Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.711
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Amsir Law Jurnal (ALJ) TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora PESHUM
Uut Rahayuningsih
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
URGENSI REFORMULASI PENGATURAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PADA PASAL 7 UU SPPA Kawuryan, Angelica Ari Pramesti; Rahayuningsih, Uut; Monikasari, Putri Ayuni; Amarta, Amelia Putri
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i10.12475

Abstract

Diversi adalah upaya penyelesaian perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku, dengan pendekatan keadilan restoratif. Tujuan utamanya adalah mencegah anak terlibat dalam proses hukum pidana secara resmi. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaan diversi merupakan kewajiban yang harus dilakukan di setiap tahap dalam proses peradilan pidana anak. Meskipun demikian, Pasal 7 ayat (2) dalam UU tersebut menetapkan bahwa diversi hanya dapat diterapkan untuk kasus pidana yang ancaman hukumannya kurang dari tujuh tahun penjara dan bukan merupakan tindak pidana yang dilakukan berulang kali. Aturan ini menimbulkan masalah hukum karena dianggap bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi serta asas perlindungan terbaik bagi anak, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dalam mengevaluasi urgensi reformulasi ketentuan mengenai diversi yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang SPPA. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembaruan ketentuan tersebut diperlukan agar diversi dapat diterapkan secara lebih luas terhadap seluruh perkara pidana yang melibatkan anak, tanpa membedakan berdasarkan ancaman pidananya, sepanjang masih dimungkinkan tercapainya penyelesaian secara damai. Reformulasi ini dianggap esensial dalam rangka menjamin perlindungan hukum yang adil, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan bagi anak dalam sistem peradilan pidana.
ANALISIS PERLINDUNGAN HAK NARAPIDANA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN DI INDONESIA Basri, Muhammad Hasan; Rahayuningsih, Uut; Irham; Ardiyansah, Muhammad Niken
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i10.12477

Abstract

Sistem pemasyarakatan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi perlindungan hak narapidana, yang mencakup masalah kapasitas lembaga yang berlebihan, praktik pungutan liar, dan terbatasnya fasilitas yang mendukung proses rehabilitasi. Meskipun Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa narapidana berhak atas perlindungan hak asasi manusia, realitas di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian antara kebijakan dan implementasi yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hak narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak tersebut. Dalam studi ini, ditemukan bahwa masalah utama seperti over kapasitas dan kelemahan tata kelola administratif di Lapas Indonesia menghambat pemenuhan hak-hak dasar narapidana. Selain itu, keterbatasan fasilitas dan rendahnya motivasi narapidana untuk mengikuti program pembinaan menjadi faktor signifikan yang memperburuk efektivitas rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Untuk itu, penelitian ini menyarankan perlunya reformasi dalam kebijakan pemasyarakatan, penguatan pelatihan bagi petugas, dan peningkatan fasilitas di lembaga pemasyarakatan agar hak-hak narapidana dapat terlindungi dengan lebih optimal. Diperlukan juga partisipasi aktif masyarakat untuk mendukung proses reintegrasi sosial bagi mantan narapidana. Selain itu, pendekatan rehabilitatif yang lebih manusiawi harus diutamakan dalam sistem pemasyarakatan untuk menghindari diskriminasi dan menciptakan sistem yang lebih adil serta berorientasi pada pemulihan sosial.
EFEKTIVITAS HUKUM PEMASYARAKATAN DALAM MENANGANI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN Zein, Muhammad Aulias Rafly; Rahayuningsih, Uut; Dozan, Muhammad Welly; Prasetya, Noviar Haikal
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i11.12479

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas hukum pemasyarakatan dalam menangani pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia. Tindak pelecehan terhadap anak merupakan kejahatan berat yang tidak hanya berdampak pada fisik dan psikis korban, tetapi juga menimbulkan tantangan besar dalam sistem penegakan hukum. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah mengedepankan pendekatan rehabilitatif, implementasi di lapangan masih diwarnai oleh hambatan struktural, kultural, dan psikologis. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas pemasyarakatan masih rendah akibat minimnya program rehabilitasi khusus, keterbatasan sumber daya manusia, dan lemahnya koordinasi antarlembaga. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sangat vital dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku, namun masih belum optimal karena beban kerja tinggi dan kurangnya pelatihan khusus. Diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem pemasyarakatan, termasuk penguatan kapasitas SDM, penyusunan kurikulum pembinaan berbasis psikososial, serta peningkatan sinergi antar lembaga penegak hukum dan perlindungan anak guna mencegah residivisme dan menjamin perlindungan korban.
TINJAUAN ILMU KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT DALAM KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN Rahayuningsih, Uut; Resa, Muh.; Murtada, Fathur Sulthan
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i11.12481

Abstract

Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan fenomena yang memerlukan perhatian khusus dalam penegakan hukum di Indonesia. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 365 KUHP yang mengancam pidana penjara hingga sembilan tahun bagi pelaku pencurian yang disertai kekerasan. Namun, penanganan anak pelaku kejahatan ini harus mempertimbangkan aspek perlindungan anak, rehabilitasi, dan pembinaan agar tidak menimbulkan dampak negatif seperti stigma sosial dan tekanan mental. Studi kasus menunjukkan bahwa hakim sering memberikan sanksi pidana dengan mempertimbangkan usia anak, namun masih terdapat tantangan dalam menyeimbangkan antara pemberian sanksi yang adil dan upaya rehabilitasi. Faktor penyebab keterlibatan anak dalam pencurian dengan kekerasan antara lain kondisi ekonomi, lingkungan sosial, dan kurangnya pengawasan orang tua. Pendekatan yang berorientasi pada keadilan restoratif dan kerja sama lintas sektor antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah dan menangani kasus anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan secara efektif.
PERAN SISTEM PERADILAN DALAM MENJAWAB PELUANG DAN TANTANGAN UNTUK MENANGANI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM Rahayuningsih, Uut; Maharani, Adinda; Zadi, M. Fadhal; Patmawati, Novi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i11.12501

Abstract

Abstract Children as the next generation of the nation require special protection in the justice system, especially when dealing with the law. Indonesia has adopted a humanist approach through Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA), replacing the previous retributive policy that risked causing stigmatization and psychosocial disorders. The SPPA Law prioritizes restorative justice and diversion mechanisms to resolve children's cases outside the formal justice process, with a focus on restoring social relations, rehabilitation and reintegration. This study uses normative legal methods to analyze the legal framework, principles of child protection, and the implementation of the SPPA Law in national and international contexts. The results of the study show that diversion and restorative justice have the potential to reduce the negative impacts of the conventional justice system, such as stigmatization and recidivism, while ensuring children's rights to optimal growth and development. However, the implementation of the SPPA Law faces complex challenges, including the uneven understanding of law enforcement officers, limited supporting infrastructure and the stigma of society that still prioritizes punishment over a rehabilitative approach. In addition, community participation and synergy between institutions in the diversion process are often less than optimal, opportunities for strengthening the system lie in adapting international practices such as the Family Group Conference from New Zealand, as well as increasing the capacity of human resources and rehabilitation facilities based on children's. Keywords: Justice System, Children, Opportunities and Challenges. Abstrak Anak sebagai generasi penerus bangsa memerlukan perlindungan khusus dalam sistem peradilan, terutama ketika berhadapan dengan hukum. Indonesia telah mengadopsi pendekatan humanis melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menggantikan kebijakan retributif sebelumnya yang beresiko menimbulkan stigmatisasi dan gangguan psikososial. UU SPPA mengedepankan keadilan restoratif dan mekanisme diversi untuk menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan formal, dengan fokus pada pemulihan hubungan sosial, rehabilitasi dan reintegrasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis kerangka hukum, prinsip perlindungan anak, serta implementasi UU SPPA da lam konteks nasional dan internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa diversi dan keadilan restoratif berpotensi mengurangi dampak negatif sistem peradilan konvensional, seperti stigmatisasi dan residivisme, sekaligus memastikan hak anak untuk tumbuh kembang optimal. Namun, implementasi UU SPPA menghadapi tantangan kompleks, termasuk pemahaman aparat penegak hukum yang belum merata, keterbatasan infrastruktur pendukung serta stigma masyarakat yang masih mengutamakan hukuman ketimbang pendekatan rehabilitatif. Selain itu, partisipasi masyarakat dan sinergi antar lembaga dalam proses diversi sering kali kurang optimal, peluang penguatan sistem terletak pada adaptasi praktik internasional seperti Family Group Conference dari selandia baru, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan fasilitas rehabilitasi berbasis kebutuhan anak. Kata kunci: Sistem Peradilan, Anak, Peluang dan Tantangan.
PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK DALAM PEMBINAAN DAN REHABILITASI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM Rahayuningsih, Uut; Wulandari, Dewi; Yasmin, Angel Nur; Syasalbilla, Dhita Putri
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i12.12529

Abstract

Abstrak Anak yang terlibat dalam masalah hukum sering kali berada dalam posisi rentan, baik dari segi psikologis, sosial, maupun Pendidikan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengganti istilah "anak nakal" menjadi "Anak yang Berhadapan dengan Hukum" untuk merujuk pada individu berusia 12 hingga belum mencapai 18 tahun yang diduga terlibat dalam tindakan pidana. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam memberikan pembinaan dan rehabilitasi kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas dari program Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berfungsi sebagai institusi pendidikan dan rehabilitasi untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum, menerapkan pembinaan kepribadian, kesadaran beragama, jasmani, intelektual, dan keterampilan. Efektivitas program ini dipengaruhi oleh kurangnya petugas, pelatihan, over kapasitas, dan kurangnya kerjasama dengan instansi lain. Peningkatan jumlah petugas, pelatihan, infrastruktur, dan kerjasama diperlukan untuk mendukung rehabilitasi dan transformasi positif anak-anak. Kata kunci: Anak, hukum, lembaga, pidana.
Sosialisasi Pembuktian Cyber Crime dalam KUHAP dan UU ITE Sunariyo, Sunariyo; Elviandri, Elviandri; Rahayuningsih, Uut; Prasetyo, Bayu
Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Vol. 4 No. 3 (2025): Agustus
Publisher : Alesha Media Digital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59025/s6yw8h91

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan mahasiswa mengenai sistem pembuktian tindak pidana siber di Indonesia. Permasalahan utama mitra adalah rendahnya pemahaman terkait validitas alat bukti elektronik dan disharmoni antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang berakibat pada lemahnya tindak lanjut hukum terhadap laporan kejahatan siber. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Kelurahan Sidodadi, Samarinda, diikuti oleh 30 orang mahasiswa dan 20 orang dari mayarakat umum dengan metode ceramah normatif-yuridis, diskusi interaktif, dan studi kasus. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh peningkatan pemahaman tentang validitas alat bukti digital dari sisi formil dan materiil, serta pentingnya dokumentasi forensik dalam proses penyidikan. Diskusi juga menyoroti perlunya harmonisasi regulasi dan pendampingan hukum bagi korban kejahatan siber agar proses pelaporan tidak terhambat karena kekurangan alat bukti. Kesimpulannya, kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat kesadaran hukum, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi cybercrime, dan mendorong reformasi hukum acara pidana yang responsif terhadap perkembangan teknologi informasi.
An Independent and Dignified Criminal Justice System: The Path Toward Substantive Justice Rahayuningsih, Uut; Sunariyo, Sunariyo; Hamid, Muhammad Qodri; Fajar, Ira Fadia
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 6 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i6.2307

Abstract

The enforcement of criminal law in Indonesia plays a vital role in realizing a state based on law, as mandated by the 1945 Constitution. However, the criminal justice system, which should operate independently and with authority, still faces various serious challenges—ranging from political power intervention, unequal access to justice, to the weak integrity of law enforcement officials. This study aims to analyze the structure and dynamics of Indonesia’s criminal justice system within the framework of national legal politics, using a socio-legal approach that combines normative analysis and empirical field data. The main focus is directed at the integration of three aspects of the legal system: substance (legislation), structure (law enforcement institutions), and legal culture (awareness and behavior of both society and legal officials).The findings reveal that synchronization among the sub-systems of the criminal justice system—namely the police, prosecution, courts, and correctional institutions—is still suboptimal. This is exacerbated by low public trust in law enforcement, the criminalization of vulnerable groups, and the dominance of a formalistic approach that neglects substantive justice. In this context, progressive legal theory becomes highly relevant as a foundation for reforming the criminal justice system toward one that is more humane, just, and people-centered. Improving the quality of human resources in law enforcement is needed through legal education that is not only oriented toward legal certainty but also instills the values of justice and social utility. Therefore, an independent and dignified criminal justice system can only be realized if all legal elements work in an integrated manner and place substantive justice as the main orientation in every law enforcement process.
Budget Abuse as a Form of Corruption Kawuryan, Angelica Ari Pramesti; Alhadi, Muhammad Nurcholis; Rahayuningsih, Uut
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Issue 7, September 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/tatohi.v5i7.3298

Abstract

Introduction: This study examines the form of criminal liability of public officials involved in corruption crimes, particularly in the misuse of state budgets. The case analyzed is Decision Number 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.MNK involving Ahmad Afit Rumagesan, Chairman of the Fakfak District Parliament for the 2009–2014 period.Purposes of the Research: This study underscores the importance of strengthening oversight in public financial management to prevent future budget misuse.Methods of the Research: This research applies a normative juridical method with a case study approach.Findings of the Research: The findings indicate that the defendant was proven to have misused the treasurer's cash funds for personal purposes without a legitimate legal basis, resulting in a state loss of IDR 432,425,000. In passing the verdict, the judge considered the state's financial loss, the defendant's role, and the absence of good faith to return the funds.
Corruption Crimes Committed by the Former Regent of Hulu Sungai Tengah Saqinah, Nabilla Salsa; Alhadi, Muhammad Nurcholis; Rahayuningsih, Uut
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Issue 8, October 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/tatohi.v5i8.3302

Abstract

Introduction: This study examines the case of the former Regent of Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif, who has been proven guilty of corruption and money laundering in Decision Number 12/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM.Purposes of the Research: The purpose of this study is to analyze whether the criminal elements contained in Decision Number 12/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM have been proven in their entirety and what kind of punishment was imposed by the panel of judges.Methods of the Research: This study uses a normative juridical method with a case study approach and legislative analysis.Findings of the Research: This investigation found that all elements of the crime had been proven legally guilty based on evidence, witness testimony, and trial facts. However, the prison sentence and obligation to pay compensation imposed were still not proportional to the amount of state losses, which amounted to IDR.41,553,554,006.00.
Co-Authors Aisyah, Selvia Nur Almanda Putri Andini Alya Khairunnisa Amanda Aprilia Saputri Amanda Nafatasya Riandita Rahmadani Amarta, Amelia Putri Anna Nur Hikmah Ardiyansah, Muhammad Niken Artamevia, Putri Astikah, Nurul Athallah, Alghifari Aqil Audrie Annasya Paramitha Ayu Safira, Ayu Ayyesha Salsabila Azizah, Arum Bayu Prasetyo, Bayu Clara Ridha Nur Sinta Clara Ridha Nur Sinta Dewi Wulandari Diana Rosmawati Diana Rosmawati Diendha Fahira Mayliyanti Dozan, Muhammad Welly Dzakir, Muhammad Elsanda Revalia A Elviandri, Elviandri Fadillah, Muhammad Hasbi Fajar, Ira Fadia Faris Hasan Aziz Halina, Noor Hamid, Muhammad Qodri Handayani, Handini Ira Fadia Fajar irham Karno, Novyra Fitriany Kawuryan, Angelica Ari Pramesti Liwinardi, Muhammad M. Inzaghi Wahyu Ramadhan Maharani, Adinda Manda Rifa Mauldina, Mauldina May Nafillya Putri Meisa Purnama Ayu Monikasari, Putri Ayuni Muhammad Hasan Basri Muhammad Nurcholis Alhadi Muhammad Qodri Hamid Murtada, Fathur Sulthan Nabila Pasya Aisyah Nabila Ratu Adelia Nabila Ratu Adelia Nadianti, Jenita Noor, Abdillah Ramadhan Novyra Fitriany Karno Oktiva, Syahira Padli, Rahmad Patmawati, Novi Prasetya, Noviar Haikal Putri Amanda Wulandari Putri Piantari, Ni Komang Putri, Rehana Fatya Rama Afriza Laksana P Ramadhan, Fitrah Ramadhani, Muhammad Imam Raodah, Siti Resa, Muh. Ryo Jauhari Saputra Sadiah, Rika Halimatun Safira Nur Apriliani Safira Nur Apriliani Sahbila Sahbila Sahbila Salmadan, Erika Khairunnisa Saqinah, Nabilla Salsa Sari, Normalia Siti Nurcahyati Sunariyo Sunariyo, Sunariyo Syasalbilla, Dhita Putri Wardhana, Yudha Kusuma Wirdatul Jannah Yasmin, Angel Nur Zadi, M. Fadhal Zein, Muhammad Aulias Rafly