex. The focus of this research involves exploring the legal implications arising from digital business transactions related to contract law in the e-commerce environment. The aim of this research is to provide insights into how contract law in e-commerce can affect the rights, obligations, and protection of consumers. The implementation of contracts in e-commerce, unlike conventional agreements, requires clear regulations regarding the validity and legal strength of these electronic contracts. In this research, a qualitative approach is employed using literature review and legal document analysis. Data is gathered from legal sources related to e-commerce and relevant previous research. The practical implications of this study are expected to provide a foundation for regulatory improvements and consumer protection in digital business transactions.
Penguatan Nilai Ideologi Pacasila Dan Wawasan Kebangsaan Terhadap Masyarakat Wujud Mempertahankan Budaya Bangsa Idham; Sudewi, Sudewi; Akbar, M. Fikri; Lenny Nadriana
JURNAL ABDIMAS DOSMA (JAD) Vol. 4 No. 2 (2025): JUNI
Publisher : IKATAN ALUMNI DOSEN MAGANG KEMENRISTEKDIKTI TAHUN ANGKATAN 2017

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Many of the analysis of figures in various discussions and research that show several trends in the depletion of the spirit of nationalism among the younger generation among the younger generation, including the general public. At the same time, the development of nationalism through the role of institutional units outside the world of education, for example the conducted by the Bandar Lampung City Council with the theme “Socialization of the ideology of Pancasila and Nationalistic Insight” in various discussions and researches. Pancasila and Nationalistic Insight” in several theoretical studies provide a significant contribution. significant contribution. Therefore, making an institutional unit outside of education as a location for service as an endeavor to shape and develop national character (nationalism) is the right answer in preparing the younger generation and the community to become quality human resources who are able to be wise in responding to globalization. globalization. The objectives of this community service activity are the formation of strengthening Nationalism values that grow from awareness and knowledge in the community. awareness and knowledge in the community. Methods used used by the Service Team is socialization, counseling, and coaching so that the community has comprehensive knowledge about nationalism, measuring the nationalism index, and measuring the nationalism index. have comprehensive knowledge about nationalism, measurement of nationalism index, as well as index, as well as nationalism character statutes and being able to behave well in protecting the country. well in maintaining the Unitary State of the Republic of Indonesia. Unitary Republic of Indonesia.