Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

THE INFLUENCE OF SMARTPHONE USAGE, LEARNING PATTERNS, AND LEARNING CULTURE ON LEARNING MOTIVATION THROUGH SELF EFFICACY IN HIGH SCHOOL STUDENTS IN SAMARINDA CITY Umi Fitria; Enny Kartini; Muaini Muaini; Surahman Surahman
Prima Magistra: Jurnal Ilmiah Kependidikan Vol. 6 No. 4 (2025): Volume 6 Number 4 (October 2025)
Publisher : Program Studi PGSD Universitas Flores

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37478/jpm.v6i4.5651

Abstract

In today's digital era, smartphones have become an integral part of everyday life, especially among students. In Samarinda City, smartphone usage among senior high school students is increasing, and this has a significant impact on their learning patterns and learning culture. In this context, it is important to understand how smartphone use, study patterns, and learning culture interact and influence students' learning motivation through self-efficacy. The purpose of this study was to determine the effect of smartphone use, study patterns, learning culture, and self-efficacy on learning motivation. This research was conducted at high schools in Samarinda City. The population in this study consisted of 1,640 grade 12 students. The sample was taken using a proportional random sampling technique, which amounted to 410 respondents. The data collection techniques used were questionnaires, interviews, and documentation. Data analysis uses CFA. Data were analyzed using descriptive and inferential statistical techniques. The model fit test uses SEM with the LISREL program. The results of this study are: (1) Learning patterns and learning culture have a positive and significant effect on learning motivation, while smartphone usage and self-efficacy have no effect on learning motivation., (2) Smartphone use, learning patterns, and learning culture affect self-efficacy., (3) The use of smartphones, learning patterns, and learning culture has no effect on learning motivation through self-efficacy. This study concluded that there is a significant influence of learning patterns and learning culture on learning motivation.
RECONSTRUCTION OF URBAN UNDERGROUND LAND ARRANGEMENT FROM THE PERSPECTIVE OF SPATIAL JUSTICE AND REGIONAL AUTONOMY IN SAMARINDA CITY Khayrul Rizal; Rahmatullah Ayu Hasmiati; Surahman; Aullia Vivi Yulianingrum
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 4 No. 2 (2026): June
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21526221

Abstract

The increasing phenomenon of urban idle land in Samarinda City has become a crucial issue, triggered by the acceleration of urbanization and its strategic role as a buffer zone for the Indonesian Capital City (IKN). The existence of idle land indicates the suboptimal utilization of urban space and gives rise to issues of spatial inequality, land ownership speculation, environmental degradation, and the loss of regional economic potential. On the other hand, the regulation of abandoned land in the national legal system is still centralized under the authority of the Ministry of ATR/BPN, thus unable to accommodate the control of urban idle land by local governments. This study aims to analyze the causes of the inadequacy of the current regulatory design of the Samarinda City Government's authority in regulating idle land in order to realize spatial justice. Furthermore, this study proposes a design for reconstructing local government authority in regulating urban idle land that is in line with the principles of the Rule of Law and the Regional Autonomy framework. This study uses a normative juridical method with a legislative, conceptual, and comparative approach. The results of the study indicate a lack of clarity in the norms of authority between the central and regional governments and the absence of specific regulations regarding idle land in the Samarinda City Regional Regulation on the Spatial Plan (RTRW). To address these issues, it is recommended to establish a Regional Regulation that comprehensively regulates the operational definition of idle land, effective monitoring mechanisms, economic disincentive instruments for owners, and strict administrative sanctions, in order to realize the productive use of urban land and the principle of social justice.
Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pendaftaran Hak Merek Dagang di Kota Samarinda Surahman Surahman; Sulastri Sulastri
CONSTITUO Journal of State and Political Law Research Vol 5 No 1 (2026): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v5i1.6482

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum mendaftarkan merek dagangnya, termasuk di Kota Samarinda. Kondisi ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan hukum atas merek yang digunakan dalam kegiatan usaha. Penelitian ini membahas dua permasalahan, yaitu bagaimana tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM di Kota Samarinda terhadap pentingnya pendaftaran hak merek dagang dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pelaku UMKM dan instansi terkait, penyebaran kuesioner, serta studi dokumentasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori kesadaran hukum yang meliputi indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku UMKM di Kota Samarinda masih tergolong rendah hingga berkembang. Sebagian besar pelaku usaha belum memahami secara memadai peraturan mengenai merek dagang, manfaat pendaftaran merek, serta prosedur pendaftarannya. Meskipun demikian, mayoritas responden memiliki sikap positif terhadap pentingnya perlindungan merek. Hambatan utama yang ditemukan adalah kurangnya informasi, anggapan biaya pendaftaran yang mahal, dan prosedur yang dianggap rumit. Upaya peningkatan kesadaran hukum dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, pendampingan, fasilitasi biaya, dan kerja sama lintas instansi guna mendorong pendaftaran merek oleh pelaku UMKM.
Efektivitas PT. Perorangan Dalam Pengembangan UMKM di Kota Samarinda Achmad Yogi Pramana; Surahman Surahman
CONSTITUO Journal of State and Political Law Research Vol 5 No 1 (2026): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v5i1.6501

Abstract

PT. Perorangan merupakan bentuk badan hukum baru yang dirancang untuk memberikan kemudahan legalitas bagi pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas PT. Perorangan dalam pengembangan UMKM di Kota Samarinda. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris dengan menggabungkan studi literatur hukum dan pengumpulan data lapangan melalui wawancara serta penyebaran kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, PT. Perorangan memberikan prosedur yang sederhana dan biaya rendah, namun belum sepenuhnya selaras dengan sistem hukum perseroan yang ada. Dari sisi implementasi, mayoritas pelaku UMKM belum memahami manfaat dan prosedur pendirian PT. Perorangan, serta belum merasakan dampak signifikan terhadap kemudahan usaha, perlindungan hukum, atau akses pembiayaan. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan regulasi serta peningkatan sosialisasi dan pendampingan hukum kepada pelaku UMKM.
Perlindungan Hukum Bagi UMKM Di Kota Samarinda Dalam Menghadapi Dampak Kebijakan Ekonomi Digital Muhammad Wahyudi; Surahman Surahman
CONSTITUO Journal of State and Political Law Research Vol 5 No 1 (2026): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v5i1.6517

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Kota Samarinda kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menghadapi transformasi kebijakan ekonomi digital, serta menganalisis implementasi penegakan hukum dan akses keadilan bagi UMKM yang mengalami kerugian akibat praktik usaha tidak sehat dalam ekosistem digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris (mixed legal research) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis empiris, melalui wawancara terhadap 40 narasumber yang terdiri atas 3 narasumber kelembagaan dan 37 pelaku UMKM di Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan masih bersifat preventif umum dan belum optimal karena Kota Samarinda belum memiliki Peraturan Daerah maupun Peraturan Wali Kota yang secara khusus mengatur perlindungan UMKM dalam ekosistem perdagangan digital. Berdasarkan empat indikator kesadaran hukum Soerjono Soekanto, seluruh 37 narasumber UMKM (100%) tidak mengetahui regulasi perlindungan digital, 91,9% tidak memahami hak hukumnya sebagai penjual daring, 94,6% meragukan efektivitas jalur hukum formal, dan tidak satu pun pernah berhasil menyelesaikan sengketa melalui lembaga negara yang berwenang. Penelitian ini merekomendasikan penerbitan Peraturan Wali Kota tentang Perlindungan UMKM dalam Ekosistem Digital, pembentukan Unit Layanan Terpadu UMKM Digital, serta penguatan kerja sama formal antara Pemerintah Kota Samarinda, KPPU Kanwil V Kalimantan, dan platform digital guna menutup kesenjangan antara norma hukum yang tersedia secara formal (das sollen) dengan implementasinya dalam kenyataan (das sein).
Pelindungan Hukum Konsumen Terhadap Kelangkaan Bahan Bakar Minyak di Kota Samarinda Oktastika Badai Nirmala; Surahman Surahman
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3102

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pertalite (RON 90) di Kota Samarinda. Kelangkaan Pertalite ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk mekanisme distribusi yang tidak efesien, pembatasan kuota, dan cuaca yang mempengaruhi transportasi. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dalam pendekatan kualitatif, melibatkan wawancara dengan pengguna BBM bersubsidi, pengawas SPBU, serta lembaga perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kurang diterapkan di Kota Samarinda, meskipun memberikan hak-hak konsumen. Banyak masyarakat tidak memahami fungsi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sehingga tidak memanfaatkan mekanisme pengaduan. Untuk mengurangi kelangkaan dan memastikan ketersediaan BBM, penelitian ini merekomendasikan sosialisasi yang lebih intensif mengenai hak-hak konsumen dan peningkatan manajemen distribusi BBM.
Pelindungan Hukum terhadap Konsumen atas Peredaran Makanan Mengandung Bahan Berbahaya di Pasar Segiri, Kota Samarinda Mulyana Mulyana; Surahman Surahman
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3231

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pelindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran bahan pangan yang mengandung zat berbahaya di Kota Samarinda. Fenomena maraknya distribusi makanan tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta ditemukannya kandungan zat berbahaya seperti boraks, menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi tanggung jawab hukum pelaku usaha atas peredaran bahan pangan berbahaya; dan (2) menganalisis bentuk pelindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, dengan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan serta mengumpulkan data lapangan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner kepada konsumen di Pasar Segiri, Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan rendahnya tingkat kesadaran konsumen menjadi faktor utama masih maraknya peredaran produk pangan ilegal. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah, BPOM, dan lembaga perlindungan konsumen dalam meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat guna mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih efektif.
Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pemadaman Listrik Di Kecamatan Muara Badak, Kota Samarinda Muhammad Muhammad; Surahman Surahman
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3254

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik oleh PT PLN (Persero) di Kecamatan Muara Badak, Kota Samarinda. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya pemadaman listrik serta mengevaluasi bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan lapangan, yang mencakup teknik wawancara dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemadaman listrik disebabkan oleh faktor internal, seperti pemeliharaan jaringan, serta faktor eksternal, seperti kondisi cuaca ekstrem dan pencurian kabel. Sebagian besar konsumen tidak mengetahui hak mereka atas kompensasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Kurangnya kesadaran hukum dan tidak adanya pendampingan kelembagaan teridentifikasi sebagai faktor utama yang menghambat efektivitas perlindungan hukum. Temuan ini mengindikasikan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen belum berjalan secara optimal dan perlu diperkuat melalui program edukasi, peningkatan transparansi, serta peran aktif lembaga perlindungan konsumen.
Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pemakaian Produk Kosmetik Skincare Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kalangan Masyarakat Kota Samarinda Almatirahasti Almatirahasti; Surahman Surahman
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3293

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk kosmetik skincare ilegal yang mengandung bahan berbahaya di Kota Samarinda. Fokus utama kajian ini adalah tanggung jawab pelaku usaha serta mekanisme perlindungan hukum terhadap kerugian kesehatan yang ditimbulkan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan empiris di tingkat lokal yang menilai akuntabilitas hukum dan efektivitas penegakannya. Metode yang digunakan adalah metode normatif-empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen hukum, wawancara mendalam dengan lima informan kunci (BPOM, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha), serta penyebaran kuesioner kepada 43 konsumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan dukungan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran konsumen turut mendorong maraknya peredaran produk ilegal. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan, diperlukan sinergi antara BPOM, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan konsumen.
Reformulasi Mekanisme Eksekusi Putusan Pengadilan Untuk Menjamin Kepastian Hukum Dalam Sistem Administrasi Yudisial Indonesia Sadam Kholik; Muhammad Nurcholis Alhadi; Surahman Surahman; Elviandri Elviandri
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3415

Abstract

Penelitian ini menganalisis kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Tujuannya adalah mengevaluasi efektivitas pengaturan hukum positif serta mengidentifikasi hambatan implementatif dalam praktik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deduktif dan teori kepastian hukum Hans Kelsen. Hasil menunjukkan bahwa meskipun regulasi tersedia, sifat putusan yang deklaratif, ketiadaan administrative enforcement, dan lemahnya sanksi terhadap pejabat yang tidak patuh menyebabkan rendahnya tingkat eksekusi. Penelitian ini mengisi gap kajian terkait hubungan antara norma eksekusi dan efektivitas kelembagaan dalam menjamin legal compliance. Gagasan yang ditawarkan berupa reformulasi sistem eksekusi PTUN melalui pembentukan unit pelaksana di bawah Mahkamah Agung dengan kewenangan struktural dan sanksi administratif, sebagai solusi untuk memperkuat daya paksa hukum dan melindungi hak warga negara secara substantif. Rekomendasi yuridis dan kebijakan menyarankan pada pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan reformulasi terhadap Pasal 116 UU PTUN dengan menambahkan ketentuan pemaksaan hukum (executorial force) yang jelas dan mengikat.