Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

Penegakan Hukum Atas Penyalahgunaan Letter of Credit Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Ekspor-Impor Pelupessy, Eddy; Pelupessy, Berd Elkiopas; Khairazi, Rifqon
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 3, No 2 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17107523

Abstract

This study was conducted with the aim of analyzing, explaining, and understanding the operational risks of banks on the issuance of L/C, identifying the development of crime rates through L/C and law enforcement on the misuse of L/C as a means of payment in export-import transactions. The type of research used is normative juridical, namely to examine legal concepts related to law enforcement on the misuse of letters of credit as a means of payment in export-import transactions. The results of this study reveal that the presence of fictitious documents as a means of disbursing L/C clearly contains evil motives coloring bank break-ins, as a bank that is involved in the international trade area (International track Jurvice), operational risks have certainly been calculated in advance. Risk Management should understand the potential risks. The risks that can occur in connection with the involvement of banks as guarantors and mediators between sellers and buyers from different countries. Of course it is also riskier to provide dual facilities to one customer as an importer and exporter customer at the same time. Therefore, law enforcement on the misuse of letters of credit is the application of the principle of knowing the customer which is the embryo of the principle of maximum prudence in order to minimize crime in the banking sector.
KAJIAN YURIDIS TENTANG DAMPAK PENGARUH IKLAN TERHADAP KONSUMEN Pelupessy, Berd Elkiopas; Pelupessy, Sella Petrix
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.798

Abstract

The research, entitled "A Legal Study of the Impact of Advertising on Consumers," is motivated by the author's experience purchasing substandard cosmetics due to the influence of advertising on electronic media (television broadcasts) and recent consumer complaints about inaccurate information conveyed in print media advertisements. The purpose of this study is to determine civil liability for consumer losses due to the influence of advertising. This is an empirical study that emphasizes field data; however, it begins with a review of secondary data obtained from the literature. The results reveal that the legal framework for print and electronic media advertising, as stipulated in Article 17 of Law No. 8 of 1999 and the Indonesian Advertising Code of Ethics, is ineffective in protecting consumers from the influence of advertising that uses excessively subjective opinions without supporting facts and is unprofessional. Therefore, it is necessary to immediately establish a Non-Governmental Consumer Protection Agency (NPPA) that can advocate for consumer interests. Government oversight of print and electronic media advertising is needed to ensure business actors are compliant and create a conducive business climate.
PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA KOPERASI DAN PELAKU USAHA KECIL MENENGAH DI KOTA JAYAPURA Pelupessy, Sella Petrix; Berd Elkiopas Pelupessy; Eddy Pelupessy
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2098

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian dana hibah kepada koperasi dan pelaku usaha kecil menengah di Kota Jayapura. Metode Penelitian yuridis normatif dengan mengutamakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta pendekatan perundang-undangan, konsep, analisis dan sejarah hukum. Data yang diperoleh diolah dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan pemberian dana hibah kepada koperasi dan pelaku usaha kecil menengah pada Pemerintah Kota Jayapura secara umum yang dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, meskipun masih terdapat beberapa masalah-masalah tertentu namun tetap berjalan dengan efektif. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial pada Pemerintah Kota Jayapura adalah : 1) Anggaran yang tersedia untuk dana hibah belum bisa mencukupi semua proposal/usulan yang diajukan oleh pemohon pada tahun anggaran bersangkutan; 2) Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki skill sesuai kebutuhan, sehingga penerapan “the right man on the right place” belum sepenuhnya dapat dilaksanakan; 3) Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Kota Jayapura secara umum masih kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas; 4) Pengolahan data masih dilakukan secara manual sehingga menyulitkan pemerintah melakukan verifikasi secara selektif terhadap proposal/usulan yang diajukan dan 5) Animo dari masyarakat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah, hal ini mengakibatkan proposal/usulan yang diajukan setiap tahunnya sangat banyak padahal bantuan yang diberikan hanya bersifat stimulan dalam rangka menggali potensi swadaya dan kemandirian masyarakat.
Contractual Freedom and its Limits in Modern Civil Law Governance Pelupessy, Berd Elkiopas
Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 2 (2026): JHK - February
Publisher : PT. Hafasy Dwi Nawasena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61942/jhk.v3i2.542

Abstract

The principle of freedom of contract is one of the main pillars of Indonesian civil law that guarantees the private autonomy of the parties in forming and determining the content of the agreement. However, in modern civil law practice, this principle is no longer understood as absolute, but rather experiences limitations to achieve justice and balance in contractual relationships. This study aims to analyze the position of the principle of freedom of contract in the Indonesian civil law system, while also examining the form and implications of its limitations through the principles of good faith, propriety, balance of the parties, as well as state intervention and the role of judges. The research method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and doctrinal approach, which is based on an analysis of the provisions of the Civil Code, especially Articles 1320, 1337, 1338, and 1339, and supported by the opinions of scholars and the development of modern civil law doctrine. The results of the study indicate that the principle of freedom of contract remains relevant as a foundation for legal certainty and economic dynamics, but its application is limited to protect the weaker party and prevent abuse of bargaining position. These restrictions actually strengthen substantive justice without eliminating legal certainty, by shifting the paradigm of freedom of contract from formal freedom to freedom that is just and responsible.
Aspek Hukum Perjanjian Distributor Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Kota Jayapura Pelupessy, Berd Elkiopas
Jurnal Wacana Sosial Nusantara Vol. 2 No. 2 (2026): Jurnal Wacana Nusantara - Februari 2026
Publisher : Jurnal Wacana Sosial Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.19058373

Abstract

Penelitian dengan judul “Aspek Hukum Perjanjian Distributor Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Kota Jayapura” dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perjanjian distribusi yang dapat mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari adanya perjanjian distribusi yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk mendapatkan data, maka dipergunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menelaah peraturan perundang-undangan beserta pendapat para ahli di bidang hukum persaingan usaha dalam ruang lingkup hukum dagang dan penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang mengarah pada suatu kenyataan empiris, khususnya mengenai perjanjian distribusi di Kota Jayapura. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat 2 (dua) jenis bentuk distribusi yang paling dominan dalam praktik bisnis di Kota Jayapura, yaitu Exclusive Supply dan Franchise sebagaimana terlihat jelas dalam perdagangan rokok, minuman bir dan sejenisnya, bahan bangunan semen gresik dan produk kosmetik luar negeri tertentu, hal mana dapat mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dampaknya antara lain terhalangnya hak para pelanggan atau konsumen untuk melakukan penawaran guna memperoleh harga terbaik. Oleh sebab itu, perlu adanya kebijakan yang tepat dari pemerintah Kota Jayapura dalam memberikan ijin atas penyalur tunggal barang dan jasa tertentu kepada pengusaha tertentu, apalagi yang bersangkutan adalah distributor dari bagian perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Penerapan IPTEKS Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Gunanya Memperoleh Kepastian Hukum Pada MasyarakatDi Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Pelupessy, Sella Petrix; Pelupessy, Berd Elkiopas; Palenewen, James Yoseph; Pelupessy, Eddy; Angwarmasse, Lena Claudia; Mofu, Marselina Ivony; Selviani, Evi; Nusawakan, Dwight; Asmarani, Nur; Hetharia, Melkias
Dedikasi Mandiri Nusantara Vol. 2 No. 1 (2026): Dedikasi Mandiri Nusantara - Februari 2026
Publisher : Dedikasi Mandiri Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18691350

Abstract

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penerapan IPTEKS Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Gunanya Memperoleh Kepastian Hukum Pada Masyarakat Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan ini dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman cara pendaftaran tanah guna memperoleh kepastian hukum sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penerapan IPTEKS tersebut. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 29 November 2025 yang dilaksanakan di balai kampung Asei Besar dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai sistem pendaftaran hingga terbitnya sertifikat tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah untuk memperoleh kepastian hukum. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang Sistem Pendaftaran Tanah hingga terbitnya sertifikat hak milik atas tanah untuk menjamin kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah, dan juga memberikan pendampingan hukum kepada mitra untuk mendaftarkan tanahnya pada Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Karena Mengundurkan Diri Sella Petrix Pelupessy; Berd Elkiopas Pelupessy; Sobardo Hamonangan
BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 4 No. 5 (2025): BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu (INPRESS)
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research entitled "Legal Protection of Workers' Rights Due to Termination of Employment Due to Resignation." The purpose of this research is to analyze the substance of labor regulations in Indonesia, particularly regarding the legal protection of workers' rights related to termination of employment due to resignation and the role of government officials in the labor sector in providing legal protection for workers' rights due to termination of employment due to resignation. The research method used is normative law, namely research based on law conceptualized and developed on the basis of the doctrine of positivism which is characterized by lex or lege rather than ius. The type of research conducted, in terms of its form, is descriptive research aimed at obtaining suggestions regarding what should be done to overcome certain problems. The results of this research reveal that the substance of legal protection for workers' rights related to termination of employment due to resignation in Article 162 paragraph (1) is correlated with Article 156 paragraph (4) letter c of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower regarding housing replacement and medical treatment. and treatment is set at 15% (fifteen percent) of severance pay and/or long service award money, the formulation is still incomplete and broad (comprehensive), thus creating legal uncertainty (unpredictable). Therefore, government officials provide a positive nuance and act wisely in responding to the ambiguity of norms related to termination of employment due to resignation, and not make the ambiguity of these norms an opportunity to gain benefits for themselves or their groups, and it is also hoped that the implementing regulations made by the officials will create a fair climate (fairness), where there is equal treatment for all parties related to industrial relations.
Persekongkolan dalam Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kota Jayapura Berd Elkiopas Pelupessy; Lena Claudia Angwarmasse; Sri Indra Yani
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.2286

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas bahwa persekongkolan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan perbuatan melawan hukum dan mengetahui dampak penunjukan pengadaan langsung barang/jasa pemerintah terhadap kegiatan usaha di Kota Jayapura. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian maka penulisan ini lebih menekankan pada penelitian hukum empiris untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai persekongkolan dalam penunjukan langsung pengadaan barang/jasa pemerintah pada unit kerja kantor Walikota Jayapura dan kantor Badan Karantina Pertanian Kelas I Jayapura. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa persekongkolan dalam penunjukan langsung pengadaan barang/jasa pemerintah adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Ketua Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen yang berkonspirasi dalam penunjukan langsung pengadaan barang/jasa yang beritikad baik. Oleh sebab itu, perlu pengaturan mengenai kontrol administrasi yang melanggar hukum sebagai konsekuensi logis bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menganut paham kedaulatan hukum.
Penyuluhan Hukum Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Sella Petrix Pelupessy; Berd Elkiopas Pelupessy; Y. D. W. Susi Irianti; Eddy Pelupessy; Marthinus Solossa; Nur Asmarani; James Yoseph Palenewen; Lena Claudia Angwarmasse; Evi Selviani; Vivilia Agnata Mudi; Dwight Nusawakan; Firman
AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 9 : Oktober (2025): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This community service was carried out with the title of Legal Counseling on the Special Regional Regulation of Papua Province Number 23 of 2008 Concerning the Customary Rights of Customary Law Communities and the Individual Rights of Customary Law Community Members to Land in Asei Besar Village, East Sentani District, Jayapura Regency, this activity was carried out for partners due to cases from partners regarding their lack of understanding regarding the resolution of customary land disputes based on applicable laws and regulations in order to obtain legal certainty and where the disputing parties do not want to give in or want to win alone so that with the expertise possessed by the servants, they can carry out legal counseling so that the disputing parties both win or achieve a win-win solution. The method of implementing this community service is carried out through lectures and discussions held on Saturday, August 30, 2025, which was held in Asei Besar Village, East Sentani District, Jayapura Regency by providing knowledge to partners regarding land dispute resolution in general there are two types, namely dispute resolution through Litigation and Non-Litigation to obtain legal certainty, this activity begins with preparation and coordination, then presentation of material on how to resolve customary land disputes based on applicable laws and regulations. The output of this community service is to provide an understanding to partners about how to resolve disputes through Non-Litigation channels along with the advantages and disadvantages of resolving these disputes and also provide legal assistance to partners to resolve cases related to customary land disputes.