Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Implementasi Profil Pelajar Pancasila Dalam Menumbuhkan Karakter Disiplin Pada Siswa Smp Negeri 2 Medan Tarigan, Fandy Franata; Yakobus Ndona; Halking; Surya Dharma; Sri Yunita
Jurnal Dunia Pendidikan Vol 6 No 5 (2026): Jurnal Dunia Pendidikan
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55081/jurdip.v6i5.5098

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Profil Pelajar Pancasila dalam menumbuhkan karakter disiplin pada siswa SMP Negeri 2 Medan. Latar belakang penelitian ini didasari oleh fenomena menurunnya kedisiplinan siswa yang ditandai dengan pelanggaran tata tertib sekolah seperti keterlambatan, ketidakpatuhan terhadap aturan berpakaian, dan rendahnya tanggung jawab terhadap tugas belajar. Melalui kebijakan Kurikulum Merdeka, Profil Pelajar Pancasila diharapkan mampu menjadi pedoman dalam membentuk pelajar yang berkarakter kuat, mandiri, dan disiplin sesuai nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, guru PPKn, koordinator Profil Pelajar Pancasila, dan guru Bimbingan Konseling (BK). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Profil Pelajar Pancasila di SMP Negeri 2 Medan telah berjalan efektif dalam menumbuhkan karakter disiplin siswa melalui pembiasaan, keteladanan, serta penerapan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aktivitas sekolah. Program seperti apel pagi, upacara bendera, kegiatan keagamaan, dan Profil Pelajar Pancasila menjadi sarana pembinaan kedisiplinan yang membentuk tanggung jawab, kemandirian, dan kesadaran moral siswa. Transformasi budaya sekolah juga terlihat dari meningkatnya kesadaran siswa untuk datang tepat waktu, menjaga kebersihan, dan menaati tata tertib sekolah. Namun, masih diperlukan konsistensi dan kerja sama antara guru, orang tua, dan siswa.
Peran Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Ida Nurjana Tamba; Vinolya Lidevia Br Manik; Rian Simanjuntak; Halking
Jurnal Dunia Pendidikan Vol 6 No 5 (2026): Jurnal Dunia Pendidikan
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55081/jurdip.v6i5.5354

Abstract

Pemerintahan desa merupakan lembaga pemerintahan terdepan yang berperan penting dalam penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola potensi lokal berdasarkan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintahan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengidentifikasi program dan kebijakan yang dijalankan, serta mengungkap faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi di Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menjelaskan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes), berbagai aspirasi, kebutuhan, dan keluhan masyarakat disampaikan secara langsung, dengan keterlibatan tokoh agama, tokoh pendidikan, pemuda, dan perwakilan masyarakat lainnya. Keterlibatan ini tidak hanya terjadi pada tahap perencanaan, tetapi juga pada tahap pengawasan pembangunan, sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan desa. Pembangunan desa dijalankan sesuai prioritas yang disepakati dalam Musrembangdes dan disesuaikan dengan kapasitas anggaran desa, sementara evaluasi pembangunan masih mengandalkan monitoring dari pihak kecamatan yang kemudian menjadi dasar perbaikan program. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan optimal sebagai lembaga pengawas dalam setiap musyawarah dan pelaksanaan program desa.