Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.486
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum Al Ishlah Jurnal Pendidikan Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Meta-Yuridis Jurnal Ilmu Hukum The Juris Awang Long Law Review Law, Development and Justice Review Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran Journal Of Business, Finance, and Economics (JBFE) Journal of Education Research Bacarita Law Journal Jurnal Ilmu Multidisplin Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Prima Magistra: Jurnal Ilmiah Kependidikan Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia AL-SULTHANIYAH Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Jurnal Cendekia Ilmiah Unizar Law Review
Surahman Surahman
Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pemakaian Produk Kosmetik Skincare Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kalangan Masyarakat Kota Samarinda Almatirahasti, Almatirahasti; Surahman, Surahman
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3293

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk kosmetik skincare ilegal yang mengandung bahan berbahaya di Kota Samarinda. Fokus utama kajian ini adalah tanggung jawab pelaku usaha serta mekanisme perlindungan hukum terhadap kerugian kesehatan yang ditimbulkan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan empiris di tingkat lokal yang menilai akuntabilitas hukum dan efektivitas penegakannya. Metode yang digunakan adalah metode normatif-empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen hukum, wawancara mendalam dengan lima informan kunci (BPOM, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha), serta penyebaran kuesioner kepada 43 konsumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan dukungan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran konsumen turut mendorong maraknya peredaran produk ilegal. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan, diperlukan sinergi antara BPOM, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan konsumen.
Reformulasi Mekanisme Eksekusi Putusan Pengadilan Untuk Menjamin Kepastian Hukum Dalam Sistem Administrasi Yudisial Indonesia Kholik, Sadam; Alhadi, Muhammad Nurcholis; Surahman, Surahman; Elviandri, Elviandri
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3415

Abstract

Penelitian ini menganalisis kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Tujuannya adalah mengevaluasi efektivitas pengaturan hukum positif serta mengidentifikasi hambatan implementatif dalam praktik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deduktif dan teori kepastian hukum Hans Kelsen. Hasil menunjukkan bahwa meskipun regulasi tersedia, sifat putusan yang deklaratif, ketiadaan administrative enforcement, dan lemahnya sanksi terhadap pejabat yang tidak patuh menyebabkan rendahnya tingkat eksekusi. Penelitian ini mengisi gap kajian terkait hubungan antara norma eksekusi dan efektivitas kelembagaan dalam menjamin legal compliance. Gagasan yang ditawarkan berupa reformulasi sistem eksekusi PTUN melalui pembentukan unit pelaksana di bawah Mahkamah Agung dengan kewenangan struktural dan sanksi administratif, sebagai solusi untuk memperkuat daya paksa hukum dan melindungi hak warga negara secara substantif. Rekomendasi yuridis dan kebijakan menyarankan pada pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan reformulasi terhadap Pasal 116 UU PTUN dengan menambahkan ketentuan pemaksaan hukum (executorial force) yang jelas dan mengikat.
Misapplication of the Concept of Actual Losses in Pretrial Decision No.113/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel Dana, Robin; Alhadi, Muhammad Nurcholis; Surahman, Surahman; Elviandri, Elviandri
Jurnal Daulat Hukum Vol 8, No 2 (2025): June 2025
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v8i2.45648

Abstract

Corruption is a special crime that is different from general crimes because it requires state financial losses as a basic element. Constitutional Court Decision No. 25/PUU-XIV/2016 emphasizes that corruption must be viewed as a material crime, so that the element of real and definite state losses (actual loss) must be proven investigatively. This concept requires an accurate and final calculation of state losses as part of at least two valid pieces of evidence as specified in Article 184 of the Criminal Procedure Code. This study aims to examine the judge's error in the Pretrial Decision No. 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel, which does not make actual loss a valid piece of evidence in the application of coercive measures against corruption suspects. Using normative research methods through a legal approach and case studies, as well as qualitative analysis, it was found that pretrial judges still use a formal crime approach and accept evidence that does not meet the actual loss standard. This error has implications for legal uncertainty and has the potential to harm the suspect's rights in the criminal process.
Urgensi Pembentukan Aturan Khusus Ruang Udara Rendah untuk Mobil Terbang: Studi Komprehensif terhadap Sistem Hukum Penerbangan Indonesia Pebrian, Aldi; Yulianingrum, Aullia Vivi; Surahman, Surahman; Hasmiati, Rahmtullah Ayu
Law, Development and Justice Review Vol 8, No 2 (2025): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.8.2025.126-145

Abstract

Di beberapa negara, teknologi transportasi udara perkotaan, khususnya mobil terbang (electric vertical take-off and landing/eVTOL), telah menjadi lebih komersil. Namun, tidak ada undang-undang khusus di Indonesia yang mengatur operasi mobil terbang di ruang udara rendah dan darat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat betapa pentingnya membuat aturan khusus untuk mobil terbang, serta masalah hukum dan teknis yang terkait dengan memasukkannya ke dalam sistem transportasi Indonesia. Metode normatif, yaitu analisis konseptual, digunakan dalam penelitian ini. Data ini berasal dari sumber primer (UU Penerbangan No. 1/2009 dan UU Lalu Lintas No. 22/2009) dan sumber sekunder (buku, jurnal, dan laporan kebijakan). Analisis dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan meninjau peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan saat ini tidak memenuhi ciri-ciri unik mobil terbang, seperti kemampuan untuk beroperasi baik di udara maupun di darat. Harmonisasi hukum, sertifikasi, infrastruktur (vertiport), manajemen lalu lintas udara, dan keamanan siber adalah masalah utama. Selain itu, untuk menjamin efisiensi dan keselamatan, klasifikasi ruang udara rendah kelas E dan G memerlukan penyesuaian. Untuk menangani masalah teknis, operasional, dan hukum, diperlukan aturan khusus. Ini harus mencakup adaptasi standar internasional (ICAO), membangun lembaga sertifikasi nasional, membangun infrastruktur pendukung, dan memberikan pelatihan sumber daya manusia untuk pengendalian lalu lintas udara (ATC). Studi ini menekankan betapa pentingnya kerangka hukum yang komprehensif di Indonesia untuk mendukung inovasi mobil terbang.
Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Agraria: Reformasi Eksekusi Putusan yang Berkeadilan Abisha, Dziqry Irga; Surahman, Surahman; Yulianingrum, Aullia Vivi
AL-SULTHANIYAH Vol. 14 No. 2 (2025): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4284

Abstract

Agrarian conflicts in Indonesia, particularly those occurring in East Kalimantan, reflect a profound weakness in the system of fair and effective dispute resolution. Although court rulings have obtained permanent legal force—as exemplified by Decision No. 3/Pdt. Eks/2023/PN. Trg—the execution of such rulings still faces significant obstacles. This study aims to identify the causes behind the failure of agrarian dispute executions and to propose a model for more just and effective resolution. Adopting the perspective of Thomas Aquinas’s theory of justice, this research emphasizes three core principles of justice in resolving agrarian disputes: distributive justice, legal justice, and commutative justice. Based on these principles, the article proposes a set of strategic solutions to enhance the effectiveness of agrarian dispute settlements. These include strengthening mediation before execution, reconstructing execution regulations to limit baseless objections, harmonizing land data to prevent overlapping certificates, and applying a social approach to execution that considers the welfare of affected communities. This study is expected to contribute to the reform of agrarian dispute resolution regulations in Indonesia, with the ultimate goal of establishing a more efficient, equitable, and sustainable system.
Mewujudkan Kota Smart City Melalui Peraturan Hukum Untuk Pejalan Kaki Dalam Perencanaan Transportasi Berkelanjutan Aldi Pebrian; Aullia Vivi Yulianingrum; Surahman, Surahman; Hasmiati, Rahmatullah Ayu
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 15 No. 2 (2025): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v15i2.12684

Abstract

Sebuah studi dari Universitas Stanford menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat terakhir sebagai negara dengan rata-rata jumlah langkah harian terendah dalam survei selama 68 hari. Menurut Ernawati Hendrakusumah, hal ini disebabkan oleh infrastruktur yang belum memadai. Padahal, berjalan kaki dapat meningkatkan interaksi sosial serta menciptakan kesan kota yang ramah dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan mengkaji teori, konsep, serta peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif bertujuan mengidentifikasi definisi, konsep, dan prinsip hukum.Walkability mempertimbangkan beberapa parameter, seperti kualitas fasilitas, konektivitas jalur, kondisi jalan, pola penggunaan lahan, dukungan masyarakat, kenyamanan, dan rasa aman. Berdasarkan indeks walkability global, komponen pendukungnya meliputi keselamatan, kenyamanan pejalan kaki, serta keberadaan regulasi hukum. Dalam Pasal 274 ayat (2) UU LLAJ, disebutkan ancaman pidana bagi pihak yang mengganggu fungsi sarana jalan, dengan hukuman penjara maksimal satu tahun atau denda hingga dua puluh juta rupiah.Pejalan kaki dapat dikategorikan menjadi pejalan penuh, pengguna kendaraan pribadi, dan pengguna transportasi umum. Indikator walkability mencakup infrastruktur, aksesibilitas, daya tarik, kenyamanan, pemerataan, dan keselamatan. Pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan dalam membangun infrastruktur pejalan kaki berbasis kota pintar, seperti keterbatasan anggaran, minimnya fasilitas, rendahnya kesadaran publik, serta lemahnya perencanaan. Terdapat kekosongan hukum mengenai hak pejalan kaki dalam konteks kota pintar, sehingga dibutuhkan produk hukum dan sistem teknologi informasi terpadu untuk menjamin perlindungan hak pejalan kaki di era modern
THE ENFORCEMENT OF THE LAND REGULATORY FRAMEWORK AGAINST ABANDONED AND ABSENTEE LAND Kholil, Muhammad; Hasmiati, Rahmatullah Ayu; Elviandri; Surahman
Awang Long Law Review Vol. 7 No. 2 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v7i2.1942

Abstract

This research is motivated by the increasing problem of abandoned land and absentee land, which indicates the ineffective enforcement of the land regulatory framework despite the comprehensive formulation of normative frameworks such as the Basic Agrarian Law (UUPA), Government Regulation No. 20 of 2021, and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (BPN) No. 20 of 2021. Uncultivated land and agricultural land ownership by owners not domiciled in the area result in inefficient use of space, increase the risk of agrarian conflict, and reduce the social function of land, as seen in Jonggon Jaya Village. This research aims to analyze the effectiveness of land regulatory framework enforcement, identify legal and administrative factors that hinder the handling of abandoned land and absentee land, and formulate strategies and formulations for strengthening the legal framework that is more responsive to local agrarian dynamics. The method used was sociological juridical research, combining normative analysis of land regulations with empirical findings through interviews, field observations, and review of land administration documents. These were then analyzed using Lawrence M. Friedman's legal system theory (structure, substance, and legal culture). The research results indicated that weaknesses in law enforcement stem from weak institutional capacity, fragmentation of legal substance, the absence of objective parameters for determining abandoned land, and low community compliance with land management obligations. To address these issues, this study offered five innovative policy formulations: the formulation of the Integrated Land Utilization Index (IULT), the development of Conditional Management Rights, the implementation of an electronic domicile verification system (E-DOM), the establishment of a Local Land Activation Fund, and the implementation of digital, electronically proven administrative protocols. These findings emphasize that strengthening the land regulatory framework requires synergy between normative reform, modernization of the administrative system, and strengthening of the community's legal culture to achieve sustainable agrarian justice.
Peran Hukum dalam Mendorong Efektivitas Program CSR Bankaltimtara terhadap Pemberdayaan Masyarakat Lokal Akhmad Sobyan; Meylinda Putriani; Aditya Nur Tio Sanda; Khayrul Rizal; Surahman
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni–Juli 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i2.1119

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam mendorong efektivitas program Corporate Social Responsibility (CSR) Bankaltimtara terhadap pemberdayaan masyarakat lokal. CSR merupakan kewajiban moral dan hukum perusahaan untuk berkontribusi secara aktif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Namun, efektivitas pelaksanaan CSR sangat bergantung pada kerangka hukum yang mengaturnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kualitatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait CSR serta studi kasus implementasi CSR oleh Bankaltimtara di wilayah Kalimantan Timur dan Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang jelas dan tegas, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berperan penting dalam mendorong perusahaan untuk melaksanakan CSR secara berkelanjutan dan terarah. Di sisi lain, lemahnya pengawasan dan kurangnya partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan program menjadi kendala utama dalam pemberdayaan yang optimal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan instrumen hukum CSR, pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi, serta sinergi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan. Dengan demikian, program CSR tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi sarana efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat lokal.
Pathways to Higher Education: The Role of Learning Culture, Achievement Motivation, and Family Environment in Shaping College Aspirations Umi Fitria; Enny Kartini; Surahman Surahman
AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Vol 17, No 3 (2025): SEPTEMBER 2025
Publisher : STAI Hubbulwathan Duri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35445/alishlah.v17i3.7151

Abstract

Higher education plays a critical role in enhancing cognitive and non-cognitive skills, supporting workforce competitiveness in the digital era. However, in Indonesia, particularly East Kalimantan, student interest in pursuing tertiary education remains low. This study investigates how learning culture, need for achievement, and family environment influence students' interest in continuing to higher education, with learning motivation examined as a potential mediating variable. A quantitative approach was employed using a survey method. The population comprised 1,562 twelfth-grade students from five public high schools in Samarinda, East Kalimantan. A sample of 410 respondents was selected through proportional random sampling. Data were collected using validated Likert-scale questionnaires and analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) via LISREL. Findings revealed that both learning culture and need for achievement have significant direct effects on students' interest in continuing their studies. Family environment, however, did not exhibit a direct influence. Learning motivation was significantly affected by need for achievement and family environment but did not significantly mediate the relationship between learning culture or need for achievement and students' interest in pursuing higher education. It was only a significant mediator in the case of family environment. The study concludes that fostering a strong learning culture and nurturing students’ achievement motivation are key drivers of higher education aspirations. While family environment plays an indirect role, learning motivation is not a universal mediator. These findings offer practical implications for educators and policymakers to strengthen school-based and motivational interventions targeting college readiness and access.
THE LEGAL UTILITARIANISM APPROACH IN THE REGULATION OF AGE VERIFICATION FOR FINTECH USERS: CASE DATA ANALYSIS AND STUDY ON UNDERAGE MISUSE BASED ON INDONESIAN REGULATION Sanda, Aditya Nur Tio; Hasmiati, Rahmatullah Ayu; Surahman; Alhadi, M. Nurcholis
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 2 (2026): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i2.2018

Abstract

The rapid growth of financial technology, fintech in Indonesia has brought significant benefits in expanding financial inclusion, particularly for communities underserved by traditional banking. However, this progress also presents serious challenges, especially regarding user age verification. The ease of registering with only an uploaded ID card and selfie has enabled minors to misuse their parents' identities to access online loans or pay later services, resulting in financial, psychological, and legal risks for families and fintech providers. Through the legal utilitarianism perspective, strict age verification is seen as a policy that produces the greatest benefit for society by reducing identity misuse, minimizing default risk, and strengthening public trust in the digital ecosystem. Challenges such as cybersecurity, data leakage, weak internal supervision, and illegal fintech proliferation indicate the need for integrated biometric systems, validation with the national population database, Dukcapil, and digital literacy within families. Therefore, strengthening the legal framework for age verification becomes an essential foundation toward a safe, inclusive, and socially beneficial fintech industry.
Co-Authors Abisha, Dziqry Irga Aditya Nur Tio Sanda Akhmad Sobyan Aldi Pebrian Almatirahasti, Almatirahasti Anatasyah, Clerine Clarisa Andayani, Ana Dana, Robin Dhaifa Nisrina Elviandri, Elviandri Enny Kartini Enny Kartini Febriyandi, Hardiki Gilvina Grace B.A. Hasmiati, Rahmtullah Ayu Herman, Akhmad Sobyan Khayrul Rizal Kholik, Sadam LUKMAN, LUKMAN M. Jordi Primasakti M. Rezy Abdurrahman Marwah M. Idris Meylinda Putriani Mifftahur Rizky Muaini Muaini Muhammad Ananda Muhammad Kholil Muhammad Mirza Rohadi Muhammad Muhammad Muhammad Nurcholis Alhadi Muhammad Viqran Mulyana Mulyana Ngazis, Muhammad Nirmala, Oktastika Badai Nurul Zahwany Rahmatullah Ayu Hasmiati Ria Wanda Karmelia Noor Rio Arif Pratama Safira Dina Fakhirah Sanda, Aditya Nur Tio Sayid Muhammad Riziq Siskawati Melinda Rifiyanti Sri Kandy Syarief Hidayatullah Tri Aulia Akbar Umi Fitria Yulianingrum, Aullia Vivi