Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.267
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembaharuan Hukum Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Journal of Contemporary Accounting Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting (DIJEFA) Jurnal Cahaya Mandalika Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi
Rokhmat, Rokhmat
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Analisis Pertanggungjawaban Hukum Tukang Gigi dan Perlindungan terhadap Konsumen Jasa Tukang Gigi di Indonesia Sedyaningtyas, Sekar; Lubis, Arief Fahmi; Rokhmat, Rokhmat
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i2.56849

Abstract

The work of dentists has been regulated in the Regulation of the Minister of Health Number 39 of 2014 concerning Coaching, Supervision and Licensing, Dentist Work. The authority of the dentist only makes and installs removable dentures, either partially or fully, using heat curing acrylic material and meets the health element where it does not cover the remaining tooth roots. Although the standard of work and authority of dentists has been regulated, many dentists ignore it by doing work outside of their authority and often do not meet medical rules in practice. This can certainly cause losses for consumers, both material and immaterial losses. There must be a balance between the accountability carried out by dentists and legal protection for consumers of dentist services who feel disadvantaged so that consumers are not always in a weak position. The research conducted is normative juridical and carried out with several approaches such as legislation, conceptual and case study approaches. Primary, secondary and tertiary data are used to answer the problems of this study. The results of this study show that the accountability of dentists can be carried out in the form of administrative law, civil law and criminal law. Consumer protection has been regulated in Law Number 8 of 1999. Dentist consumer protection is carried out by providing compensation. In addition, it can also be done by holding coaching and supervision carried out by the government.
Penyelesaian Perkara Pidana Medik Bagi Tenaga Medis dalam Hukum Kesehatan: Studi Perbandingan Hukum di Indonesia, Belanda dan Britania Raya Delviana, Nurmaida; Lumbuun, T. Gayus; Rokhmat, Rokhmat; P.H., Agustinus; Suswantoro, Tri Agus
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 24, No 3 (2024): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/jiubj.v24i3.5575

Abstract

The realization of a country's national development goals is a measure of a country's success, namely through law enforcement and a good health index of its citizens in that country. This research specifically discusses the enforcement of health law where it is not only looked at from the perspective of the laws that apply in Indonesia, but a comparison is made of the resolution of problems in health law that arise as a result of actions carried out by medical personnel that are related to their competence (unprofessionalism: medical errors in the form of omission, negligence, and/or intentional) which resulted in lawsuits and lawsuits based on legal provisions in the Netherlands and the United Kingdom. The research method used is prescriptive analysis and qualitative approach data analysis. The research results show that the settlement of lawsuits, especially the settlement of medical cases in Indonesia, the Netherlands and the United Kingdom, is currently still within the jurisdiction of the general courts; in Indonesia it is regulated in Law Number 2 of 1986 concerning General Courts along with amendments to the two Laws in Law Number 49 of 2009; in the Netherlands it is regulated in the Judicial Organization Act, the Judicial Sector (Funding) Decree of 2005, and the Constitution of the Kingdom of the Netherlands 2002; whereas in the United Kingdom it is based on the Criminal Procedure Rules 2020 and Criminal Practice Directions 2023
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN WILAYAH PERBATASAN DARAT BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL Sudirman, Sudirman; Karsoma, Ateng; Rokhmat, Rokhmat
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 4 (2024): Vol. 7 No. 4 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i4.35071

Abstract

Permasalahan penyelesaian Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia, Indonesia-Papua Nugini dan Indonesia-Timor Leste hampir tidak jauh berbeda. Permasalahan tersebut antara lain kondisi medan dilapangan, akses jalan, bahasa masyarakat setempat, transportasi, cuaca yang sering berubah-ubah serta Sarana dan prasarana. Permasalahan pertama antara lain 1) Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengamanan wilayah perbatasan di darat ?. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini yaitu yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang ada dalam Perundang-Undangan. Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual serta data yang diperoleh yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk menganalisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa permasalahan perbatasan antara Indonesia – Malaysia yang masih terdapat perdagangan illegal skala kecil dan besar, Indonesia-Papua Nugini terdapat akses yang sulit ditempuh serta gangguan dari Organisasi Papua Merdeka dan permasalahan perbatasan Indonesia-Timor Leste masih terdapat budaya (Culture) setempat yang menetapkan patok perbatasan menurut nenek moyang mereka. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut Pemerintah RI menggunakan kebijakan berupa regulasi / Peraturan Perundang-Undangan serta mengundang tokoh adat di masing-masing perbatasan untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan tersebut.
PENERAPAN GOOD SAMARITAN LAW DI INDONESIA GUNA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA DOKTER DALAM MENANGANI KEADAAN MEDIS DARURAT Vika, Vika; Rokhmat, Rokhmat; Sutrisno, Sutrisno
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 4 (2024): Special Issue Vol. 7 No. 4 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i4.36798

Abstract

Dalam hukum perikatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dikenal adanya dua macam perjanjian, yaitu: pertama, inspanningsverbintenis, yaitu perjanjian upaya, artinya kedua belah pihak yang berjanji berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang diperjanjikan. Kedua, resultaatverbintenis, yakni suatu perjanjian bahwa pihak berjanji akan memberikan suatu resultaat, yaitu suatu hasil yang nyata sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Metode penelitian ini adalah yuridis normative dengan menggunakan data sekunder (Library Research) dan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tujuan utama dari hukum Samaria yang baik sudah jelas, penerapannya di dunia nyata bisa sangat berbeda. Semua penyedia layanan kesehatan harus memahami undang-undang dan perlindungan khusus di negara bagian mereka. Namun, seperti yang diilustrasikan dalam artikel ini, saat terbang atau bepergian di kota lain, ada beberapa tanggung jawab dan perlindungan yang unik. Ketika tidak yakin dengan perlindungan tanggung jawab lokal, seseorang mungkin ingin melakukan seperti yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati
Co-Authors Ali Ridho, M. Anita Rahayu Arief Fahmi Lubis Budi Purnomo Delviana, Nurmaida Efrilla, Efrilla Fahmi , Arief Husain, Bahtiar Ilmi, Muhammad Irfan Karsoma, Ateng Kitung, Purwanto Kurniawan, Jajang Lilis Endang Wijayanti, Lilis Endang Mahayani, Brigita Mirna Maimunah, Fatwa Hana Makbul, Ahmad Nagieb, Moch Osman, Ahmed Kheir P.H., Agustinus Parluhutan Sagala Pomantow, Margaretha Peggy Pw, Kristianto Retnowati, Anis Sapan, Heber Bombang Sedyaningtyas, Sekar Silitonga, Vera Dumonda Sudirman Sudirman Suswantoro, Tri Agus Sutrisno, Sutrisno T. Gayus Lumbuun Tarigan, Bahagia Vika, Vika Widodo, Kristianto Purwoko Widyadomono, V. Mardi Wijayanti, Edy