Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.711
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Amsir Law Jurnal (ALJ) TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora PESHUM
Uut Rahayuningsih
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Sosialisasi Kesadaran Hukum Sejak Dini untuk Mencegah Kenakalan Remaja: Penguatan Karakter Siswa SMP Negeri 39 Samarinda Karno, Novyra Fitriany; Nabila Ratu Adelia; Clara Ridha Nur Sinta; Sahbila; Safira Nur Apriliani; Diana Rosmawati; Rama Afriza Laksana P; Sunariyo; Uut Rahayuningsih
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2541

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Anak Sebagai Generasi Harapan: Pentingnya Memahami Hukum Sejak Dini” yang dilaksanakan di SMP Negeri 39 Samarinda yang melibatkan 38 siswa kelas VII yang berusia sekitar 14-15 tahun, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan peserta didik. Anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa, harus diberi pengetahuan dasar tentang hukum agar mereka dapat membedakan mana yang benar dan salah serta memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus sehari-hari. Kegiatan ini mengacu pada teori pendidikan hukum menurut Satjipto Rahardjo (2006) yang menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum sejak dini sebagai bagian dari pembentukan karakter bangsa. Penting bagi mereka untuk memahami nilai-nilai hukum dan moral sejak dini agar mampu menjadi individu yang bertanggung jawab serta menghormati hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kurangnya pemahaman hukum dikalangan pelajar seringkali menjadi penyebab munculnya perilaku menyimpang. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa lebih memahami aturan hukum yang berlaku di lingkungan sekolah dan masyarakat. Mereka juga lebih disiplin dan lebih menyadari pentingnya menghindari perilaku melanggar hukum seperti perundungan, kekerasan, dan pelecehan. Kegiatan ini sangat penting karena akan menghasilkan generasi muda yang jujur dan taat hukum. Mereka akan berfungsi sebagai dasar untuk masyarakat yang adil dan beradab di masa depan
Perbandingan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan International Criminal Court (ICC): Tinjauan atas Yurisdiksi, Kewenangan, dan Efektivitas Penegakan HAM Oktiva, Syahira; Mauldina, Mauldina; Liwinardi, Muhammad; Astikah, Nurul; Rahayuningsih, Uut
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.3898

Abstract

Penelitian ini menganalisis perbandingan antara Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dan International Criminal Court (ICC) dengan menitikberatkan pada aspek yurisdiksi, kewenangan, serta efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode perbandingan hukum dengan menelaah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM serta Rome Statute of the International Criminal Court 1998 sebagai dasar hukum utama. Melalui analisis kedua instrumen hukum tersebut, penelitian ini bertujuan menggambarkan perbedaan mendasar antara kedua lembaga peradilan dalam struktur, mandat, dan mekanisme penanganan kejahatan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan HAM Indonesia sebenarnya memiliki legitimasi hukum yang kuat sebagai lembaga peradilan ad hoc maupun permanen dalam menangani pelanggaran HAM berat. Namun, efektivitasnya masih dinilai rendah karena beberapa faktor, antara lain tingginya intervensi politik, terbatasnya independensi peradilan, serta kendala dalam proses penyidikan dan penuntutan oleh institusi terkait. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus pelanggaran HAM berat tetap tidak terselesaikan atau tidak mencapai putusan yang memuaskan bagi korban dan masyarakat. Sebaliknya, ICC dinilai lebih efektif melalui penerapan prinsip complementarity, yang memungkinkan ICC bertindak ketika negara tidak mampu atau tidak mau mengadili pelaku kejahatan. Meski demikian, ICC juga menghadapi tantangan, seperti yurisdiksi yang terbatas hanya pada negara-negara pihak Statuta Roma serta kritik terhadap selektivitas dalam menentukan kasus. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan komitmen politik, reformasi sistem hukum nasional, serta harmonisasi dengan standar internasional agar penegakan HAM berat di Indonesia menjadi lebih efektif, kredibel, dan berkeadilan.
Perbandingan Penegakan Hukum Humaniter (Perbandingan Indonesia VS Bosnia/ICTY) Athallah, Alghifari Aqil; Padli, Rahmad; Ramadhani, Muhammad Imam; Dzakir, Muhammad; Ramadhan, Fitrah; Rahayuningsih, Uut
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.4921

Abstract

Penegakan hukum humaniter internasional merupakan pilar fundamental dalam menjamin keadilan bagi korban konflik bersenjata serta mencegah terjadinya impunitas terhadap pelaku kejahatan internasional. Efektivitas penegakan hukum tersebut sangat bergantung pada ketersediaan mekanisme hukum yang independen, kredibel, dan berorientasi pada akuntabilitas. Studi ini bertujuan untuk membandingkan mekanisme penegakan hukum humaniter internasional di Indonesia dan Bosnia-Herzegovina, dengan penekanan khusus pada peran tribunal internasional, terutama International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), dalam konteks Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina menjadi contoh konkret bagaimana mekanisme peradilan internasional dapat berfungsi secara efektif dalam menindak pelanggaran serius hukum humaniter internasional yang terjadi selama konflik bersenjata. Keberadaan ICTY tidak hanya berperan dalam mengadili pelaku kejahatan perang, tetapi juga mendorong reformasi hukum domestik dan penguatan akuntabilitas institusi nasional. Sebaliknya, Indonesia meskipun telah meratifikasi berbagai instrumen hukum humaniter internasional, masih menghadapi tantangan signifikan dalam implementasi dan penegakan hukum tersebut di tingkat nasional. Hal ini terutama terlihat dalam penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat, seperti peristiwa di Timor Timur, yang cenderung diselesaikan melalui mekanisme nasional dengan keterbatasan independensi dan kuatnya pengaruh politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan komparatif, melalui studi literatur, analisis dokumen hukum, serta kajian kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme internasional yang kuat, seperti ICTY, memiliki peran strategis dalam memperkuat penegakan hukum humaniter, sementara ketergantungan pada mekanisme nasional tanpa dukungan internasional berpotensi melemahkan akuntabilitas. Studi ini merekomendasikan penguatan kapasitas peradilan nasional Indonesia serta peningkatan keterbukaan terhadap mekanisme internasional sebagai wujud komitmen terhadap penegakan hukum humaniter internasional.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Studi di Polresta Samarinda Azizah, Arum; Sunariyo, Sunariyo; Rahayuningsih, Uut
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.6876

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polresta Samarinda terhadap tindak pidana perjudian online, serta dampak sosial yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Maraknya praktik perjudian online di era digital menjadi tantangan serius bagi apparat penegak hukum, karena para pelaku memanfaatkan kemajuan teknologi yang mempersulit proses pembuktian dan penindakan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melaloui wawancara dengan appart kepolisisan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa polresta samarinda telah melaksanakan upaya preventif dan represif dalam menanganui perjudian online, meskipun terkendala dengan syarat tertangkap tangan dalam proses penindakan. Dari sudut pandang hukum sosial, perjudian memberikan dampak negative terhadap moralitas, perekonomian, sehingga masyarakat menjadi lebih rentan terhadap penyimpangan sosial. Oleh sebab itu, diperlukan startaegi penegakan hukum yang adaptif serta sinergi antara apparat penegak hukum dan masyarakat guna menekan angka perjudian online di wilayah samarinda.
Penerapan Hukum Perilaku Cyberbullying pada Sosial Media di Kota Samarinda Salmadan, Erika Khairunnisa; Sunariyo, Sunariyo; Rahayuningsih, Uut
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.6877

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap perilaku cyberbullying pada media sosial di Kota Samarinda. Fenomena cyberbullying semakin marak seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital dan tingginya penggunaan media sosial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, menelaah peraturan perundang-undangan seperti Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3), telah menjadi dasar hukum utama dalam menindak pelaku cyberbullying di media sosial, namun masih menghadapi berbagai kendala. Kendala utama meliputi sulitnya identifikasi pelaku yang sering menggunakan akun anonim dan teknologi penyamaran, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang forensik digital, serta multitafsir pasal yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Selain itu, rendahnya literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat turut memperburuk penanganan kasus cyberbullying. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi dan revisi regulasi agar lebih spesifik dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan teknis, serta edukasi hukum dan literasi digital yang berkelanjutan kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum terhadap cyberbullying di media sosial di Kota Samarinda dapat berjalan lebih efektif, memberikan perlindungan maksimal bagi korban, dan menciptakan efek jera bagi pelaku.
Non-Penal Efforts in Achieving Restorative Justice For The Prevention of Violent Crimes For Children Who Are in Conflict With The Law As Victims of Domestic Violence Rahayuningsih, Uut
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5294

Abstract

Domestic violence often results in children being victims. Home is supposed to be the safest and most comfortable place for a person, but it is the opposite where children often get violence from the family. In the city of Samarindah, cases of domestic violence have increased every year, namely in 2020 there were 154 cases with a total of 161 victims with details of 65 men and 96 women, in 2021 there were 133 cases with a total of 146 victims with 35 men and 111 women, in 2022 there were 182 cases with a total of 188 victims with 63 men and 125 women,  And in 2023 there will be 189 cases with a total of 230 victims with details of 93 men and 137 women. The research that has been carried out is legal normative research that focuses on norms and also legal objects as the main data. The formulation in this study is what are the non-penal efforts in achieving restorative justice for the prevention of violent crimes for children facing the law as victims of domestic violence, factors that affect the occurrence of violent crimes against children, and how the implementation of non-penal efforts in achieving restorative justice for the prevention of violent crimes against children facing the law as victims of domestic violence.The results of this research are non-penal efforts in achieving restorative justice for the handling of violent crimes for children as victims of domestic violence in such as prioritizing restorative justice, factors that affect the occurrence of violence usually due to economic factors, and the implementation of this non-penal effort can be carried out preemptively and preventively.
Perbandingan Peraturan Hak Asasi Manusia dan Penyelesaian Suatu Kasus di Indonesia dan India Novyra Fitriany Karno; Meisa Purnama Ayu; Nabila Ratu Adelia; Nabila Pasya Aisyah; Clara Ridha Nur Sinta; Uut Rahayuningsih
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.14351

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan hak asasi manusia serta mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia dan India. Fokus kajian mencakup persamaan dan perbedaan kerangka hukum serta praktik penegakan HAM di kedua negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif melalui analisis konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta instrumen hukum terkait, antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Constitution of India 1950, serta Protection of Human Rights Act 1993, disertai studi kasus pelanggaran HAM di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan India sama-sama menjamin hak asasi manusia secara konstitusional serta membentuk lembaga nasional, yaitu Komnas HAM dan National Human Rights Commission of India. Keduanya juga mengadopsi instrumen internasional, seperti International Covenant on Civil and Political Rights, namun terdapat perbedaan dalam implementasi. Indonesia menunjukkan kecenderungan penguatan perlindungan korban melalui regulasi dan mekanisme pemulihan, sedangkan India lebih menonjol dalam pendekatan litigasi dan penyelesaian yuridis jangka panjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas perlindungan HAM di kedua negara sangat dipengaruhi oleh budaya hukum, independensi lembaga penegak hukum, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan.
Jaminan HAM Di Indonesia (Perbandingan Jaminan Konstitusional Indonesia Vs Jerman/AS) Safira Nur Apriliani; Diana Rosmawati; Sahbila Sahbila; May Nafillya Putri; Uut Rahayuningsih
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.14417

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jaminan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia melalui perspektif konstitusional, serta membandingkannya dengan jaminan HAM di Jerman dan Amerika Serikat. Pendekatan penelitian menggunakan metode normatif dengan kajian yuridis, menganalisis konstitusi, undang-undang, serta doktrin hukum terkait HAM di masing-masing negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menjamin HAM melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan pelaksanaannya, namun masih menghadapi tantangan implementasi di lapangan terkait efektivitas perlindungan dan mekanisme penegakan hukum. Sementara itu, Jerman dan Amerika Serikat memiliki sistem perlindungan HAM yang lebih mapan melalui mekanisme pengadilan konstitusi dan judicial review, meskipun masing-masing memiliki karakteristik historis dan budaya hukum yang berbeda. Perbandingan ini memberikan pemahaman tentang kelebihan dan kelemahan sistem jaminan HAM di Indonesia serta rekomendasi untuk memperkuat perlindungan HAM secara konstitusional.
Formulasi Kebijakan Rechterlijke Pardon dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia Uut Rahayuningsih; Wardhana, Yudha Kusuma; Nadianti, Jenita; Noor, Abdillah Ramadhan
Amsir Law Journal Vol 7 No 2 (2026): April
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v7i2.758

Abstract

This study aims to analyze the concept of judicial pardon (Rechterlijk Pardon) as a key foundation for criminal law reform in Indonesia, which is transitioning from a colonial-era Criminal Code paradigm toward a more humanistic and context-sensitive sentencing system. Employing a normative legal research method, the article examines statutory provisions particularly those contained in the Draft/New Indonesian Criminal Code as well as relevant doctrinal writings and scholarly literature concerning the authority of judges to refrain from imposing punishment, even when the defendant has been legally proven guilty, provided that specific conditions are met, such as the minor nature of the offence, the personal circumstances of the offender, and compelling considerations of justice and humanity. The findings demonstrate that judicial pardon functions as a short-term alternative to imprisonment, a judicial corrective to the rigid application of the legality principle, and a “safety valve” to prevent decisions that are formally lawful but substantively unjust, thereby strengthening a shift in penal orientation toward restoration, protection of human dignity, and the reduction of over‑criminalization. From a policy perspective, the institutionalization of judicial pardon within Indonesia’s criminal law reform agenda is consistent with the values of Pancasila and the principle of punishment as an ultimum remedium, and it opens the way for a more balanced sentencing framework that integrates legal certainty, utility, and substantive justice in line with contemporary United Nations standards on humane and proportionate criminal justice
Co-Authors Aisyah, Selvia Nur Almanda Putri Andini Alya Khairunnisa Amanda Aprilia Saputri Amanda Nafatasya Riandita Rahmadani Amarta, Amelia Putri Anna Nur Hikmah Ardiyansah, Muhammad Niken Artamevia, Putri Astikah, Nurul Athallah, Alghifari Aqil Audrie Annasya Paramitha Ayu Safira, Ayu Ayyesha Salsabila Azizah, Arum Bayu Prasetyo, Bayu Clara Ridha Nur Sinta Clara Ridha Nur Sinta Dewi Wulandari Diana Rosmawati Diana Rosmawati Diendha Fahira Mayliyanti Dozan, Muhammad Welly Dzakir, Muhammad Elsanda Revalia A Elviandri, Elviandri Fadillah, Muhammad Hasbi Fajar, Ira Fadia Faris Hasan Aziz Halina, Noor Hamid, Muhammad Qodri Handayani, Handini Ira Fadia Fajar irham Karno, Novyra Fitriany Kawuryan, Angelica Ari Pramesti Liwinardi, Muhammad M. Inzaghi Wahyu Ramadhan Maharani, Adinda Manda Rifa Mauldina, Mauldina May Nafillya Putri Meisa Purnama Ayu Monikasari, Putri Ayuni Muhammad Hasan Basri Muhammad Nurcholis Alhadi Muhammad Qodri Hamid Murtada, Fathur Sulthan Nabila Pasya Aisyah Nabila Ratu Adelia Nabila Ratu Adelia Nadianti, Jenita Noor, Abdillah Ramadhan Novyra Fitriany Karno Oktiva, Syahira Padli, Rahmad Patmawati, Novi Prasetya, Noviar Haikal Putri Amanda Wulandari Putri Piantari, Ni Komang Putri, Rehana Fatya Rama Afriza Laksana P Ramadhan, Fitrah Ramadhani, Muhammad Imam Raodah, Siti Resa, Muh. Ryo Jauhari Saputra Sadiah, Rika Halimatun Safira Nur Apriliani Safira Nur Apriliani Sahbila Sahbila Sahbila Salmadan, Erika Khairunnisa Saqinah, Nabilla Salsa Sari, Normalia Siti Nurcahyati Sunariyo Sunariyo, Sunariyo Syasalbilla, Dhita Putri Wardhana, Yudha Kusuma Wirdatul Jannah Yasmin, Angel Nur Zadi, M. Fadhal Zein, Muhammad Aulias Rafly