Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.517
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Kolaboratif Sains Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ) Cangkal : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Rahmathoni, Lutfi Yusup
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Pelayanan Publik Yang Berkualitas: Perspektif Keadilan Dan Kemanfaatan : Minimum Service Standards (SPM) in Fulfilling Citizens' Rights to Quality Public Services: A Justice and Benefit Perspective Hindera Wahyudin; Lutfi Yusup Rahmathoni
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 6: Juni 2026 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i6.11734

Abstract

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan instrumen hukum strategis yang ditetapkan oleh negara guna memastikan ketersediaan dan kualitas layanan dasar yang menjadi hak konstitusional warga negara. Meskipun SPM telah diatur dalam berbagai regulasi, praktik pelayanan publik di daerah masih menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan SPM dalam peraturan perundang-undangan Indonesia serta relevansinya sebagai instrumen pemenuhan hak warga negara atas pelayanan publik berkualitas. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah; data implementasi merujuk pada Laporan Kepatuhan SPM Ombudsman RI Tahun 2023 sebagai data resmi terkini yang tersedia pada saat penelitian ini dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, pengaturan SPM membentuk hierarki regulasi yang kohesif dari UUD 1945 hingga Permendagri Nomor 100 Tahun 2018; kedua, terdapat gap implementasi yang substansial rata-rata hanya 57,4% daerah yang memenuhi standar minimal terutama di daerah tertinggal, yang mengindikasikan bahwa SPM belum sepenuhnya berfungsi sebagai jaminan hak warga negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan mekanisme sanksi, peningkatan kapasitas fiskal daerah, dan reformasi sistem pemantauan menjadi prasyarat bagi efektivitas SPM sebagai instrumen pemenuhan hak konstitusional.
Kesiapan Profesi Hukum Dalam Menghadapi Tantangan Etika Dan Profesionalisme Di Era Globalisasi Digital (Perspektif Asn Di Sekretariat Bawaslu): The Preparedness Of The Legal Profession In Facing Ethical And Professionalism Challenges In The Era Of Digital Globalization (A Perspective From Civil Servants At The Bawaslu Secretariat) Ferry Bashanova; Lutfi Yusup Rahmathoni; Ahmad Rizqi
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i2.6780

Abstract

Pada era digitalisasi dan globalisasi, sistem pemerintahan telah mengalami perubahan yang signifikan termasuk dalam bidang hukum dan sistem pemilu. Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bawaslu memiliki tanggung jawab mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang adil, jujur, dan bermartabat. Pada ASN Melekat tanggung jawab moral dan hukum untuk menyeimbangkan keterbukaan informasi publik dan menjaga dengan melakukan perlindungan informasi yang dikecualikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan etika jabatan. Tujuan penelitian ini untuk meneliti permasalahan etika dan profesionalisme ASN di lingkungan Bawaslu di era digital, terutama terkait pengelolaan informasi yang dikecualikan, seperti laporan pelanggaran, berita acara pemeriksaan, dan hasil seleksi penyelenggara pemilu. Metode Penelitian yang digunakan adalah normatif-kualitatif dan berfokus pada analisis regulasi, teori etika, dan praktik birokrasi digital. Kajian menunjukkan bahwa ASN Bawaslu menghadapi dilema etis antara menunjukkan kepada publik apa yang mereka lakukan dan memenuhi tanggung jawab keamanan data. Dalam situasi seperti ini, standar etika digital harus diperkuat, pengetahuan hukum harus ditingkatkan, dan kebijakan kelembagaan harus dibuat yang menyeimbangkan transparansi dan perlindungan data lembaga.
Etika Hukum Aparatur Sipil Negara Dalam Digitalisasi Pelayanan Hukum Di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru: Legal Ethics Of Civil Servants In The Digitalization Of Legal Services At The Secretariat Of The Banjarbaru City Regional People's Representative Council Raida Noor Hikmah; I Made Dwi Jayantara; Hidayatullah; Lutfi Yusup Rahmathoni
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i1.7965

Abstract

Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan publik, pemerintahan, dan pembangunan. Perkembangan era digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pelayanan publik, termasuk pelayanan hukum di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru. Transformasi digital tersebut menuntut tidak hanya peningkatan efisiensi dan kecepatan layanan, tetapi juga penguatan standar etika hukum sebagai landasan profesionalitas ASN. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi etika hukum ASN dalam prosedur pelayanan hukum berbasis digital di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru serta mengidentifikasi tantangan dan peluang penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif- empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar etika hukum dalam prosedur digital mampu meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas substansi hukum, namun masih dihadapkan pada keterbatasan literasi hukum digital dan ketiadaan kode etik digital khusus. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan kode etik digital ASN, pelatihan berkelanjutan literasi hukum digital, serta pengembangan platform interoperable yang mengintegrasikan prinsip-prinsip etika hukum. Dengan demikian, etika hukum berfungsi sebagai fondasi operasional transformasi digital pelayanan hukum di pemerintah daerah
Tinjauan Yuridis Dogmatis terhadap Kedudukan Keadilan Restoratif sebagai Alasan Penghapus Pidana dalam Sistem Pemidanaan Indonesia Yulianis Safrinadiya Rahman; Rolly Muliazi; Lutfi Yusup Rahmathoni
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 12 (2026): Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i12.4396

Abstract

The enactment of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code and Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code elevates restorative justice into statutory law, raising questions regarding its position within the doctrine of grounds for excluding criminal liability. This normative legal research employs statutory, conceptual and analytical approaches. The findings indicate that restorative justice satisfies neither justificatory nor excusatory grounds because it does not eliminate the unlawfulness of the act or the offender’s culpability. The study concludes that restorative justice is more appropriately classified as a procedural, opportunistic ground for excluding prosecution, contributing to the reform of Indonesia’s criminal law system.
Penguatan Keterampilan Teknis Digital Dan Literasi Digital Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Kuala Lumpur, Malaysia Nurul Listiyani; Muhammad Aini; Lutfi Yusup Rahmathoni; Junaidi Junaidi; Sandi Khairullah
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v4i2.2036

Abstract

Abstract Digital transformation has changed the way migrant workers access information, communicate, store documents, conduct transactions, and adapt to workplace demands. Intensive smartphone use, however, does not automatically translate into productive, critical, and safe digital practices. This international community service program aimed to strengthen the digital technical skills and digital literacy of Indonesian Migrant Workers in Kuala Lumpur, Malaysia. The program was conducted on 13–18 April 2026 by the Master of Law Postgraduate Program of Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, involving lecturers, practitioners, and several Indonesian workers in Malaysia. A participatory approach was employed through needs identification, short lectures, demonstrations, hands-on practice, case discussions, and participant reflection. The learning materials covered digital document management, workplace communication, information searching and verification, account security, personal data protection, online scam awareness, and the use of digital services to support work and daily life. Evaluation was descriptive, based on participation, completion of practical tasks, question-and-answer sessions, and reflective feedback, without inventing unavailable pre-test or post-test scores. The activity indicated that participants were able to recognize safer digital practices, organize work-related documents more systematically, verify information sources more carefully, and apply basic measures for protecting accounts and personal data. The program suggests that digital literacy for migrant workers should be understood not merely as the ability to operate devices, but as a combination of work competence, self-protection, and continuous capacity development. Keywords: Indonesian migrant workers; digital technical skills; digital literacy; digital safety; Malaysia Abstrak Transformasi digital telah mengubah cara pekerja migran mengakses informasi, berkomunikasi, menyimpan dokumen, melakukan transaksi, dan menyesuaikan diri dengan tuntutan kerja. Namun, penggunaan telepon pintar yang intensif tidak selalu diikuti kemampuan memanfaatkan teknologi secara produktif, kritis, dan aman. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) internasional ini bertujuan memperkuat keterampilan teknis digital dan literasi digital Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kuala Lumpur, Malaysia. Kegiatan dilaksanakan pada 13–18 April 2026 oleh Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin dengan melibatkan tim dosen dan praktisi serta beberapa PMI yang bekerja di Malaysia. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui identifikasi kebutuhan, penyampaian materi, demonstrasi, praktik langsung, diskusi kasus, dan refleksi. Materi difokuskan pada pengelolaan dokumen digital, komunikasi kerja berbasis digital, pencarian dan verifikasi informasi, keamanan akun, perlindungan data pribadi, kewaspadaan terhadap penipuan daring, serta pemanfaatan layanan digital untuk kebutuhan kerja dan kehidupan sehari-hari. Evaluasi dilakukan secara deskriptif melalui observasi partisipasi, penyelesaian tugas praktik, tanya jawab, dan refleksi peserta tanpa menggunakan klaim angka pre-test atau post-test yang tidak tersedia. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mampu mengidentifikasi praktik digital yang lebih aman, menata dokumen kerja secara lebih sistematis, memahami pentingnya verifikasi sumber informasi, serta menerapkan langkah dasar perlindungan akun dan data. Program ini menegaskan bahwa literasi digital bagi PMI perlu ditempatkan sebagai keterampilan kerja, keterampilan perlindungan diri, dan sarana peningkatan kapasitas yang berkelanjutan.
PROBLEMATIKA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DENGAN DISABILITAS MENTAL DALAM PERSPEKTIF PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Sri Herlina; Lutfi Yusup Rahmathoni; Ahmad Rizqi
Cangkal : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2026): Mei - Oktober 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Literasi Borneo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkenalkan paradigma baru mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental melalui Pasal 38 dan Pasal 39. Pasal 39 menegaskan bahwa pelaku yang mengalami disabilitas mental dalam keadaan kekambuhan akut disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, melainkan hanya dikenai tindakan. Meskipun memberikan perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas, ketentuan ini masih menimbulkan persoalan normatif yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus dengan analisis kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekaburan norma pada frasa "kekambuhan akut", "gambaran psikotik", dan "derajat sedang atau berat" yang belum memiliki parameter hukum yang jelas, sehingga penilaiannya bergantung pada keterangan ahli tanpa standar pembuktian yang seragam. Selain itu, hubungan Pasal 38 dan Pasal 39 berpotensi menimbulkan tumpang tindih norma dan disparitas putusan hakim. Oleh karena itu, diperlukan peraturan pelaksana yang mengatur pedoman teknis dan indikator diagnostik yang terstandarisasi guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mental.
Co-Authors Adhani, Muhammad Fadhan Ahmad Rizqi Ahmad Rizqi Ahmad Rizqi Aina Pramita Sari Akhmad Munawar Ferry Bashanova Hidayatullah Hindera Wahyudin I Made Dwi Jayantara Inayati, Rizkiah Junaidi Junaidi Karesya Rezkia Pasha Khairullah Khairullah M. Supian Noor Macario G. Gayeta Muhamad Ali Sariati Muhammad Aini Muhammad Fadhan Adhani Noor Azizah Noor Jannah Noor Jannah, Noor Nurul Listiyani Raida Noor Hikmah Rizkiah Inayati Rolly Muliazi Sri Herlina Sudiyono Sudiyono Yulianis Safrinadiya Rahman