Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains Fundamentum: Jurnal Pengabdian Multidisiplin Pemberdayaan Masyarakat: Jurnal Aksi Sosial
Stelvia W. Noya
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Efektivitas Pemidanaan Penjara dalam Mencegah Tindak Pidana Berulang di Indonesia: The Effectiveness of Imprisonment in Preventing Recurrence of Crime in Indonesia Sumartini Dewi; Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani; Achmad Jaelani; Stelvia W. Noya; Herry Pasrani Mendrofa
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6567

Abstract

Sistem pemidanaan penjara di Indonesia saat ini menghadapi sejumlah tantangan signifikan, termasuk overkapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas), stigma sosial terhadap narapidana, dan tingginya tingkat residivisme. Meskipun rehabilitasi dianggap sebagai tujuan penting dari pemidanaan, program pembinaan yang ada saat ini belum sepenuhnya berhasil mencapai tujuan tersebut. Kurangnya kualitas program rehabilitasi, ditambah dengan ketidakmampuan sistem pemasyarakatan dalam menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi perilaku kriminal, membuat alternatif pemidanaan semakin dibutuhkan. Oleh karena itu, reformasi sistem pemasyarakatan dengan memperkenalkan alternatif pemidanaan seperti restorative justice dan reintegrasi sosial menjadi kunci dalam menciptakan sistem pemidanaan yang lebih manusiawi dan efektif. Pemberdayaan mantan narapidana, pencegahan kriminalitas melalui pendidikan, serta pemberian peluang kerja bagi mantan narapidana perlu menjadi fokus utama dalam program pembinaan untuk mencegah kejahatan berulang dan memperbaiki kualitas hidup mereka setelah keluar dari penjara. Dalam konteks ini, peran kebijakan hukum dan reformasi pemidanaan yang memperkenalkan pendekatan yang lebih holistik sangat penting untuk mengatasi masalah yang ada dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.
Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjiian jual beii Menurut KUH Perdata: Rights and Obligations of the Parties in a Sale and Purchase Agreement According to the Civil Code Christina Bagenda; Stelvia W. Noya; Karman Jaya; Aniek Tyaswati Wiji Lestari; Sri Murni
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6594

Abstract

Perjanjiian jual beii merupakan salah satu bentuk kontrak yang mengikat antara penjual dan pembeli, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam perjanjian ini, terdapat hak dan kewajiban yang jelas bagi kedua belah pihak, di mana penjual berhak menerima pembayaran atas barang yang diserahkan, sementara pembeli berhak atas jaminan kepemilikan dan kualitas barang tersebut. Selain itu, risiko dalam jua! beIijuga diatur dengan ketentuan yang berbeda-beda bergantung pada jenis barang yang diperjualbelikan. Risiko pada barang tertentu, misalnya, dapat berpindah ke pembeli meskipun barang tersebut belum diserahkan, sesuai dengan Pasal 1460 KUH Perdata, meskipun ketentuan ini mengalami penyesuaian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963. Untuk barang tumpukan dan barang berdasarkan timbangan atau ukuran, risiko berpindah setelah barang tersebut dipisahkan atau diukur. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi kedua belah pihak dalam menjalankan perjanjian jual beli. Dengan demikian, Perjanjiian jual beii yang mengatur hak, kewajiban, dan risiko berfungsi untuk menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan saling menguntungkan.
Pencerahan Hukum Kepada Masyarakat Desa Rotnama Yeheskel Wessy; Stelvia W. Noya; Micael Ririhena
Pemberdayaan Masyarakat : Jurnal Aksi Sosial Vol. 1 No. 4 (2024): Desember : Pemberdayaan Masyarakat: Jurnal Aksi Sosial
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aksisosial.v1i4.956

Abstract

Criminal law is a branch of law that regulates crimes and violations and the sanctions that can be imposed on perpetrators. A good understanding of criminal law is very important for society to be able to avoid acts that violate the law and understand their rights and obligations as citizens. Criminal law is a collection of rules that determine what actions are prohibited and subject to criminal sanctions. Actions that are categorized as criminal acts can include crimes and violations. Regarding this matter, it is deemed necessary by the Rotnama Village Government, Mdonahiera District, Southwest Maluku Regency to schedule it as a form of cooperation in implementing service to the Rotnama Village Community through socialization with the theme "Bacarita with the Rotnama Village Community" which in principle provides legal understanding and builds legal awareness to Rotnama Village community regarding various legal problems that occur and forms of resolution. The implementation of community service activities is carried out by the Lecturer Team at the request of the Head of Rotnama Village to collaborate in implementing community service activities for the Rotnama Village Community in order to provide an understanding of criminal law which is very important for every member of the community. By understanding criminal law, people can contribute to creating a safe and orderly environment and ensure that their rights are protected by law
Prosedur Pembentukan Peraturan Desa Yeheskel Wessy; Stelvia W. Noya; Micael Ririhena
FUNDAMENTUM : Jurnal Pengabdian Multidisiplin Vol. 3 No. 3 (2025): Agustus : FUNDAMENTUM : Jurnal Pengabdian Multidisiplin
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/fundamentum.v3i3.1097

Abstract

This community service activity aims to enhance the understanding and capacity of the Village Governments and Village Consultative Bodies (BPD) of Wonreli, Abusur, Lebelau, and Oirata in the process of formulating Village Regulations (Peraturan Desa or Perdes) that are aligned with legal principles and applicable statutory provisions. The socialization was motivated by the generally low level of understanding regarding both the procedures and substance of Perdes formulation, which has led to weak regulatory quality at the village level. The methods employed in this activity included lectures, interactive discussions, and simulations of Perdes drafting, all of which referred to Law Number 12 of 2011 on the Formation of Legislation. The results of the activity indicated a significant increase in legal awareness and participants’ understanding of the importance of legality, participation, and transparency in the village legislative process. This activity also succeeded in encouraging local initiatives to formulate village regulations that are more responsive, accountable, and tailored to the real needs of the local community. Therefore, this socialization made a tangible contribution to strengthening democratic and law-based village governance.
Co-Authors Achmad Jaelani Aniek Tyaswati Wiji Lestari Christina Bagenda Dewi, Sumartini Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani Herry Pasrani Mendrofa Karman Jaya Micael Ririhena Micael Ririhena Sri Murni Yeheskel Wessy