Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Nemui Nyimah

Urgensi Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan Pada Aparatur Pemerintah Dan Masyarakat Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Maya Shafira; Deni Achmad; Dewi Septiana; Sri Riski; Aisyah Muda Cemerlang; Rendie Meita Sarie Putri
Nemui Nyimah Vol. 3 No. 1 (2023): Nemui Nyimah Volume 3 Nomor 1
Publisher : FT Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/nm.v3i1.58

Abstract

Restorative justice merupakan suatu alternatif upaya penegakan hukum pidana atau penyelesaian perkara pidana yang dimana pada umumnya tindak pidana diselesaikan melalui jalur pemidanaan di persidangan, namun ini diselesaikan melalui dialog antara pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, dan pihak lain yang tekait untuk bersama-sama mencari suatu solusi yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung mengenai keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dan untuk mengetahui terkait faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice. Adapun target khusus dalam penelitan ini yaitu untuk mewujudkan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung yang menyelesaikan perkara pidana melalui restorative justice dengan maksimal dengan memberikan mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama dalam pemulihan hak pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga tercapai suatu keadilan yang merata dan sesuai yang dikehendaki oleh para pihak. Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut yakni penyampaian materi melalui penyuluhan, diskusi terarah dan tanya jawab. Kegiatan ini berlokasi di Pekon Payun Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus. Mengingat kurangnya pengetahuan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung mengenai keadilan restoratif, maka hasil yang diharapkan setelah pelaksanaan kegiatan ini yaitu Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung yang mampu menyelesaikan perkara pidana melalui restorative justice dengan maksimal.
Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Bidang Perikanan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung Eddy Rifai; Maya Shafira; Deni Achmad; Depri Liber Sonata; Rendie Meita Sarie Putri; Ninik Ayuhandika; Tekila Pramita Amboina
Nemui Nyimah Vol. 3 No. 2 (2023): Nemui Nyimah Vol.3 No.2 2023
Publisher : FT Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/nm.v3i2.69

Abstract

Korupsi merupakan perbuatan atau tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat tujuh jenis perkara korupsi yaitu Pengadaan Barang/Jasa, Perizinan, Penyuapan, Pungutan, Penyalahgunaan Anggaran, TPPU, dan Merintangi Proses KPK. Pada mulanya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara konvensional. Namun dalam praktik pelaksanaannya terdapat banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari prinsip dan etika serta ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penyimpangan tersebut ada yang berwujud penyimpangan administrasi juga ada yang berupa tindakan korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan dan mengedukasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mengenai upaya pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di bidang perikanan. Adapun target khusus kegiatan ini yakni mewujudkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang mampu melakukan pengawasan dan pencegahan Tindak Pidana Korupsi pengadaan barang dan jasa. Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut yakni penyampaian materi melalui ceramah, diskusi terarah dan tanya jawab. Kegiatan ini berlokasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Hasil yang diharapkan pasca kegiatan yaitu terbentuknya karakter Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang mampu melakukan pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di bidang perikanan.
Urgensi Pembentukan Satgas Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung Erna Dewi; Maya Shafira; Diah Gustiniati; Deni Achmad; Sarie Putri, Rendie Meita; Ninik Ayuhandika; Rino Sendiko
Nemui Nyimah Vol. 4 No. 1 (2024): Nemui Nyimah Vol.4 No.1 2024
Publisher : FT Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/nm.v4i1.125

Abstract

Perempuan nelayan yang bekerja produktif mencari nafkah tambahan harus mencurahkan waktu lebih banyak daripada laki-laki yang pergi melaut. Hal ini dikarenakan perempuan harus tetap melakukan peran reproduktif dan peran sosialnya, namun hal tersebut tidak merubah cara pandang terhadap perempuan dalam kehidupan sosial yang selalu dinilai sebagai makhluk yang lemah. Hal ini yang membuat perempuan selalu dalam keadaan yang penuh risiko dan sangat rentan terhadap bahaya seperti kekerasan seksual. Pembentukan Satgasini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada korban untuk pemulihan, pendampingan hukum dan penyelesaian kasus kekerasan seksual, serta terjaminnya seluruh hak korban. Selain berperan untuk mengawal penyelesaian kasus, Satgas juga bisa menjadi gardaterdepan dalam upaya mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual di semua lingkungan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan dan mengedukasi Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk Lampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras KotaBandar Lampung mengenai upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual. Adapun target khusus kegiatan ini yakni mewujudkan Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Teluk LampungKelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung yang mampu melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual. Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut yakni penyampaian materi melalui ceramah, diskusi terarah dan tanya jawab. Kegiatan ini berlokasi Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung.
Pemberdayaan Masyarakat melalui Edukasi Hukum tentang Perlindungan Nasabah Pinjaman Online Ilegal Maya Shafira; Maroni; Dewi, Erna; Farid, Muhammad; Deni Achmad
Nemui Nyimah Vol. 5 No. 2 (2025): Nemui Nyimah Vol. 5 No. 2 2025
Publisher : FT Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/nm.v5i2.194

Abstract

Fenomena pinjaman online (pinjol) ilegal menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, terutama bagi masyarakat pedesaan yang memiliki literasi hukum dan digital yang rendah. Praktik pinjol ilegal sering disertai bunga tinggi, penagihan tidak manusiawi, dan penyalahgunaan data pribadi. Meskipun perlindungan hukum telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, implementasinya belum efektif karena minimnya edukasi hukum di masyarakat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Dusun Tanjung Senang, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan agar mampu mengenali dan menghindari risiko pinjol ilegal. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif dan partisipatif melalui sosialisasi hukum, diskusi interaktif, dan kuesioner evaluatif yang melibatkan aparat desa dan kelompok ibu-ibu sebagai peserta utama. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman hukum sebesar 85%, terutama dalam kemampuan peserta mengidentifikasi pinjol ilegal dan memahami mekanisme pengaduan ke OJK serta aparat penegak hukum. Peserta juga menunjukkan antusiasme tinggi dan komitmen untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat sekitar. Kegiatan ini berhasil meningkatkan literasi hukum dan digital masyarakat desa serta memperkuat kesadaran kolektif dalam menghadapi praktik keuangan ilegal berbasis teknologi. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi nyata terhadap upaya mitigasi risiko hukum dan sosial akibat pinjol ilegal secara berkelanjutan.
OPTIMALISASI PERAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI DESA MERAK BATIN KECAMATAN NATAR Tamza, Fristia Berdian; Deni Achmad; Andrisman, Tri; Firganefi
Nemui Nyimah Vol. 5 No. 2 (2025): Nemui Nyimah Vol. 5 No. 2 2025
Publisher : FT Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/nm.v5i2.204

Abstract

Abstract: Perdagangan orang merupakan salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang berdampak luas, tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga politik, budaya, dan kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mencegah dan menanggulangi dampak negatif perdagangan orang, serta memberikan panduan praktis untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan terlindungi. Kegiatan dilakukan dengan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui sosialisasi hukum, sesi tanya jawab, kuesioner, serta penguatan peran masyarakat. Aparat desa, warga, dan pemangku kepentingan dilibatkan guna meningkatkan pemahaman terhadap tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kata kunci: Kesadaran hukum; tindak pidana perdagangan orang; pencegahan; partisipasi masyarakat.